indonesia

Pasca Pemilu 2024, Masyarakat Wajib Jaga Persatuan

Meskipun momentum pencoblosan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) telah usai, rangkaian Pemilu masih berlangsung. Hal yang perlu menjadi sorotan yakni menjaga kondusivitas dan kedamaian pasca pemungutan suara. Aparat keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam mengajak warga untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas pasca Pemilihan Umum (Pemilu). Kondusivitas pasca Pemilu merupakan fondasi yang sangat penting bagi negara demokratis seperti Indonesia. Kondusivitas ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi proses penghitungan suara, serta memastikan bahwa hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, kondusivitas pasca Pemilu juga penting untuk mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Aparat keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas pasca Pemilu. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya tindakan provokatif yang dapat memicu konflik. Selain itu, aparat keamanan juga berperan dalam mendukung proses hukum terkait dengan pelanggaran Pemilu yang mungkin terjadi. Untuk menjaga kondusivitas pasca Pemilu, aparat keamanan telah melakukan berbagai langkah, seperti meningkatkan patroli di berbagai wilayah untuk memantau situasi keamanan dan mencegah terjadinya gangguan keamanan. Aparat keamanan juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, Bawaslu, dan partai politik, untuk memastikan bahwa proses pasca Pemilu berjalan lancar. Selain itu, aparat keamanan juga aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian pasca Pemilu dan cara-cara untuk menghindari konflik. kondusivitas pasca Pemilu merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga kedamaian dan stabilitas negara. Peran aparat keamanan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, namun kita semua juga memiliki peran yang dapat turut berperan dalam mewujudkan kondusivitas pasca Pemilu. Dengan bersama-sama menjaga kedamaian, kita dapat memastikan bahwa hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan negara dapat tetap berjalan dengan baik. Oleh : Fatur Rahem

Pasca Pemilu 2024, Masyarakat Wajib Jaga Persatuan Read More »

Harmoni dalam Bingkai Muktamar NU

Sayyid Muh HilalPenasihat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) bagi para pengurus wilayah dan cabang adalah dalam bingkai penantian keseruan. Namun bagi para kiai sepuh, muktamar ialah sebuah renungan dari istisyarah yang melahirkan gerakan istikharah serta ikhtiar dalam menirakati keputusan yang menghasilkan pemimpin berkualitas. Keputusan itu diharapkan mencakup seluruh akhlak, adab, fathanah serta bithaah Mbah KH Hasyim Asy’ari, Mbah KH Wahab Hasbullah dam Mbah KH Bisri Syansuri. Bahkan pemimpin itu akan mampu bergerak seperti pergerakan Gus Dur bagi lintasan zaman kebangkitan memasuki abad kedua NU. Akhir-akhir ini warga NU di seluruh pelosok Tanah Air digembirakan dengan pemberitaan keputusan PBNU dengan memutuskannya tanggal 23-25 Desember mendatang sebagai gelaran muktamar setelah sempat tertunda pada 2020. Tentu kabar ini disambut baik bagi para nahdlyin. Akan tetapi kabar ini pun sedikit membuat sedih hati para “rombongan liar” (romli) karena tidak bisa mengikuti dan memantau jalannya muktamar langsung dari lokasi. Bahkan kalangan romli juga tak bisa membawa oleh-oleh dari cerita perputaran muktamar karena dibatasi oleh Covid-19. Setiap warga NU memiliki harapan besar terhadap masa depan NU, dan sudah mulai saling bertanya siapa calon ketua tanfidznya dan siapa rais aamnya. Ada yang mengatakan masih yang lama. Ada pula yang berpandangan apa tidak ada kader NU selain itu (yang lama). Apalagi diperkuat dengan survei yang memaparkan data bahwa tentang kecenderungan warga NU lebih nyaman dengan pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan semua pihak. Lebih-lebih, kebetulan adat masyarakat kita juga senang dengan yang baru. Dalam artian, ketua umumnya ketua baru. Namun terlepas semua itu, ini sejatinya menggambarkan semua pihak yang merasa peduli dan cinta terhadap kebangkitan terhadap NU. Ini juga tak lain dan tak bukan sebuah bentuk dari kemurnian kecintaan mereka terhadap NU. Perbedaan di tubuh NU itu sangat biasa. Ini setidaknya dibuktikan dengan adanya lembaga yang bernama Lembaga Batsul Masail (LBM). Yang mana LBM hidup dengan perdebatan dan perbedaan demi menghasilkan sesuatu kesepakatan hukum atau ijtihad yang mampu dijadikan payung hukum dalam ber-ubudiyah. Jadi jelas, soal calon baru atau lama calon itu bukan hal yang tabu dibahas di kalangan kaum nahdliyin Harapan nahdliyin pun sangat tinggi terhadap perkembangan NU secara nasional. Namun diyakini oleh kebanyakan pengamat itu bisa terealisasi bilamana NU mampu melahirkan pemimpin baru di ajang Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung, akhir Desember. Saya sebagai nahdliyin pun sangat berharap Muktamar ke-34 yang akan diselengarakan ini mampu menghasilkan program kerja yang nyata bagi seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh pelosok Tanah Air. Dan dipastikan program PBNU tersosialisasikan dengan nyata sampai ke tingkat ranting. Yang patut kita ketahui bersama menariknya NU saat ini adalah memiliki 34 pengurus wilayah (PWNU) dan lebih dari 500 PCNU di seluruh Indonesia. Jadi ketika kebanyakan PWNU dan PCNU menyuarakan adanya pemimpin baru di tubuh NU sungguh sangat bisa diterima dengan kearifan karena maksud daripada mereka tak lain hanya menginginkan sebuah kesehatan bagi jam’iyah.

