papua

Pemerintah terus merealisasikan berbagai target pembangunan di Papua. Keberlanjutan pembangunan tersebut sangat dinantikan masyarakat mengingat banyak manfaat yang sudah dirasakan.29 September 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ada perintah khusus bagi jajaran menteri, TNI, Polri dan lembaga negara, serta pemerintah daerah (pemda). Mereka diminta mengambil langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi. Tujuannya, mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.Hal yang penting dari pembangunan di Papua adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli papua (OAP), dimana saat ini kemampuan dan kreatifitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat maju. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah menjelaskan bahwa salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, cara pandang baru dan juga cara kerja yang baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ma’ruf menegaskan, tujuan penetapan inpres 9/2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Tujuan dari inrpres nomor 9 tahun 2020 tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Instruksi tersebut ditujukan kepada semua menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Dalam inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Jan Christian Arebo selaku Ketua Umum Pemuda Adat Papua mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.Pekerjaan rumah yang dimaksud oleh Christian adalah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.Christian juga mengajak kepada pemuda di Papua untuk hadir dengan membuka pikiran pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat berpisah dari Indonesia.Dirinya juga menambahkan, bahwa pemerintah pusat terus berkomitman dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional. Selain infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan seperti “BBM Satu Harga”, sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Karena sebelumnya dinilai terdapat perbedaan harga BBM antara di Papua dan di luar Papua, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Serta Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Presiden Jokowi adalah serat optik Palapa Ring. Tercatat pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur.Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018. Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.Pembangunan di Papua merupakan wujud perhatian dari pemerintah yang menginginkan pembangunan secara Indonesiasentris. Dibangunnya infrastruktur di Papua tentu saja mendukung segenap aktifitas transportasi dan perekonomian di Papua, dimana secara masif pembangunan ini akan berdampak bagi kemajuan wilayah paling timur Indonesia tersebut. https://www.suaradewata.com/read/202101050005/pembangunan-di-papua-bermanfaat-bagi-masyarakat.html

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan Timur Indonesia, tidak terkecuali di Papua dan Papua Barat. Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.Pekerjaan rumah dimaksud Jan Christian Arebo ialah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.“Pelaksanaan otsus ini kan kebijakan yang diatur hanya anggarannya. Nah, yang harus kita pahami pemerintah sudah menunjukkan anggaran otsus saat ini sudah cukup besar hanya belum dikelola secara baik,” katanya.Di sisi lain, ada kelompok tertentu yang sengaja memainkan isu otsus untuk memperkeruh keadaan. Mereka menyebarkan isu otsus di Papua telah selesai yang kemudian berkembang ke isu-isu lain.“Isu ini dimainkan oleh kelompok lain yang bertentangan dengan NKRI bahwa otsus itu sudah selesai. Setelah selesai, mereka minta referendum, ini yang salah,” ujar Jan.Dia pun mendorong para pemuda Papua hadir dengan membuka pikiran, pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat dipisahkan dari Indonesia.Namun pemerintah juga diminta mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuannya bisa tercapai. Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus Papua melalui UU 21/2001 dan Papua Barat melalui UU 35/2008.”Papua sudah sah menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa dibangun opini seperti itu. Otsus hanya kebijakan yang diperluas itu anggarannya saja, sekarang dilakukan evaluasi,” papar Jan.Dia menambahkan, pemerintah pusat terus berkomitmen dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Itu dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.