Sosial Budaya

Tokoh Masyarakat Imbau Warga Tidak Terhasut OPM Demi Jaga Kondusivitas Puncak Jaya

Sejumlah tokoh masyarakat terus mengimbau seluruh warga Papua agar tidak kembali terhasut oleh narasi dan isu provokasi serta propaganda dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) demi menjaga bersama kondusivitas wilayah di Puncak Jaya. Imbauan dari para tokoh masyarakat tersebut menyusul terjadinya bentrokan dan kerusuhan di Puncak Jaya beberapa waktu lalu, sehingga mengakibatkan situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban (kamtibmas) sempat terganggu atau tidak stabil. Ternyata, akar dari terjadinya kerusuhan itu, tidak lain dan tidak bukan yakni karena dampak dari narasi serta isu provokasi hingga propaganda yang terus OPM hembuskan untuk menghasut masyarakat agar menjadi simpatisan mereka dan bertindak sesuai dengan apa yang gerombolan separatis itu inginkan, yakni merusak stabilitas keamanan setempat. Namun, untungnya berkat kerja keras dari aparat keamanan personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kini situasi yang sempat sangat memanas dan menegangkan di Puncak Jaya itu telah kembali menjadi kondusif. Oleh karenanya, meski saat ini kondusivitas telah terjadi, justru hal yang menjadi lebih penting adalah bagaimana upaya dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersatu dan bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas agar tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan banyak pihak. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Candra Kurniawan menerangkan bahwa memang saat ini situasi dan kondisi di Puncak Jaya sudah kembali kondusif seperti sedia kala. Kondusivitas itu juga tidak lepas dari bagaimana keberhasilan operasi gabungan dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) RK 753/AVT/Satgas Elang IV dan Satgas Mandala IV pada tanggal 16 Juli 2024 yang mampu menindak dengan sangat tegas 3 orang anggota OPM di Kampung Karubate, Mulia, Puncak Jaya. Setelah terbongkar identitasnya, ternyata ketiga orang yang berhasil aparat keamanan tumpas itu merupakan anggota dari OPM pimpinan Teranus Enumbi yang selama ini memang terkenal sangat sadis dalam melancarkan beragam aksi biadab mereka, seperti kekerasan pada masyarakat sipil hingga petugas. Tidak cukup sampai di sana, namun aparat keamanan juga berhasil mengembalikan kondusivitas Puncak Jaya seperti sedia kala dengan bersiaga dan memperketat penjagaan di sekitaran lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan susulan serta melindungi segenap masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP). Aparat keamanan, baik itu dari jajaran TNI atau Polri memang memiliki tugas untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta melindungi dan melayani warga. Selain itu, menjamin adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, khususnya bagi OPM. Sementara itu, Tokoh Adat Papua, Herman Yoku mengecam dengan sangat keras adanya rentetan aksi biadab dan keji dari gerombolan teroris musuh negara itu yang selalu saja tidak berhenti menyebarkan banyak narasi dan isu yang provokatif serta mengandung propaganda kepada masyarakat sehingga memicu terjadinya kerusuhan. OPM terus saja banyak melakukan pelanggaran hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan pembunuhan kepada masyarakat sipil OAP. Namun mirisnya, mereka melangsungkan tindak biadab itu dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan Papua. Padahal nyatanya, justru seluruh masyarakat OAP sendiri sudah sangat nyaman dan tenteram serta sejahtera hidup di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini dan sama sekali tidak menginginkan adanya perpecahan ataupun kerusuhan. Gerombolan separatis asal wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu telah memperdaya masyarakat dengan segala bentuk provokasi hingga propaganda mereka agar warga mengikuti keinginannya yakni menyerang pemerintah dan aparat keamanan, padahal sejatinya rakyat Papua sangat cinta damai. Dengan sangat tegas, tokoh adat Papua menyerukan kepada OPM untuk segera menyudahi seluruh aksi biadab dan keji mereka selama ini, karena justru banyak menimbulkan kerugian bagi sesama orang Papua. Lebih lanjut, menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga stabilitas wilayah dan kondusivitas yang telah berlangsung di Puncak Jaya ini. Dengan demikian, maka bukan tidak mungkin Papua akan menjadi semakin aman, maju dan berkembang lagi. Senada, Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay mengutuk keras bagaimana provokasi dan propaganda yang OPM gencarkan kepada masyarakat sehingga timbul kerusuhan demikian di Puncak Jaya. Kerusuhan yang sempat terjadi tersebut sudah menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak, utamanya bagi Bumi Cenderawasih sendiri. Maka dari itu, masyarakat hendaknya mampu bersama-sama dan solid mendukung penuh upaya aparat keamanan dalam menegakkan hukum dan kedamaian di Papua dengan menindak OPM serta terus menjaga kondusivitas. Jangan sampai warga kembali terhasut oleh narasi dan isu provokasi serta propaganda yang OPM lakukan karena akan sangat merugikan semua pihak, termasuk semakin menghambat kemajuan Papua lantaran kondusivitas di sana tidak stabil.

