ekonomi

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menerima Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) terkait masukan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Azis menegaskan bahwa, kedatangan Serikat Pekerja meminta agar kepentingan pekerja nantinya dapat masuk dan terakomodir dengan baik serta terawasi dalam proses pembahas RUU Cipta Kerja. “Intinya kehadiran KSPN ke DPR untuk dapat dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga kepentingan pekerja dapat terakomodir dan terjalin komunikasi dengan baik. Tentunya DPR menyambut baik dan sangat berterima kasih telah memberi masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional,” ujar Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Azis menerangkan, dalam diskusi yang berkembang, DPR dan Serikat Pekerja memiliki persamaan perspektif bahwa adanya RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan Reformulasi di tengah krisis Ekonomi Global akibat Covid 19 yang menghantam di berbagai dunia. Menurut dia, Negara perlu melakukan Percepatan Ekonomi Nasional dengan membuka lapangan kerja, Investasi dan peningkatan produktifitas perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah krisis Ekonomi Global saat ini. “Jangan sampai kita mengalami Krisis berkepanjangan dan mengalami Resesi. Oleh karenanya, RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan di masa Krisis Ekonomi Dunia yang sedang bergejolak di masa Pandemi Covid 19. Investor boleh saja datang tapi tidak boleh mengganggu para pekerja. Nantinya dalam RUU Cipta Kerja Upah pekerja di Kabupaten atau kota dapat memiliki Upah lebih besar dari Upah Provinsi dengan syarat dan ketentuan” tegasnya. Politisi Partai Golkar itu juga berharap agar Elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam memahami pembahasan RUU Cipta Kerja dengan selalu membuka situs resmi DPR di Baleg DPR agar mendapatkan informasi dan substansi yang tepat sesuai dengan perkembangan waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. “Pembahasan RUU Cipta Kerja selalu terbuka dan kerap di siarkan di TV Parlemen DPR RI dan Web DPR setiap perkembangannya. Tentunya DPR selalu mendengan dan menerima masukan dari pihak manapun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja” tandasnya. Diketahui, dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Pimpinan Baleg M. Nurdin dan Anggota Baleg Lamhot Sinaga juga turut mendampingi Azis Syamsuddin

Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha. Namun juga para pegawai. Karena RUU ini setelah disahkan akan mengubah iklim ketenagakerjaan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika RUU menjadi UU yang ramah investor maka diprediksi akan ada gerojokan investasi sehingga menambah lapangan kerja. Kontroversi tentang RUU Cipta Kerja terus berlanjut. Sebenarnya mereka yang menolak belum terlalu paham apa saja maksud dari RUU tersebut. Bahkan ada pula yang tidak membaca draft-nya sama sekali. Pemerintah menciptakan RUU ini dengan maksud baik, yakni menguntungkan bagi pengusaha maupun pegawai. Juga meningkatkan kualitas pekerja. Ada pasal dalam RUU Cipta Kerja yang mengubah aturan tentang investasi. Jika ia sudah resmi jadi undang-undang, maka aturan tentang investasi akan jadi lebih tertata. Jika sudah seperti ini, maka akan mengudnang investor asing, karena mereka yakin bahwa investasi di Indonesia sangat menguntungkan dan aturannya tidak ruwet seperti dulu. Ketika ada investasi yang masuk, maka akan ada proyek baru di Indonesia. Hal ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, sehingga terbukti RUU Cipta Kerja sangat menguntungkan bagi pegawai. Apalagi ekonomi kita sedang bangkit setelah dihantam badai corona. Jika ada proyek baru, akan bisa meningkatkan kondisi finansial baik negara maupun rakyatnya. Gunawan Benjamin, akademisi UIN Sumatera Utara mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja menguntungkan bagi pegawai, dan mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja dari tenaga lain. Maksudnya, jika investor masuk ke Indonesia maka mereka akan tahu kualitas pekerja Indonesia yang tidak kalah dari negara tetangga. Jadi cukup investasi di sini, tidak usah ke sana. RUU Cipta Kerja juga mengandung pasal tentang aturan tenaga kerja kontrak. Tidak ada batas waktu jika seorang pekerja statusnya masih outsource ketika akan diangkat jadi pegawi tetap. Hal ini yang menjadikannya kontroversi. Padahal bisa meningkatkan kualitas pekerja, karena jika ingin diangkat jadi pegawai tetap, harus menunjukkan performa terbaik. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan dengan matang dan meneliti setiap pasal dari RUU. Jadi para pekerja tidak usah takut, karena mereka akan dijamin kesejahterannya. Terbukti dari pasal lain dari RUU ini yang menyatkan bahwa pegawai berhak mendapat bonus tahunan yang nilainya bisa sampai 8 kali gaji. Dengan adanya bonus tahunan maka diharap kinerja dari para pegawai makin moncer. Karena mereka bersemangat kerja dan berharap perusahaan makin mendapat keuntungan besar. Sehingga akan lancar dalam mencairkan bonus tahunan. Ada pasal di RUU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap pekerja bisa digaji per jam. Hal ini yang membuat banyak pegawai khawatir karena gaji bisa berkurang. Padahal jika mereka sudah bekerja 8 jam di kantor dengan performa baik, tentu akan mendapat gaji yang sangat layak. Bahkan jika mau lembur juga dapat