Sosial Budaya

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengkonsolidasikan sumber sumber anggaran pembangunan. Tujuannya, kata Said, agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan lebih dari itu pertumbuhan ekonominya agar lebih inklusif. Terbaru, lanjut dia, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden terkait pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Tentunya, APBN diharap lebih fokus membiayai program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi. “Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa kita penuhi. Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan. Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcomenya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat,” kata Said di Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025. Menyelam sambil minum susu, Said menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya bisa dijalankan lebih inklusif. Menurut dia, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap wilayah.  “Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG. Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi,” jelas dia. Pada sektor hulu, Said mengatakan program makan bergizi gratis dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Maka dari itu, Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap wilayah. “Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini. Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Said menjelaskan pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang program makan bergizi gratis ini. Program makan bergizi gratis juga bisa menjadi pijakan awal untuk memulai kemandirian pangan nasional. “Jika langkah besar ini bisa organisir secara baik, dengan sendirinya akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial, yang alokasinya sangat besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan, dan malah menjelma menjadi alat politik,” ungkapnya. Di luar APBN, Said melihat Presiden Prabowo juga mendorong konsolidasi Badan Usah Milik Negara (BUMN). Salah satunya pembentukan super holding Danantara. Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.  “Sebab dengan capital expenditure (capex) yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional,” kata Said. Menurut dia, dua kata kunci dari Danantara yaitu investasi dan industrialisasi yang terarah. Langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung BUMN. Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri, yang menjadi rantai pasok global. “Saya berkeyakinan, jika dua pilar APBN dan BUMN programnya dapat terorganisasi dengan baik, maka kita bisa meraih dual hal sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari jebakan 5 persenan, dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif,” tegas Said. Sejak tahun 2013 hingga 2024, angka yang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkutat di level 5 persen. Data terbaru BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen sepanjang tahun 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini, belum menjadi pijakan yang memadai menuju high income country di tahun 2045.  “Presiden Prabowo menargetkan perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai? Tentu saja obsesi beliau sangat mungkin tercapai, namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis,” jelas dia. Makanya, Said mengatakan perlu memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo, bahwa agenda pertumbuhan tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati kue ekonomi. Tidak ada yang tertinggal di antara mereka dalam pembangunan. “Pekerjaan rumah kita ada dua hal, yakni pertama keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan. Kedua, mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect). Sejak orde baru hingga sekarang, kebijakan ini terus kita jalankan,” katanya.

Langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas narkoba membuahkan hasil nyata dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.  Komitmen kuat dalam memberantas kejahatan narkotika telah membawa dampak signifikan terhadap persepsi publik. Berbagai kebijakan yang diterapkan tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.  Keberhasilan dalam program ini juga berdampak pada peningkatan stabilitas sosial, mengurangi tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, dan memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom mengakui bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin pertama yang menempatkan narkoba sebagai isu sentral dalam agenda prioritas nasional.  Keberpihakan tersebut tergambar jelas dalam poin ketujuh Asta Cita yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk penguatan kebijakan pemberantasan korupsi serta narkotika. Perhatian pemerintah terhadap ancaman narkoba dinilai sebagai langkah luar biasa yang menjawab harapan masyarakat akan hadirnya negara dalam menangani permasalahan tersebut. Menurut Marthinus, keberpihakan pemerintah pada perang terhadap narkoba bukan sekadar wacana, melainkan telah diterapkan melalui kebijakan konkret. Dalam kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan rentan terhadap penyelundupan narkotika, strategi yang diterapkan harus mencakup tindakan represif terhadap jaringan sindikat serta pendekatan humanis bagi para pengguna.  Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat peran BNN dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman besar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerja sama internasional untuk mempersempit jalur distribusi narkotika yang masuk ke Tanah Air melalui berbagai modus operandi baru yang terus berkembang. Data menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 3,3 juta warga Indonesia di kelompok usia 15–64 tahun masih terjerat penyalahgunaan narkotika. Melihat angka prevalensi yang mencapai 1,73 persen, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama menjadi fondasi penting untuk mengatasi permasalahan ini secara sistematis.  Upaya ini meliputi penegakan hukum yang menyasar seluruh jaringan narkoba, mulai dari bandar hingga pendistribusi, sekaligus mendorong rehabilitasi bagi para pengguna sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan.  Program rehabilitasi yang semakin diperluas juga mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya keluarga para pengguna narkoba yang menginginkan pemulihan bagi anggota keluarga mereka tanpa harus terjerat hukuman pidana. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan bukti nyata dari komitmen melindungi masa depan generasi penerus bangsa.  Ancaman narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, kini mendapat perhatian penuh dari negara. Program edukasi yang semakin gencar dijalankan, baik melalui sekolah, komunitas pemuda, hingga platform digital, telah memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Cici menyoroti pendekatan humanis yang diterapkan dalam kebijakan pemberantasan narkoba, terutama terhadap para pengguna yang dianggap sebagai korban. Rehabilitasi menjadi langkah utama agar mereka bisa kembali berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.  Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan deteksi dini dianggap sebagai terobosan strategis yang mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang diterapkan untuk mendeteksi jalur distribusi narkotika telah meningkatkan efektivitas pemberantasan. Program edukasi yang melibatkan generasi muda juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia juga mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat peredaran narkoba seperti kafe dan tempat hiburan kini berada dalam pengawasan ketat.  Upaya preventif dilakukan melalui pemasangan stiker imbauan anti-narkoba di berbagai lokasi strategis, sementara tindakan hukum tegas diberlakukan terhadap tempat usaha yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.  Jika pelanggaran terus berulang, izin usaha dapat dicabut dan pemiliknya dapat diproses secara pidana. Selain itu, operasi gabungan dengan instansi terkait juga terus diperkuat untuk memberantas titik-titik rawan peredaran narkotika di berbagai daerah. Kombinasi antara tindakan represif dan preventif yang dijalankan pemerintah telah memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan tegas dan berorientasi pada hasil nyata.  Langkah-langkah strategis dalam pemberantasan narkoba tidak hanya mengamankan masyarakat dari ancaman narkotika, tetapi juga memberikan landasan bagi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Keberhasilan ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dalam memerangi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara. Dalam perjalanan 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran dapat membawa perubahan yang signifikan.  Dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, upaya pemberantasan narkoba terus diperkuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika.  Jika kebijakan ini terus diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani peredaran narkotika secara efektif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis yang menjangkau banyak sekolah di seluruh negeri, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan wilayah terpencil. Program ini bertujuan untuk memastikan semua siswa, tanpa terkecuali, mendapatkan gizi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025). Menurut Dadan, Badan Gizi telah menempatkan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sering terabaikan. Para ahli gizi ini bertugas untuk mendeteksi kebutuhan khusus para siswa, seperti alergi makanan, intoleransi, atau preferensi makanan tertentu. “Saat ini, setiap sekolah, termasuk SLB, mendapat perhatian khusus. Kami memastikan bahwa setiap menu yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak, bahkan jika mereka memiliki masalah kesehatan atau kesulitan makan tertentu,” jelas Dadan. Sebagai contoh, Dadan menceritakan tentang seorang anak di Bojong Koneng yang tidak bisa mengonsumsi nasi karena fobia terhadap makanan tersebut. Hal serupa diperhatikan juga di SLB, di mana menu disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatan masing-masing siswa. Bahkan, di Papua, terdapat laporan mengenai banyak anak yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu, dan pihak Badan Gizi segera mengambil langkah identifikasi dan penyesuaian menu untuk mencegah reaksi alergi. Program ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan gizi dasar, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketahanan gizi yang lebih baik di seluruh penjuru negeri, mengingat pentingnya gizi yang seimbang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi penerus bangsa. Dengan adanya program makan bergizi gratis yang diperhatikan dengan cermat oleh ahli gizi, diharapkan seluruh anak Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, bisa tumbuh sehat dan cerdas tanpa terkendala masalah gizi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis yang menjangkau banyak sekolah di seluruh negeri, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan wilayah terpencil. Program ini bertujuan untuk memastikan semua siswa, tanpa terkecuali, mendapatkan gizi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025). Menurut Dadan, Badan Gizi telah menempatkan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sering terabaikan. Para ahli gizi ini bertugas untuk mendeteksi kebutuhan khusus para siswa, seperti alergi makanan, intoleransi, atau preferensi makanan tertentu. “Saat ini, setiap sekolah, termasuk SLB, mendapat perhatian khusus. Kami memastikan bahwa setiap menu yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak, bahkan jika mereka memiliki masalah kesehatan atau kesulitan makan tertentu,” jelas Dadan. Sebagai contoh, Dadan menceritakan tentang seorang anak di Bojong Koneng yang tidak bisa mengonsumsi nasi karena fobia terhadap makanan tersebut. Hal serupa diperhatikan juga di SLB, di mana menu disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatan masing-masing siswa. Bahkan, di Papua, terdapat laporan mengenai banyak anak yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu, dan pihak Badan Gizi segera mengambil langkah identifikasi dan penyesuaian menu untuk mencegah reaksi alergi. Program ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan gizi dasar, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketahanan gizi yang lebih baik di seluruh penjuru negeri, mengingat pentingnya gizi yang seimbang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi penerus bangsa. Dengan adanya program makan bergizi gratis yang diperhatikan dengan cermat oleh ahli gizi, diharapkan seluruh anak Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, bisa tumbuh sehat dan cerdas tanpa terkendala masalah gizi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan oleh Dadan terkait dengan adanya beberapa daerah yang masih mengandalkan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.  “Begini ya, kami sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kami fokus di situ saja karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau,” kata Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan menyebutkan bahwa salah satu lokasi uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi. “Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang,” kata Dadan.  Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.  Dana itu digunakan secara bertahap. Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu.  Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025.  “Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta,” pungkasnya. MBG di Kendari Gunakan Uang PrabowoSebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.  Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo. “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025). Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari, akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk meredam penyebaran narkoba, sebuah ancaman serius yang mengintai generasi muda Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa sebanyak 312 ribu remaja saat ini telah terjerat penyalahgunaan narkoba. Angka ini mencerminkan situasi darurat yang membutuhkan penanganan terpadu dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Faktor utama penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah rasa penasaran dan bujuk rayu teman sebaya. Rasa ingin tahu terhadap zat-zat terlarang sering kali menjadi pintu masuk bagi banyak remaja untuk mencoba narkoba. Ironisnya, sekali terjerumus, mereka kerap sulit kembali ke jalan yang benar. Dalam banyak kasus, kecanduan membuat para pengguna semakin jauh dari lingkungan sehat dan mendukung. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN merupakan salah satu langkah konkret dalam menangkal peredaran narkoba di tingkat komunitas. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba, dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam edukasi dan pengawasan. Kepala BNN menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun kesadaran sejak dini tentang bahaya narkoba. Pendidikan yang dimulai dari rumah diyakini mampu menjadi benteng pertahanan awal bagi generasi muda. Era digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam perang melawan narkoba. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan informasi positif, justru sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memasarkan barang haram tersebut. Jaringan narkoba kini memanfaatkan media sosial dan aplikasi digital untuk menarik perhatian anak muda. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus semakin tanggap dalam menghadapi pola baru peredaran narkoba ini dengan mengadopsi pendekatan berbasis teknologi. Selain itu, penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sering kali menghadapi dilema antara pendekatan hukum dan rehabilitasi. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pengguna narkoba yang menjadi korban penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Banyak korban penyalahgunaan narkoba yang justru dipenjara, sehingga sulit mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba, terutama bagi generasi muda. Ia juga menyoroti peran lingkungan, keluarga, dan institusi pendidikan dalam melindungi anak-anak serta remaja dari bahaya narkoba. Paradoks ini menjadi perhatian serius, karena penahanan di penjara justru memperburuk kondisi korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa penjara dapat menjadi tempat subur untuk peredaran narkoba, dengan beberapa kasus melibatkan petugas lapas. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem penegakan hukum agar lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Kepala BNNK Bantul, Arfin Munajah, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta harus bergandengan tangan untuk menciptakan langkah strategis yang terintegrasi. Contoh nyata dari sinergi ini adalah pembentukan Desa Bersinar di berbagai wilayah, yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga perlu dihapus. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bukan karena pilihan sadar, tetapi karena kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang rentan. Stigma ini sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Pemerintah perlu mendorong kampanye yang mempromosikan empati dan dukungan bagi korban, agar mereka merasa diterima dalam masyarakat dan termotivasi untuk memulihkan diri. Pencegahan dini menjadi langkah paling efektif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Edukasi tentang bahaya narkoba harus dimulai sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kurikulum pendidikan dapat memasukkan materi tentang dampak buruk narkoba secara komprehensif. Selain itu, kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk menyalurkan energi mereka secara produktif. Ancaman narkoba tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan bangsa. Generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba kehilangan potensi mereka untuk berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dalam upaya ini, media massa memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesadaran publik. Media dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba, mendukung kampanye anti-narkoba, serta mengawal kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Dengan pendekatan yang terpadu dan dukungan dari semua pihak, ancaman narkoba dapat ditekan, dan masa depan generasi muda Indonesia dapat diselamatkan. Melalui langkah-langkah nyata seperti sinergi lintas sektor, edukasi, dan reformasi kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Perjuangan ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba, sehat, dan siap membangun masa depan bangsa.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa program transmigrasi di Papua saat ini tidak lagi melibatkan penduduk dari luar Papua.  Fokus utama pemerintah pusat adalah memberdayakan masyarakat lokal melalui revitalisasi kawasan transmigrasi. Di Merauke misalnya, kebijakan itu dilaksanakan di wilayah Salor.   “Proyek jangka pendek dan menengah kami adalah revitalisasi kawasan transmigrasi di Salor. Ini sesuai arahan Presiden untuk mendukung swasembada pangan,” ujar Menteri Iftitah dalam kunjungan kerjanya di Merauke, Minggu (23/12/2024).   Kunjungan kedua Menteri Iftitah ke Salor kali ini melibatkan jajaran lintas kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian. Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan paradigma baru transmigrasi yang kini tidak lagi hanya berfokus pada penyebaran penduduk dari daerah padat ke daerah kosong. “Transmigrasi sekarang fokus pada transformasi kesejahteraan. Kami ingin memastikan lahan yang belum dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan penduduk setempat,” katanya.   Salah satu contohnya adalah kawasan Banyuasin yang berhasil memproduksi 350 ribu hingga 400 ribu ton beras per tahun, jauh melampaui kebutuhan konsumsi lokal yang hanya sekitar 100 ribu ton.  “Surplus ini menjadi berkah, tidak hanya bagi penduduk transmigrasi, tetapi juga masyarakat di luar kawasan tersebut,” tambahnya.   Di Papua program transmigrasi kini difokuskan pada penduduk lokal yang berminat untuk berpartisipasi.   “Kami memberdayakan masyarakat lokal yang ingin ikut transmigrasi,” katanya. Pemerintah ke depan juga sedang mengembangkan konsep transmigrasi maritim sebagai inovasi baru dalam mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi.  “Transmigrasi kini tidak sekadar membagi-bagi lahan, tetapi membagi tanggung jawab untuk menciptakan kawasan produktif yang mendatangkan kesejahteraan,” tutupnya.   Dengan program ini, pemerintah berharap mampu menciptakan kawasan transmigrasi yang tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.