Harmoni dalam Bingkai Muktamar NU Read More »

Wapres Ma’ruf : Otsus Papua Berdampak Besar Bagi Pembangunan Masyarakat

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap kenaikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berdampak besar bagi pembangunan masyarakat. Menurutnya, ada dua dasar membangun Papua yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 serta UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua “Sekarang kan dinaikan dana otonomi khususnya. Manfaatnya harus bisa dirasakan langsung berdasarkan program pemerintah dan dengan pengawasan tata kelola,” kata Ma’ruf yang juga Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dalam wawancara. Ia menambahkan tugasnya jelas mengawal dana otsus agar tidak bocor ke mana-mana khususnya di aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. “Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan yang ada seperti politis, psikologis maupun yang bersifat teknis. Jangan sampai pemerintah sudah memiliki afirmasi yang kuat ini tidak bisa terwujud. karena wacana pembangunan ini sudah sejak 2001,” tutur Ma’ruf. Wapres menuturkan bahwa pemerintah membuat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua semata-mata adalah untuk memudahkan koordinasi supaya lebih efektif. “Termasuk tentang afirmasi skala satu yang menjadi komitmen pemerintah ingin memberi kesempatan kepada putra Papua untuk berkiprah menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi karyawan BUMN,” tukasnya. Ia menekankan bahwa tahun ini semangat pemerintah ingin Papua cepat maju dan tidak tertinggal dari wilayah lainnya. Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah baru saja mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui rapat paripurna DPR, pada Kamis (15/7/2021).  Dalam isi draf RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, ada perubahan satu di antaranya dana otonomi khusus yang mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen. Pada UU yang lama, dana otonomi khusus Papua yaitu 2 persen.  Namun, setelah direvisi, dinaikkan menjadi 2,25 persen.  “Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional,” demikian bunyi Pasal 34 ayat (3) huruf e dalam draf RUU.

Wapres Ma’ruf : Otsus Papua Berdampak Besar Bagi Pembangunan Masyarakat Read More »

