indonesia

Nama Papua semakin terangkat di masa era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa pe­me­­­rintahan sebelumnya perhatian Pemerintah terhadap Papua dalam pembangunan sudah sa­­­­ma dengan wilayah lain. Namun kondisi lingkungan yang cukup berat yaitu banyaknya pe­­­gunungan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang sedikit membuat pem­bang­un­­an di wilayah Papua menjadi lebih mahal dan sulit dibandingkan dengan pembangunan di daerah lain. Akibatnya, setelah sekian lama, kinerja pembangunan disini menjadi ter­ting­gal dengan daerah di wilayah lain di Nusantara. Keadaan ini sangat disadari oleh peme­rin­tahan Jokowi sehingga pada era ini perhatian pemerintah terhadap Papua menjadi spesifik ya­­itu mengejar ketertinggalan tersebut. Ikon-ikon pembangunan yang menjadi instrument u­­tama pengungkit gairah pembangunan mulai diperhatikan sehingga gairah pembangunan di Papua kini menjadi terangsang untuk bangkit mengejar ketertinggalannya. Kekayaan alam Papua sangat komplit, mulai dari kekayaan tambangnya sampai kepada ke­ka­yaan wisata dan budayanya. Sektor pertambangan tembaga, emas, minyak dan gas mem­be­rikan kontribusi lebih dari 50% kepada sector perekonomian Papua. Sejumlah objek wi­sa­ta alam seperti Puncak Jaya, Taman Nasional Lorentz, Puncak Trikora dan Taman Na­si­onal Wasur di Provinsi Papua dan Raja Ampat, Taman Wisata Alam Gunung Meja di Ma­nok­­wari dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Telok Wondama, serta Situs Pur­ba­kala Tapurarang di Fakfak serta objek wisata kuliner Tembok Berlin di Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat. Kekayaan dan keindahan alam tersebut menjadi semakin me­ran­gsang dengan dibangunnya infrastruktur transportasi yang membelah hutan dan pegunungan Pa­pua dan prasarana bandara internasional. Ada 10 bandara yang dibangun pada era Jokowi ba­­ik berupa peningkatan klasifikasi maupun bandara baru. Hal ini mengisyaratkan bahwa ke­bangkitan ekonomi Papua sudah di pelupuk mata, malah di beberapa sektor terutama per­tambangan sudah dahulu meluncur memperkaya pendapatan bagi negara dan daerah papua. Namun demikian kegelisahan sosial masih muncul dalam keseharian terkait Papua. Hal uta­ma yang menjadi pokok masalah adalah keterlibatan penduduk setempat dalam me­nge­lola sumber daya alam yang kaya tersebut yang masih terbatas. Sumber daya alam yang melimpah sejatinya menjadi lumbung kemakmuran bagi ma­sya­ra­kat setempat. Namun lumbung tersebut tidak akan meretas jika tidak diolah secara pro­fes­sional sehingga dia menjadi bernilai ekonomis. Untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut diperlukan tagan-tangan professional. Sudah siapkah tangan-tangan terampil itu sekarang ? Itulah pertanyaan besar yang menjadi tantangan masyarakat dan Pemerintah. Di pihak ma­sya­rakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam membangun dirinya un­tuk menjadi manusia yang bermartabat yaitu dengan memipin pengelolaan lingkungan. Di pihak Pemerintah harus efektif dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi me­ngelola lingkungan melalui pemberian akses dan fasilitas penempaan diri manusia se­tem­pat sehingga menjadi kompeten dan professional tanpa merusak tatanan sosial ma­sya­rakat yang merupakan penainggalan khas nenek moyang. Pemerintah sudah memberikan jalur percepatan pembangunan Papua melalui Intruksi Pre­si­den (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Pro­vinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian disempurnaka dengan instruksi Pre­siden terbaru dengan pendekatan 2 plot yaitu : Plot pertama dari sisi pembangunan kesejahteraan hingga ekonomi di bawah komando Ba­dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Plot kedua mengenai pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) atau desk pem­bang­unan umum yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Pendekatan yang ditekankan pemerintah pada Inpres lanjutan ini adalah pendekatan kese­jah­teraan dengan mensinergiskan kegiatan pembangunan secara