“Saya kira kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa sekali. Baik dari perhatian dan kunjungannya. Sampai membangun infrastruktur dengan baik,” tutup Jan Christian Arebo.Menurut penulis, pemikiran Jan Christian Arebo sudah benar karena tampaknya memahami dan mengerti terkait perkembangan terkini yang ada di Papua. Beberapa fakta dan pemberitaan selama pelaksanaan Otsus Papua, memang selama ini diwarnai dengan bureaucracy pathology and moral hazard yang menyebabkan dana Otsus Papua yang jumlah mencapai Triliunan rupiah sejak tahun 2001 dikucurkan oleh Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir oknum elit politik di Papua, dan rumors yang berkembang juga dinikmati kelompok pemberontak di Papua.Oleh karena itu, dalam revisi UU Otsus Papua, maka Indonesia akan lebih intens mengawasi dan membina pelaksanaan pencairan dana Otsus tersebut, dimana dana Otsus akan ditransfer langsung ke rekening Pemda di Kabupaten dan Kota sesuai jatahnya, demikian juga untuk jatah provinsi. Disamping itu, dana Otsus kemungkinan akan dikucurkan dengan pengawasan yang cukup ketat, termasuk pengenaan sanksi hukumnya.Untuk itulah, tidak ada alasan dari elemen masyarakat apapun di Papua termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua (DAP) dan kelompok kepentingan lainnya di Papua seperti NFRPB, WPNA, FRI-WP, ULMWP, AMP dan lain-lain untuk menolak UU Otsus, karena menolak adalah sebuah penghianatan terhadap masyarakat Papua itu sendiri.Disamping itu, yang perlu diketahui oleh warga Papua, tidak benar selama ini isu yang dikembangkan bahwa selama pelaksanaan Otsus di Papua maka Indonesia menghabiskan sumber daya alam di Papua dan menarik keuntungan darinya, karena selama ini menurut informasi dari yang patut dipercaya bahwa keperluan pendanaan Otsus di Papua dan Papua Barat telah menyebabkan Indonesia selalu harus menambah dana, karena royalti dari Papua untuk membiayai pembangunan di Papua sangat sedikit.Jika dana Otsus tidak dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2021, akibat misalnya dijegalnya pembahasan revisi UU Otsus Papua yang Surpresnya sudah diterima DPR RI, maka banyak Kabupaten dan Kota (sekurangnya 10) akan mengalami kemandekan pemerintahan bahkan instabilitas, dan kondisi ini yang diinginkan oleh TPN/OPM beserta underbownya. Tidak ada kata lain, maka pembahasan revisi UU Otsus Papua di DPR RI harus berjalan lancar dengan mengedepankan kepentingan nasional di Papua di masa mendatang. Semoga. https://www.suaradewata.com/read/202012210007/pemuda-adat-mendukung-pemerataan-pembangunan-di-papua.html

Papua sedang menggeliat dan diadakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Adanya proyek-proyek ini tentu demi kemajuan Papua. Rakyat di bumi cendrawasih juga merasakan manfaat dari pembangunan daerahnya, karena transportasi makin dimudahkan dan efeknya harga barang pokok jadi turun. Jembatan merah Hamadi-Holtekam berdiri gagah di atas teluk dan menghubungkan antara Jayapura dengan Skouw, daerah dekat perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Tempat itu selain jadi sarana transportasi juga jadi tujuan wisata karena keindahannya. Jembatan ini adalah salah proyek untuk memajukan Papua yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memang sangat memperhatikan Papua dan merencanakan pembangunan hingga 2024. Semua proyek di sana dilakukan agar tak ada ketimpangan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pembangunan harus merata, antara wilayah barat dan timur. Bahkan beliau datang ke Nduga, sebuah daerah terpencil di Baliem, untuk melihat langsung keadaan di sana. Azas keadilan sangat diperhatikan, kemajuan tak hanya di Jawa tapi juga Papua. Oleh karena itu, diadakan berbagai proyek, misalnya jalan Trans-Papua. Jalan yang membentang antara Jayapura sampai Wamena dan panjangnya 575 kilometer. Presiden mengecek sendiri kualitas jalannya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ada jalan