Sosial Budaya

Mendagri Sebut Pemerintah Beri Perhatian Besar Pada Pembangunan Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada pembangunan di Papua di mana otonomi khusus diperlukan untuk mempercepat prosesnya. “Salah satu aspirasi adalah melanjutkan otonomi khusus untuk 20 tahun yang sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua,” kata Tito dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Jumat. Menurut Tito, kedatangannya ke Papua bersama dengan Menkopolhukam, Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI dan Kapolri yang diwakili Wakapolri adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua, di mana salah satunya yang diserap soal kelanjutan otonomi khusus di Bumi Cendrawasih. “Intinya, pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Papua, seperti yang disampaikan Menkopolhukam bahwa pemerintah telah menyiapkan skema untuk memajukan Bumi Cenderawasih,” ujarnya. Dia menjelaskan istilahnya “keroyokan” untuk membantu percepatan pembangunan di Papua, di bidang pendidikan, kesehatan yang wajib hukumnya, kemudian infrastruktur termasuk jalan transPapua. “Kemudian pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, di mana semua kementerian dan lembaga di tingkat pusat juga banyak dilibatkan untuk mempercepat pembangunan,” katanya lagi. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara rapat bersama Forkompimda Provinsi Papua terkait situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat untuk taat protokol kesehatan COVID-19, dan terlaksananya program objek vital nasional di Papua. Setelah rapat, digelar konferensi pers yang turut dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Panglima TNI yang diwakili oleh Kasum TNI dan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri.

Mendagri Sebut Pemerintah Beri Perhatian Besar Pada Pembangunan Papua Read More »

Pemerintah Jokowi Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan di Papua

Pemerintah Jokowi – Ma’ruf akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ini dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia. Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua. Berbagai langkah dan kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), di mana sekitar 600 putra putri Papua belajar di sekolah terbaik. Hal itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain. “Bukan sekadar bagaimana mengirimkan putra terbaik, di dalamnya juga menghargai lintas kultur lintas etnis agama. Pendidikan sejatinya bukan soal program belajar mengajar tapi bicara soal pendekatan kebudayaan, karena Bhineka maka Pendidikan sejatinya menanamkan saling menghargai perbedaan, percikan di Surabaya dan Yogyakarta a itu semacam pembelajaran, baik Papua dan di luar Papua, untuk terus mempertemukan kebudayaan,” ujar Jaleswari dalam acara diskusi akhir pekan lalu, di Jakarta. Dia menambahkan, pemerintah pusat memiliki komitmen tinggi untuk terus menambah tenaga pendidik di Papua. Sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah pusat, dengan terus mendorong infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, tentu saja tidak serta mengubah lebih baik, ada keterbatasan. Akan tetapi, lanjut dia, dengan melihat anak-anak muda Papua saat ini yang telah berkiparah di banyak bidang, mulai kesenian, budaya, hingga teknologi, menjadi bukti bahwa Papua saat ini dalam situasi yang baik-baik saja. Sebab ada optimisme, ada kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi. Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram, padahal sejatinya di Papua ada optimisme yang cerah, daerah yang indah, dengan orang-orang dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme. Dia mengatakan Presiden Jokowi pun, memiliki perhatian tinggi terhadap Papua hingga datang sebanyak 13 kali dan terus mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat. “Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan, apalagi sejatinya Papua memiliki sumber daya manusia yang luar biasa hebat,” jelas diam. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, dia mengajak agar, putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, mereka yang duduk di pemerintahan, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua. Dia pun setuju, bahwa media sosial menjadi tantangan utama. Karena itu, setiap ada narasi negatif, akan lebih baik langsung dijelaskan diklarifikasi sehingga tidak dikesankan sebagai informasi yang benar. Opini harus dibangun secara bersama sama dan terorkestrasi. Karena itu, jangan lagi terlambat untuk memberikan klarifikasi atas informasi salah mengenai Papua. “Untuk menyelesaikan masalah Papau semua harus bermain karena permasalahan bukan satu lembaga atau per orang, ini persoalan bersama, perlu diawali berpikir sama, berkata sama, dan akan sangat manjur jika orang asli Papua yang menjelaskan mengklarifikasi, termasuk dengan menggencarkan diplomasi budaya,” ucap Tantowi.