Tokoh Masyarakat Imbau Warga Tidak Terhasut OPM Demi Jaga Kondusivitas Puncak Jaya Read More »

Papua Akan Selamanya Menjadi Bagian dari NKRI

Papua, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki kedudukan yang sah dan final. Tidak dapat dipungkiri bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, dan integritasnya tidak bisa diganggu gugat sehingga wilayah Papua akan selalu menjadi bagian integral NKRI. Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa untuk meraih kedaulatan penuh. Dengan berbagai dinamika politik dan proses diplomasi yang berat, Papua akhirnya diintegrasikan secara sah ke dalam wilayah NKRI pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang diakui secara internasional. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, merupakan salah satu aset penting bagi Indonesia. Pulau ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang emas. Selain itu, Papua juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti hutan hujan tropis yang masih alami dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui secara sah oleh hukum nasional dan internasional. Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay mengatakan bahwa integrasi dan status tanah Papua sebagai bagian integral NKRI merupakan sebuah jalan yang sudah ditakdirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya posisi wilayah Papua sebagai bagian Integral NKRI sudah sepatutnya untuk mampu terus dijaga dengan sebaik mungkin oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat asli Papua. Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur segala aspek kehidupan di Papua, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum internasional juga mengakui integritas Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969, berbagai resolusi dan deklarasi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. wilayah Papua mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia bukanlah hal yang baru karena wilayah Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, banyak negara di dunia telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Hal ini terbukti dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai negara dan organisasi internasional kepada Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Papua. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah melalui berbagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1969, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 250 yang mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Selain itu, banyak negara anggota PBB juga secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di Asia Tenggara.Pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia juga tercermin dalam hubungan diplomatik yang telah terjalin antara Indonesia dan negara-negara di dunia. Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan banyak negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, dan Asia. Melalui hubungan diplomatik ini, Indonesia telah berhasil memperkuat pengakuan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Sementara itu, Ketua Umum Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), H Isran Noor menyatakan bahwa keyakinan masyarakat Papua 99,9 persen masih mencintai Indonesia dan tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan artinya hanya 0,1 persen saja yang masih menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang ingin memisahkan diri dari bagian NKRIPapua bagian integral NKRI adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan dan akan selalu menjadi bagian NKRI. Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Melalui hukum nasional dan internasional, Papua telah diakui sebagai bagian yang sah dan final dari NKRI. Pemerintah telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus, pemerintah berupaya memperkuat integrasi sosial, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.Papua adalah harta yang berharga bagi Indonesia. Pulau ini memiliki potensi yang besar untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati integritas Papua sebagai bagian dari NKRI. Dengan saling bekerja sama dan menghormati hak dan kepentingan semua pihak, Papua dapat menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, serta memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.Dalam kesimpulan, Papua akan selalu menjadi bagian dari NKRI karena Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang diakui secara sah dan final oleh hukum nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus. Dengan menghormati integritas Papua, kita dapat membangun Papua yang makmur dan sejahtera, serta memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia.

