Harian Dewata

Satu Dekade Kepemimpinan Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan, dan Stabilitas Ekonomi Kokoh

Dari pelbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, afirmasi pemerintah untuk penguatan sektor UMKM sangatlah benderang.

Selama satu dekade terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia telah mencatatkan pencapaian luar biasa dalam bidang ekonomi. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah penurunan signifikan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Di tengah berbagai tantangan global yang silih berganti, kebijakan ekonomi yang diusung Presiden Jokowi terbukti berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai ilustrasi, pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia tercatat sekitar 11 persen.

Berkat berbagai kebijakan yang diterapkan secara konsisten, tercatat pada 2024 angka kemiskinan berhasil ditekan hingga sekitar 9 persen. Yang lebih mencengangkan lagi, kemiskinan ekstrem yang sebelumnya berada di angka 6 persen, berhasil turun drastis menjadi hanya di level 0,83 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari strategi kebijakan yang berfokus pada tiga pilar utama. Yakni pertama, menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, melalui program bantuan sosial seperti program sembako dan bantuan langsung tunai.

Ketika pandemi Covid-19 melanda, berbagai program bantuan ini digenjot untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pilar kedua, program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan program ketahanan pangan.

Sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat, terus didorong agar tetap menggeliat. Kemudian pilar ketiga adalah peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, yang berkontribusi signifikan dalam pemerataan ekonomi dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil.

“Dari pelbagai kebijakan untuk tetap mempertahankan kestabilan ekonomi, tak dipungkiri afirmasi pemerintah untuk penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi sangat terang benderang,” ujarnya, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Satu Dekade Membangun Indonesia Maju’, Senin (9/9/2024).

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Sektor itu menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Ahli Utama Pengembang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman mengemukakan, wajar bila sektor itu mampu menyediakan lapangan kerja bagi mayoritas masyarakat. Sektor tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam strategi pengentasan kemiskinan,

Dia juga menyoroti tiga langkah strategis dalam memperkuat UMKM, yaitu modal, akses permodalan, dan perlindungan. Pemerintah diketahui telah menyediakan berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, serta mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital yang semakin berkembang.

Selain itu, regulasi yang melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat seperti predatory pricing juga diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan UMKM mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun internasional.

Mesin Pertumbuhan

Selain sektor UMKM, kelas menengah memiliki peran krusial sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, baik di level nasional maupun global. Oleh karena itu, menjaga daya beli kelas menengah menjadi prioritas utama pemerintah.

Ferry Irawan menegaskan bahwa kelas menengah, khususnya di Asia, akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global.

“Pemerintah berusaha menjaga daya beli kelas menengah melalui dukungan terhadap kebutuhan dasar dan sekunder, seperti pendidikan, perumahan, dan hiburan,” ujarnya.

Selain itu, insentif bagi perusahaan dan program pendampingan bagi wirausaha terus ditingkatkan, termasuk melalui peningkatan KUR hingga Rp280 triliun.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti perlambatan ekonomi global, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pandemi Covid-19. Namun, berkat strategi integrasi kebijakan yang kuat, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Meskipun sempat mengalami kontraksi ekonomi pada 2020 akibat pandemi, ekonomi Indonesia mampu bangkit kembali dengan pertumbuhan sekitar 5 persen pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, serta dalam mengelola inflasi yang diperkirakan berada di kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Reformasi struktural akan dilanjutkan, termasuk melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat terus mengokohkan fondasi ekonominya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Capaian selama satu dekade ini membuktikan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap UMKM, kelas menengah, dan upaya mengatasi tantangan eksternal menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata.