Politik

Pilkada Serentak 2024 telah usai digelar di seluruh Indonesia. Meski sempat diwarnai dinamika politik dan perbedaan pilihan selama masa kampanye, kini saatnya masyarakat bersatu kembali untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah dan menjaga kondusivitas bangsa.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah perhelatan demokrasi ini. “Kita akhiri semua perbedaan semasa kampanye, termasuk debat-debat yang cukup seru digelar oleh KPUD di berbagai daerah. Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu membawa daerah masing-masing menjadi lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ujar AHY.AHY juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi hukum, etika, dan norma dalam setiap proses demokrasi. Perbedaan pilihan adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat dan dewasa.“Demokrasi tidak hanya soal menjalankan pemilu dan Pilkada, tetapi juga tentang kualitas demokrasi itu sendiri. Arah bangsa kita ditentukan oleh kualitas tersebut,” tambahnya.Senada, Akademisi IAIN Takengon, Sutrisno, juga optimistis bahwa pemimpin baru dapat membawa perubahan signifikan. Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap oknum yang mencoba memecah belah persatuan.“Kabupaten Aceh Tengah memiliki semua komponen untuk menjadi daerah maju. Pemimpin terpilih harus mampu mewujudkan itu,” ujarnya. Di tingkat nasional, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto, menilai bahwa Pilkada adalah momen untuk memperkuat komunikasi dan persaudaraan. “Perbedaan sikap politik selama kampanye harus ditempatkan sebagai bagian dari berdemokrasi. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin untuk semua,” tegas Prof. Yunanto.Ia juga mengimbau peserta Pilkada dan pendukungnya untuk menjauhi provokasi serta ujaran kebencian. “Jika merasa ada kecurangan, gunakan jalur hukum seperti mengajukan laporan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Hindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana,” tambahnya.Di tempat lain, Kapolres Kolaka Utara, AKBP Arif Irawan, meminta masyarakat menjaga ketertiban dan tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil penghitungan sementara. Pihaknya juga meningkatkan patroli keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif. Aparat kepolisian siap bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memicu kerusuhan.“Kami mengimbau agar tidak ada aksi konvoi, pesta kembang api, atau perayaan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Masyarakat agar menjaga ketertiban dan akan menindak tegas pelaku pembuat kerusuhan,” katanya.Pasca-Pilkada 2024, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menjaga persatuan. Momentum ini adalah langkah awal untuk bersama-sama mengawal kemajuan daerah menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan bersatu, harapan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat tercapai. 

Pilkada 2024 telah usai, menandai keberhasilan menjalankan demokrasi Pancasila yang selama ini telah berjalan di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini mencerminkan kematangan politik masyarakat dan komitmen pemerintah dalam menciptakan suasana aman serta kondusif, dengan pemungutan suara yang melibatkan 203,6 juta pemilih di seluruh negeri untuk memilih kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil quick count dan memperlihatkan dinamika perolehan suara yang beragam di berbagai daerah. Misalnya, di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Utara, ada kontestasi ketat antara pasangan-pasangan calon yang berbeda. Hasil ini memberikan gambaran awal tentang preferensi pemilih, meskipun hasil resmi dari KPU baru akan diumumkan setelah rekapitulasi suara selesai pada 16 Desember 2024. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa proses pemungutan suara di berbagai daerah berlangsung lancar dan aman. Pernyataan tersebut menggarisbawahi apresiasi atas kemampuan bangsa dalam menjaga stabilitas politik selama proses demokrasi yang berlangsung dinamis. Pasca-Pilkada 2024 kali ini menjadi fase bagaimana mengawal kebijakan serta pendekatan yang diambil oleh pemerintah, calon kepala daerah terpilih, dan masyarakat luas untuk menentukan arah kemajuan daerah ke depan. Seperti diingatkan oleh Jokowi, kemenangan dalam Pilkada bukanlah alasan untuk jemawa. Sebaliknya, pemenang memiliki tanggung jawab besar untuk merangkul semua pihak, termasuk mereka yang mungkin berbeda pandangan selama kontestasi. Sikap ini menjadi dasar untuk menciptakan harmoni pasca-Pilkada yang kondusif. Pentingnya menjaga kondusivitas juga disoroti oleh berbagai ahli, seperti Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto, yang menekankan perlunya merajut kembali hubungan persaudaraan yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan politik. Menurutnya, perbedaan pandangan selama kampanye adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi setelahnya harus ada upaya bersama untuk memulihkan kebersamaan demi kemajuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa proses Pilkada tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga ujian bagi kedewasaan sosial dan politik masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari semangat demokrasi yang telah ditunjukkan, komunikasi antar-kelompok menjadi elemen kunci. Pemerintah memiliki peran strategis untuk memfasilitasi dialog dan memastikan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Melalui pendekatan inklusif, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Hal ini penting mengingat masih ada potensi ketidakpuasan yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu instabilitas. Sementara, menurut Pengamat Politik Hery Basuki, kegaduhan sering kali timbul dari emosi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kepala daerah terpilih harus berani mengambil langkah untuk mendinginkan suasana, termasuk dengan memberikan contoh sikap yang legawa dan mengajak pendukungnya untuk menghormati hasil pemilu. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ini. Kesadaran bahwa pemimpin terpilih adalah milik semua warga, bukan hanya mereka yang memilihnya, harus terus ditanamkan. Pemerintah dapat memperkuat pesan ini melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Dengan demikian, warga dapat memahami bahwa perbedaan politik hanyalah bagian dari proses demokrasi, bukan alasan untuk memperkeruh hubungan sosial. Selain itu, untuk mereka yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi kecurangan dalam proses Pilkada, mekanisme hukum seperti pengaduan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi sudah tersedia. Langkah ini merupakan wujud penghormatan terhadap hukum dan demokrasi. Menjaga kondusifitas tidak hanya tentang meredam emosi pasca-Pilkada, tetapi juga tentang membangun kepercayaan jangka panjang terhadap pemerintahan. Kepala daerah yang terpilih harus segera bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye dengan kebijakan yang nyata dan berdampak positif bagi masyarakat. Implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel akan menjadi modal penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Selain itu, keberpihakan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan mereka. Pilkada 2024 juga menjadi pembelajaran berharga tentang bagaimana demokrasi Indonesia dapat terus berkembang. Sebab, visi besar menuju Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai jika seluruh elemen bangsa bersatu dalam harmoni. Untuk itu, semangat kebersamaan harus terus dipupuk, termasuk melalui program-program pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah pusat pun harus memberikan dukungan penuh kepada kepala daerah terpilih untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pilkada 2024 adalah cerminan keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem demokrasi yang sehat. Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada tahap pemilu saja. Tahapan berikutnya, yakni menjaga stabilitas dan merancang langkah-langkah pembangunan, adalah ujian sesungguhnya dari keseriusan pemerintah dan pemimpin daerah dalam mengemban amanah rakyat. Dalam hal ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa Pilkada tidak hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Mengacu pada berbagai pandangan yang telah disampaikan, momentum pasca-Pilkada adalah saat yang tepat untuk membangun kembali kebersamaan yang mungkin sempat terganggu selama masa kampanye. Baik pemerintah, kepala daerah, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana yang harmonis. Dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, seluruh pihak dapat bersatu dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara maju yang inklusif dan berdaulat.