Harian Dewata

Pasal Penghinaan terhadap Presiden Harus Tetap Ada dalam RKUHP

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Arsul Sani menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus tetap ada. Hal ini disampaikan Arsul Sani saat menerima kedatangan Dewan Pers yang menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP. Arsul Sani mengatakan dengan tetap adanya pasal penghinaan terhadap presiden di dalam RKUHP, namun tetap harus ada batasan atau kriteria tertentu tentang penghinaan presiden dimaksud.

Jangan sampai ibarat memberi cek kosong pada kepolisian untuk bertindak atau menangkap seseorang,” kata Arsul Sani. Menurut Arsul Sani, seharusnya perlu ada batasan atau kriteria tertentu tentang penghinaan presiden. Khusus untuk penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh masyarakat, Arsul berpendapat, tuntutan hukumannya sebaiknya di bawah lima tahun. Adapun masalah yang terkait pemberitaan, dia menyarankan agar sebaiknya diselesaikan melalui UU Pers dan mekanisme di Dewan Pers.

Ini sudah ada reformulasinya. Jadi nanti kita tidak membahas dari awal tapi berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Tentu saja termasuk pembahasan atas 14 pasal yang dipersoalkan oleh insan pers. Masukan Dewan Pers ini juga membawa kepentingan masyarakat sipil,











Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *