pilkada2020

Kunci kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seremtal 2020 ada pada kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. Wabah virus korona (covid-19) dijamin tak akan membeludak jika masyarakat tertib. “Karena komitmen semua pihak dan kami akan ingatkan selalu untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020. Rahmat mengatakan, tak ada cara lain untuk menyukseskan Pilkada selain kesadaran masyarakat. Untuk itu, setiap pasangan calon diminta membantu menyebarkan seruan patuh protokol kesehatan demi kelangsungan Pilkada 2020. “Kami minta baik masyarakat khususnya peserta Pilkada, secara sadar menganggap [ilkada kali ini luar biasa karena dilakukan saat pandemi,” ujar Rahmat. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebut protokol kesehatan merupakan hal utama yang digodok dalam menjalankan pilkada kali ini. Seluruh elemem penyelenggara, pengawas, dan peserta pilkada wajib mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban adanya protokol kesehatan di saat Pilkada ini juga bisa dimanfaatkan menjadi kampanye pemutus rantai penyebaran virus korona. Pasalnya, seluruh tindakan penyelenggara Pilkada akan dilihat masyarakat. “Seluruh jajaran penyelenggara pemilihan umum harus menjadi agen perlawanan covid-19,” ujar Viryan. Anggota Komisi II DPR, Hugua, mengatakan Pilkada di tengah pandemi tak hanya dilakukan oleh Indonesia. Sri Lanka dan Korea Selatan sudah lebih dulu sukses membuktikan. Menurutnya, Pilkada juga tak bisa menunggu pandemi selesai. Pasalnya, belum ada seorang pun yang mengetahui ujung dari pandemi ini. “Oleh karena itu di rapat dengar pendapat (RDP) terakhir antara pemerintah dengan DPR sepakat bahwa Pilkada serentak tetap dilaksanakan dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan,” tutur Hugua. Hugua lebih ingin melihat sisi positif dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini. Menurutnya, kualitas calon dalam menawarkan penanganan wabah jadi perhatian pada masa kampanye nanti. “Jadikan Pilkada serentak ini momentum mendapatkan pemimpin berkualitas dan juga untuk melawan pandemi covid-19 yang meresahkan kehidupan,” ucap Hugua. Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana, menyarankan peserta berkampanye dengan tema penanganan wabah di daerah versi masing-masing. Pemikiran peserta sangat diuji saat kampanye di tengah masyarakat. “Calon kepala daerah harus mereka yang mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk maju, bangkit melawan pandemi covid-19. Prioritasnya adalah melakukan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada dan di setiap kehidupan masyarakat,” kata Wahyu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam (PP WSI) Valina Singka Subekti mengatakan Pilkada Serentak 2020 berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Penerapan protokol kesehatan menjadi concern utama dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. “Saat ini, kita memasuki tahapan pencalonan dalam Pilkada, disisi lain kita berada dalam situasi yang tidak mendukung, persebaran Covid-19 semakin meningkat sedangkan protokol kesehatan semakin longgar. Peran WSI adalah untuk mengedukasi masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujar Valina, dalam webinar ‘Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19’, Sabtu (8/8/2020). Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah narasumber antara lain Komisioner KPU RI Viryan, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Misna M Attas, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Komisioner KPU RI Viryan mengamini bahwa penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu concern utama. Selain itu, dalam tahapan pemilihan KPU juga telah mengatur jadwal kedatangan pemilih ke TPS demi menghindari kerumunan masa. Petugas penyelenggara pun dipilih berdasarkan usia, yakni di bawah 50 tahun untuk menjaga kesehatan mereka. “Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya anggaran Pilkada sebanyak Rp4 triliun yang sebagian besar kegunaannya dialokasikan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD),” kata Viryan. Sementara itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan bahwa setidaknya terdapat empat titik rawan pelanggaran pilkada di masa pandemi Covid-19. Antara lain resiko kesehatan, penyalahgunaan dana bantuan sosial bagi calon incumbent, partisipasi politik masyarakat yang akan menurun di masa pandemi, serta praktik politik uang. “Hingga saat ini kami (Bawaslu RI) memproses 792 kasus hukum, paling tinggi adalah kasus administrasi, kemudian proses verifikasi calon dan COKLIT,” terang Ratna. Kondisi berbeda dialami oleh penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Misna M Attas mengatakan masalah banjir menjadi situasi yang harus dihadapi selain Covid-19. Akibatnya, kata Misna, banyak warga yang terpaksa harus mengungsi. Kondisi tersebut menyulitkan petugas penyelenggara untuk mencocokkan data dan memberikan kartu pemilih. Kemudian, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini juga menjelaskan dampak pandemi virus Covid-19 terhadap penyelenggaraan pemilu. Seperti menurunnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses bagi kelompok marginal, serta legitimasi dari hasil Pilkada karena rendahnya angka partisipasi dan kondisi darurat. Titi juga mengatakan kualitas dan integritas pilkada di tengah pandemi akan sangat ditentukan oleh beberapa hal seperti kualitas regulasi, kapasitas penyelenggara, peserta dan pemilih yang terlibat, penegakan hukum dan kepatuhan pada protokol kesehatan. “Sukses atau tidaknya pilkada dapat dilihat dari protokol kesehatan yang dijalankan, tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga oleh peserta dan pemilih,” kata Titi.