Papua Akan Selamanya Menjadi Bagian dari NKRI Read More »

Dukung Pemerintahan di Papua yang Transparan dan Bersih

Pemerintah pusat terus menggelontorkan dana bagi pembangunan di wilayah Papua. Dana tersebut tentunya harus dapat dikelola secara profesional agar tercipta pemerintahan daerah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebersihan dalam pemerintahan juga merupakan faktor krusial. Kebersihan di sini merujuk pada bebasnya pemerintah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah yang bersih adalah pemerintahan yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Beberapa waktu yang lalu, Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., didampingi Ferdinandus Taa, S.H., M.Si. (Pj. Sekda Kab. Maybrat) dan Enseny Stevy Mosso, S.Sos., M.Si. (Plt. Inspektur pada Inspektorat Maybrat), mengadakan pertemuan dengan tim BPK Papua Barat di Hotel Belagri, Sorong. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh keharmonisan dan keseriusan. Agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim BPK Papua Barat terhadap Kabupaten Maybrat. Pemeriksaan rutin ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek penting dibicarakan secara mendalam. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin oleh tim BPK Papua Barat kepada Kabupaten Maybrat. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan administrasi. Bernhard menegaskan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK Papua Barat untuk mencapai tujuan ini. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Maybrat juga menyampaikan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan oleh tim BPK dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi administrasi dan keuangan Kabupaten Maybrat. Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan proyek-proyek fisik di Kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan lebih baik dan transparan. Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, berharap bahwa hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Maybrat ke depannya. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pembenahan secara terus-menerus dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan. Ferdinandus Taa, S.H., M.Si., Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2023. Laporan ini diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Momen ini menandai awal proses audit yang sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan BPK. Laporan ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam menjaga keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan integritas dan profesionalisme Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam mengelola dana publik. BPK akan mendukung dengan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, bermanfaat, dan solutif. Rekomendasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas kinerja. BPK juga berupaya untuk terus menjaga independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Hasil audit diharapkan dapat menjadi pedoman perbaikan. Dengan penyerahan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat menunjukkan keseriusannya dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Ke depan, diharapkan akan ada perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tambrauw, Engelbertus Kocu terus mengingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus berkomitmen menjaga integritas. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan dan memenuhi indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) serta hasil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) sehingga dapat membawa perbaikan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tambrauw. Transparansi dan kebersihan dalam pemerintahan tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika pemerintah berjalan dengan transparan dan bersih, pelayanan publik akan meningkat, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan lebih merata, serta keadilan sosial dapat terwujud. Dalam jangka panjang, pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat Papua juga menjadi kunci utama. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih sadar akan hak-haknya dan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka akan lebih mampu mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan bersih. Bantuan teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman sangat dibutuhkan. Pada akhirnya, transparansi dan kebersihan dalam pemerintahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua. Pemerintah yang transparan dan bersih akan mampu menjalankan amanat rakyat dengan lebih baik, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, dan mengangkat harkat serta martabat masyarakat Papua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung dan mendorong terciptanya pemerintahan di Papua yang transparan dan bersih. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, kita yakin bahwa Papua bisa menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan adil bagi seluruh warganya.

Dukung Pemerintahan di Papua yang Transparan dan Bersih Read More »

Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan Rapat Internal terkait Pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, di Istana Merdeka, Jakarta, DKI Jakarta. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas untuk menyiapkan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depannya yaitu periode 2023 sampai 2034 dan seterusnya,” ujar Anas. Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, akan mengalokasikan ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN Kementerian/Lembaga ke IKN secara bertahap. Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada bulan Juli-Agustus tahun 2024. Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama terdapat 40.021 formasi CPNS di Pemerintah Pusat yang akan ditempatkan di IKN. “Kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat. Di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk OIKN, kemudian 40.021 ini formasi Kementerian/Lembaga yang akan ada di IKN,” ujarnya. Anas juga menyampaikan, dari 40.021 formasi CPNS penempatan di IKN, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan. “Berarti akan ada 2 ribu putra-putri Kalimantan terbaik, yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN,” jelasnya. Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. “Lowongan pegawai ASN harus diumumkan oleh IKN dan K/L yang ada di IKN dan seterusnya, dan seterusnya. Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari Pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta digital multitasking yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik,” ujarnya. Anas mengatakan bahwa mengenai pemindahan Kementerian/Lembaga menggunakan instrumen penapisan atau penyaringan yang dilakukan dengan sistematis. “Satu adalah terkait pendefinisian peran strategis Kementerian/Lembaga, terkait dengan daya saing dan kemandirian ekonomi. Yang kedua terkait dengan identifikasi K/L sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, dan sebagai strategic enabler dan atau sistem pertahanan keamanan. Dan, yang ketiga adalah bentuk resiko,” sebutnya. MenPAN RB menyampaikan, bahwa Presiden menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukan hanya mengubah infrastruktur fisik, tetapi juga mengakibatkan transformasi dalam pola pikir, budaya kerja, dan pemanfaatan sumber daya manusia.

Pemerintah Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Read More »

Wamendagri Apresiasi Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang tergolong tinggi, yakni mencapai 81 persen.Hal itu disampaikan Wempi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Kota Denpasar, Bali pada Sabtu (29/6).Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81 persen itu melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 79,5 persen.”Tercatat, partisipasi pemilih partai politik peserta Pemilu berada di angka 81,42 persen. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan DPD mencapai 81,36 persen atau sebanyak 138.913.462 suara sah,” kata Wempi.Wempi menyampaikan, perolehan suara nasional untuk pemilu presiden mencapai 164.227.475 suara sah, dengan penetapan tingkat partisipasi pemilih Pilpres sebesar 81,78 persen. Sementara, suara sah nasional untuk pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 151.796.631 suara.Dirinya pun mengajak DPRD bersama elemen terkait dapat melakukan sinergi untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Diharapkan, Pilkada yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024 mendatang berjalan dengan sukses, aman, tertib dan lancar. Sinergisitas tersebut, kata Wempi, sejalan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Peran lain dari DPRD Kabupaten untuk menjaga konsistensi NKRI secara umum, dan membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.Wempi menambahkan, upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak ini nantinya bisa diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat, melibatkan publik dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta memberi bimbingan teknis kepada peserta dan penyelenggara Pilkada.”Yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kedewasaan dan kepatuhan para penyelenggara, para calon, partai politik dan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan kontestasi dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Wempi.

Wamendagri Apresiasi Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 Read More »

RRI Ajak Masyarakat Makin Kritis Pasca Pemilu

Setelah Pemilu 2024 usai, masyarakat perlu diberikan edukasi agar semakin kritis dan cerdas menyikapi program-program pemerintah selanjutnya. Atas dasar inilah, RRI Semarang menggelar Wayang Kulit Pasca Pemilu 2024 sebagai sarana hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat.Kepala LPP RRI Semarang Ngatno menjelaskan, Pagelaran Wayang Kulit Pasca Pemilu 2024 akan dilaksanakan Selasa(25/6/2024) malam. Selain pertunjukan wayang kulit dengan lakon Wisanggeni, ada dialog khusus bertajuk Menyongsong Pemimpin Masa Depan.“Selain hiburan, kami sebagai lembaga penyiaran publik juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi bagi masyarakat. Salah satunya lewat pagelaran wayang kulit ini,” jelasnya, Senin(24/6/2024). Pada pertunjukan yang digelar di Auditorium RRI Semarang ini, pihaknya akan menghadirkan sejumlah narasumber. Di tengah pertunjukan wayang, mereka akan berdialog dengan dalang untuk membahas seputar kepemimpinan.“Setelah pemilu selesai, ‘kan tidak selesai begitu saja. Diharapkan masyarakat dapat bersikap kritis dengan memberikan masukan-masukan yang mendukung program pemerintah,” ujarnya.Sebagai narasumber, Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB), AM Jumai direncanakan akan hadir. Selain itu, juga ada Budayawan Bambang Sulanjari sebagai narasumber dari UPGRIS.“Masyarakat bisa datang ke Auditorium RRI Jalan Ahmad Yani Semarang, acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siaran wayang kulit juga dapat didengarkan lewat Pro4 RRI Semarang dan disaksikan melalui channel Youtube RRI Semarang,” pungkasnya.

