Sosial Budaya

Transmigrasi Papua Berikan Konstribusi Nyata bagi Pembangunan Daerah di Papua

Hari Bakti Transmigrasi ke-74 dilaksanakan di Kampung Yasa Mulya, SP 2 Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan, Kamis (12/12). Peringatan Hari Bakti Transmigrasi  ini dilakukan secara sederhana dengan apel  dipimpin  Asisten II Setda Provinsi Papua Selatan Sunarjo, S.Sos, mewakili Pj Gubernur Papua serta dialog dengan warga dari lokasi eks transmigrasi itu. Sunarjo yang juga mantan wakil bupati Merauke periode 2011-2016 itu mengungkapkan, kehadiran transmigrasi di Papua khususnya di Kabupaten Merauke telah memberikan konstribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Merauke terutama terkait dengan ketahanan pangan. ‘’Tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran  transmigrasi di wilayah ini telah memberikan konstribusi nyata bagi pembangunan di Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke,’’ katanya. Sunarjo yang merupakan produk dari transmigrasi ini menjelaskan bahwa di Kabupaten Merauke terdapat  66 satuan pemukiman  transmigrasi (SPT) yang meliputi Distrik Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Jagebob, Muting, Elikobel dan Ulilin.  Jika  rata-rata setiap kepala keluarga tersebut dihuni sekitar 500 jiwa, maka sedikitnya ada sekitar 33.000 jiwa penduduk.    Sunarjo juga mengungkapkan bahwa ada upaya  untuk melakukan transmigrasi lagi ke Papua dan upaya tersebut ada sebagian besar penolakan dan ada sebagian kecil yang memberikan ruang. ‘’Bagaimana di Merauke, nanti kepala dinas yang koordinasi. Karena ada program inovasi. Ada program transmigrasi yang dilakukan jaman orde lama di jaman bapak saya, kemudian  ada jaman orde baru untuk 66 SPT dan  ada orde inovasi Pak Presiden Prabowo dibawa Menteri Transmigrasi Republik Indonesia,’’ katanya.

Transmigrasi Papua Berikan Konstribusi Nyata bagi Pembangunan Daerah di Papua Read More »

Mengapresiasi  Komitmen Pemerintahan Prabowo Gibran Wujudkan Generasi Emas Bebas Narkoba

Masyarakat mengapresiasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya menciptakan generasi emas bebas narkoba adalah langkah yang tidak hanya penting, tetapi juga sangat relevan dengan tantangan zaman. Melalui program-program strategis seperti Desk Pemberantasan Narkoba, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang mengancam masa depan bangsa. Program ini tidak hanya menargetkan pemberantasan penyelundupan dan perdagangan narkoba, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi, memastikan setiap lapisan masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan perlindungan dari ancaman narkotika. Dengan sinergi berbagai lembaga, seperti Polri, BNN, hingga kementerian terkait, langkah ini mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemberantasan narkoba memang bukan tugas ringan. Data yang disampaikan Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73 persen dari populasi, atau setara dengan sekitar 3,3 juta orang.  Angka ini mencerminkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi pemerintah, terlebih saat menyasar usia produktif sebagai kelompok yang paling rentan. Untuk itulah, Desk Pemberantasan Narkoba dibentuk sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menutup celah penyelundupan narkoba serta memperkuat upaya pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi. Desk yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini memiliki struktur yang solid dan melibatkan lintas sektor. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menjelaskan bahwa tim ini melibatkan tak hanya Polri dan BNN, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Tentara Nasional Indonesia.  Langkah kolaboratif ini penting untuk memastikan semua elemen bersinergi dalam memerangi peredaran narkoba. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penegakan hukum tetapi juga melibatkan rehabilitasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Tak berhenti di situ, lima kelompok kerja dalam desk ini memberikan fokus yang spesifik, mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga publikasi. Kelompok kerja ini memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.  Upaya pemberantasan narkoba ini juga diarahkan untuk memutus rantai kejahatan yang lebih kompleks, termasuk tindak pidana pencucian uang yang sering kali terkait erat dengan jaringan narkoba. Dengan demikian, tujuan besar untuk melindungi generasi muda dari ancaman ini menjadi lebih terstruktur dan terukur. Komitmen Polri dalam mendukung program ini juga patut diapresiasi. Komjen Wahyu Widada menegaskan bahwa pemberantasan narkoba adalah bagian dari perlindungan terhadap generasi muda yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.  Bahkan, keberhasilan mengungkap kasus laboratorium narkoba di Bali menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam menjalankan mandat dari Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi hingga ke akar-akarnya. Arahan tegas dari Presiden dan Kapolri untuk tidak memberi ruang bagi peredaran narkoba semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan masa depan yang lebih cerah. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti perlunya penguatan intelijen untuk mendeteksi dan memberantas peredaran narkoba secara lebih efektif. Intelijen menjadi instrumen kunci dalam upaya pencegahan, karena peredaran narkoba sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan lintas negara.  Tidak hanya itu, peningkatan pusat-pusat rehabilitasi juga menjadi agenda penting yang harus segera diwujudkan. Dengan rehabilitasi yang memadai, penyalahguna narkoba dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Program ini tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga menempatkan rehabilitasi dan pencegahan sebagai komponen utama. Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan contoh nyata dari visi strategis yang berorientasi pada masa depan. Komitmen untuk memberantas narkoba menjadi lebih dari sekadar janji politik, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi muda.  Mengapresiasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas komitmennya dalam mewujudkan generasi emas bebas narkoba adalah wujud penghormatan atas langkah nyata yang telah diambil demi masa depan bangsa. Program seperti Desk Pemberantasan Narkoba menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bicara, tetapi bertindak dengan melibatkan berbagai pihak untuk memberantas peredaran narkotika dari hulu hingga hilir.  Sebagai masyarakat, kita memiliki peran besar untuk mendukung program ini. Edukasi tentang bahaya narkoba harus terus dilakukan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Selain itu, kita juga harus aktif melaporkan jika mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di sekitar kita. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Pada akhirnya, langkah besar yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran ini menjadi harapan baru untuk masa depan Indonesia. Dengan komitmen kuat dari berbagai elemen, kita semua bisa bermimpi tentang generasi emas yang bebas dari narkoba, generasi yang akan membawa bangsa ini menuju kejayaan di tahun 2045.  Kini, waktunya kita semua ikut ambil bagian, karena perjuangan melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung penuh upaya ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik!

Mengapresiasi  Komitmen Pemerintahan Prabowo Gibran Wujudkan Generasi Emas Bebas Narkoba Read More »

Mentrans Pastikan Transmigrasi Papua Hanya Lokal

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan bahwa transmigrasi yang dilakukan di Papua hanya bersifat lokal, artinya perpindahan penduduk di sana hanya terjadi antara daerah satu dengan lainnya. “Untuk wilayah Papua, transmigrasi yang dilakukan hanya bersifat lokal. Kami pastikan tidak ada transmigrasi dari luar ke dalam wilayah Papua,” kata Iftitah selepas kunjungan ke Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD di Bandung, Jumat. Hal ini dilakukan, kata Iftitah, karena pemerintah ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu transmigrasi di sana bersifat lokal dengan fokus utama pada revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada di Papua,” ujar dia. Terkait dengan target transmigrasi ke depannya, Iftitah mengatakan kementerian ingin merekrut sebanyak-banyaknya peserta meski diakuinya ada keterbatasan anggaran untuk itu. “Kami tidak mengeluh. Karena kami sedang memikirkan cara untuk melibatkan dunia usaha dalam mendukung program transmigrasi,” ucap dia. Iftitah mengungkapkan sedikitnya ada dua program yang diusung kementerian dalam program transmigrasi, pertama adalah beasiswa Transmigrasi Patriot untuk mencetak generasi muda yang diharapkan membangun kawasan transmigrasi, kemudian program Transmigrasi Tematik untuk mengembangkan kawasan sesuai potensi yang dimilikinya. Pelibatan swasta dalam program transmigrasi, diindikasikan oleh Iftitah, masuk ke dalam program tematik. Dia mencontohkan perusahaan coklat yang membutuhkan suplai kakao, akan disediakan oleh kawasan transmigrasi yang lahan, tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam bidang kakao akan disediakan pemerintah. “Sebagai imbalannya, kami meminta perusahaan tersebut untuk membangun pabrik cokelat di kawasan transmigrasi,” katanya. Sehingga, tambah dia, genjotan hilirisasi yang memberikan nilai tambah pada satu komoditas seperti yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat dilakukan. “Hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya menambahkan. Kunjungan ke Pussenkav Bandung yang dilakukan Iftitah bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan adalah temu korps Kavaleri TNI AD, sehubungan dengan keduanya adalah mantan perwira di kesatuan tersebut.

Mentrans Pastikan Transmigrasi Papua Hanya Lokal Read More »

Masyarakat Kampung Bugis di Sorong Dukung Program Transmigrasi Papua

Masyarakat di Kampung Bugis, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya sangat mendukung program transmigrasi lokal yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tokoh masyarakat Kampung Bugis, Yusuf Muri Salampessy di Sorong, Senin menjelaskan program transmigrasi lokal merupakan cara yang relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah terancam tinggal dengan berbagai kondisi seperti banjir wilayah itu. “Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo, karena ini tentunya untuk menjawab kebutuhan kami sebagai masyarakat,” ucapnya. Menurut dia, program transmigrasi lokal ini sangat penting karena memiliki manfaat dan kegunaan yang besar baik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi juga pengembangan pembangunan. Dia menyebutkan, dominan pendapatan ekonomi masyarakat Kampung Bugis ini adalah menengah ke bawah, sehingga mereka berkomitmen untuk siap mengikuti program transmigrasi lokal guna meningkatkan taraf hidup yang lebih layak di wilayah baru. “Saya sebagai warga yang sudah tinggal lama di Kampung Bugis Sorong, saya mendengar ada berita baik dari Bapak Presiden Prabowo bahwa program transmigrasi nasional dialihkan ke transmigrasi lokal. Dan kita sudah melihat ada 10 titik di Papua yang masih sangat minim atau masih sedikit sekali penduduknya,” ungkapnya. Yusuf berharap sebagai warga yang terdampak banjir di Kampung Bugis Km 10 Masuk Kota Sorong untuk diprioritaskan dalam program transmigrasi itu. “Karena kami sudah sangat lama berkeinginan untuk direlokasi dari tempat tinggal kami karena terus mengalami banjir terus menerus ketika musim hujan tiba,” ujar dia. Dia pun berharap kepada Gubernur Papua Barat Daya DPR untuk memprioritaskan warga yang ada di Kampung Bugis atau kampung Malamoi agar dapat direlokasikan ke lokasi 10 titik itu sesuai dengan data transmigrasi lokal yang dikeluarkan Kementerian Transmigrasi yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dua di Kabupaten Teluk Wondama, dua di Kabupaten Fakfak dan dua di Kabupaten Merauke. Sementara itu, Ketua RT Kampung Bugis, Dewi Ekawati Muri menyampaikan dampak banjir dan galian C yang dialami masyarakat secara langsung ternyata sudah berlangsung lama. “Kami benar-benar korban dari banjir dan galian C yang telah dibuka di tempat tersebut,” ucap dia. Dewi mengakui bahwa akibat yang dialami masyarakat ketika banjir melanda berkepanjangan, bukan hanya mengganggu aktivitas tetapi juga fasilitas rumah tangga pun mengalami kerusakan. “Maka kami berharap kepada pemerintah terutama pemimpin yang nantinya terpilih di Pilkada 2024 ini untuk dapat membantu kami diikutsertakan dalam program transmigrasi lokal,” katanya.

Masyarakat Kampung Bugis di Sorong Dukung Program Transmigrasi Papua Read More »

Program Transmigrasi Masih Dibutuhkan Papua

Akademisi UGM Yogyakarta Prof Gabriel Lele menilai program transmigrasi di Papua masih dibutuhkan, namun membutuhkan persiapan yang matang supaya membawa dampak positif dalam upaya percepatan transformasi di sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Menurut dia, transmigran akan melejit secara ekonomi, sementara orang asli Papua di sekitar situ begitu-begitu saja. Hal ini akan menimbulkan marginalisasi dan De-Papuanisasi, bahkan di beberapa kasus kehadiran transmigran ini menyebabkan etno nasionalisme masyarakat Papua bahwa Ras Melanesia tidak bisa bertemu, bersatu dan bergabung dengan Ras Melayu. Sementara itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) berencana kolaborasi mengembangkan perekonomian di kawasan transmigrasi. Komitmen bersama ini didasari oleh kondisi ekonomi di kawasan transmigrasi yang relatif tertinggal dan sulit berkembang. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan salah satu opsi paling tepat untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan membangun koperasi. Menurutnya, cara ini membuat masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Program Transmigrasi Masih Dibutuhkan Papua Read More »

