Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikis kesenjangan pembangunan di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
“Pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” ujar Johnny kepada wartawan, Sabtu (23/4/2022).
Johnny menilai IKN tidak hanya sekadar simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Menurutnya, terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN, di antaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.
“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhinneka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” jelasnya.
Johnny mengatakan, pemerintah menerapkan tiga pendekatan dalam rangka mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua, yakni pembangunan sebagai forest city, sponge city dan smart city. Untuk smart city, kata dia, IKN akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang.
“Contohnya, di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” ungkapnya
Lebih lanjut, Johnny mengatakan, Indonesia sampai saat ini masih menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Menurutnya, salah satu dasar rencana pemindahan IKN adalah untuk mengikis kesenjangan ekonomi antarwilayah.
“Kita memang masih mempunyai disparitas antarwilayah yang besar. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (GDP) sebesar 57,89%,” tuturnya.
Dominasi kelompok provinsi kedua berada di Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 21,7%. Sementara Maluku dan Papua hanya memberikan kontribusi sebesar 2,49%.
Johnny menilai hal tersebut menunjukkan masih besarnya dominasi Pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain pentingnya pemindahan ibu kota negara adalah tantangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan Indonesia.
Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, terdapat gap persentase penduduk miskin di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa serta antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
“Jumlah persentase penduduk miskin di luar Pulau Jawa lebih tinggi sekitar 2% sampai 3% dibandingkan Pulau Jawa. Sementara jumlah persentase penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur lebih tinggi sekitar 6% sampai 7% dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat,” jelas dia.
Lebih lanjut Johnny mengatakan upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
“Pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret political will Presiden Jokowi dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata,” kata Johnny.
Artikel : Beritasatu.com
