Uncategorized

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan krisis distribusi, penguatan ketahanan pangan nasional menjadi agenda penting bagi Indonesia. Nurina, akademisi dari Akademi Ekonomi dan Industri Universitas Persada Indonesia YAI, menekankan bahwa strategi utama yang harus dilakukan mencakup pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta sinergi lintas sektor. “Peningkatan cadangan pangan dengan teknologi modern, dukungan kepada petani, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Nurina dalam forum diskusi terkait ketahanan pangan. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dan tetap stabil menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

Asta Cita Center bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap Danantara sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dalam dialog bertajuk “BPI Danantara untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang digelar di Jakarta pada Jumat (28/2/2025), Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa Danantara memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia. “Sebagai holding, jika Danantara dikelola secara profesional dan menerapkan good governance, ini akan menjadi kekuatan luar biasa. Energi yang dihasilkan akan semakin memperkokoh pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Addin. Ia juga menambahkan bahwa ke depan, Danantara dapat berperan lebih dari sekadar pengumpul dividen. Danantara diharapkan menjadi instrumen utama dalam pembangunan nasional serta mampu membawa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke panggung global. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk GP Ansor, Danantara diharapkan menjadi pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kinerja aktivitas perekonomian selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu lewat keterangannya di Jakarta, Senin. “Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Ramadan, seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi,” kata Febrio. Selain itu, seiring dengan masuknya masa panen raya padi, Pemerintah juga akan terus menjaga level harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah pun memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi selama periode mudik Lebaran. Untuk menopang daya beli masyarakat atas kebutuhan transportasi, insentif seperti diskon tarif tol dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen untuk pembelian tiket pesawat diberikan pada momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Soal PPN DTP tiket pesawat, insentif itu diperkirakan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 13-14 persen. “Kebijakan ini diharapkan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berkumpul dengan keluarga merayakan Idul Fitri, di samping memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk memitigasi potensi perlambatan ekonomi saat Ramadhan. Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, Bhima mengatakan, aktivitas ekonomi saat Ramadhan kali ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, efisiensi belanja pemerintah, efektivitas insentif, tantangan aktivitas ekspor-impor, hingga inflasi yang terbilang rendah. Menimbang berbagai kemungkinan itu, Bhima meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk efisiensi belanja dan dukungan terhadap industri padat karya.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diproyeksikan dapat memacu peningkatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung program hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut beberapa proyek strategis nasional yang menjadi prioritas investasi dari Danantara, salah satunya proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga, proyek-proyek energi baru dan terbarukan, serta ketahanan energi dan pangan. “Untuk mendukung program Presiden Prabowo, maka Danantara juga harus berinvestasi pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, air dan energi, seperti bendungan baru, jaringan irigasi, PLTA dan PLTS Terapung di atas waduk/bendungan, serta menjaga kualitas jalan tetap andal,” ujar Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga, di Jakarta, Senin. Dalam proyek infrastruktur, Nirwono memproyeksikan investasi yang dilakukan oleh Danantara akan berfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan keuntungan secara cepat. “Danantara pasti akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat cepat kembali untung,” ujar Nirwono. Seiring dengan itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang penting terkait dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi. Pembangunan proyek itu, menurutnya, dapat mendongkrak nilai tambah dari Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, sekaligus dapat meningkatkan peran sektor industri manufaktur yang merupakan penghasil lapangan kerja berkualitas. “Penting. Ini strategi untuk mendongkrak nilai tambah dari SDA kita, sekaligus untuk meningkatkan peran sektor industri manufaktur yang merupakan penghasil lapangan kerja berkualitas,” ujar Wijayanto Ia melanjutkan, Danantara dapat menjadi pilar penting pembangunan di tanah air ke depan, namun tetap memperhatikan profesionalisme serta aspek Good Corporate Governance (GCG). “Danantara bisa menjadi pilar penting pembangunan. Tetapi, supaya peran itu bisa dijalankan dengan baik, profesionalisme dan GCG Danantara harus solid, world class,” ujar Wijayanto. Terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) merupakan salah satu pemain utama melalui jasa utamanya, yaitu Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC). WIKA telah berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi dan industrialisasi Presiden Prabowo Subianto dan Danantara melalui beragam proyek strategis yang tengah berjalan. “Sesuai dengan program pemerintah yaitu hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong competitiveness Indonesia di dunia, WIKA juga terlibat dalam berbagai proyek-proyek EPCC,” ujar Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya. Mahendra menegaskan bahwa seluruh proyek yang dijalankan WIKA bertujuan untuk memperkuat kemandirian Indonesia hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pengalaman dan portofolio yang luas, WIKA optimistis dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan sumber daya air yang sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan kabar anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) saat ini hanya tersisa Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi merupakan informasi yang tidak benar. Menurutnya, meski ada kebijakan efisiensi kementerian/lembaga, namun bukan berarti mengganggu layanan publik.Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa pagu anggaran KND untuk tahun 2025 awalnya mencapai Rp6.915.689.000. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa masih sebesar Rp3.030.187.000, bukan Rp500 juta seperti informasi yang beredar. “Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2). Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski dilakukan efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas. “Perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada,” ucap Gus Ipul. “Prinsip kita tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi,” tegas Gus Ipul. Gus Ipul juga menegaskan bahwa anggaran operasional terkait bansos, seperti biaya distribusi dan monitoring, tetap utuh. Ia menekankan, efisiensi ini anggaran tidak akan menghambat kinerja Kemensos maupun KND dalam menjalankan tugasnya. “Ini tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND,” jelas Gus Ipul. Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Dengan begitu KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya lebih efektif dan efisien untuk memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan,” ujar Eka Pratama. Ia juga mengapresiasi komitmen Kemensos dalam mendukung kerja KND dan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas. “Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah,” tutup Eka.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta semua pihak tidak khawatir Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) akan bernasib seperti skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia.Ia menegaskan, Danantara akan dikelola secara transparan dan profesional dengan merujuk pada model sovereign wealth fund (SWF) yang sukses di berbagai negara. “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara [seperti] 1MDB loh’. Jangan ngelihat itu,” ujar Erick di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3). Erick memastikan, Danantara tidak akan menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank, melainkan mengelola dividen dari BUMN yang dialokasikan untuk investasi. “Dan yang diinvestasikan ini tadi, kan, bukan sepertinya uang masyarakat diambil dari bank yang diinvestasi. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi,” tegas Erick lebih lanjut. Erick menjelaskan, seluruh aset BUMN yang masuk ke Danantara akan berada di bawah satu payung besar dengan nilai total yang dapat mencapai sekitar US$900 miliar. Sementara itu, ia menyebut, proses alih saham dari pemerintah ke Danantara masih berlangsung. Pemerintah, lanjut dia, tengah mendorong peraturan pemerintah (PP) soal inbreng atau pengalihan saham pemerintah sebagai landasan hukumnya. Ia menegaskan, transformasi BUMN harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, bukan hanya tujuh atau beberapa BUMN saja yang masuk ke Danantara, melainkan seluruh perusahaan yang direncanakan. “Kalau kita mau transformasi total, bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya, menjadi satu aset manajemen. Kita enggak ada yang diumpetin. Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini enggak ada yang diumpetin,” jelas Erick. Erick juga menegaskan pengawasan terhadap BUMN tetap berjalan, meski aset-asetnya dikelola oleh Danantara. Ia menyebut, Kementerian BUMN tetap memiliki peran sebagai regulator yang mengawasi kebijakan dividen, suntikan modal, serta proyek-proyek strategis nasional, termasuk subsidi dan kompensasi untuk masyarakat. Kekhawatiran publik terhadap Danantara berkaitan dengan pengalaman buruk 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana investasi negara yang seharusnya mendorong pembangunan ekonomi tetapi justru menjadi skandal korupsi besar. Didirikan pada 2009, 1MDB awalnya bertujuan untuk menarik investasi asing dan mengembangkan proyek infrastruktur. Namun, dana ini disalahgunakan hingga menyebabkan kerugian negara miliaran dolar AS. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terbukti terlibat dalam skandal tersebut dan divonis bersalah atas korupsi serta pencucian uang.