Tokoh Kabupaten Sarmi Dukung Program Transmigrasi Papua Pemerintah

Tokoh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemilik hak ulayat serta kepala kampung di Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua, menyatakan dukungannya terhadap Program Strategi nasional (PSN). Satu di antaranya yaitu program transmigarsi. Menurut mereka, program strategis nasional sangat membantu meningkatkan kesejahteraan di Papua, khususnya di Distrik Bonggo. Menyikapi hal ini, Tokoh Adat sekaligus Kepala Kampung Persiapan Berber, Kalvin Yankesman, mengungkapkan bahwa Program Transmigrasi bukan hal baru bagi wilayahnya. Bahkan, sejak 2017, Kalvin bersama masyarakat telah memulai inisiatif transmigrasi secara swadaya untuk mendatangkan penduduk ke kampung tersebut. Langkah ini dilakukan demi mewujudkan Berber sebagai kampung definitif dan mendorong kemajuan ekonomi. “Sejak 2017, kami sudah mendatangkan masyarakat, terutama dari Manado, untuk membantu mengembangkan kampung ini.” ” Karena itu, Berber dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai ‘Kampung Manado’. Ini adalah upaya kami agar kampung ini bisa maju,” ujar Kalvin dalam keterangan tertulis diterima Tribun-Papua.com, Senin (25/11/2024). Menurut Kalvin, inisiatif ini dilakukan karena pentingnya jumlah penduduk sebagai salah satu syarat agar Berber dapat diresmikan sebagai kampung definitif. Namun, jumlah penduduk yang ada saat ini masih belum mencukupi. Oleh karena itu, ia mendukung penuh Program Transmigrasi dari pemerintah sebagai solusi untuk menambah penduduk sekaligus meningkatkan pembangunan di wilayahnya. “Dengan transmigrasi, penduduk bertambah, dan otomatis perekonomian juga akan bergerak. Kami sangat berharap Berber segera menjadi kampung definitif dan mandiri,” katanya. Kalvin menjelaskan, wilayah Berber memiliki potensi besar di sektor pertanian. Lahan di kampung tersebut sangat subur dan bisa digunakan untuk menanam padi ladang, jagung, hingga kacang tanah. Namun, keterbatasan jumlah penduduk dan akses pasar menjadi kendala utama. “Lahan kami sangat produktif, tetapi masih kurang tenaga untuk mengelola secara maksimal. Selain itu, kami juga kesulitan dalam menjual hasil panen karena belum ada pasar yang pasti,” ungkapnya. Kalvin berharap Program Transmigrasi yang digagas pemerintah bisa menjadi langkah besar untuk memaksimalkan potensi tersebut. Ia optimis dengan kerja sama yang baik antara masyarakat adat dan pemerintah, pembangunan di Berber bisa dipercepat. “Kalau tempat lain bisa maju, kenapa Berber tidak? Ini kerinduan kami untuk melihat kampung ini berkembang menjadi lebih baik,” tutup Kalvin. Di tempat lain, Ketua LMA Rumbai Armopa, Nimbrod Windey, juga menyampaikan dukungannya terhadap Program Transmigrasi. Namun, keterbatasan jumlah penduduk dan akses pasar menjadi kendala utama. “Lahan kami sangat produktif, tetapi masih kurang tenaga untuk mengelola secara maksimal. Selain itu, kami juga kesulitan dalam menjual hasil panen karena belum ada pasar yang pasti,” ungkapnya. Kalvin berharap Program Transmigrasi yang digagas pemerintah bisa menjadi langkah besar untuk memaksimalkan potensi tersebut. Ia optimis dengan kerja sama yang baik antara masyarakat adat dan pemerintah, pembangunan di Berber bisa dipercepat. “Kalau tempat lain bisa maju, kenapa Berber tidak? Ini kerinduan kami untuk melihat kampung ini berkembang menjadi lebih baik,” tutup Kalvin. Di tempat lain, Ketua LMA Rumbai Armopa, Nimbrod Windey, juga menyampaikan dukungannya terhadap Program Transmigrasi.

Tokoh Kabupaten Sarmi Dukung Program Transmigrasi Papua Pemerintah Read More »

Tokoh Adat Suku Asmat, Nicolaus Ndepi Nyatakan Dukungan Untuk Program Transmigrasi Papua

Tokoh Adat Suku Asmat, Nicolaus Ndepi menyatakan dukungan untuk program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bagi Nicolaus, program transmigrasi akan beri dampak akselerasi kesejahteraan masyarakat, secara umum Indonesia bagian timur dan secara khusus Provinsi Papua Selatan. “Kiranya program transmigrasi ini lebih dipercepat dan lebih baik. Membuat masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup, yang ada sekarang ini masih di bawah garis kemiskinan absolut,” ucapnya dalam sebuah rekaman video pada Sabtu, 16 November 2024. Dengan adanya program transmigrasi, kata Nicolaus, wilayah Papua Selatan akan menjadi provinsi persemakmuran di atas Tanah Air dan juga membawa pengaruh terhadap negara-negara kawasan. “(Transmigrasi) juga memberi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia umumnya bahkan negara-negara di sekitar kawasan Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Gibran atas program transmigrasi. Asmat siap mendukung program transmigrasi, inilah pernyataan dari masyarakat adat suku Asmat. Dormomo!” ucap Nicolaus Ndepi menutup pernyataannya.

Tokoh Adat Suku Asmat, Nicolaus Ndepi Nyatakan Dukungan Untuk Program Transmigrasi Papua Read More »