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pada saat ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa daerah ke arah yang lebih baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat serta komitmen untuk menolak praktik-praktik negatif seperti politik uang. Politik uang adalah praktik yang merusak integritas pemilu dan mengancam kualitas demokrasi. Praktik ini terjadi ketika calon kepala daerah atau tim suksesnya memberikan uang atau imbalan lain kepada pemilih dengan harapan memperoleh suara mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Ketika suara dijual, hak-hak pemilih lainnya menjadi terabaikan, dan hasil pemilihan pun tidak mencerminkan keinginan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan sangat penting. Setiap suara memiliki arti dan dampak yang besar terhadap masa depan daerah. Masyarakat diharapkan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan hak suara mereka dengan bijak, serta memilih calon pemimpin yang berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengajak warga Kabupaten Keerom yang memiliki hak pilih untuk tidak golput pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Ramses menegaskan bahwa pesta demokrasi ini akan menentukan calon pemimpin selama lima tahun ke depan. Ia menyerukan masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi dengan hadir di TPS pada 27 November mendatang. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan visi dan misi dari pasangan calon bupati-wakil bupati yang mengikuti pilkada, serta tidak terpengaruh oleh berita bohong. Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya menjaga pesta demokrasi agar berjalan lancar, aman, dan tenteram, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik. Ia menjelaskan bahwa kesuksesan pilkada adalah tanggung jawab bersama, dan seluruh masyarakat harus hadir di TPS demi kemajuan Kabupaten Keerom ke depan. Ia berharap semua masyarakat yang memiliki hak pilih memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari. Sementara itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraeni, menyoroti gerakan golongan putih (golput), yaitu orang-orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, termasuk Pilkada 2024. Titi menjelaskan bahwa selama Pasal 182 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait perbuatan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih tidak dilanggar, maka golput diperbolehkan. Ia menyatakan bahwa gerakan golput, baik yang mengajak abstain atau mencoblos semua calon, merupakan ekspresi politik yang tidak boleh dikriminalisasi. Memilih atau tidak memilih adalah kehendak bebas setiap warga negara, asalkan dilandasi kesadaran dan pemahaman yang otentik atas setiap konsekuensinya. Selain itu, Titi juga mengungkapkan bahwa pemidanaan terhadap gerakan golput dapat terjadi jika gerakan tersebut didasari dengan praktik politik uang, yang menjanjikan barang sebagai imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Ia menilai bahwa gerakan golput menjadi tantangan bagi partai politik, pasangan calon, dan penyelenggara pemilihan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, sehingga perlu direspon secara substantif melalui diskursus gagasan dan program yang kritis. Di sisi lain, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu Sumatra Utara (Bawaslu Sumut), Saut Boangmanalu, meminta masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang kepada Bawaslu. Hal ini penting untuk menjaga integritas serta memastikan proses pemilihan kepala daerah serentak 2024 berlangsung adil dan jujur. Politik uang menyebabkan masyarakat memilih bukan berdasarkan visi, misi, dan program calon, tetapi karena insentif materi. Ini merusak sistem demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen pada kepentingan masyarakat. Saut menegaskan bahwa pelapor yang memberikan bukti kuat mengenai praktik politik uang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga saksi atau pelapor merasa aman dalam mengungkapkan praktik tersebut. Bawaslu Sumut juga bersedia membuka ruang diskusi publik melalui media sosial, webinar, atau acara tatap muka di desa atau kelurahan, agar masyarakat dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai pentingnya integritas pemilu bebas dari politik uang. Melalui dukungan terhadap pilkada yang bersih dan partisipasi aktif dalam pemberian suara, masyarakat Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Menolak politik uang bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dan adil. Edukasi mengenai bahaya politik uang harus digalakkan, sehingga masyarakat dapat mengenali dan menolak praktik-praktik yang merugikan tersebut. Kampanye untuk mendukung pilkada yang transparan harus melibatkan berbagai elemen, termasuk lembaga swadaya masyarakat, media, dan pemerintah. Lembaga pemantau independen dapat berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, media massa memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik mengenai pentingnya pemilihan yang jujur dan transparan. Mari bersama-sama menciptakan pilkada yang transparan, adil, dan demokratis untuk masa depan yang lebih baik.

Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang Damai. Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil dalam menjamin keberlangsungan pemilihan yang jujur, adil, dan bersih.  PRP BRIN menekankan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan demokrasi di tengah tantangan era digital. Firman Noor, Peneliti Ahli Utama BRIN, menyoroti pengaruh kondisi demokrasi terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.  Menurutnya, peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawal kontestasi politik lokal lima tahunan ini agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan.  “Kita harus bekerja keras dan tetap waspada di dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.  Berdasarkan kajian dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance  (IDEA), Firman juga mencatat bahwa optimisme terkait partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 terus meningkat, terutama melalui keterlibatan aktif di media sosial.  Menurut Firman, semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk menilai kandidat secara objektif dan rasional. Di sisi lain, Dr. Tonton Taufik, dosen digital marketing Universitas Ma’soem, menyatakan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam penyebaran opini publik di Pemilu 2024.  Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram telah menjadi arena utama dalam perang opini, terutama dalam menarik perhatian pemilih baru, termasuk generasi milenial dan Z.  “Pemilih baru cenderung terbuka terhadap informasi yang mereka terima dari sosial media. Mereka mungkin belum memiliki loyalitas politik yang kuat dan lebih mudah terpengaruh oleh konten-konten yang mereka konsumsi di media sosial,” ujarnya.  Dr. Tonton mengingatkan pentingnya bijak dalam berinteraksi di media sosial agar perbedaan opini tidak menimbulkan konflik. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda, juga mengingatkan bahwa polarisasi di masyarakat berpotensi muncul selama proses Pilkada 2024, terutama akibat provokasi di media sosial.  Ia menilai media sosial seringkali menjadi tempat penyebaran informasi yang belum tervalidasi, sehingga dapat memperkeruh suasana.  Selain itu, ia mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, guna menghindari polarisasi di masyarakat. Ketiga narasumber tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang damai dan tertib. Bijak dalam menggunakan media sosial menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kedamaian pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.

Dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, peran wartawan sebagai ujung tombak informasi sangatlah penting untuk memastikan transparansi, keterbukaan, dan integritas dalam proses demokrasi. Kemampuan wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak berpihak merupakan pilar utama agar masyarakat dapat menilai secara objektif calon kepala daerah yang akan memimpin wilayah mereka.  Selain itu, profesionalisme wartawan menjadi landasan untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pesta demokrasi, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang salah atau bias. Dengan demikian, profesionalisme pers bukan hanya mendukung kelancaran Pilkada, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan bahwa keterbukaan informasi dari lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat krusial bagi wartawan. Menurutnya, KPU dan Bawaslu harus transparan dalam memberikan informasi kepada media. Hal ini dikarenakan, dalam Pilkada 2024 yang akan melibatkan banyak daerah di Indonesia, publik membutuhkan informasi yang mudah diakses melalui media massa. Tanpa keterbukaan informasi, tugas wartawan untuk memberikan laporan yang akurat dan komprehensif akan semakin sulit, dan hal ini berpotensi menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat. Online Kalimantan travel magazine Ninik menilai bahwa media tidak perlu diundang oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk meliput kegiatan mereka. Cukup dengan membuka akses saat wartawan bertanya atau memerlukan informasi yang relevan, sudah dapat memperlancar distribusi informasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Dengan tersedianya informasi yang komprehensif dan transparan, masyarakat dapat lebih mengenal calon kepala daerah, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih tepat dalam Pilkada 2024. Lebih lanjut, Ninik juga mengingatkan akan pentingnya independensi media, terutama dalam masa-masa sensitif seperti pemilu dan pilkada. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, media memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon. Bila suatu media ingin memberikan dukungan kepada calon tertentu, Ninik menyarankan agar hal tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui keberpihakan media tersebut dan dapat menyikapinya secara bijak, sehingga tidak terjadi bias informasi yang merugikan masyarakat. Online Kalimantan travel magazine Independensi pers ini sangat penting, terutama dalam menyajikan informasi yang akurat dan faktual. Terkadang, dalam persaingan politik, disinformasi atau berita bohong (hoaks) dapat dengan mudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Media memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka sampaikan agar tidak terjebak dalam penyebaran hoaks. Profesionalisme wartawan dalam menjunjung tinggi independensi dan akurasi informasi adalah kunci utama untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dan kompeten. Dukungan terhadap pentingnya profesionalisme media juga disampaikan oleh Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Astri menyatakan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam menyosialisasikan para calon kepala daerah kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatannya, masih banyak pemilih di Jakarta yang belum mengenal para pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemberitaan media yang berimbang dan informatif akan membantu masyarakat mengenal calon-calon tersebut dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, Astri juga mengingatkan pentingnya media untuk mematuhi aturan Pilkada selama masa tenang. Pada masa tersebut, media massa, baik cetak maupun elektronik, dilarang untuk menyiarkan iklan atau pemberitaan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sikap profesional dalam mematuhi aturan Pilkada ini merupakan bentuk dukungan media terhadap upaya menjaga keadilan dan stabilitas selama proses pemilihan berlangsung. Keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh kandidat dan partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kepatuhan media dalam menjunjung asas profesionalitas. Pendapat serupa diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, yang melihat bahwa media memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan Pilkada. Bagi Bawaslu, media bukan hanya sebagai mitra dalam menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pengawasan agar Pilkada berlangsung jujur dan adil. Media, kata Benny, merupakan “mata dan telinga” masyarakat yang mampu menyuarakan setiap bentuk pelanggaran atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam proses Pilkada. Benny juga mencatat bahwa eskalasi Pilkada Jakarta mulai meningkat, terlihat dari laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu. Namun, ia tetap berharap bahwa media akan terus mengawal jalannya demokrasi dengan integritas dan profesionalitas. Dalam situasi yang dinamis dan penuh tantangan ini, peran media sangat penting untuk menjaga proses demokrasi tetap sehat dan berjalan sesuai dengan aturan. Secara keseluruhan, profesionalisme wartawan dalam menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan tidak berpihak merupakan fondasi penting dalam memastikan Pilkada 2024 berlangsung sukses. Wartawan bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengawal demokrasi yang menjaga agar proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keterbukaan informasi dari lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta komitmen wartawan dalam menjalankan tugas secara profesional, adalah kolaborasi yang penting untuk menciptakan Pilkada yang jujur dan adil. Oleh karena itu, mendukung profesionalisme wartawan dalam meliput Pilkada 2024 bukan hanya bermanfaat bagi keberhasilan pesta demokrasi ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih demokratis dan berintegritas. Media yang profesional, independen, dan berkomitmen pada akurasi adalah cerminan kemajuan demokrasi di Indonesia dan akan menjadi salah satu elemen penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten serta amanah dalam memimpin daerahnya masing-masing.

