Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis bagi masyarakat pada 2025. Anggaran ini diperuntukkan bagi 52 juta penduduk yang mengidap tuberculosis (TBC), warga yang lanjut usia maupun yang memiliki risiko penyakit katastropik (penyakit parah yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau pemulihan dalam jangka panjang). “Kalau tidak salah, Rp 3,3 triliun untuk (program) pemeriksaan kesehatan (gratis). Rp 3,3 triliun. (Lalu) Ada Rp 1,7 triliun (anggaran) buat penambahan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi usai menghadiri acara BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Hasan lantas menjelaskan, pemeriksa kesehatan gratis memang merupakan bagian dari rencana pemerintahan Prabowo. Nantinya, akan ada pemeriksaan sebagai upaya pencegahan atau preventif sekaligus promosi hidup sehat.
Tujuannya agar beban pengobatan di masa depan bisa berkurang. “Akan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk preventif dan promosi kesehatan. Supaya nanti beban untuk pengobatan dan kuratif itu berkurang. Gitu. Ini untuk mempromosikan kesehatan dan agar masyarakat mengerti bahwa ada kesehatan yang akan mereka alami,” jelas Hasan. “Jadi ini untuk menciptakan generasi yang lebih sehat nantinya. Supaya SDM (sumber daya manusia) ini kan bagian dari desain SDM yang berkualitas. Jadi pendidikannya harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Kalau kesehatan engga bagus ya kan percuma bonus demografi kita,” katanya.
Hasan pun menjelaskan, program pemeriksaan kesehatan gratis rencananya akan dilakukan selama lima tahun periode pemerintahan Prabowo Subianto, yakni 2024 hingga 2029. Selama lima tahun, pemerintahan Prabowo menargetkan ada 200 juta warga Indonesia yang bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. “(Ada) 200 juta (warga) selama 5 tahun,” ungkap Hasan. Sementara itu, dalam pemaparannya di acara BPJS Kesehatan, Hasan menjelaskan alasan mengapa program pemeriksaan kesehatan gratis baru menyasar 52 juga warga Indonesia untuk tahun depan. Yakni karena program tersebut dijalankan menurut urutan skala prioritas.