Pemerintah Jokowi Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan di Papua Read More »

Kedamaian dan Keamanan, Dapat Tercipta dengan Moderasi Beragama

Agama sendiri telah menjadi seruan global pada abad ke-21, Moderasi beragama adalah aktivitas manusia beragama yang memerankan tindakan kedamaian dan keamanan dalam persentuhannya dengan yang lain, Diketahui pengaruh agama makin menunjukan efeknya dalam segala aktivitas hidup seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Maka dari itu, manusia beragama terpanggil untuk menjalankan praktik keteladanan guna kebaikan dunia yang didasarkan dengan agama. Manusia beragama tidak boleh mengedepankan klaim kebenaranya sendiri karena ekspresi tersebut dipastikan berbenturan dengan pandangan manusia yang beragama lainya, Apabila terjadi benturan antar-keyakinan manusia beragama, maka akan tercipta kehancuran yang parah, Karena pengaruh agama yang begitu kuat dalam segala aspek kehidupan, maka dari itu khalayak global sangat menaruh harapan atas ekspresi keberagamaan yang memerankan tindakan kedamaian dan keamanan ketika berinteraksi dengan agama yang lain. Negara Indonesia sendiri dikenal sebagai Negara yang religius, Sebagai Negara religius, Indonesia mengakui identitas agama bagi warganya, Tercatat ada enam identitas agama yang diakui oleh Negara Indonesia yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Menciptakan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah adalah merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya, Mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, termasuk dalam memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah. Dalam hal ini untuk mendukung terciptanya kedamaian dan keamanan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Mengajarkan kepada setiap umat beragama untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, bertutur kata yang tidak profokatif dan tidak membuat pendengarnya sakit hati, berusaha untuk berperilaku baik, seperti : tidak melanggar norma-norma umum, norma kesusilaan, norma adat istiadat, maupun norma hukum negara/tidak melanggar hukum Negara.Menumbuhkan penghargaan, rasa saling pengertian, toleransi, tengang rasa, serta belajar untuk saling memahami diantara umat beragama, Dan tidak berbuat hal-hal yang dapat menyinggung sentimen keagamaan.setiap umat bergama, hendaknya mengerti secara baik dan benar tentang agamanya sendiri dan dilengkapi pula dengan pengetahuan yang cukup dan benar juga tentang agama lainnya, sehingga mengetahui hal-hal baik di agama sendiri maupun diagama yang lain dan mengetahui pula hal-hal yang sangat dilarang/ditabukan/diharamkan di agamanya sendiri maupun diagama yang lain.Tidak memaksakan seseorang untuk masuk/mengikuti agama tertentu danMelaksanakan ibadah sesuai agamanya.Baca juga: Wow, Pati Kian Dilirik Pemasar Mobil Kelas Dunia Dalam upaya untuk memantapkan kerukunan antar umat beragama ini, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah, Dalam hal ini pemuka agama dan tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing umat, sehingga apa yang diperbuat oleh mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Selain itu tokoh dan figur masyarakat sangat berperan penting dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya tentang agamanya. Kemudian pemerintah juga harus berperan aktif dan bertanggung jawab demi terwujudnya kedamaian dan keamanan hidup umat beragama, hal ini menunjukkan bahwa kualitas moderasi beragama di Indonesia masih sangat rendah dan belum berfungsi seperti seharusnya yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Sehingga ada kemungkinan akan timbul konflik di antara umat beragama, maka dari itu peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali, dikarenakan pemerintah sendiri sebagi pelayan, fasilitator dan mediator yang dapat menumbuhkan kualiatas antar umat beragama melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menentukan kualitas kehidupan, kedamaian dan keamanan umat beragama melalui peratuaran dan kebijakanya. Menjaga kedamaian dan keamanan bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan dari hal kecil dan sesepele mungkin tapi sangat ber-andil besar guna untuk menjaga kerukunan, salah satunya yaitu dengan saling bertegur sapa ketika kita bertemu dengan seseorang baik yang kita kenal maupun yang tidak, karna tindakan tersebut dapat menumbuhkan rasa untuk saling menghormati satu dengan yang lainya. Dari kami sendiri Tim KKN MDR20’ Santri Smart akan mengadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mengidukasi dan menambah wawasan guna mendukung terciptanya kerukunan umat beragama, seperti: ngaji daring dengan tema Moderasi Beragama, mengekpos toleransi beragama didaerah pati dan juga mewawancarai tokoh lintas agamanya. Demikian peran dan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak baik umat beragama, tokoh agama, bahkan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak tersebut dapat berperan aktif dan maksimal dalam melakukannya, maka kedamaian dan keamanan hidup umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terjaga.