Pilkada Serentak 2024 semakin dekat, dengan pelaksanaan yang dijadwalkan pada 27 November. Seluruh elemen pemerintah dan lembaga terkait berkomitmen untuk mengupayakan persiapan yang matang dan memastikan setiap tahapan dapat berjalan lancar. Persiapan ini mencakup aspek logistik, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sosialisasi bagi masyarakat, serta kolaborasi antarlembaga yang intensif. Di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Kota Pasuruan, koordinasi serta peninjauan kesiapan terus dilakukan guna menjamin pelaksanaan yang aman dan damai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Pilkada 2024 dengan menyelenggarakan pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan para wali kota se-Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa dukungan Pemprov DKI merupakan langkah konkret dalam menjaga netralitas ASN, pelaksanaan kampanye, dan distribusi logistik. Pertemuan ini juga mencakup koordinasi keamanan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjamin kelancaran pelaksanaan. Hal ini termasuk komitmen pihaknya untuk mendukung Pilkada yang aman dan sesuai asas pemilihan umum. Teguh juga menegaskan pentingnya penetapan deklarasi netralitas ASN sebagai langkah antisipatif agar pegawai pemerintah tetap menjaga profesionalitas dalam masa-masa pemilu. Terlebih, netralitas ASN menjadi salah satu aspek yang terus dipantau oleh Bawaslu dalam upaya mewujudkan pemilu yang adil dan bebas dari pengaruh internal. Selain fokus pada netralitas ASN, Pemprov DKI dan KPU DKI telah memastikan kesiapan distribusi logistik. Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, melaporkan bahwa surat suara telah tiba di setiap KPU kabupaten/kota dan siap didistribusikan. Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribu orang juga akan dilakukan pada 7 November mendatang, diikuti bimbingan teknis bagi KPPS. Fahmi menambahkan, dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI sangat membantu proses persiapan ini. Di tempat lainnya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh penyelenggara pemilu. Rapat ini dilaksanakan di Sriti Convention Hall, Kota Palu, dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam proses pemungutan suara. Ketua Divisi Sosialisasi KPU Sulteng, Nisbah, menjelaskan bahwa simulasi pemungutan suara merupakan bagian dari edukasi kepada petugas KPPS, dengan harapan KPPS dapat menyalurkan pengetahuan teknis kepada para pemilih secara baik. Proses pelantikan KPPS di Sulawesi Tengah dijadwalkan pada 7 November 2024 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Upaya ini diambil untuk memastikan bahwa tahapan pemungutan suara berjalan lancar dan pemilih memiliki akses yang baik dalam pelaksanaan Pilkada. Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara KPU dan perangkat daerah sehingga setiap elemen pelaksanaan pemilu di lapangan dapat bersinergi sesuai peraturan yang ada. Sementara di Kota Pasuruan, tahapan penting dalam proses persiapan Pilkada adalah penyortiran dan pelipatan surat suara. Proses ini dimulai pada 23 Oktober 2024, dengan melibatkan 30 orang petugas yang bekerja dalam dua shift di Kantor KPU Kota Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan 159.538 surat suara, termasuk 2.000 surat suara cadangan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), Visensia Niken Devi Intan Sari, menegaskan bahwa tahapan ini diawasi ketat demi memastikan setiap surat suara siap digunakan pada hari pemilihan. Setelah dilipat, surat suara akan disimpan di gudang KPU hingga diperiksa oleh pihak provinsi. Persiapan ini juga mencakup pengadaan surat suara tambahan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yang masih menunggu dari KPU Provinsi. Setiap logistik yang masuk selalu dimonitor oleh pihaknya karena itu mencerminkan dedikasi KPU Kota Pasuruan dalam menjaga transparansi logistik. Kolaborasi intensif antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah mencerminkan betapa pentingnya sinergi dalam menjaga kondusivitas Pilkada. KPU tidak hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, tetapi juga menggandeng pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai dari logistik hingga keamanan. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada bebas dari pengaruh yang dapat mengurangi kualitas demokrasi, seperti ketidaknetralan ASN atau kecurangan dalam kampanye. Pelibatan Forkopimda di DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Pilkada berjalan aman dan lancar. Dalam hal ini, netralitas ASN menjadi isu utama yang ditekankan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Netralitas ASN tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bebas pengaruh. Dengan persiapan yang matang di berbagai daerah, KPU dan jajaran pemerintah daerah berupaya menjaga kualitas demokrasi melalui Pilkada yang transparan dan terpercaya. Persiapan distribusi logistik di Jakarta, simulasi pemungutan suara di Sulawesi Tengah, serta penyortiran surat suara di Kota Pasuruan adalah contoh nyata dari komitmen KPU dan pemerintah daerah. Tahapan-tahapan ini menunjukkan dedikasi semua pihak yang terlibat demi memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa halangan. Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 akan menjadi cerminan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Keseriusan dalam persiapan serta kolaborasi antarlembaga yang kuat memberikan harapan besar bahwa Pilkada ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan damai.