Pengadaan barang dan jasa proyek IKN Nusantara diproritaskan dari usaha kecil menengah atau UKM di Pulau Kalimantan. Hal itu sudah tertuang dalam peraturan mengenai penyediaan infrastruktur, pengadaan barang/jasa di ibu kota baru (IKN) yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan ini disusun guna mewujudkan ibu kota negara yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PerLKPP No. 5 Tahun 2022).
Pengadaan Barang dan Jasa Proyek IKN Diprioritaskan dari UKM Lokal Kalimantan