Kedamaian dan Keamanan, Dapat Tercipta dengan Moderasi Beragama Read More »

Presiden Jokowi Siapkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Saat ini, Pemerintah sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Pembangunan Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan Inpres yang lebih komprehensif terkait percepatan pembangunan Papua. Jika Inpres tersebut rampung, pengendalian pembangunan di Papua akan berada di bawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Bumi Cendrawasih tersebut, Mahfud berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) Operasi yang terdiri dari personel TNI, Polri serta Badan Interlijen Negara (BIN). Mahfud mengapresiasi seluruh anggota Satgas yang memelihara keamanan, ketertiban, dan kesatuan di Papua. Dalam menjalankan tugas di Papua, Mahfud mengimbau kepada anggota Satgas yang bertugas untuk mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. “Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” tuturnya. Dia memaparkan, tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi virus corona (Covid-19) termasuk di Papua. Mahfud menegaskan tugas untuk mengamankan wilayah Indonesia harus tetap berjalan dengan baik. “Jangan sampai karena kita fokus menangani covid-19, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” ujarnya.

Presiden Jokowi Siapkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua Read More »

Mengangkat Papua, Menyinari Indonesia

Nama Papua semakin terangkat di masa era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa pe­me­­­rintahan sebelumnya perhatian Pemerintah terhadap Papua dalam pembangunan sudah sa­­­­ma dengan wilayah lain. Namun kondisi lingkungan yang cukup berat yaitu banyaknya pe­­­gunungan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang sedikit membuat pem­bang­un­­an di wilayah Papua menjadi lebih mahal dan sulit dibandingkan dengan pembangunan di daerah lain. Akibatnya, setelah sekian lama, kinerja pembangunan disini menjadi ter­ting­gal dengan daerah di wilayah lain di Nusantara. Keadaan ini sangat disadari oleh peme­rin­tahan Jokowi sehingga pada era ini perhatian pemerintah terhadap Papua menjadi spesifik ya­­itu mengejar ketertinggalan tersebut. Ikon-ikon pembangunan yang menjadi instrument u­­tama pengungkit gairah pembangunan mulai diperhatikan sehingga gairah pembangunan di Papua kini menjadi terangsang untuk bangkit mengejar ketertinggalannya. Kekayaan alam Papua sangat komplit, mulai dari kekayaan tambangnya sampai kepada ke­ka­yaan wisata dan budayanya. Sektor pertambangan tembaga, emas, minyak dan gas mem­be­rikan kontribusi lebih dari 50% kepada sector perekonomian Papua at  https://ethiopianembassy.net/. Sejumlah objek wi­sa­ta alam seperti Puncak Jaya, Taman Nasional Lorentz, Puncak Trikora dan Taman Na­si­onal Wasur di Provinsi Papua dan Raja Ampat, Taman Wisata Alam Gunung Meja di Ma­nok­­wari dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Telok Wondama, serta Situs Pur­ba­kala Tapurarang di Fakfak serta objek wisata kuliner Tembok Berlin di Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat. Kekayaan dan keindahan alam tersebut menjadi semakin me­ran­gsang dengan dibangunnya infrastruktur transportasi yang membelah hutan dan pegunungan Pa­pua dan prasarana bandara internasional. Ada 10 bandara yang dibangun pada era Jokowi ba­­ik berupa peningkatan klasifikasi maupun bandara baru. Hal ini mengisyaratkan bahwa ke­bangkitan ekonomi Papua sudah di pelupuk mata, malah di beberapa sektor terutama per­tambangan sudah dahulu meluncur memperkaya pendapatan bagi negara dan daerah papua. Namun demikian kegelisahan sosial masih muncul dalam keseharian terkait Papua. Hal uta­ma yang menjadi pokok masalah adalah keterlibatan penduduk setempat dalam me­nge­lola sumber daya alam yang kaya tersebut yang masih terbatas. Sumber daya alam yang melimpah sejatinya menjadi lumbung kemakmuran bagi ma­sya­ra­kat setempat. Namun lumbung tersebut tidak akan meretas jika tidak diolah secara pro­fes­sional sehingga dia menjadi bernilai ekonomis. Untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut diperlukan tagan-tangan professional. Sudah siapkah tangan-tangan terampil itu sekarang ? Itulah pertanyaan besar yang menjadi tantangan masyarakat dan Pemerintah. Di pihak ma­sya­rakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam membangun dirinya un­tuk menjadi manusia yang bermartabat yaitu dengan memipin pengelolaan lingkungan. Di pihak Pemerintah harus efektif dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi me­ngelola lingkungan melalui pemberian akses dan fasilitas penempaan diri manusia se­tem­pat sehingga menjadi kompeten dan professional tanpa merusak tatanan sosial ma­sya­rakat yang merupakan penainggalan khas