presiden

Hanya Jokowi satu2nya kepala daerah yang menaikan upah buruh hingga 44% , itu terjadi pada saat Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Selama berpuluh2 tahun di Indonesia kenaikan upah buruh hanya berkisar 10% saja pertahunnya karena mengikuti angka inflasi, namun pada th 2012 pada saat Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, Jokowi menetapkan upah 2013 naik diluar kebiasaan dari Rp.1.53 juta menjadi 2,2 juta atau sekitar 44% , dan kenaikan upah buruh 44% tsb mendapat perlawanan dari beberapa pengusaha yg memprotes Jokowi, tetapi Jokowi tdk gentar dan memberikan data kepengusaha bahwa upah buruh sudah 5 tahun tidak pernah naik dan pengusahapun kalah. Pada tahun berikutnya Jokowi menaikan lagi upah buruh sekitar 11% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini kemudian dijadikan acuan dan diikuti oleh seluruh provinsi. Pada 4 Nov 2013 pd saat Jokowi masih menjadi Gubernur, Jokowi mengatakan Pemprov DKI telah menyediakan bantuan dibidang kesehatan dan pendidikan serta akan menyediakan rumah murah bagi buruh, KJS( Kartu Jakarta Sehat ) sudah bisa mengurangi pengeluaran, KJP ( Kartu Jakarta Pintar ) juga untuk anak buruh, kemudian perumahan juga bisa mengurangi pengeluaran. Kisah singkat kebijakan Jokowi terhadap buruh sewaktu Jokowi menjadi Gubernur adalah Jokowi selalu kedepankan rakyat dalam bekerja. Sewaktu Jokowi menjadi Gubernur DKI JKT upah buruh dinaikan 44% dan tahun berikutnya sekitar 11 % , pada waktu itu apakah buruh berterima kasih atau tidak ? Ada yg berterima kasih dan ada juga yg tidak. Malah ada yg demo minta dinaikan lebih tinggi lagi, padahal harusnya berterima kasih karena 5 tahun tidak pernah naik. Ada buruh yg tdk mengerti apa2 tapi mau diajak demo, ada buruh yg cerdas yg tdk mau diperalat politik, tidak mau diajak demo. Apakah Presiden Jokowi selalu membela rakyat kecil, kedepankan rakyat dalam bekerja ? Jika Jokowi tdk kedepankan rakyat dlm bekerja, tidak mungkin Jokowi terpilih sampai 2 kali menjadi Wali Kota Solo, malah pd periode ke 2 Jokowi terpilih sampai 90,9% . Lalu setelah menjadi Presiden apakah Jokowi masih pro rakyat kecil, apakah Presiden Jokowi selalu kedepankan rakyat dalam bekerja ? Dari mulai Jokowi menjadi Wali Kota, Gubernur dan Presiden, Jokowi selalu pro rakyat kecil, Presiden Jokowi selalu kedepankan rakyat dalam bekerja dan semua itu sesuai fakta dan data, semuanya terekam dlm data elektronik dan tinggal dibuka saja semuanya, semuanya ada datanya. – Masalah pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo Jokowi yg lunaskan. – Sertifikat tanah/rumah gratis, pd Presiden sebelumnya program ini sama sekali tdk ada. – Presiden Jokowi telah menyiapkan 12,7 juta hektar lahan kawasan hutan utk dikelola masyarakat kecil, pembagian lahan tsb masuk dlm program perhutanan sosial utk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yg tinggal disekitar kawasan hutan. Pada 27 Feb 2019 sudah dibagikan sebanyak 2,53 juta hektar. – Membangun dari pinggiran dan pd Juli 2018 hampir 10.000 desa naik status menjadi desa berkembang. – Jan 2019 Presiden Jokowi memberi sambungan listrik gratis ke 11.000 rumah tangga di Bekasi. Sampai hari in Presiden Jokowi terus memerintahkan pemasangan listrik didesa2 yg belum pernah dialiri listrik. – Program BBM satu harga. – Dan masih banyak lagi program Presiden Jokowi yg pro rakyat kecil, ini hanya sedikit contoh bahwa Presiden Jokowi selalu kedepankan rakyat dlm bekerja, termasuk juga program Presiden Jokowi saat pandemi covid-19 ini. jika saya tulis semuanya akan panjang. Presiden Jokowi manusia biasa, tidak ada manusia yg sempurna. Jokowi Presiden yg baik yg gila kerja, tulus bekerja untuk bangsa ini. Presiden Jokowi tidaklah hanya mengucap Sim Salabim lalu hebatlah negara kita, semua itu lewat kerja keras dan proses panjang, apalagi Presiden Jokowi ini mewarisi banyak masalah, sedangkan sebagian dari kita banyak menuntut.

