Uncategorized

Terus berkomitmen menggenjot pelaksaan vaksinasi massal demi memacu kekebalan kelompok yang dapat menjadi perlindungan awal terhadap virus corona atau covid-19. Program vaksinasi massal ini akan menjadi salah satu kunci pengendalian awal terhadap virus corona. “Mari bagi masyarakat lansia dan pelayan publik yang belum di vaksin agar memanfaatk an momen ini untuk melaksanakan vaksinasi,”. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen vaksinasi massal berbasis banjar ini dengan baik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Kaya, Kempupera Diana Kusumastuti mengatakan serah terima pengelolaan agar venua yang selesai dibangun dapat segara dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan PON Papua 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk mengendalikan kasus Covid-19. Presiden menilai, PPKM mikro merupakan kebijakan paling tepat karena tak akan mematikan ekonomi rakyat. “Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro, karena masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19,” kata Jokowi, Rabu (23/6). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan alasan pemerintah memutuskan PPKM mikro, karena masih menjadi kebijakan yang paling tepat mengendalikan covid-19, tanpa mematikan ekonomi rakyat. Ia pun tak memungkiri banyak desakan karantina wilayah atau lockdown di tengah lonjakan kasus covid-19 saat ini. Namun, menurutnya, PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi serupa yakni membatasi kegiatan masyarakat. “Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan di lapangan terus diperkuat, semestinya laju kasus terkendali,” tutur Jokowi. Hanya saja, lanjutnya, penerapan PPKM mikro saat ini belum menyeluruh di seluruh wilayah dan masih bersifat sporadis. Lonjakan kasus Covid-19 diketahui membuat sejumlah pemerintah provinsi mengambil kebijakan demi menekan penyebaran virus corona. Rencana pembelajaran tatap muka juga dibatalkan di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung. Sebuah petisi daring mendesak Jokowi untuk mengambil sikap lockdown. Pemerintah pun memperpanjang penerapan PPKM mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Beberapa aturan baru dalam pelaksanaan PPKM mikro yang lebih ketat ini antara lain WFH 75 persen, sekolah online, tempat ibadah di zona merah ditutup, hingga acara hajatan hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas.

Ada sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi menjabat selama Tiga periode. Namun ternyata usulan ini ditolak oleh Pemerintah bahkan Presiden juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Namun, keputusan tersebut bisa saja berubah kalau ada desakan dari masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, konteksnya harus bisa dibedakan apakah jabatan tiga periode itu menjadi keinginan rakyat secara masif atau keinginan Jokowi. Meski demikian, Irfan menyatakan nantinya kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari partai politik yang mengkaji terkait desakan masyarakat itu. Pasalnya, amandemen undang-undang dasar 1945 sejatinya pernah dilakukan di era reformasi lantaran adanya desakan masyarakat yang masif. Sehinggga hal tersebut kembali lagi kepada MPR yang menyerap aspirasi tersebut, Sama seperti misalnya ketika zaman reformasi di mana terdapat perubahan atas pasal-pasal undang-undang dasar yang diamandemen atas desakan atau dorongan dukungan yang sangat kuat dari rakyat. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya sudah sempat bertemu dengan Presiden Jokowi dan membahas soal amamdemen UUD 1945. Menurut Bamsoet, kala itu Jokowi menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah dua periode. Pertemuan tersebut terjadi saat para pimpinan MPR bertandang ke Istana untuk mengantar undangan pelantikan presiden. Menurutnya, Jokowi memberikan kesempatan kepada MPR untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan amandemen UUD 1945. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan bahwa wacana jabatab presiden tiga periode tersebut tidak akan berlaku di kalangan partai politik maupun parlemen.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan dengan jumlah stok vaksin yang didatangkan maka pemerintah optimistis mampu memenuhi target kebutuhan 1 juta vaksinasi COVID-19 per hari mulai Juli 2021. “Jumlah stok vaksin COVID-19 dalam negeri mampu memenuhi target tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Bambang mengatakan pemerintah dan produsen Sinovac sudah berkomitmen untuk mendatangkan 260 juta dosis vaksin ke Indonesia. Tak hanya itu, 11 juta dosis vaksin AstraZeneca dari jalur multilateral dengan Covax facility, 50 juta dosis vaksin AstraZeneca dari jalur bilateral, dan 50 juta dosis vaksin Novavax.

Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat akan bahaya virus corona (Covid-19). Menurut Jokowi, virus corona tak pandang bulu dan dapat menginfeksi siapapun yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. “Penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena,” kata Jokowi dalam rekaman video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6). “Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengakui saat ini Indonesia masih harus menghadapi cobaan berat, lantaran jumlah kasus positif yang terus meningkat. Bahkan, saat ini ada sejumlah varian baru virus corona yang lebih menular. Oleh sebab itu, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu meminta agar masyarakat lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Di sisi lain, Jokowi juga mendorong agar masyarakat mulai mengikuti program vaksinasi. Apalagi, menurut dia, vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini dalam menghadapi pandemi. Ia menegaskan Indonesia harus mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity untuk mengatasi pandemi. “Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak, karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita,” tegasnya. Kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak. Lonjakan ini terjadi pasca libur lebaran beberapa waktu lalu. Tercatat, per Selasa (22/6), jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 2.018.113 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.810.136 dinyatakan sembuh, dan 55.291 meninggal dunia. Dengan demikian, sampai saat ini ada 152.686 kasus aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Tingginya jumlah kasus aktif itu membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 ikut meningkat.

Pasal penghinaan Presiden akan dimasukkan ke dalam RKUHP langsung disetujui masyarakat, karena sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara. Sehingga jika ada yang terang-terangan menghina dengan membuat anekdot, akan tersangkut pasal dan kena ancaman penjara. Presiden Jokowi adalah presiden yang paling dicintai oleh rakyat, buktinya beliau terpilih kembali menjadi RI-1 pada pilpres tahun 2019 lalu dan elektabilitasnya tinggi. Masyarakat menilai presiden saat ini sudah bertindak adil dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia. Sehingga mereka puas dengan kepemimpinan beliau.

Pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK mengenai pilih Al-Quran atau Pancasila masih menjadi polemik yang mengemuka. Banyak kalangan yang masih mempersoalkan hal tersebut dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Tak ayal hal itu menjadi kontroversi yang tak berkesudahan di publik. Namun demikian, satu hal yang perlu dipahami bersama adalah, bahwa antara al-Quran dan Pancasila tak ada kontradiksi sedikit pun di dalamnya. Justru sebaliknua, keduanya saling bersesuaian dan berdampingan. Maka dari itu, tidak elok bila masih ada beberapa oknum yang mempertentangkan, atau setidaknya membandingkan antara al-Quran dan Pancasila. Justru sebaliknya, keduanya bersesuaian. Karenanya, upaya untuk mempertentangkan antara al-Quran dan Pancasila, jelas adalah sebuah asumsi belaka. Salah satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keduanya secara substansi memang berbeda. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, sementara Pancasila adalah ideologi negara. Namun, keduanya harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar tidak terjadi pembandingan seperti kasus TWK di atas. Dengan demikian, jelaslah bahwa tak ada kontradiksi antara al-Quran dan Pancasila. Keduanya, sekali lagi saya tegaskan bersesuian. Sungguh tidak tepat bila masih ada oknum yang membanding-bandingkan antara al-Quran dan Pancasila, pilih yang mana?