Trans-Papua, seorang penduduk Kampung Walarek senang karena ia bisa pergi ke daerah Elelim, Kabupaten Yalimo, hanya sehari semalam. Padahal ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan dulu sebelum ada jalan tersebut, ia harus menempuh perjalanan hingga sebulan. Efisiensi waktu ini membuat seluruh masyarakat Papua gembira. Setelah ada jalan Trans-Papua, maka harga semen bisa turun hingga 50% dari bandrol awal. Karena dulu untuk mengangkut semen dan barang lain harus lewat udara (dengan pesawat terbang), karena jalanan terjal dan susah dilewati truk. Namun sekarang semua kendaraan pengangkut bisa lewat jalan Trans-Papua. Masyarakat senang karena bisa berhemat. Kemajuan di bumi cendrawasih dinikmati oleh semua warganya. Bahkan seorang mantan aktivis OPM yang telah bertobat, John Norotouw, mengungkapkan bahwa sekarang Papua nyatanya sejahtera bersama indonesia. Juga dibuktikan dengan pemerintah yang mempercayakan uang banyak untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di sana. Kegembiraan masyarakat Papua tentu membuat semua orang ikut senang. Mereka bisa hidup maju dengan banyaknya infrastruktur baru dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya banyak proyek, maka diharap angka kemiskinan di Papua bisa menurun drastis sehingga tidak ada lagi ketimpangan ekonomi di sana. Pemerintah tak hanya membuat infrastruktur untuk memajukan rakyat Papua, tapi juga mencanangkan program BBM Satu Harga. Proyek yang didukung oleh BUMN ini membuat harga bensin turun drastis. Dari yang awalnya 50.000 bahkan hingga 100.000 rupiah per liter saat langka, sekarang hanya boleh dijual 10.000 rupiah per liter. Terobosan ini membuat masyarakat bahagia karena tidak lagi mengeluarkan banyak uang. Otomatis harga barang turun, karena ongkos transportasi juga turun. Terlebih, harga BBM di pegunungan maupun dataran Papua, harganya sama. Bupati puncak, Papua, Willem Wandik, bahkan memeluk dan berterimakasih kepada Mentri Perhubungan Budi Karya atas program ini. Program dan proyek yang ada di Papua memang ditujukan agar masyarakatnya maju sehingga tidak lagi memiliki image sebagai daerah terpencil. Jika infrastruktur Papua bagus, maka akan banyak wisatawan asing yang traveling ke sana dan menambah devisa. Di bumi cendrawasih ada Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dll. Masyarakat Papua senang karena daerahnya makin maju berkat adanya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Mereka gembira karena harga BMM turun drastis dan merasa diperhatikan oleh pemerintah. Kemajuan yang ada di Papua diharap bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah timur Indonesia. https://www.suaradewata.com/read/202008190004/pembangunan-berdampak-positif-bagi-warga-papua.html

Intelektual Muda Papua (IMP) Papua Barat mendukung pemerintah dalam upaya melanjutkan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II kepada masyarakat Papua, Kamis (6/8/2020).Hal tersebut diutarakan salah satu anggota IMP Papua Barat sekaligus Ketua DPP KNPI Wamena, Arman Asso.“Saya menyarankan bahwa Otsus ini sudah menjadi program nasional, jadi saya kira kita mestinya mengawal. Kita tidak boleh memprovokasi orang-orang, karena tidak semua tau tentang Otsus ini. Tidak semua orang Papua menolak, tapi semua mendukung. Terpenting Pemerintah membuat regulasi baru,” terang Arman dalam jumpa pers ‘Pro Kontra Otsus Jilid II’ di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2020).Menurutnya, IMP PB mendukung keinginan Pemerintah Pusat untuk mengucurkan kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, mereka pun sepakat jika Otsus diberlakukan. Namun sebagai catatan harus ada kontrol atau pengawasan dengan membentuk badan atau lembaga khusus dengan pelibatan Tokoh masyarakat, dan kaum intelektual asal Papua dan Pabar.Baca Juga :Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Dompet Dhuafa Ajak Umat Hijrah dari Covid-19 Dalam Ikhtiar Memerdekaan Dhuafa dan YatimAsso menilai jika Otsus Jilid II sudah terjadi dan tidak perlu jadi polemik, karena sudah jadi program dan mestinya di kawal. Sementara, IMP PB yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Teluk Bentuni se-Jabodetabek Malkin Kosepa, mengakui dirinya tidak munafik, sebab, selama Otsus ada yang sangat bermanfaat. Memang diakui belum ada sosialisasi akan Otsus ini, dan UU pun tidak menyebutkan Otsus itu berhenti.