nenek moyang. Pemerintah sudah memberikan jalur percepatan pembangunan Papua melalui Intruksi Pre­si­den (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Pro­vinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian disempurnaka dengan instruksi Pre­siden terbaru dengan pendekatan 2 plot yaitu : Plot pertama dari sisi pembangunan kesejahteraan hingga ekonomi di bawah komando Ba­dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Plot kedua mengenai pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) atau desk pem­bang­unan umum yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Pendekatan yang ditekankan pemerintah pada Inpres lanjutan ini adalah pendekatan kese­jah­teraan dengan mensinergiskan kegiatan pembangunan secara comprehensive sehingga pro­yek-proyeknya saling mendukung dan melengkapi menuju kesejahteraan yang utuh. Da­lam beberapa berita di Harian Nasional menyatakan bahwa para tokoh masyarakat Papua mengakui bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sangat signifikan, sehingga mem­buat banyak anggota separatis menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan negara lantaran Jo­kowi begitu perhatian dan melakukan pendekatan kemanusiaan, ekonomi dan budaya ke­pa­da rakyat bumi cenderawasih. Pendekatan pembangunan yang dilakukan berupa pen­de­kat­an kemanusiaan, pendekatan ekonomi, pendekatan dengan budaya. Sebagai contoh ada­lah pada tanggal 23 September 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mu­hadjir Effendy meresmikan Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Pa­pua dan Papua Barat dengan tugas untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua pro­­­vinsi tersebut. Pembentukan tim ini bertujuan agar kedua provinsi itu lebih cepat dalam me­ngejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain. Pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mendesak untuk ditangani karena dalam banyak kriteria di nomor satu, tapi pa­ling bawah. Makanya perlu dapat perhatian khusus,” kata Muhadjir dalam peresmian sekre­ta­riat tim tersebut di Jayapura, Papua, Senin (23/9/2019). Jika dilihat dari hakekatnya, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang me­nyusul pembangunan infrastruktur transportasi adalah pendekatan yang memfokuskan ke­pa­­da pembangunan kapasitas manusianya. Hal ini memang sangat relevan karena in­fras­truk­tur yang canggih dengan teknologi tinggi serta fasilitas yang berkualitas tinggi akan me­n­capai hasil yang optimal jika dikendalikan oleh sumber daya manusia yang pro­fes­si­o­nal. Untuk mendapatkan manusia yang bercirikan tersebut maka dibutuhkan manusia yang me­­miliki kompetensi yang tinggi dengan integritas yang kuat. Pendidikan adalah satu kata kun­ci yang sangat penting dalam kaitan ini. Beberapa program pembangunan kapasitas ini sebenarnya sudah lama dirintis namun me­mang kecepatan perkembangannya tidak seiring dengan kecepatan perkembangan kebu­tuh­an masyarakat dan teknologi. Terjadinya reformasi teknologi informasi sejak tahun 1990-an mengakibatkan perkembangan teknologi sangat cepat. Terjadi loncatan-loncatan tekno­lo­gi digital yang menyebabkan paradigma berfikir (mind set) menjadi sangat variatif. Lo­gi­ka-logika linear tidak bisa lagi menjadi satu-satunya skema berfikir pembangunan. Inovasi te­­lah mewarnai kreatifitas berlogika sehingga temuan-temuan baru menjadi ciri keber­ha­sil­an suatu pembangunan. Papua sangat membutuhkan generasi milenial yang mampu mem­ba­wa inovasi baru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam Papua yang kaya. Ke­a­rifan lokal yang telah lama tumbuh di Bumi Papua harus menyelimuti terobosan-terobosan ino­vasi modern sehingga meskipun Papua modern namun norma-norma kearifan lokal Pa­pua tetap terjaga sehingga ciri modernnya akan menjadi unik sehingga menjadi primadona yang khas. Untuk mencapai cita-cita Papua menjadi tuan rumah di negeri sendiri telah banyak be­a­sis­wa yang disediakan dan ditawarkan untuk anak-anak muda Papua mulai dari usia SD sam­pai ke Tingkat Doktoral Perguruan Tinggi Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi, LPDP, Bea­sis­wa Prestasi, Beasiswa Affirmasi, dll. Semuanya itu selain bertujuan untuk mening­kat­kan kemampuan masyarakat Papua juga untuk memperkuat rasa kesatuan dan Persatuan In­donesia karena beasiswa tidak hanya untuk bersekolah di Papua saja tetapi sampai ke se­lu­ruh Indonesia, bahkan ada yang sampai dapat kuliah ke luar negeri. Begitu juga halnya ke­sempatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua. Dengan biaya dari Bappenas me­reka dapat mengikuti pendiudikan lanjutan di Perguruan Tinggi di wilayah lain sesuai de­ngan yang ditetapkan Bappenas. Wujud dari beasiswa tersebut antara lain adalah pengi­ri­man Pemuda Papua dan Papua Barat u