RRI Ajak Masyarakat Makin Kritis Pasca Pemilu Read More »

Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama Kasi PAI Kemenag Bone Berpesan Begini

Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bone menggelar sosialisasi penguatan moderasi beragama, di aula kantor Kemenag Bone, Senin (24/6/2024).Acara ini dihadiri oleh Kepala Seksi PAI Kemenag Bone, Taufiq Raden, ketua pokjawas PAI, Hamzah, para pengawas PAI, para guru Agama Islam pengangkatan Kemenag, dan staf seksi PAI.Dalam sambutannya, Taufiq Raden menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, ia menekankan pentingnya sasaran kinerja pegawai (SKP) karena Kemenag saat ini berada dalam zona integritas. Taufiq menegaskan bahwa semua ASN, baik struktural maupun fungsional, harus memastikan SKP mereka telah dikerjakan dan diupload sesuai dengan perjanjian kinerja (Perkin). “Pertemuan ini kita laksanakan karena kami melihat banyak yang tidak memperhatikan SKP-nya. Diharapkan pengawas betul memperhatikan perannya dalam hal ini,” ujarnya.Taufiq juga menyoroti tugas guru agama yang berhubungan dengan aplikasi SIAGA dan EMIS, meminta agar ke depannya penggunaan aplikasi ini lebih dimantapkan. Ia menegaskan pentingnya saling membantu antarguru terkait penggunaan aplikasi SIAGA agar tidak ada yang tertinggal, karena ini terkait dengan tunjangan mereka. Selain itu, Taufiq menekankan pentingnya moderasi beragama dalam pengajaran utamanya 4 endikator Moderasi Beragama yaitu : Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan dan Akomodasi dan Penerimaan kearifan lokal. Ia berharap para Guru Pendidikan Agama Islam menyisipkan materi moderasi beragama dalam setiap pelajaran. “Moderasi beragama merupakan salah satu program utama Kemenag,” katanya.Taufiq menambahkan bahwa moderasi beragama penting untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman suku, bahasa, dan agama di Indonesia. “Sebagai ASN, kita harus berada di jalan tengah. Moderasi beragama ini perlu disampaikan kepada siswa sejak dini. NKRI harga mati, Pancasila sebagai dasar negara telah final, oleh sebab itu sebagai warga negara wajib menaati,” tutupnya. 

Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama Kasi PAI Kemenag Bone Berpesan Begini Read More »

Pemerintah Ambil Langkah Tegas Berantas Judi Online

Berdasarkan data PPATK, total perputaran uang dari judi daring sepanjang 2023 lalu mencapai Rp327 triliun. Angka itu nyaris 10 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Temuan tersebut amat meresahkan, terlebih banyak laporan yang diterima pemerintah, para pemain judi online adalah masyarakat kecil. Ribuan orang terjerat utang, terlibat penipuan, yang ujung ujungnya merugikan diri sendiri dan keluarga. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah tegas. Kementerian Kominfo rutin memberantas praktik judi daring dengan memutus akses ke konten bermuatan judi online di ruang digital.  Sejak September 2023, Kementerian Kominfo setidaknya telah memutus 1,6 juta konten judi online  dari ruang digital Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, sejak akhir 2023 hingga Maret 2024, OJK telah memblokir 5.000 rekening yang terkait judi online. Situs judi online di ruang digital yang dapat diakses dalam bentuk permainan (game online). Bentuk judi online  adalah mesin slot permainan kartu, permainan dadu, taruhan olahraga, hingga lowongan pekerjaan.

Pemerintah Ambil Langkah Tegas Berantas Judi Online Read More »