DALAM pidato pertamanya sebagai Presiden, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap swasembada pangan sebagai langkah fundamental untuk menjamin kemandirian bangsa. Presiden Prabowo menetapkan target ambisius: Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya dalam waktu 4-5 tahun, sekaligus memperkuat posisi sebagai lumbung pangan dunia. Langkah ini, menurutnya, merupakan fondasi bagi kesejahteraan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Indonesia sesungguhnya memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dengan keberagaman komoditas seperti kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, dan sagu. Belum lagi kekayaan energi bawah tanah, seperti panas bumi dan batu bara, yang bisa mendukung modernisasi sektor pangan. Namun, untuk mewujudkan target swasembada tersebut, pemerintah perlu memastikan integrasi lintas kementerian yang efektif, khususnya antara Kementerian Pertanian, PUPR, dan BUMN. Kementerian PUPR, misalnya, perlu memperkuat infrastruktur irigasi, sementara BUMN mendukung modernisasi alat pertanian.
Komitmen anggaran yang memadai juga menjadi kunci keberhasilan. Setiap hektare lahan membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan untuk pengembangan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, upaya swasembada ini hanya akan menjadi angan. Prabowo menyadari bahwa ketergantungan impor pangan menimbulkan risiko besar, terutama di masa krisis global ketika negara-negara pemasok mengutamakan kebutuhan domestik. Indonesia harus berdaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Presiden juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan masyarakat, pakar, hingga dunia usaha. Kerja sama ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian swasembada sekaligus memberantas kemiskinan dan kelaparan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Presiden Prabowo tidak hanya membangun ketahanan pangan, tetapi juga meletakkan dasar bagi kemandirian Indonesia di masa depan.