“Saya salah satu warga Papua penikmat Otsus sampai saat ini dalam program pendidikan, memang diakui ada kekecewaan masyarakat karena sebagai objek bukan pelaku,” tukasnya.Kedepan, IMP PB sepakat untuk seyogyanya dibentuk badan atau lembaga sendiri dalam pengelolaan dana Otsus, guna menghindari penyalah gunaan kewenangan.“Selain mendukung, Kami IMP PB siap mengawal dana Otsus jilid II yang digelontori pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai upaya evaluasi Otsus jilid pertama yang kami nyatakan masih kurang dalam segi pengawalannya. Lalu mengajak masyarakat Papua agar kiranya pandai dan bijak dalam membaca kebijakan untuk Otsus jilid II dan tidak terprovokasi oleh oknum manapun yang ingin memanfaatkan segala bentuk kepentingan yang muncul di Papua,” tandasnya. https://indopos.co.id/read/2020/08/06/245738/imp-papua-barat-dukung-pemerintah-otonomi-khusus-jilid-ii/

Sejumlah warga Papua terdiri tokoh adat, agama dan masyarakat di Provinsi Papua berharap otonomi khusus (Otsus) yang diperdebatkan sejumlah pihak perlu kelanjutan dan evaluasi..Yanto Eluay salah satu tokoh adat Tabi di Jayapura mengakui, warga di wilayah adat Tabi dan Saireri sedang melaksanakan konsolidasi untuk membahas masalah dukungan terhadap evaluasi dan kelanjutan otonomi khusus Papua jilid II“Untuk elemen adat sudah memulai pembahasan sedangkan untuk elemen pemuda dan yang lainnya saat ini baru mulai pembahasan. Tapi pada umumnya semua berharap Otsus untuk dieveluasi dan ada kelanjutannya,” katanya Yanto Eluay di Jayapura, Sabtu (8/8).Menurut dia, warga adat Tabi dan Saireri berencana menggelar pertemuan akbar untuk membahas hal itu, dengan harapan bisa mendapatkan saran dan masukan untuk bagaimana Otsus lebih maksimal lagi.“Semua masyarakat harus melihat pelaksanaan Otsus ini dari sisi kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat adat di tanah Papua agar mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan dan diputuskan pemerintah pusat dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua,” kata Yanto.Sementara itu, tokoh masyarakat Yalimo di Kota Jayapura Soleman Eselo mengaku pelaksanaan Otsus Papua sangat membantu orang pegunungan berhasil diberbagai bidang.Baca JugaPolisi Buru Dua Pelaku Pembunuhan Staff KPU Yahukimo“Sejak 1981, tugas saya adalah mendidik orang dan sudah banyak anak didik saya dari masyarakat pegunungan menjadi pejabat, dengan adanya dana Otsus kami banyak mendapat bantuan, mungkin bila tidak ada Otsus, gedung kami masih jelek dan rusak, maka saya mohon Otsus dilanjutkan untuk membangun Papua,” kata Soleman yang juga ketua panti asuhan Baliem Yalimo.Sedangkan tokoh agama Pendeta Merry Lauren Wompere, salah satu jemaat GKI Solagratia, Arso II Kabupaten Keerom, mengaku bahwa Otsus Papua memberikan pembangunan yang lebih baik di Papua, jika dibandingkan dengan sebelum adanya Otsus.“Saya Pendeta Merry Lauren Wompere mewakili jemaat GKI Solagratia Jaifuri sangat berharap Otsus Papua tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Papua, pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua, mereka adalah musuh masyarakat Papua,” kata Pendeta Merry.Senada itu, Tiombro Wenda, wakil kepala suku pegunungan tengah di Kabupaten Keerom mengaku mewakili warganya berharap ada kelanjutan kebijakan Otsus Papua jilid II.“Saya Tiombri Wenda, mewakili masyarakat Pegunungan Tengah yang ada di Kabupaten Keerom berharap Otsus Papua tetap berlanjut, demi pembangunan dan kemajuan di Papua. Ya, bagi pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua,” kata Tiombro.