tambahan penghasilan. Jangan takut dulu. RUU Cipta Kerja juga menghapus pasal tentang hak pekerja wanita untuk cuti haid. Hal ini bukanlah suatu kekejaman, namun kenyataannya, banyak perempuan yang tetap lancar bekerja saat sedang datang bulan. Mereka tetap berkarya di kantor dan jadi produktif. Aturan di RUU ini sebenarnya diciptakan untuk menguntungkan pekerja dan membuat mereka lebih produktif. Jadi jangan diprotes sebelum benar-benar diresmikan. Perubahan memang mengagetkan namun terjadinya pergantian aturan ketenagakerjaan dijamin akan membuat pekerja untung dan jadi produktif. RUU Cipta Kerja membuat pekerja jadi produktif karena mereka yang sebelumnya hanya tenaga outsource terpicu agar diangkat jadi karyawan tetap. Selain itu, mereka juga dipancing oleh besarnya bonus tahunan. Sehingga makin semangat bekerja di kantor.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama menyebutkan bahwa sertifikasi halal oleh MUI selama puluhan tahun diduga tanpa akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban publik. Hal tersebut dikatakannya karena tidak ada laporan tentang biaya dan prosesnya serta hasilnya berapa jumlah yang sudah disertifikasi sementara kantor lembaga tersebut dibiayai oleh negara lewat Kementerian Agama. “Monopoli MUI tentang sertifikasi halal berdasarkan UU 33 tahun 2014 seharusnya berakhir karena proses sertifikasi halal dialihkan atau diambil alih negara karena sifatnya yang Mandatory (wajib) sedangkan dulu sifatnya Volunteer (sukarela),” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu Dikatakannya, menurut UU 33 tahun 2014 kewajiban halal diberlakukan untuk semua produk makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2019, 5 tahun sejak ditetapkan UU jaminan produk halal. Sejak itu harusnya negara mendapatkan pendapatan dari proses sertifikasi halal namun masih banyak kendala yang belum bisa diwujudkan karena menteri keuangan belum mengeluarkan tarif biaya sertifikasi halal. “Nah, dalam prosesnya, sekarang UU tersebut sedang diproses dalam klaster UU Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Sertifikasi halal diharapkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini bahwa proses pelayanan produk halal menjadi lebih mudah, sederhana dan murah dengan melibatkan semua ormas Islam dan perguruan tinggi di Indonesia,” tuturnya. Haris memperkirakan ada 70 jutaan pelaku usaha menengah ke bawah, makanan dan minuman, dan secara Nasional yang disampaikan oleh MUI dalam suratnya kepada DPR RI pertanggal 10 Juni 2020, kapasitas sertifikasi halal di MUI secara Nasional mencapai 102.744.000 pertahunnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sumatera Barat, Sengaja Budi Syukur Datuk Bandaro Djambak menilai, Omnibus Law merupakan suatu kebutuhan bagi dunia usaha. “Omnibus Law merupakan bentuk penyederhanaan dari Undang-undang yang ada,” ungkapnya kepada BentengSumbar.com, Senin, 27 Juli 2020. Dikatakannya, bagi dunia usaha, Omnibus Law sudah lama ditungu-tunggu dan diharapkan kehadirannya. “Itu lah yang kami tunggu-tunggu selama ini. Penyederhanaan aturan yang selama ini diatur banyak Undang-undang,” cakap Ketua Organda Sumbar ini. Selama ini, kata Budi Syukur, banyak aturan dan perundang-undangan yang dihadapi dan mengikat pelaku usaha. “Ada Undang-undang tenaga kerja, perpajakan, minerba, dan lain-lain. Kini semuanya disatukan dalam bentuk Omnibus Law,” ungkapnya. Pasalnya, ungkap Budi Syukur, dengan adanya Omnibus Law ini, terjadi penyederhanaan semua aturan tersebut. Meski demikian, ia berharap, Omnibus Law yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah juga memasukan Undang-undang perpajakan. “Kita berharap Undang-undang Perpajakan juga masuk ke Omnibus Law. Kami berharap, adanya penyederhanaan penghitungan pajak,” harapnya. Dikatakannya, dengan adanya Omnibus Law ini, akan memperlancar dunia usaha, dan tidak mengganggu iklim investasi yang telah ada. “Harapan kita tentu memperlancar dunia usaha, jangan sampai mengganggu iklim investasi. Yang menolak, tidak perlu kita komentari, karena itu terserah mereka. Kita paham, penafsiran suatu UU sangat banyak,” ujarnya. Sepanjang yang ia pahami, kebaradaan Omnibus Law nantinya akan menguntungkan dunia usaha. “Akan menguntungkan dunia usaha, karena dunia usaha mengharapkan kecepatan, ketepatan dan tidak rumitnya birokrasi,” urainya. Menurutnya, dunia usaha selama ini sudah kenyang dengan aturan yang mengikat. “Jadi dengan penyederhanaan itu, sangat menguntung dunia usaha. Harusnya yang menolak Omnibus Law, mereka mesti berfikir juga betapa sulitnya berusaha saat ini,” tukuknya. Misalnya, pengusaha memikirkan gaji tenaga kerja, beban bunga bank, pemasaran dan lain-lain, ditengah pandemi Covid-19. “Apalagi disaat Covid-19, kondisi dunia usaha sangat terdampak. Namun, dunia usaha tetap memikirkan gaji karyawan,” cakapnya. Dikatakannya, Investor juga perlu kepastian berusaha, keamanan berusaha, dan kenyamanan berusaha. Artinya mereka ingin ada penyederhanaan aturan berinvestasi dan jaminan investasi. “Menjembatinya investor dan masyarakat, negara atau pemerintah harus hadir. Pemerintah harus melindungi investor. Ketika investor sudah diberi izin, maka pemerintah wajib mengawal investasi yang ada,” urainya. “Jangan pemerintah hanya memberi secarik kertas. Tapi memang betul-betul mengawal proses investasi itu. Dan kita harap, hadirnya Omnibus Law ini memenuhi harapan kita semua,” cakapnya.