UNTUK membangun kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, pemerintah akan memulai kampanye penggunaan masker secara besar-besaran mulai Agustus hingga Desember 2020. Semua pihak diharapkan mempersiapkan kampanye yang masif, serentak, dengan tema yang sama. Sedikitnya 800 peserta dari berbagai kelompok, mulai pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, direksi perusahaan BUMN dan swasta, TNI, Polri, akademisi, dan praktisi periklanan ikut bergabung dalam peluncuran kampanye tersebut lewat video conference, Minggu (9/8) malam. “Saya sangat gembira, berterima kasih dan bangga atas pertemuan malam ini. Inilah salah satu kekuatan bangsa ini, yaitu gotong royong. Kita harus ingat, dalam menghadapi covid-19 ini, bersatu pun belum tentu kita menang, apalagi kalau kita tidak bisa bersatu,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Pada Agustus, lanjutnya, kampanye dimulai dengan gerakan pakai masker, selanjutnya September gerakan jaga jarak, dan Oktober gerakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Gerakan itu dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kesehatan dan pembuatan vaksin korona. Kampanye melibatkan televisi, radio, koran, majalah, media online, media sosial, dan media luar ruang. Sementara itu, Perwira Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan) Kolonel Marinir Aris Mudian, melaporkan, Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, hingga kemarin masih merawat 1.200 pasien covid-19. Dalam sehari pasien yang dirawat inap bertambah tiga orang. “Mereka terdiri dari 695 pria dan 505 perempuan,” ujarnya kemarin. Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan, pemerintah harus benar-benar memitigasi kasus penyebaran virus korona dengan terobosan kebijakan yang terukur. Hal itu disampaikan Rerie, demikian Lestari disapa, karena melihat terus bertambahnya jumlah kasus positif covid-19 di Tanah Air. “Berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran covid-19 harus dievaluasi dari waktu ke waktu untuk menemukan langkah yang tepat,” tambahnya dalam keterangan tertulisnya. Pemerintah Indonesia, melalui data Kementerian Kesehatan, mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19, sehingga total menjadi 127.083 setelah ada penambahan sebanyak 1.687 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 82.235 setelah ada penambahan sebanyak 1.284 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 5.765 dengan penambahan 42.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tokoh agama dan adat mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. “Saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada ini,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Juli 2020. Dengan peran aktif para tokoh masyarakat, Tito berharap Pilkada Serentak dapat melahirkan kepala daerah yang efektif dalam menangani Covid-19 dan memiliki legitimasi kuat yang dipilih oleh masyarakatnya. Menurut Tito, mengangkat isu penanganan Covid-19 juga bisa menjadi cara membangkitkan optimisme masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi. Dengan begitu, dampak sosial dan ekonomi menjadi gagasan utama calon kepala daerah. “Kita bisa mereduksi dan menekan isu sensitif yang dapat menimbulkan konflik, seperti isu-isu primordial,” kata dia. Pilkada 2020 akan digelar secara serentak di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September. Namun, akibat pandemi Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjaga semangat perdamaian dan persaudaraan jelang hajatan Pilkada serentak 2020. “Masyarakat agar menghadapi Pilkada, Pilgub, Pilwalikota mari kita jaga kontes demokrasi dengan damai dengan semangat persaudaraan,” ungkap KH. Said yang didampingi Direktur Sosbud Baintelkam BJP Drs. J. Wisnu Sandjaya di Kantor PBNU, Rabu (5/8/2020). “Yang kalah, yang menang sama-sama saudara kita,” ucap Kyai Said lagi. Lebih lanjut, Kyai Said berpesan kepada warga Nahdlatul ulama agar tetap menjaga Akhlakul Karimah, akhlak yang mulia menjaga ketenangan, persatuan dan kesatuan jangan hanya karena gara-gara pilihan Gubernur, pilihan Bupati menjadi terpecah belah, terbentuk konflik seperti di negara-negara lain. “Soal masalah politik merupakan agenda proses demokrasi sebagai negara yang mengikuti sistem demokrasi. Adapun masalah kultur, masalah agama, budaya, bangsa Indonesia bangsa yang damai, bangsa yang mencintai perdamaian, mencintai kerukunan, gotong royong, bukan karakter Indonesia yang perang saudara,” bebernya. Warga Indonesia, kata dia, bukan berwatak orang Indonesia konflik kepanjangan, masalah politik bisa diselesaikan dengan baik sebaik-baiknya, terima kasih, selamat menjalankan aktivitas hari-hari. Sementara itu, Direktur Sosbud Baintelkam BJP Drs. J. Wisnu Sandjaya menyampaikan pihaknya mewakili unsur TNI dan Polri mengucapkan terimakasih atas penerimaan PBNU. Dan terima kasih atas doa dan dukungan moril dari keluarga besar PBNU semoga kedepan terutama untuk kegiatan Pilkada pemilihan gubernur, bupati, walikota dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. “Sehingga negara kesatuan republik Indonesia tetap utuh menjadi contoh negara yang lain,” pungkasnya.