Mengangkat Papua, Menyinari Indonesia Read More »

Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Sejumlah Arena PON Papua

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan sejumlah arena pertandingan olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang diundur hingga tahun depan. Arena pertandingan yang telah selesai dibangun secara fisik, yakni arena akuatik di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan arena kriket maupun lapangan hoki (indoor dan outdoor) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. “Diharapkan terselesaikannya venue PON tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan warga Papua saja, namun juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Serta dapat mendorong para anak muda, khususnya atlet-atlet Papua lebih semangat dan berprestasi menjadi juara, baik di kancah nasional maupun internasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ada empat arena olahraga yang dibangun dalam mendukung pelaksanaan PON Papua. Selain venue akuatik, kriket dan lapangan hoki, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Istora Papua Bangkit. Selain empat venue tersebut, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan, seperti Kampung Harapan seluas 32 hektar. Di lokasi itu akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung PON Papua, di antaranya stadion utama, lapangan latihan atau pemanasan, aquatic center, dan GOR Serbaguna. Pemerintah Provinsi Papua diketahui telah menghabiskan dana APBD lebih dari Rp3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal digunakan untuk PON 2021. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga tahun anggaran, yakni 2016 sebesar Rp228,6 miliar, 2017 sebesar Rp447,2 miliar, 2018 Rp879,3 miliar, Rp2,2 triliun pada tahun 2019, dan Rp2 triliun dalam APBD 2020. Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua yang pelaksanaannya akan digelar 2-13 Oktober tahun depan.

Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Sejumlah Arena PON Papua Read More »