PPKM Efektif Turunkan Kasus Covid-19 di Berbagai Wilayah

PPKM yang terus diperpanjang memiliki alasan tersendiri, karena sangat efektif menurunkan kasus Corona di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kita wajib menuruti semua aturan saat PPKM dan tidak mengeluh, karena program ini untuk melindungi semua orang dari bahaya Corona. Apakah Anda sudah jenuh dengan PPKM? Program yang dimulai sejak awal juli ini diperpanjang hampir tiap minggu dan masyarakat jadi bingung, kapan akan berakhir? Sebenarnya pemerintah punya pertimbangan tersendiri saat akan memperpanjang durasi PPKM, karena harus melihat berapa kasus Corona di Indonesia. Sehingga tidak mungkin program ini dihentikan saat masih banyak yang jadi pasien Covid. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa PPKM menurunkan kasus Corona di Jabar. Puncak kasus susah terlewati dan ibarat naik ke pucuk gunung, sekarang kita sudah menuruninya. Semua ini berkat keampuhan PPKM yang diberlakukan dengan disiplin di wilayahnya. Dalam artian, program ini berhasil di Bandung dan wilayah Jabar lainnya, dan semoga juga sama di daerah lain di Indonesia. Ridwan melanjutkan, bukti dari dahsyatnya PPKM adalah turunnya BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit Corona). Jika sebelum PPKM (Juni 2021), BOR mencapai 91% maka per maka saat ini sudah mencapai 24,99 persen. Tren positif ini diharapkan dapat terus dijaga, sehingga pasien Corona benar-benar turun karena RS mulai sepi dan diharap BOR akan terus menurun hingga 0%. Sementara itu di ibu kota, PPKM menunjukkan keampuhannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa jika pada bulan juni 2021 kasus aktif mencapai lebih dari 100.000, maka sejak PPKM diberlakukan turun drastis jadi ‘hanya’ 17.000. Sementara untuk BOR jadi di bawah 70%. Penurunan pasien Covid di DKI Jakarta amat disyukuri karena provinsi ini menjadi rujukan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jika pasien Corona per hari tidak sampai 20.000 orang, maka wisma atlet yang menjadi RS darurat akan berangsur-angsur sepi, tidak seperti di awal tahun yang masih membludak isinya. Sebelum PPKM diberlakukan kasus Corona di Indonesia sedang ganas-ganasnya, bahkan mencapai 50.000 orang per hari. Semua ini gara-gara virus Covid-19 varian delta yang merupakan hasil mutasi, yang menular dan menyerang 2 kali lebih cepat. Bahkan diklaim bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Sedangkan pasca 50 hari, pasien jadi hanya berkisar 20.000 orang per hari. Jumlah orang yang sembuh dari Corona juga naik dan tingkat kematian turun 8%. Angka ini sungguh bagus karena menunjukkan bahwa PPKM adalah program yang memang berhasil untuk menggebuk Corona dan jangan sampai ada penularan lagi di Indonesia. Keberhasilan PPKM terjadi berkat kolaborasi antara tenaga medis, aparat, tim satgas penanganan Covid, dan masyarakat. Semua pihak bahu-membahu dalam mengatasi Corona dan menuruti tiap aturan PPKM, dan mengurangi mobilitas. Warga sipil paham bahwa PPKM adalah jalan menuju bebas Corona dan tidak mengeluh walau di rumah saja. Walau PPKM berhasil tetapi kita tidak boleh lengah sedikitpun, karena jangan sampai angka pasien Covid naik lagi. Kalau bisa jumlah pasien menurun jadi di bawah 10.000, bahkan 0 per harinya, alias tidak ada penularan Corona. Semua bisa terjadi ketika disiplin dalam mempraktikkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. PPKM ampuh dalam mengatasi ganasnya Corona dan mengurangi jumlah pasien Covid, dan keterisian ranjang di Rumah Sakit juga berkurang. Ini adalah hal yang patut kita syukuri karena ada tanda-tanda pandemi akan berakhir lebih cepat. Mari kita lebih disiplin dalam menjaga protokol kesehatan dan hidup bugar, agar tidak mudah terkena Corona. Rangga Abhiseka, Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

PPKM Efektif Turunkan Kasus Covid-19 di Berbagai Wilayah Read More »