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta dukungan semua pihak untuk mendukung Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, yang dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat bersama Pemprov Papua Barat dan Papua.Gubernur menegaskan ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan, kedua, pelibatan Kementerian Lembaga (K/L) lain.Menurut Gubernur pad apekerja per susai mengikuti upacara virtual Detik Detik Proklamasi 17 Agustus 2020, selama ini Otsus terkesan hanya urusan Kemendagri dan Pemprov di Tanah Papua saja, karena semestinya K/L lain juga harus terlibat.Gubernur mengatakan selama ini ada sejumlah pihak yang menilai Otsus tidak berhasil. Sebagai pelaku di kalangan birokrasi pemerintahan, Gubernur menepisnya dan menyatakan Otsus selama ini berhasil.Di bidang pendidikan ada banyak Orang Asli Papua yang menempuh pendidikan baik di dalam dan luar negeri. Lalu pembangunan infrastruktur yang menyambungkan berbagai daerah, termasuk daerah terpencil dan pesisir yang terus dilakukan, lalu bidang kesehatan.Gubernur mengakui kesan ketidakberhasilan tersebut muncul lantaran kekurangan pemerintah dalam mengekspos ke masyarakat tentang penggunaan dana Otsus.Misalnya, jalan ini dibangun dengan dana Otsus, Puskesmas ini dengan dana Otsus, beasiswa ini dengan dana Otsus, dan sekolah ini dibangun dengan dana Otsus.Gubernur lalu menegaskan seandainya pemerintah memberi kewenangan pengelolaan SDA Tanah Papua ke Pemprov masing-masing, maka tak perlu lagi ada alokasi khusus 20% dari APBN untuk dana Otsus.Gubernur menyatakan jika kewenangan itu diberikan, maka SDA yang ada itu sudah mencukupi untuk pembangunan Tanah Papua, bahkan bisa bangun lebih banyak lagi.(an/dixie) https://papuakini.co/2020/08/17/ayo-dukung-otsus-jilid-ii-gubernur-minta-kewenangan-dan-cakupan-k-l-lebih-besar/

Pemerintah sedang gencar membangun Papua dan banyak proyek prestisius yang dimulai sejak tahun 2019. Pembangunan jembatan, jalanan, dan infrastruktur lain akan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Papua. Mereka bisa menikmati fasilitas tersebut dan bisnisnya dilancarkan, berkat dukungan dari infrastruktur yang memadai. Pembangunan jalan trans Papua yang menghubungkan antara Provinsi Papua dengan Papua Barat yang membentang lebih dari 4.000 kilometer merupakan gebrakan Presiden Joko Widodo dalam mensejahterakan warga Papua. Jika ada jalan yang bagus dan mulus, maka pengiriman barang antar wilayah bisa lancar dan hemat waktu. Maka biaya kirim juga bisa turun. Begitu juga dengan pembangunan jembatan Hamadi-Holketam. Jembatan itu juga turut melancarkan transportasi antara ibu kota Jayapura dengan Skouw. Juga jadi tujuan wisata. Keberadaan jembatan merah yang indah ini bisa menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Hal ini bisa menguntungkan warga Papua yang memiliki bisnis penginapan dan travel. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jika infrastruktur di Papua bagus, pelabuhan dan jalan bagus, maka ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Karena distribusi logistik untuk orang dan barang jadi meningkat. Efeknya, tidak akan lagi kemiskinan di sana, karena semua orang sudah sejahtera. Papua bukan lagi wilayah yang dianaktirikan, karena selalu diperhatikan. Kemiskinan yang pernah terjadi di Papua memang memprihatinkan, karena ada 25% warga yang termasuk golongan menengah ke bawah. Hal ini yang menjadi perhatian dari Presiden dan beliau berusaha agar rakyat Papua sejahtera. Oleh karena itu dibangunlah infrastruktur dan bertujuan agar di tidak ada ketimpangan ekonomi antara di Papua dan Jawa. Pembangunan di wilayah Papua memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Presiden Joko Widodo sejak awal terpilih di periode pertama, tahun 2014, memang berjanji akan memajukan Indonesia, terutama di bumi cendrawasih. Janji ini ditepati, dan saat ini ada proyek lain di sana, seperti Bandara Internasional Sentani dan elektrifikasi penuh di Papua dan Papua Barat. Kesejahteraan warga Papua juga akan meningkat berkat proyek elektrifikasi. Jika seluruh wilayah di sana sudah dialiri listrik, maka rakyat bisa membuka toko hingga malam hari dan membuka bisnis lain yang tentu membutuhkan listrik. Tidak ada lagi wilayah yang tanpa listrik di Indonesia, bukan lagi seperti di negeri antah berantah. Pembangunan di wilayah Papua seperti proyek gedung, jembatan, bandara juga membutuhkan banyak karyawan agar lekas selesai. Hal ini menjadi kesempatan bagus bagi para pekerja asli Papua untuk bekerja di sana. Jika gedung perkantoran itu sudah jadi, maka mereka juga bisa jadi karyawan, asalkan memenuhi syarat usia dan minimal pendidikan. Pendidikan juga jadi perhatian pemerintah dalam menyejahterakan Papua. Anak-anak di sana dijamin bisa sekolah tinggi dan mendapat beasiswa. Baik dari pemerintah maupun perusahaan pertambangan. Karena pembangunan sumber daya manusia juga penting. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena masalah biaya dan lokasi sekolah yang jauh. Jika mereka sudah lulus kuliah , tentu bisa melamar kerja jadi karyawan kantoran, bukan hanya buruh kasar. Gaji lebih tinggi dari biasanya dan kehidupan masyarakat otomatis juga jadi lebih makmur. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan program perbaikan sumber daya manusia bisa mengubah mindset masyarakat di sana tentang pentingnya sekolah. Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan langkah pemerintah untuk mensejahterakan warga di sana. Walau letaknya jauh dari Jakarta, namun dipastikan akan mendapat perhatian penuh dari Presiden. Tujuannya agar seluruh rakyat Papua bisa makmur dan tidak ada lagi ketimpangan ekonomi di wilayah timur dan barat Indonesia. https://www.bengkulutoday.com/pembangunan-membawa-kesejahteraan-bagi-warga-papua

Tokoh Papua Nico Mauri berpendapat bahwa UU Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan sejak 2001 merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua. “Otsus ini merupakan bentuk perhatian bagi kami orang asli Papua, untuk mempercepat pembangunan di segala bidang, sehingga sudah seharusnya kami dukung pelaksanaannya dengan baik,” katanya disela-sela pengibaran bendera Merah Putih sepanjang satu kilo meter di bibir pantai Hamadi-Holtekamp, Kota Jayapura, Papua, Sabtu. Menurut dia, keberhasilan Otsus sejak diberlakukan di Bumi Cenderawasih terlihat sangat nyata, untuk bidang pendidikan banyak pelajar atau mahasiswa yang dikirim untuk menuntut ilmu ke luar negeri, baik Amerika, Jerman, Jepang, Cina dan sejumlah negara ASEAN. Di bidang kesehatan, sudah banyak dicetak tenaga kesehatan, mulai dari suster, mantri dan dokter-dokter muda orang asli Papua yang disekolah disejumlah universitas di dalam dan luar negeri, bahkan di antara mereka sudah ada yang kembali mengabdi untuk daerahnya masing-masing. “Kemudian di bidang infrastruktur, ini jangan ditanya lagi. Jalan TransPapua yang didukung dengan komitmen pemerintahan Jokowi, pembangunan jembatan, perkantoran dan lainnya. Bahkan soal rentang kendali pemerintahan makin pendek dengan adanya sejumlah daerah otonom baru,” katanya. “Belum lagi rata-rata semua kepala daerah adalah orang asli Papua, Kapolda, Pangdam, Kejati dan juga sejumlah instansi vertikal lainnya juga adalah pemimpinnya anak-anak Papua, ini adalah keberhasilan dan bentuk afirmasi, keberpihakan kepada kiami,” lanjut Ketua Forum Pemuda Komunikasi Irian Barat. Untuk itu, Nico yang merupakan Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Kota Jayapura itu meminta kepada semua pihak untuk bersatu dan bergandengan tangan untuk berkomitmen mendukung sejumlah program pemerintah untuk masa depan anak cucu, generasi muda Papua yang lebih cemerlang. “Kami tahu dari pihak yang menolak atau menggaungkan nada miring terkait Otsus, kiami tahu semangat mereka, semangat yang berbeda, padahal mereka juga menikmati Otsus yang kini sedang berjalan tetapi enggan mengakuinya, ini adalah sikap yang tidak patut dicontoh atau diikuti, bukan sikap dan sifat orang Papua seperti itu,” katanya. Ia mengaku sepakat dengan wacana untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh penggunaan dana Otsus sejak 2001 hingga kini, yang nantinya bisa menjadi saran dan masukan agar pelaksanaan yang tidak maksimal dan kurang terarah bisa diatur lagi dengan baik dan bijak. “Kata kuncinya kami dukung Otsus dilanjutkan baik dalam bentuk kebijakannya ataupun dalam bentuk pendanaannya. Papua masih butuh pembangunan. Pemerintahan Jokowi sangat perhatikan Papua ini adalah salah satu bentuk perhatian nyata, dan ini semua kita tahu, bahkan sampai pelosok, orang-orang kampung tahu hal ini,” kata Nico yang juga Ketua Deparda Pemuda Panca Marga Provinsi Papua. https://www.antaranews.com/berita/1670818/tokoh-papua-otsus-bentuk-perhatian-pemerintah-bangun-papua