TNI Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju

Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun 2020 diikuti Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan Ke-57, di Graha Widya Dirgantara, Seskoau Lembang, Selasa (28/07/2020). Tema kegiatan tersebut “TNI-Polri Bersama Komponen Bangsa Siap Mengawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, yang didampingi Komandan Seskoau Marsda TNI, Samsul Rizal, para Pejabat Seskoau, Dosen dan Patun Seskoau. Pembekalan ini diikuti secara daring oleh 1.543 orang terdiri dari 267 Pejabat Lembaga Pendidikan TNI dan Polri, dan 1.276 Perwira Siswa atau Peserta Didik terdiri atas 214 orang dari Sesko TNI, 103 orang dari Sespimti Polri, 251 orang dari Sespimmen Polri, 499 orang dari Seskoad, 241 orang dari Seskoal dan 235 orang dari Seskoau. Kemudian Pasis Sesko TNI, Serdik Sespimti Polri, Pasis Sesko Angkatan dan Serdik Sespimmen Polri yang mengikuti kegiatan pembekalan PKB Juang selama satu hari ini merupakan salah satu program kurikulum Pendidikan di bawah Departemen Kejuangan, dengan sejumlah materi pembekalan yang diterima dari Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Aziz, dengan Panelis Rektor Universitas Padjajaran Rina Indiastuti, dan Pakar Politik Susaningtyas Nefo Handayani, serta Moderator Antik Bintari. Dalam sambutannya, Dansesko TNI Marsdya TNI Dedi Permadi, mengatakan, pembekalan ini berharap seluruh peserta memperhatikan dan menyimaknya dengan baik sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun makalah seminar yang bernilai strategis guna mewujudkan peran TNI-Polri yang bermanfaat untuk mendukung tugas kedepannya dalam pembangunan nasional. “Tema ‘TNI-Polri Bersama Komponen Bangsa Siap Mengawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju’ sangat penting diangkat, terkait rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta berdaya saing,” kata Dedi Permadi. Ketua Pelaksana Proyek PKB Juang Tahun 2020, Danseskoau Marsda TNI Samsul Rizal mengatakan, bahwa pembangunan SDM unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur, karena melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, nemun juga dalam mendukung pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya kesejahteraan rakyat. Beranda › NewsTNI-Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia MajuSelasa, 28 Juli 2020Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun 2020 diikuti Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan Ke-57, di Graha Widya Dirgantara, Seskoau Lembang, Selasa (28/07/2020). Tema kegiatan tersebut “TNI-Polri Bersama Komponen Bangsa Siap Mengawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, yang didampingi Komandan Seskoau Marsda TNI, Samsul Rizal, para Pejabat Seskoau, Dosen dan Patun Seskoau. Pembekalan ini diikuti secara daring oleh 1.543 orang terdiri dari 267 Pejabat Lembaga Pendidikan TNI dan Polri, dan 1.276 Perwira Siswa atau Peserta Didik terdiri atas 214 orang dari Sesko TNI, 103 orang dari Sespimti Polri, 251 orang dari Sespimmen Polri, 499 orang dari Seskoad, 241 orang dari Seskoal dan 235 orang dari Seskoau.MgidAnda wajib minum ini! Agar tensi 120/80 dan pembuluh darah bersihNormalifeRasa sakit di persendian anda akan hilang selamanyaWanita tertua yang masih hidup mengungkapkan rahasia umur panjangNormalifeIngin hidup 100 tahun? Bersihkan pembuluh darah! Inilah caranyaNormalife Kemudian Pasis Sesko TNI, Serdik Sespimti Polri, Pasis Sesko Angkatan dan Serdik Sespimmen Polri yang mengikuti kegiatan pembekalan PKB Juang selama satu hari ini merupakan salah satu program kurikulum Pendidikan di bawah Departemen Kejuangan, dengan sejumlah materi pembekalan yang diterima dari Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Aziz, dengan Panelis Rektor Universitas Padjajaran Rina Indiastuti, dan Pakar Politik Susaningtyas Nefo Handayani, serta Moderator Antik Bintari. Dalam sambutannya, Dansesko TNI Marsdya TNI Dedi Permadi, mengatakan, pembekalan ini berharap seluruh peserta memperhatikan dan menyimaknya dengan baik sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun makalah seminar yang bernilai strategis guna mewujudkan peran TNI-Polri yang bermanfaat untuk mendukung tugas kedepannya dalam pembangunan nasional. “Tema ‘TNI-Polri Bersama Komponen Bangsa Siap Mengawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju’ sangat penting diangkat, terkait rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta berdaya saing,” kata Dedi Permadi. Ketua Pelaksana Proyek PKB Juang Tahun 2020, Danseskoau Marsda TNI Samsul Rizal mengatakan, bahwa pembangunan SDM unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur, karena melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, nemun juga dalam mendukung pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya kesejahteraan rakyat. “Dalam pembangunan nasional, diperlukan stabilitas keamanan negara yang kondusif dan inilah tugas Bersama, untuk mewujudkannya didukung seluruh komponen bangsa guna mempertahankan keutuhan NKRI menuju Indonesia maju,” kaa Samsul. Disinilah, lanjutnya, peran Pasis Sesko TNI/Polri dan Sesko Angkatan meningkatkan peran TNI-Polri beserta komponen bangsa untuk mengantisipasi dan menangani berbagai ancaman serta membangun inisiatif kerja sama yang erat untuk menjaga persatuan kesatuan.