RUU BPIP Payung Hukum Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila

Pemerintah akan meresmikan RUU BPIP menjadi undang-undang. RUU ini sangat penting karena bisa menguatkan ideologi negara dan menanamkan nilai-nilai pancasila di Indonesia. Terlebih, di RUU BPIP disertakan TAP MPRS yang mengatur tentang larangan komunisme di Indonesia, jadi memang harus segera diresmikan. DPR RI mengajukan draft RUU BPIP dan presiden sudah membaca dan menyetujuinya. Tinggal menunggu waktu saja akan diresmikan. RUU BPIP berisi tentang tugas, fungsi, struktur, dan wewenang BPIP. Jadi lembaga ini akan diperkuat dan diperjelas tugasnya. Tujuannya agar warga negara Indonesia mengaplikasikan pancasila di kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang penasaran, apakah RUU BPIP memiliki efek positif terhadap masyarakat Indonesia? Jawabannya tentu iya. RUU BPIP adalah payung hukum bagi BPIP sebagai lembaga yang menjaga keutuhan pancasila. Karena pancasila adalah azas negara dan sumber dari segala sumber hukum, jadi harus dilindungi. Jangan sampai ada pihak yang menistakannya. Pancasila bukan hanya kata-kata yang wajib dihafal ketika kita masih sekolah, namun ia adalah yang bisa menyatukan banyak ras, suku, agama,  kelas ekonomi, dll. Jadi dengan pancasila kita bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dan tetap menghormati keberagaman latar belakang mereka. Tak heran kita masih butuh BPIP untuk menjaga pancasila. BPIP bertugas mensosialisasikan pancasila. Tujuannya agar pancasila wajib diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan pancasila, kita tetap beragama, bersikap adil terhadap sesama, menjaga persatuan, dan bermusyawarah untuk menentukan keputusan. Pancasila juga membuat kita toleran, saling menghormati, gotong royong, dll. Mentri Mahfud MD menyatakan bahwa RUU BPIP akan dibahas terbuka dan ia siap menerima kritikan masyarakat. Jadi kita tidak usah khawatir jika ada penyimpangan dalam pasal-pasal RUU tersebut. Karena dipastikan isinya adalah mendukung keberadaan pancasila dan mengokohkannya. Pancasila adalah road map indonesia dan dijadikan pegangan hidup rakyatnya. Diresmikannya RUU BPIP jadi UU adalah usaha untuk melestarikan pancasila. Juga melindungi pancasila dari radikalisme dan komunisme. Ini adalah poin penting dari RUU BPIP, karena ia bukan RUU HIP yang ganti nama. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, RUU BPIP beda dengan RUU HIP. Karena di RUU BPIP tercantum larangan ideologi komunis di Indonesia. Masyarakat tidak perlu menolak keberadaan RUU BPIP karena selain melarang komunis di Indonesia, ia juga mengajak semua orang untuk mencintai pancasila. Pancasila bukan hanya slogan yang terpampang di poster atau tugu kota, namun jadi azas negara yang merasuk ke dalam dada. Dengan mengamalkan pancasila, kita memperbesar rasa nasionalisme dan patriotisme. BPIP adalah lembaga pembinaan pancasila dan kita tidak usah takut ketika membaca tugasnya. Karena sosialisasi pancasila tentu tidak akan membosankan seperti dulu. Jika pada tahun 1980-an smpai 1990-an semua pekerja dan mahasiswa wajib lulus penataran P4, maka sekarang tidak seperti itu. Sosialisasi pancasila dilakukan dengan cara kekinian yang menyenangkan Sosialisasi pancasila dilakukan melalui media sosial karena banyak WNI yang mengaksesnya, terutama anak muda. Mereka diajak untuk makin mencintai pancasila dengan mengikuti kompetisi cerita pendek dan diberi hadiah besar. Selain itu, banyak konten dan grafis menarik yang menceritakan tentang pentingnya pengamalan pancasila dalam kehidupan. BPIP juga memanfaatkan platform Youtube dan aplikasi Tiktok untuk menggalakkan nilai pancasila, khususnya kepada kaum milenial. Tujuannya agar mereka punya rasa nasionalisme tinggi dan mendalami pancasila. Sosialisasi melalui Yotube ini sesuai dengan anjuran Presiden Joko Widodo. RUU BPIP makin memantapkan posisi BPIP sebagai lembaga yang kompeten. BPIP bertujuan untuk mensosialisasikan pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama kaum muda. Dengan adanya RUU BPIP, maka tidak ada yang bisa membubarkan lembaga tersebut. Sumber : https://www.suaradewata.com/read/202008140004/ruu-bpip-payung-hukum-tanamkan-nilai-nilai-pancasila.html

RUU BPIP Payung Hukum Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila Read More »

Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut

PRESIDEN Joko Widodo telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berjalan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan di tengah penanganan pandemi covid-19. “Penanganan covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan,” tegas Presiden Jokowi dalam unggahan video di akun media sosial resminya, Selasa (7/7). Need a fast way to sell your home in Nevada? Check out the options at https://www.home-investors.net/nevada/. Presiden Jokowi mencontohkan pembangunan tol berperan penting di masa pandemi covid-19 untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dari bahan makanan hingga alat kesehatan. Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mengebut pembangunan ruas tol, bendungan, dan irigasi, renovasi mulai beberapa pasar rakyat hingga beberapa destinasi wisata. Basuki mengatakan fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin untuk 2019-2024. Selain tol, Kementerian PU-Pera membangun lima bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional, khususnya penyediaan air baku sebesar 54,81 m3/detik pada 2024, yakni Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Ameroro di Sulawesi Selatan, dan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat. Pembangunan bendungan diikuti pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki. Menurutnya, pengelolaan sumber daya air dan irigasi itu bertujuan mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2020-2024 tersebut, dibutuhkan dana sebanyak Rp6.445 triliun. Pemerintah hanya menyanggupi Rp2.385 triliun atau 37%, pendanaan BUMN (state owned enterprise/SOE) sebesar Rp1.353 triliun atau 21%, dan pihak swasta sebesar Rp2.707 triliun atau 42%. Program padat karya Selain sebagai proyek strategis, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19. Untuk proyek infrastruktur tersebut, pemerintah menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work agar dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hingga Juli 2020, Kementerian PU-Pera telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp4,8 triliun atau sebesar 42,7%. Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan & jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan Kota tanpa Kumuh (Kotaku), tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya. Ekonom lembaga kajian Thinks Policy Society Adelia Surya Pratiwi menilai manfaat Program PKT seperti yang dilakukan Kementerian PU-Pera bisa langsung ‘kembali ke rakyat’ dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dia mengatakan Program PKT kementerian/lembaga seperti dijalankan di Kementerian PU-Pera ialah program belanja modal yang sekaligus bertujuan menciptakan lapangan kerja. Seperti kita ketahui, belanja pemerintah yang langsung dimanfaatkan masyarakat ialah belanja subsidi dan bantuan sosial. “Untuk belanja lain seperti barang, modal, sebetulnya baik juga bila diarahkan ke penyerapan tenaga kerja karena manfaatnya bisa langsung ‘kembali ke rakyat’,” ujar Adelia saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (11/8). Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/336546-pembangunan-infrastruktur-tetap-dikebut

Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut Read More »

Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ahmad Ali menilai, omnibus law merupakan solusi paling tepat yang dilakukan pemerintah dalam menghadapai krisis ekonomi secara global pasca pandemi Covid-19. “Hal itu dikarenakan omnibus law dapat menyehatkan iklim investasi dengan kemudahan perizinan yang ada dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu (12/08/2020). Untuk itu, Ahmad menyatakan dengan tegas, partai Nasdem mendukung RUU Ciptaker Omnibus Law tersebut. Terlebih menurut Ahmad, program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak. “Dengan begitu, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap,” sambung Ahmad Ali seperti dalam keterangan tertulisnya. Sementara itu, tentang pro dan kontra atau silang pendapat di antara beberapa organisasi buruh terhadap omnibus law, Ahmad Ali melihat sebagai dinamika yang muncul di masyarakat. “Selama ini, memang ada sejumlah pasal yang dipertanyakan organisasi buruh menyangkut perlindungan tenaga kerja,” tuturnya. Namun, Ahmad menilai, pasal0pasal tersebut sudah selesai dibahas dengan melibatkan organisasi dan perwakilan buruh serta anggota parlemen. Saat ini, pasal dalam RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan pemerintah beberapa bulan lalu,” jelasnya. Ahmad pun berharap, pembahasan omnibus law segera diselesaikan sehingga dapat menjadi terobosan ekonomi secara nasional yang harus direspon secara cepat.

Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi Read More »

Indonesia Maju, Optimisme Di Tengah Pandemi

Indonesia maju, optimisme di tengah pandemiMeski tengah menjalani suasana berbeda akibat Pandemi COVID-19, peringatan HUT ke-75 RI tetap akan meriah melalui apa itu yang disebut realitas virtual. Pernyataan itu ditegaskan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo dalam talk show ‘Newscast’ CNN Indonesia TV yang dipandu Putri Ayungingtyas, Senin (10/8). “Kami sedang mengkonsolidasikan ke kementerian, lembaga dan daerah, bahwa 17 Agustus kali ini kita harus gembira melalui virtual. Ada realitas lain di luar realitas sosial, yakni realitas virtual, termasuk pada prosesi Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Merdeka,” kata Widodo dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa. Ia menyatakan, upacara bendera di Istana Merdeka secara total akan berlangsung secara virtual. “Yang ikut di Istana akan dibatasi, tetapi kami mengundang masyarakat luas untuk mengikuti upacara bendera secara virtual. Kami siapkan tempat untuk 17.845 peserta upacara virtual,” papar Widodo Muktiyo. Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret ini menggarisbawahi bahwa peringatan 75 Tahun Indonesia Merdeka menjadi momentum untuk mengulik optimisme menuju ‘Indonesia Maju’. “Presiden Jokowi menjadi lokomotif membawa bangsa ini menuju kemajuan, dan itu diikuti semua pihak. Termasuk saat mengeluarkan Pepres 82/2020 untuk memastikan keseimbangan penanganan kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak COVID-19,” jelasnya. Terkait maraknya hoaks di masa pandemi, Widodo memaparkan bahwa pemerintah terus berupaya keras memantau dan melakukan upaya mengatasi berita-berita palsu dari media sosial maupun antar percakapan kelompok di telepon pintar. “Hoaks mempengaruhi betul perilaku masyarakat. Kita harus berantas benar penyakit ini,” katanya. Widodo mengingatkan, jangan sampai kita terkena tsunami informasi dan pandemi ini diikuti oleh infodemik, yakni terjadinya informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. “Untuk itulah, Kementerian Kominfo melakukan narasi yang terintegrasi. Narasi positif ini kita kemas multiplatform, baik melalui media konvensional, media sosial dan juga melalui masyarakat berbasis komunitas. Ujungnya, masyarakat memiliki kepercayaan pada informasi yang sehat dan benar,” kata Widodo. Enam bulan di masa COVID-19, Widodo menyimak adanya beberapa perubahan positif di masyarakat, misalnya berkembangnya gaya hidup sehat, gaya hidup konektivitas dan gaya hidup solidaritas. “Itu yang kita olah sedemikian rupa dalam konteks koeksistensi, antara kita sebagai masyarakat yang harus bekerja produktif tapi aman terhadap COVID-19,” terangnya, Widodo juga menegaskan, COVID-19 tak boleh membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju saat negeri ini berusia seabad pada 2045. Saat berusia 100 tahun itulah, Indonesia bertekad masuk dalam lima besar negara dengan kekuatan ekonomi dan peradaban terbaik dunia. “Kita harus berani membangun mimpi-mimpi dalam harapan budaya itu. Berprasangka baik bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan ini,” katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menegaskan bahwa pemerintah memiliki modal yang kuat untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. “Berbagai jajak pendapat akhir-akhir ini menyatakan, tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan presiden untuk membawa kita keluar masih sangat tinggi, masih di atas 65-70 persen,” katanya. Selain itu, di balik keterpurukan ekonomi yang diakui 70-80 persen masyarakat kita, publik masih cukup rasional untuk tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. “Ini modal besar bagi pemerintah untuk mengeksekusi rencana-rencananya, memperbaiki yang kurang, serta berfokus pada tiga hal: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan,” kata dosen Universitas Paramadina itu. Djayadi mengungkapkan, narasi optimistis bisa dibangun tapi harus berdasar realitas, terutama bagaimana saat penanganan COVID-19 menunjukkan kemajuan berarti dan arah yang jelas dari pemerintah dan publik maupun masyarakat. “Yang penting saat ini, trust atau kepercayaan kepada pemerintah harus benar-benar dijaga. Kepercayaan tidak akan terbangun jika antar pemerintah simpang siur satu sama lain, misalnya,” terangnya. Adapun selebritas yang juga Ketua Umum Siberkreasi Yosi Mokalu menekankan, pada situasi pandemi COVID-19 ini justru para artis dan musisi menunjukkan solidaritasnya. “Pada industri hiburan yang sangat terpukul di masa pendemi inilah terlihat hal yang nyata dari ungkapan ‘Bersama Kita Kuat’. Semua saling membantu,” ungkap pria bernama lengkap Hermann Josis Mokalu itu.

