Mengangkat Papua, Menyinari Indonesia

Nama Papua semakin terangkat di masa era pemerintahan Presiden Jokowi.

Pada masa pe­me­­­rintahan sebelumnya perhatian Pemerintah terhadap Papua dalam pembangunan sudah sa­­­­ma dengan wilayah lain.

Namun kondisi lingkungan yang cukup berat yaitu banyaknya pe­­­gunungan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang sedikit membuat pem­bang­un­­an di wilayah Papua menjadi lebih mahal dan sulit dibandingkan dengan pembangunan di daerah lain.

Akibatnya, setelah sekian lama, kinerja pembangunan disini menjadi ter­ting­gal dengan daerah di wilayah lain di Nusantara.

Keadaan ini sangat disadari oleh peme­rin­tahan Jokowi sehingga pada era ini perhatian pemerintah terhadap Papua menjadi spesifik ya­­itu mengejar ketertinggalan tersebut.

Ikon-ikon pembangunan yang menjadi instrument u­­tama pengungkit gairah pembangunan mulai diperhatikan sehingga gairah pembangunan di Papua kini menjadi terangsang untuk bangkit mengejar ketertinggalannya.

Kekayaan alam Papua sangat komplit, mulai dari kekayaan tambangnya sampai kepada ke­ka­yaan wisata dan budayanya.

Sektor pertambangan tembaga, emas, minyak dan gas mem­be­rikan kontribusi lebih dari 50% kepada sector perekonomian Papua at  https://ethiopianembassy.net/.

Sejumlah objek wi­sa­ta alam seperti Puncak Jaya, Taman Nasional Lorentz, Puncak Trikora dan Taman Na­si­onal Wasur di Provinsi Papua dan Raja Ampat, Taman Wisata Alam Gunung Meja di Ma­nok­­wari dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Telok Wondama, serta Situs Pur­ba­kala Tapurarang di Fakfak serta objek wisata kuliner Tembok Berlin di Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat.

Kekayaan dan keindahan alam tersebut menjadi semakin me­ran­gsang dengan dibangunnya infrastruktur transportasi yang membelah hutan dan pegunungan Pa­pua dan prasarana bandara internasional.

Ada 10 bandara yang dibangun pada era Jokowi ba­­ik berupa peningkatan klasifikasi maupun bandara baru.

Hal ini mengisyaratkan bahwa ke­bangkitan ekonomi Papua sudah di pelupuk mata, malah di beberapa sektor terutama per­tambangan sudah dahulu meluncur memperkaya pendapatan bagi negara dan daerah papua.

Namun demikian kegelisahan sosial masih muncul dalam keseharian terkait Papua.

Hal uta­ma yang menjadi pokok masalah adalah keterlibatan penduduk setempat dalam me­nge­lola sumber daya alam yang kaya tersebut yang masih terbatas.

Sumber daya alam yang melimpah sejatinya menjadi lumbung kemakmuran bagi ma­sya­ra­kat setempat. Namun lumbung tersebut tidak akan meretas jika tidak diolah secara pro­fes­sional sehingga dia menjadi bernilai ekonomis.

Untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut diperlukan tagan-tangan professional.

Sudah siapkah tangan-tangan terampil itu sekarang ?

Itulah pertanyaan besar yang menjadi tantangan masyarakat dan Pemerintah.

Di pihak ma­sya­rakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam membangun dirinya un­tuk menjadi manusia yang bermartabat yaitu dengan memipin pengelolaan lingkungan.

Di pihak Pemerintah harus efektif dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi me­ngelola lingkungan melalui pemberian akses dan fasilitas penempaan diri manusia se­tem­pat sehingga menjadi kompeten dan professional tanpa merusak tatanan sosial ma­sya­rakat yang merupakan penainggalan khas nenek moyang.

Pemerintah sudah memberikan jalur percepatan pembangunan Papua melalui Intruksi Pre­si­den (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Pro­vinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian disempurnaka dengan instruksi Pre­siden terbaru dengan pendekatan 2 plot yaitu :

Plot pertama dari sisi pembangunan kesejahteraan hingga ekonomi di bawah komando Ba­dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Plot kedua mengenai pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) atau desk pem­bang­unan umum yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Pendekatan yang ditekankan pemerintah pada Inpres lanjutan ini adalah pendekatan kese­jah­teraan dengan mensinergiskan kegiatan pembangunan secara comprehensive sehingga pro­yek-proyeknya saling mendukung dan melengkapi menuju kesejahteraan yang utuh.

Da­lam beberapa berita di Harian Nasional menyatakan bahwa para tokoh masyarakat Papua mengakui bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sangat signifikan, sehingga mem­buat banyak anggota separatis menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan negara lantaran Jo­kowi begitu perhatian dan melakukan pendekatan kemanusiaan, ekonomi dan budaya ke­pa­da rakyat bumi cenderawasih.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan berupa pen­de­kat­an kemanusiaan, pendekatan ekonomi, pendekatan dengan budaya.

Sebagai contoh ada­lah pada tanggal 23 September 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mu­hadjir Effendy meresmikan Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Pa­pua dan Papua Barat dengan tugas untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua pro­­­vinsi tersebut.

Pembentukan tim ini bertujuan agar kedua provinsi itu lebih cepat dalam me­ngejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain.

Pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mendesak untuk ditangani karena dalam banyak kriteria di nomor satu, tapi pa­ling bawah.

Makanya perlu dapat perhatian khusus,” kata Muhadjir dalam peresmian sekre­ta­riat tim tersebut di Jayapura, Papua, Senin (23/9/2019).

Jika dilihat dari hakekatnya, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang me­nyusul pembangunan infrastruktur transportasi adalah pendekatan yang memfokuskan ke­pa­­da pembangunan kapasitas manusianya.

Hal ini memang sangat relevan karena in­fras­truk­tur yang canggih dengan teknologi tinggi serta fasilitas yang berkualitas tinggi akan me­n­capai hasil yang optimal jika dikendalikan oleh sumber daya manusia yang pro­fes­si­o­nal.

Untuk mendapatkan manusia yang bercirikan tersebut maka dibutuhkan manusia yang me­­miliki kompetensi yang tinggi dengan integritas yang kuat.

Pendidikan adalah satu kata kun­ci yang sangat penting dalam kaitan ini.

Beberapa program pembangunan kapasitas ini sebenarnya sudah lama dirintis namun me­mang kecepatan perkembangannya tidak seiring dengan kecepatan perkembangan kebu­tuh­an masyarakat dan teknologi.

Terjadinya reformasi teknologi informasi sejak tahun 1990-an mengakibatkan perkembangan teknologi sangat cepat.

Terjadi loncatan-loncatan tekno­lo­gi digital yang menyebabkan paradigma berfikir (mind set) menjadi sangat variatif.

Lo­gi­ka-logika linear tidak bisa lagi menjadi satu-satunya skema berfikir pembangunan.

Inovasi te­­lah mewarnai kreatifitas berlogika sehingga temuan-temuan baru menjadi ciri keber­ha­sil­an suatu pembangunan.

Papua sangat membutuhkan generasi milenial yang mampu mem­ba­wa inovasi baru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam Papua yang kaya.

Ke­a­rifan lokal yang telah lama tumbuh di Bumi Papua harus menyelimuti terobosan-terobosan ino­vasi modern sehingga meskipun Papua modern namun norma-norma kearifan lokal Pa­pua tetap terjaga sehingga ciri modernnya akan menjadi unik sehingga menjadi primadona yang khas.

Untuk mencapai cita-cita Papua menjadi tuan rumah di negeri sendiri telah banyak be­a­sis­wa yang disediakan dan ditawarkan untuk anak-anak muda Papua mulai dari usia SD sam­pai ke Tingkat Doktoral Perguruan Tinggi Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi, LPDP, Bea­sis­wa Prestasi, Beasiswa Affirmasi, dll. Semuanya itu selain bertujuan untuk mening­kat­kan kemampuan masyarakat Papua juga untuk memperkuat rasa kesatuan dan Persatuan In­donesia karena beasiswa tidak hanya untuk bersekolah di Papua saja tetapi sampai ke se­lu­ruh Indonesia, bahkan ada yang sampai dapat kuliah ke luar negeri.

Begitu juga halnya ke­sempatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua.

Dengan biaya dari Bappenas me­reka dapat mengikuti pendiudikan lanjutan di Perguruan Tinggi di wilayah lain sesuai de­ngan yang ditetapkan Bappenas.

Wujud dari beasiswa tersebut antara lain adalah pengi­ri­man Pemuda Papua dan Papua Barat u melanjutkan pendidikan ke kota-kota di luar Papua, terutama di wilayah Jawa dengan Bea Siswa dari pemerintah pusat, Provinsi juga pemkot maupun pemkab.

Bersamaan dengan itu lebih dari 10 ribu pemuda di kedua wilayah ter­se­but dikirim untuk belajar di luar Papua termasuk ke mancanegara.

Kebijakan Pemerintah lainnya yang mendorong pembinaan dan pengembangan kapasitas war­ga Papua adalah pemberlakuan kuota wajib bagi putra-putri Papua untuk diterima di ins­tansi seperti AKPOL, AKMIL, AAL dan juga AAU, serta di perguruan tinggi kedinasan si­pil seperti STAN, LAN, STPDN, dan lain-lain, sehingga karir mereka di Birokrasi, TNI, POLRI akan semakin baik seiring dengan meningkatnya kapasitas dan kompetensi mereka.

Ka­rena itulah kita sekarang dapat melihat beberapa pimpinan lokal, wilayah, dan nasional su­dah banyak dijabat oleh Warga Papua.

Seiring dengan hal tersebut beberapa Undang-undang yang diterbitkan terutama yang ber­ka­itan dengan Otonomi Khusus sudah menentukan bahwa Gubernur, Bupati, serat Wali­ko­ta Papua dan Papua Barat harus orang Papua Asli.

Masyarakat pendatang hanya bisa men­jabat pada level Kepala Dinas atau setingkat Eselon IIA dengan harapan diharapkan di ke­mudian hari nanti penggantinya berlanjut terus seperti itu mengiringi selesainya para putera Pa­pua yang sedang mengikuti pendidikan.

Perhatian Pemerintah juga tidak hanya sampai di­situ tetapi juga meluas sampai lembaga BUMN.