PIDATO perdana Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10), terkait pemberantasan korupsi menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya memberangus praktik lancung yang sudah sangat mengkhawatirkan di negeri ini.
Sejumlah pihak pun menyambut optimistis pernyataan Prabowo yang menyinggung soal pengentasan korupsi. Apalagi, Kepala Negara juga berjanji akan menyediakan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, merespons pidato Prabowo yang juga menyinggung soal banyaknya kebocoran, penyelewengan, dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini. Bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, di mana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan,’ kata dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Menurut dia, dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo. “Jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu (menteri) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” katanya.
Terkait dinamika sosial politik yang berkembang setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih, terang dia, banyak kalangan beranggapan bahwa Prabowo akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Maklum, ada kekhawatiran masyarakat akan ‘bagi-bagi kekuasaan’ atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami memiliki keyakinan bahwa Prabowo Subianto telah kembali menjadi ‘dirinya sendiri’ alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu.”
NCW melihat Prabowo sangat optimistis bisa menekan korupsi dan turunannya. Ketua Umum Gerindra ini juga mulai memperlihatkan jati dirinya yang tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.
“Kami dapat meraba ada keseriusan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Kita harus optimis dan berikan kesempatan Presiden (Prabowo) mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, terutama KPK,” ujar Hanif.