Indonesia Maju, Optimisme Di Tengah Pandemi Read More »

Waspada Ideologi Khilafah, Galakkan Perilaku Pancasila, Sebarkan Narasi Kebangsaan

Akhir-akhir ini banyak bermunculan gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila. Mereka bahkan terkesan mendadak pro Pancasila dan NKRI, namun dibalik itu gerakan itu mempunyai agenda lain ingin mengubah dasar negara. Ironisnya, gerakan-gerakan ini muncul di tengah pandemi Covid-19, dimana seluruh potensi bangsa dikerahkan untuk mengatasi musibah ini. “Seluruh dunia tengah mengalami musibah non alam yang luar biasa, maka problem setiap negara berbeda dalam mengatasinya. Di Indonesia, di tengah pandemi ini aroma politik terus berlangsung, maka politisasi otomatis juga terjadi,” ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri di Jakarta, Kamis (16/7/2020). Kondisi inilah, lanjut Syaiful, yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara melakukan gerakan-gerakan dengan mengatasnamakan pembela Pancasila. Ini tentu harus diwaspadai, apalagi gerakan-gerakan itu faktanya telah muncul di permukaan. Apalagi, gerakan khilafah seperti di Timur Tengah, sudah lama masuk ke Indonesia. Bahkan sejak 2014 lalu, banyak orang Indonesia pendukung khilafah yang pergi ke Suriah dan sekarang sebagian dari mereka minta dipulangkan. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalan melakukan pencegahan dan penindakan terkait ideologi khilafah ini yang jelas ditujukan kepada umat Islam. “Untuk ideologi khilafah kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Intinya negara harus hadir dan semua pihak yang berkompeten harus dilibatkan,” imbuhnya. Tidak hanya dengan khilafah, ungkap Syaiful, Pancasila juga dibenturkan dengan komunisme bahkan kapitalisme. Saat ini gerakan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, negara harus hadir dan bergerak melakukan upaya pencegahan dan pemurnian Pancasila. Ia menyarankan agar dibuat semacam narasi-narasi dimana kelompok khilafah ini kemungkinan akan menunggangi isu-isu new komunisme dan kapitalisme. Narasi itu juga harus betul-betul berisi informasi dan imbauan untuk menguatkan rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Harus ada kontra narasi baru untuk memerangi propaganda khilafah. Bisa berupa narasi kebangsaan dan narasi ke-Pancasila-an. Intinya, masyarakat harus diberi kesadaran untuk berperan menggunakan kemurnian berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah perilaku Pancasila itu sendiri,” papar Syaiful. Dengan perilaku Pancasila, katanya, maka Indonesia akan terbebas dari bahaya laten tersebut. Ia menilai laten ini tidak hanya bisa merusak bangsa dalam sklala besar, tapi bisa mengganti ideologi negara. Apalagi, ideologi laten ini menganggap mereka paling benar, sementara yang lain tidak. “Ini mesti dibuat kontra narasi secara cerdas dengan melibatkan berbagai kaidah keilmuan dengan distimulus lagi agar bisa diterima rasional oleh masyarakat dan tidak semata-mata berupa doktrinal,” tandas Syaiful.

Waspada Ideologi Khilafah, Galakkan Perilaku Pancasila, Sebarkan Narasi Kebangsaan Read More »

Revisi Otonomi Khusus Demi Kesejahteraan Rakyat Papua

Tahun depan, akan ada pembaharuan otonomi khusus di Papua. Rakyat Papua bergejolak dan ingin otsus tersebut lebih bisa memberi perhatian kepada mereka. Pemerintah memang sudah merancang revisi otsus. Jadi bukan hanya sekadar memberi dana tambahan, namun juga peraturan lain untuk mensejahterakan mereka. Rakyat Papua selama ini diberi kewenangan berupa otsus alias otonomi khusus yang berlaku selama 20 tahun, sejak tahun 2001 yang lalu. Sejarahnya, tahun 1999 hingga 2000 ada musyawarah besar dan Kongres Papua II yang menuntut mereka untuk menentukan nasib sendiri. Presiden kala itu, Ibu Megawati, menandatangani UU no.21 tahun 2001 tentang otsus Papua. Keistimewaan otonomi khusus adalah pemerintahan di sana punya kewenangan dan diberi dana sebesar 100 milyar rupiah. Dana ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, untuk pembangunan tanah Papua. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah sana, dan ada pemerataan pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun depan, otonomi khusus akan berakhir. Sejak maret 2020, Presiden Joko Widodo sudah melakukan rapat dengan para mentri untuk menggodok otsus jilid 2. Tujuannya untuk evaluasi peraturan, apakah sudah efektif atau belum. Masyarakat Papua juga menanti aturan baru di otonomi khusus jilid 2 dengan penasaran, dan berharap hidup mereka akan lebih baik. Jika otonomi khusus jilid 2 akan diberlakukan, maka masyarakat Papua meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jadi, mereka ingin juga diajak dalam rapat dan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar otsus jilid 2 benar-benar tepat sasaran. Hal ini baru terwujud beberapa saat lagi, karena sekarang masih pandemi corona. Presiden Joko Widodo memang selama ini memperhatikan nasib Papua dan mengunjungi wilayah itu belasan kali. Beliau juga membangun Jalan Trans Papua, jembatan, dan infarastruktur lain untuk memajukan Bumi Cendrawasih. Jadi rakyat Papua tidak usah khawatir dengan otsus jilid 2, karena aturan ini pasti akan menguntungkan mereka. Salah satu bidang yang diperhatikan dalam otsus jilid 2 adalah edukasi. Jaminan pendidikan akn diberikan kepada para putra Papua, agar mereka bisa sekolah dan kuliah dengan lancar. Jadi yang dibangun bukan hanya infrastruktur dan sumber daya alam, melainkan juga sumber daya manusia. Kelak mereka akan bisa jadi calon pemimpin bangsa yang cerdas. Yan Mandenas, Anggota DPR Dapil Papua menyatakan bahwa otonomi khusus jilid 2 diharapkan akan lebih jelas implementasinya. Jadi, tidak hanya dana besar yang dikeluarkan pemerintah. Namun juga ada pendampingan, nanti menata anggarannya seperti apa dan tidak dibiarkan begitu saja. Dengan begitu, maka Papua akan terus mengalami kemajuan. Pemerintah memang sudah meranang otonomi khusus agar benar-benar mensejahterakan rakyat Papua. Juga dengan senang hati mendengar aspirasi mereka dan akan mengawal otsus agar bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak hanya memberi gebokan uang, tapi juga edukasi dan perhatian lebih. Dana otsus memang begitu besar dan di otonomi khusus jilid 2 diperkirakan akan lebih besar lagi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat Papua berharap uang ini akan benar-benar dimaksimalkan untuk pembangunan di sana. Jangan sampai hanya terserap di ibu kota provinsi atau malah dikorupsi oleh oknum pejabat yang nakal. Otonomi khusus jilid 2 dirancang untuk benar-benar memajukan tanah Papua, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga sumber daya manusia. Nasib anak Papua akan lebih diperhatikan pendidikannya. Masyarakat di sana juga tidak usah khawatir dengan draft otonomi khusus, karena pemerintah berusaha keras agar di Papua akan lebih maju lagi.

Revisi Otonomi Khusus Demi Kesejahteraan Rakyat Papua Read More »