TNI Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju Read More »

Mendagri Sebut Pemerintah Beri Perhatian Besar Pada Pembangunan Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada pembangunan di Papua di mana otonomi khusus diperlukan untuk mempercepat prosesnya. “Salah satu aspirasi adalah melanjutkan otonomi khusus untuk 20 tahun yang sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua,” kata Tito dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Jumat. Baca juga: Mendagri minta Gubernur Maluku percepat realisasi anggaran PilkadaBaca juga: Tito Karnavian: Pilkada momentum menggerakkan penanganan COVID-19 Menurut Tito, kedatangannya ke Papua bersama dengan Menkopolhukam, Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI dan Kapolri yang diwakili Wakapolri adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua, di mana salah satunya yang diserap soal kelanjutan otonomi khusus di Bumi Cendrawasih. “Intinya, pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Papua, seperti yang disampaikan Menkopolhukam bahwa pemerintah telah menyiapkan skema untuk memajukan Bumi Cenderawasih,” ujarnya. Dia menjelaskan istilahnya “keroyokan” untuk membantu percepatan pembangunan di Papua, di bidang pendidikan, kesehatan yang wajib hukumnya, kemudian infrastruktur termasuk jalan transPapua. “Kemudian pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, di mana semua kementerian dan lembaga di tingkat pusat juga banyak dilibatkan untuk mempercepat pembangunan,” katanya lagi. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara rapat bersama Forkompimda Provinsi Papua terkait situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat untuk taat protokol kesehatan COVID-19, dan terlaksananya program objek vital nasional di Papua. Setelah rapat, digelar konferensi pers yang turut dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Panglima TNI yang diwakili oleh Kasum TNI dan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri.

Mendagri Sebut Pemerintah Beri Perhatian Besar Pada Pembangunan Papua Read More »

