omnibuslaw

Pakar hukum Perdata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Agus Prihartono menganggap penerapan sistem Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi dan sulitnya investasi masuk jauh lebih efisien dari segi biaya dan waktu. “Metode Omnibus Law ini sudah tepat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih aturan dan sulitnya investasi masuk ke Indonesia. Secara anggaran dan waktu jelas lebih efektif karena semuanya diselesaikan dalam satu aturan besar,” kata Agus dalam diskusi virtual bertajuk “Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?”, Rabu (12/8/2020). Sistem Omnibus Law yang memungkinkan 74 undang-undang terkait dibahas dalam satu payung hukum, menurut Agus, sangat efisien secara anggaran legislatif. “Coba bayangkan kalau kita melakukan perubahan sebanyak 74 undang-undang, pasti biaya legislasinya akan sangat besar sekali,” kata Agus yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Untirta ini. Efisiensi waktu juga sangat diakomodir melalui penerapan sistem Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mengingat masih cukup banyak kekurangan dari undang-undang terkait kemudahan berusaha di Indonesia saat ini. “Ini program prioritas pemerintah, menghilangkan hambatan berusaha di Indonesia. Omnibus Law ini bisa kita harapkan sebagai wadah solutif terhadap kekurangan UU yang ada. Ibaratnya, sekali mendayung bisa 74 lebih pulau terlewati,” kata Agus. Omnibus Law sendiri sebenarnya sudah banyak sekali diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum Common Law. Utamanya untuk meningkatkan iklim dan daya saing investasi. “Kalau kita bandingkan dengan Singapura, di sana cukup dua perizinan dan aturan saja yang perlu dipenuhi untuk memulai usaha. Di Indonesia? Jumlah izin dan aturan yang perlu dilewati sangat banyak. Dengan kondisi saat ini, kita tidak akan pernah bisa bersaing,” kata Agus menambahkan.

Upah Minimum Regional dan Provinsi menjadi salah satu topik hangat yang dibahas dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. Pasalnya isu ini menjadi sangat krusial karena mempengaruhi hajat hidup para buruh dan pekerja di Indonesia, terutama bagi karyawan baru. Topik ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Nasib RUU Cipta Kerja dan Upah Miimum Regional” yang digelar Institute for Digital Democracy (IDD) pada Rabu (29/72020). Diskusi ini menghadirkan Direktur Eksekutif IDD, yakni Bambang Arianto, MA, M,.Ak yang dipandu oleh Arief Noviadri selaku moderator. Diskusi yang digelar di kantor IDI ini mencoba mengelaborasi sisi upah minimum provinsi yang berkeadilan bagi para pekerja baru dalam RUU Cipta Kerja. Bambang, selaku pengamat RUU Cipta Kerja, menilai bahwa hingga saat ini masih banyak isu beredar mengenai hilangnya upah minimum bagi para pekerja dalam RUU Cipta Kerja. “Untuk pembahasan upah minimun, memang harus diakui ada sedikit revisi. Tapi kan tidak serta merta revisi ini menguntungkan pihak investor apalagi kaum kapitalis,” papar Bambang dalam keterangan pers. Bambang menjelaskan bahwa penyamarataan upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya untuk karyawan baru yang masa kerjanya 1-12 bulan pertama. Bukan untuk semua karyawan, apalagi karyawan lama. “Karena karyawan baru itu kan masih masuk dalam masa training dan pemantauan biasanya. Biasanya, perusahaan memiliki SOP yang mengevaluasi para karyawan baru ini. Dalam banyak kasus, banyak perusahaan yang menurunkan gaji atau bahkan memberhentikan mereka tanpa pesangon apabila kinerjanya dinilai rendah atau tidak memuaskan,” jelas Bambang. Persoalannya, bagaimana agar tidak terjadi pemecatan secara semena-mena oleh perusahaan terhadap karyawan baru berdasarkan evaluasi sepihak dari perusahaan? Menurut Bambang, untuk mengantisipasi itu maka perlu ada aturan sebagai jaring pengaman begi para buruh “Untuk itulah, kita minta agar kasus pemecatan karyawan atau tidak diberikannya pesangon bagi karyawan baru, harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Maka, saya pikir peran RUU Cipta Kerja bisa menjadi jaring pengaman bagi para pekerja baru agar mereka diberikan jaminan gaji atau upah minimum yang sepantasnya selama 12 bulan pertama,” jelasnya. Dengan demikian, menurut peneliti LPPM Unuversitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ini, bagi para pekerja baru, meskipun performance-nya jelek,perusahaan tentu tidak boleh semena-mena menurunkan gajinya apalagi seenaknya memberhentikan mereka. Artinya, karyawan baru tersebut harus tetap diberikan gaji yang setimpal dengan upah minimun yang telah ditetapkan. “Tapi, ada yang mengatakan, upah minimum kecil dan di bawah standar? Kalau soal besar kecilnya jumlah upah minimun itu kan akan dikorelasikan dengan pendapatan perkapita provinsi dan tentu juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan masing-masing. Lagipula, tidak mungkin toh, perusahaan kecil atau UKM yang baru berkembang harus memberikan upah minimum sekelas daerah Jakarta misalnya. Ini kan bisa-bisa bikin perusahaan baru terutama UKM akan gulung tikar karena terlalu berat membayar upah minimum” kata Bambang melanjutkan. Bambang mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi. Tapi, apakah selamanya gaji karyawan baru akan sebesar itu? “Tentu tidak. Dikarenakan karyawan baru yang memasuki usia bekerja pada bulan ke-13 harus diberikan upah minimun regional yang sama dengan karyawan lainnya. Semisalnya begini, bagi pekerja di daerah Bekasi yang memasuki usia bekerja pada bulan ke-13 tentulah harus diberikan upah minimum regional yang sama dengan karyawan lainnya”, jelasnya lebih lanjut “Jadi tidak benar itu, bila ada yang mengatakan bahwa upah minimum regional akan dihapus. Artinya bagi yang menilai adanya penghapusan upah minimun regional, itu hanya orang-orang yang tidak memahami isi draf RUU Cipta Kerja semata”, jelas BambaBagaimana bila ada perusahaan yang melanggar dan tidak mau memberikan upah minimum regional pada bulan ke-13? Menurut bambang, itu bisa dipidanakan. Karena RUU Cipta Kerja telah hadir sebagai tameng bagi para pekerja untuk mendapatkan hak yang sama di mata perusahaan. “Jadi logikanya, RUU Cipta Kerja hadir untuk mengawal para pekerja terutama pekerja yang baru bekerja selama 12 bulan untuk mendapatkan upah minimun yang layak sesuai perkapita daerah masing-masing,” kata Bambang Arianto mengahiri.

Pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan oleh DPR dinilai mampu memunculkan peluang dan norma baru bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pasundan Eki Baihaki mengatakan peluang dan norma ini harusnya bisa dimanfaatkan pada masa pemulihan ekonomi setelah badai pandemi. “Dari sisi pekerja, saya melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk RUU Cipta Kerja Kepastian Kerja dan Investasi, Jumat (10/7/2020). Eki menilai pekerja harusnya memang melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi. RUU Cipta Kerja yang jelas memiliki fokus untuk pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja juga bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan. “Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok, jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya,” kata Eki. Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, menurutnya, juga menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja. Di samping itu, Pengamat Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Muhammad Rizal mengatakan RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan akan memiliki fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. “Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia,” katanya. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini bahkan akan semakin sulit setelah adanya Covid-19. “Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga,” ujar Rizal.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dipastikan tidak menghapus pesangon pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di dalam beleid tersebut justru tercantum Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon karyawan. “Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juli 2020. John menegaskan RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Bahkan karyawan yang dirumahkan bisa mendapat manfaat tambahan selain Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JKM, Jaminan Pensiun/JP, dan Jaminan Hari Tua/JHT. Manfaat tersebut seperti akses untuk mendapatkan pekerjaan baru. Namun, seluruh manfaat ini hanya berlaku bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek). “Selain itu ada juga uang penghargaan lainnya yakni Sweetener sebagai tambahan di luar Upah, dan besarannya maksimal lima kali Upah (sesuai) masa kerja. Diberikan satu kali jangka waktu satu tahun. Tidak berlaku bagi UMK,” tambahnya. Lebih lanjut, omnibus law tersebut dibutuhkan untuk menjawab tingginya data pengangguran di Indonesia yang menyentuh 7,05 juta orang. Dengan RUU Cipta Kerja, kata Jhon, penciptaan lapangan kerja lebih berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan akan terwujud. “Angkatan Kerja Baru berjumlah 2,24 Juta orang, Setengah Penganggur 8,14 Juta orang, Pekerja Paruh Waktu 28,41 Juta orang. Totalnya ada 45,84 Juta orang (34,4 persen) Angkatan Kerja bekerja tidak penuh,” jelas Jhon. Karena itu, RUU Cipta Kerja harus segera disahkan agar lapangan kerja tidak pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. “TKI kita di luar negeri akan lebih banyak dari sekarang,” tukasnya.