Presiden membubarkan 18 lembaga termasuk Gugus Tugas. Publik menilai keputusan ini sudah tepat karena lembaga-lembaga ini sudah kurang relevan dengan keadaan sekarang. Status 18 lembaga ini juga dibubarkan karena dikhawatirkan mengeluarkan kebijakan yang saling tumpang tindih. Dalam sidang kabinet paripurna 18 juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan pembubaran 18 lembaga. Karena dinilai tidak menunjukkan kinerja yang positif. Pembubaran 18 lembaga itu berdasarkan Perpres 82/2020 tentang komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang ditandatangani Presiden, 20 juli 2020. Lembaga-lembaga itu dibubarkan karena kurang relevan dengan kondisi saat ini, kala kita masih ada dalam pandemi. Selain itu, juga bisa menghemat anggaran, karena Indonesia masih konsentrasi dalam menangani pandemi covid-19. Tentu butuh biaya yang sangat besar. Aliran dana untuk lembaga itu bisa dialihkan ke kementrian, Dirjen, atau Direktorat. Daftar lembaga yang dibubarkan: Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Tim Transparansi Industri Ekstraktif; Badan Pengawasan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda; Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dan 12 lembaga lain. Nasib pegawai dari 18 lembaga tersebut tidak usah dikhawatirkan. Mereka adalah pegawai negeri sipil, jadi langsung dialihkan tugasnya ke lembaga lain. jadi tidak betul bahwa Presiden membubarkan 18 lembaga dan tega memecat ribuan pegawainya, walau Indonesia masih dalam masa berjuang dalam menghadapi badai Corona. Mentri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pembubaran 18 lembaga bukan usulan dari kemenpan RB atau ide pribadinya. Memang beliau sempat melontarkan kepada Presiden bahwa ada belsan lembaga yang sebaiknya dibubarkan saja, namun bukanlah 18 badan/lembaga tersebut. Jadi jangan dikaitkan dengan politik atau balas dendam pribadi. Langkah Presiden Jokowi dalam membubarkan 18 lembaga dinilai sangat tepat, karena mereka dibuat lebih dari 5 tahun lalu. Sehingga kurang cocok dengan keadaan ekonomi dan sosial saat ini. Setengah dari belasan lembaga ini dibuat di era Presiden yang sebelumnya. Presiden bukannya tak mau meneruskan, hanya saja kondisi di lapangan sudah berbeda jauh. Selain itu, 18 lembaga dinilai terlalu banyak dan mereka bisa mengeluarkan kebijakan ke masyarakat umum. Dikhawatirkan peraturan yang dikeluarkan akan membuat rakyat bingung karena saling bertabrakan, mana yang harus ditaati? Presiden Jokowi memegang janjinya untuk menyederhanakan birokrasi di pemerintahan sehingga tak bertele-tele. Dari 18 lembaga yang dibubarkan juga ada yang tidak memiliki fungsi lagi. Misalnya Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. Untuk apa meminjam dana lagi? Malah akan membebani rakyat karena banyaknya hutang negara yang menggunung. Jadi langkah Presiden Jokowi untuk membubarkannya amatlah tepat. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia juga termasuk salah satu lembaga yang dibubarkan. Walau sudah bubar, tapi bukan berarti proses penanganan corona selesai begitu saja. Gugus tugas berubah namanya menjadi Satgas Covid-19. Satgas ini berada di bawah komando dari Komite Kebijakan, yang dipimpin oleh Mentri Airlangga Hartarto. Jika Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bubar juga bukan berarti semua peraturan sejak awal pandemi tidak berlaku lagi. Masyarakat masih wajib membawa surat jalan ketika bertugas ke luar kota dan mematuhi protokol kesehatan. Karena Gugus Tugas hanya berubah namanya jadi Satgas dan tetap menjalankan peraturan yang berlaku. Pembubaran 18 lembaga dinilai sangat positif oleh publik. Jokowi dianggap mumpuni dalam mengatur birokrasi, agar aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga itu tidak saling tumpang-tindih. Selain itu pembubaran 18 lembaga juga bisa menghemat anggaran negara dan dialihkan ke Kementrian atau Badan lain.