comprehensive sehingga pro­yek-proyeknya saling mendukung dan melengkapi menuju kesejahteraan yang utuh. Da­lam beberapa berita di Harian Nasional menyatakan bahwa para tokoh masyarakat Papua mengakui bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sangat signifikan, sehingga mem­buat banyak anggota separatis menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan negara lantaran Jo­kowi begitu perhatian dan melakukan pendekatan kemanusiaan, ekonomi dan budaya ke­pa­da rakyat bumi cenderawasih. Pendekatan pembangunan yang dilakukan berupa pen­de­kat­an kemanusiaan, pendekatan ekonomi, pendekatan dengan budaya. Sebagai contoh ada­lah pada tanggal 23 September 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mu­hadjir Effendy meresmikan Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Pa­pua dan Papua Barat dengan tugas untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua pro­­­vinsi tersebut. Pembentukan tim ini bertujuan agar kedua provinsi itu lebih cepat dalam me­ngejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain. Pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mendesak untuk ditangani karena dalam banyak kriteria di nomor satu, tapi pa­ling bawah. Makanya perlu dapat perhatian khusus,” kata Muhadjir dalam peresmian sekre­ta­riat tim tersebut di Jayapura, Papua, Senin (23/9/2019). Jika dilihat dari hakekatnya, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang me­nyusul pembangunan infrastruktur transportasi adalah pendekatan yang memfokuskan ke­pa­­da pembangunan kapasitas manusianya. Hal ini memang sangat relevan karena in­fras­truk­tur yang canggih dengan teknologi tinggi serta fasilitas yang berkualitas tinggi akan me­n­capai hasil yang optimal jika dikendalikan oleh sumber daya manusia yang pro­fes­si­o­nal. Untuk mendapatkan manusia yang bercirikan tersebut maka dibutuhkan manusia yang me­­miliki kompetensi yang tinggi dengan integritas yang kuat. Pendidikan adalah satu kata kun­ci yang sangat penting dalam kaitan ini. Beberapa program pembangunan kapasitas ini sebenarnya sudah lama dirintis namun me­mang kecepatan perkembangannya tidak seiring dengan kecepatan perkembangan kebu­tuh­an masyarakat dan teknologi. Terjadinya reformasi teknologi informasi sejak tahun 1990-an mengakibatkan perkembangan teknologi sangat cepat. Terjadi loncatan-loncatan tekno­lo­gi digital yang menyebabkan paradigma berfikir (mind set) menjadi sangat variatif. Lo­gi­ka-logika linear tidak bisa lagi menjadi satu-satunya skema berfikir pembangunan. Inovasi te­­lah mewarnai kreatifitas berlogika sehingga temuan-temuan baru menjadi ciri keber­ha­sil­an suatu pembangunan. Papua sangat membutuhkan generasi milenial yang mampu mem­ba­wa inovasi baru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam Papua yang kaya. Ke­a­rifan lokal yang telah lama tumbuh di Bumi Papua harus menyelimuti terobosan-terobosan ino­vasi modern sehingga meskipun Papua modern namun norma-norma kearifan lokal Pa­pua tetap terjaga sehingga ciri modernnya akan menjadi unik sehingga menjadi primadona yang khas. Untuk mencapai cita-cita Papua menjadi tuan rumah di negeri sendiri telah banyak be­a­sis­wa yang disediakan dan ditawarkan untuk anak-anak muda Papua mulai dari usia SD sam­pai ke Tingkat Doktoral Perguruan Tinggi Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi, LPDP, Bea­sis­wa Prestasi, Beasiswa Affirmasi, dll. Semuanya itu selain bertujuan untuk mening­kat­kan kemampuan masyarakat Papua juga untuk memperkuat rasa kesatuan dan Persatuan In­donesia karena beasiswa tidak hanya untuk bersekolah di Papua saja tetapi sampai ke se­lu­ruh Indonesia, bahkan ada yang sampai dapat kuliah ke luar negeri. Begitu juga halnya ke­sempatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua. Dengan biaya dari Bappenas me­reka dapat mengikuti pendiudikan lanjutan di Perguruan Tinggi di wilayah lain sesuai de­ngan yang ditetapkan Bappenas. Wujud dari beasiswa tersebut antara lain adalah pengi­ri­man Pemuda Papua dan Papua Barat u melanjutkan pendidikan