MUI Berperan Penting dalam Kekuatan Nasional

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Yusuf Aman mengatakan, sebagai Khotibul Hukujmah (Mitra Pemerintah) berperan penting untuk memperkuat kekuatan nasional. “MUI bertekad memperkuat peran sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah (khadimul ummah dan shadiqul hukumah). MUI dituntut perannya untuk lebih aktif, dinamis, dan konstruktif menjadi perekat umat Islam,” ujar KH. Yusuf Aman kepada wartawan di Jakarta, Senin 20 Juli 2020 Kondisi Terkini EJ Vence Kandou, Prajurit KKO Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Lubang BuayaMahfud MD: Omnibus Law Basmi Budaya Suap BirokrasiPesanan Baju Hazmat di Kemenkes Macet, Puluhan Ribu Buruh Terancam PHK Yusuf menjelaskan, sejak didirikan pada 26 Juli 1975, wajah MUI lebih dikenal sebagai pelayan pemerintah. Namun, wajah itu berubah setelah era Reformasi. MUI telah bertransformasi menghadapi kritik zaman dengan mengukuhkan diri sebagai pelayan umat. “Untuk menyelesaikan masalah umat yang begitu besar, perlu ada sinergi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah. MUI menganggap semua pihak sebagai mitra strategis karena masalah umat begitu besar dan butuh keikutsertaan banyak pihak. Atta’awun alal birri wat taqwa (kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan). Sebagai shadiqul hukumah atau mitra pemerintah tidak menghalangi MUI untuk tetap beramar makruf dan nahi mungkar,” tuturnya. Umat Islam sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia, kata Yusuf, dalam meningkatkan peran positif bagi kemajuan umat dan bangsa. Umat Islam harus menjadi penentu masa depan Indonesia. Maju mundurnya Indonesia berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam Pihaknya mengajak ulama meningkatkan peran dalam membangun kekuatan nasional. MUI bisa menjadi perekat hubungan ulama dan pemerintah serta memantapkan persatuan bangsa. Dalam kaitan hubungan dengan pemerintah, ulama berperan penting untuk memperkuat kekuatan nasional. “MUI juga harus dicermati sebagai momen untuk introspeksi. MUI harus menguatkan lima fungsi dan peran mereka, yaitu sebagai warasatul anbiya atau pewaris tugas nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, penggerak islah dan tajdid, dan penegak amar makruf nahi mungkar,” ujarnya. Lebih lanjut KH. Yusuf Aman menerangkan, MUI sebagai Khotibul Hukumah (mitra pemerintah) kerap merespons kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya membantu penanganan wabah Virus Corona melalui fatwa – fatwa tentang -pelaksanaan ibadah saat pandemic Virus Corona yang melanda Indonesia. Selain itu MUI dituntut untuk meningkatkan fungsi sebagai pelayan umat melalui dakwah yang menyejukkan untuk menghindarkan konflik. Umat memelihara perdamaian dan menjaga keutuhan NKRI. “Rakernas V MUI juga mengamanatkan penyiapan Munas MUI Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya. Hal itu penting dilakukan karena pasca-Pemilu 2019, telah mengakibatkan terjadi polarisasi di kalangan umat akibat perbedaan ijtihad politik, baik saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden. hingga berakhirnya pemilu, Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya Calon Ketua Umum MUI dan pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh Uhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyyah dan Ukhuwah Insaniyah serta memperteguh posisi MUI sebagai ‘Khadimul Ummah’ dan ‘Shodiqul Hukumah’ (Mitra Pemerintah),” paparnya. KH. Yusuf Aman menambahkan, soal rencana pergantian Ketua Umum MUI nanti akan dibahas dalam Musyawah Nasional MUI Tahun 2020. Mengenai calon-calon yang akan menjadi pengganti KH. Ma’ruf Amin untuk periode selanjutnya, semua memiliki peluang menjadi Ketum MUI dengan mekanisme yang berlaku. Ketua MUI menurut KH Yusuf Aman, nanti juga harus memiliki keilmuan yang fakih, syarat tersebut setidaknya seorang ulama mampu menjawab persoalan umat. Kandidat memiliki kekuatan masing-masing dan memiliki peluang menjadi Ketum, diantaranya KH. Ma’ruf Amin bisa menjadi Ketua Umum MUI. “Kemudian terdapat calon alternatif lainnya, yakni, KH. Miftachul Ahyar dan Prof. Syafiq A Mugni. MUI memiliki mekanisme melalui formatur, formatur tersebut semacam Ahlul Wali Wal Afdi yaitu menentukan tentang pertama siapa yang dipilih menjadi Ketum kemudian diberi kewenangan untuk menyusun dewan pimpinan harian,” pungkasnya.

MUI Berperan Penting dalam Kekuatan Nasional Read More »

Tokoh Agama Berperan Penting Menyikapi Pandemi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak para tokoh agama untuk terus menyosialisasikan ke umat tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan Wapres mengatakan, penggunaan masker, menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan adalah cara yang saat ini dianggap mampu mencegah penularan virus Covid-19, sebelum ditemukan vaksin. Karena itu, ia berharap kebijakan adaptasi kebiasaan baru ini disosialisasikan seluas mungkin agar dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua masyarakat. “Saya yakin peran para tokoh agama sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini,” ujar Ma’ruf saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Nasional Lintas Iman melalui virtual, Selasa (14/7/2020). Ma’ruf mengajak para tokoh agama untuk membangkitkan semangat umat agar bekerja keras dalam rangka memulihkan kembali keadaan seperti sebelum Covid-19 serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat Covid-19. Sebab, selain mengajarkan kebaikan dan menjaga ketakwaan umat, peran agama juga mendorong semangat umat untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Peran para tokoh agama pada masa pasca pandemi sama pentingnya seperti pada waktu masa pandemi,” katanya. Ma’ruf juga meminta tokoh agama mengajak semua umat agar turut serta berbagi dan menggalang solidaritas guna meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sebab, pandemi telah mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat, terutama terhadap kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Ma’ruf melanjutkan, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 yakni saat ini Rp695,2 Triliun, namun tidaklah cukup. “Penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan relaksasi dan stimulus bagi dunia usaha, yang totalnya saat ini mencapai Rp 695 Trilyun, bukan berarti itu sudah menjamin pulihnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Ma’ruf.

Tokoh Agama Berperan Penting Menyikapi Pandemi Read More »