pilkada2020

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menegaskan keputusan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 sudah konstitusional. Sesuai dengan pedoman garis besar rambu-rambu UUD 1945 yang telah memberikan amanah bagi penyelenggaraan negara, termasuk proses pengisian jabatan kepala daerah dalam rezim demokrasi lokal. Menurut Rullyandi, pelaksanan pilkada di tengah pandemi Covid-19 tentu mempertimbangkan berbagai alasan subjektif dan objektif. Rullyandi menyatakan pilkada saat pandemi bentuk keseriusan pemerintah dan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan prinsip-prinsip nilai demokrasi. “Jika pandemi kemudian menghambat keberlangsungan demokrasi di Indonesia, maka ini justru akan jadi problem. Ada dinamika ketatanegaraan yang harus dijamin untuk menghindari potensi ancaman ketidakpastian hukum akibat kokosongan jabatan kepala daerah yang definitif,” kata Rullyandi, Selasa (30/6/2020). Rullyandi menyatakan daerah setidaknya akan memiliki kepala daerah yang punya kewenangan penuh. Hal ini sangat berguna dalam penanggulangan Covid-19 di daerah. Sebab penanganan Covid-19, lanjut Rullyandi, membutuhkan kepemimpinan yang kuat. “Suatu negara berdaulat yang demokratis tak akan membiarkan penyelenggaraan pemerintahan terhambat. Menyelenggarakan proses pemilihan lanjutan adalah demi keberlangsungan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan punya kekuatan penuh yang mana ini diperlukan saat mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan dalam penanggulangan Covid-19,” ujar Rullyandi. Menurut Rullyandi, kritikan atas perhelatan pilkada di masa pandemi tentu suatu kewajaran sebagai bahan masukan. Misalnya seperti disampaikan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan yang menyebut pelaksanan pilkada telah menabrak tiga asas pemilu. Akan tetapi, Rullyandi menyatakan kritikan dari Djohermansyah bersifat subjektif. Rullyandi menekankan pesta demokrasi di tengah pandemi dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Rullyandi mengungkap, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menggelar pemilu. “Saya pikir pendapat itu (Djohermansyah, red) sah-sah saja, tetapi bersifat subjektif. Jadi perlu dipahami, keputusan persetujuan bersama pemerintah, DPR, dan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 desember 2020 secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional dengan mempertimbangan keamanan protokol kesehatan Covid-19 19,” tegas Rullyandi. Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/650775/keputusan-melanjutkan-pilkada-serentak-dinilai-konstitusional