Pariwisata

Ditunjuknya menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) di Nusa Dua, Bali pada 10-11 Oktober mendatang memperlihatkan kepercayaan dunia terhadap penanganan krisis iklim yang tengah dikerjakan pemerintah Indonesia. KTT AIS merupakan sebuah wadah kerja sama antar negara pulau dan kepulauan sedunia yang bertujuan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi permasalahan global, khususnya pembangunan kelautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lewat forum ini Indonesia diharapkan menjadi inisiator dalam menangani isu-isu global terkait kelautan. KTT AIS berpotensi menghasilkan kesepakatan yang mengarah pada perbaikan kualitas ekosistem pesisir dan laut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negara-negara kepulauan di Pasifik sangat berkepentingan terhadap Forum AIS. Banyak negara kecil di kawasan itu bisa hilang jika permukaan air laut naik akibat meningkatnya suhu Bumi karena krisis iklim. Oleh sebab itu, dalam pertemuan Forum AIS, Indonesia selalu berbagai pengalaman terbaik, seperti soal penanaman kembali tanaman bakau, penanganan terumbu karang, sampah laut, dan digitalisasi. Pihaknya mengklaim Indonesia bisa menjadi contoh bagi anggota Forum AIS. Terkait penanganan krisis iklim, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang akan menghancurkan generasi mendatang. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menurunkan jumlah sampah plastik di laut hingga 39 persen. Pelaksana tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siry menjelaskan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan dua pertiga wilayahnya adalah lautan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia juga salah satu negara yang paling banyak memproses sampah di darat, sehingga mengurangi jumlah sampah ke laut. Indonesia juga berhasil menanam bakau di lahan seluas 600 ribu hektare tahun depan dan menurunkan laju deforestasi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik secara ramah lingkungan sebesar 3.600 gigawatt, termasuk panel surya. Indonesia sedang memfinalisasi proyek energi terbarukan sebesar 62 gigawatt dengan Uni Emirat Arab. Dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia, hampir 80 persennya adalah pulau-pulau kecil (luasnya kurang dari 200 kilometer persegi versi Perserikatan Bangsa-Bangsa). Indonesia juga merupakan daerah pertemuan dua arus penting, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati. Tantangannya saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki lima kebijakan ekonomi ramah lingkungan di antaranya bagaimana Indonesia melakukan konservasi hingga mencapai 30 persen dari luas perairan Indonesia. KTT tersebut adalah momentum yang baik untuk menjalin kesepakatan tingkat regional dan global, serta dapat turut memengaruhi perbaikan kualitas ekosistem pesisir dan laut khususnya dari pencemaran laut oleh sampah plastik. Pencemaran di laut tidak hanya berasal dari satu lokasi saja. Pencemaran juga bersumber dari berbagai wilayah di dunia karena laut terkoneksi dengan berbagai negara. Menurunya, sampah dan polutan yang mencemari laut DKI Jakarta tidak hanya berasal dari Jakarta saja, namun dapat berasal dari wilayah atau bahkan negara lain. Sementara, penurunan kualitas ekosistem pesisir dan laut dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari ekologi, sosial, hingga ekonomi. Pada aspek sosial, keberadaan sampah plastik dapat mengurangi estetika pesisir yang mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati keindahan pesisir serta potensi pengembangan wisata bahari. Untuk aspek ekologi, sampah plastik dapat melukai biota laut serta kandungan mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh ikan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Chusmeru menilai pentingnya penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 di Bali demi menjaga keberlangsungan laut Indonesia di masa depan yang penuh tantangan. Salah satunya adalah tantangan eksploitasi pesisir dan pencemaran laut. Penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 juga disebut dapat mendatangkan manfaat bagi pengembangan wisata pesisir di Indonesia karena akan tercipta kolaborasi dan inovasi di antara anggota forum. Chusemeru menilai pengembangan wisata pesisir tersebut selayaknya diserahkan kepada desa wisata karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tahu persis tentang potensi wisata di daerahnya. Selain itu pengelola desa wisata juga dinilai tahu persis bagaimana menjaga kelestarian lingkungan di daerahnya. Di sisi lain, pengembangan wisata pesisir oleh desa wisata juga menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Desa wisata yang telah maju nantinya bisa memberikan efek domino berupa peningkatan kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian budaya. Pihaknya menilai jika pengembangan pesisir lebih banyak didominasi oleh investor yang datang dari luar desa maka dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi pesisir di Indonesia yang berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan. Untuk meraih capaian target wisata pesisir di Indonesia, perlu dikembangkan dalam bentuk quality tourism (pariwisata berkualitas}, bukan quantity tourism (mengutamakan jumlah wisatawan) dengan mengedepankan prinsip-prinsip sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Untuk itu pariwisata berkualitas ini harus menjaring secara selektif wisatawan yang akan masuk, untuk memastikan hanya wisatawan yang memenuhi kualifikasi dan memang berorientasi pada rekreasi sekaligus juga konsentrasi terhadap lingkungan saja yang bisa masuk ke kawasan wisata pesisir. Keberanian Indonesia mulai mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum internasional seperti KTT AIS 2023 ini tentunya melewati banyak tantangan. Salah satunya adalah masalah kepercayaan diri dari dalam negeri. Hal ini, karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya yang terbatas. Walaupun demikian, Indoneisa tetap maksimal dalam menyelenggarakan acara tersebut dan tidak kalah dengan negara maju lainnya.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum untuk pertama kalinya akan diselenggarakan Indonesia di Bali pada 10-11 Oktober 2023 mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah forum internasional bagi negara-negara pulau dan kepulauan. KTT AIS Forum adalah inisiatif global yang mempertemukan negara kepulauan untuk mengambil bagian dalam forum kolektif guna mengatasi tantangan pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, polusi laut, manajemen darurat, dan peningkatan perikanan berkelanjutan. Forum ini merupakan lanjutan dari diskusi sampingan pada Konferensi Kelautan 2017 di New York City dan konferensi lanjutan Forum Kepulauan dan Negara Kepulauan di Jakarta pada tahun 2017, lahirlah pemahaman bersama di antara negara-negara peserta AIS. Forum Negara Kepulauan dan Kepulauan kemudian secara resmi dibentuk melalui adopsi Deklarasi Bersama Manado pada Pertemuan Tingkat Menteri pertama negara-negara peserta pada tanggal 1 November 2018. Sejak awal pembentukan, AIS dirancang sebagai forum terbuka, inklusif, yang akan menjadi simpul kerja sama dan kolaborasi konkret berbagai negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. Kerja sama AIS Forum fokus ke empat area kerja sama utama bidang pembangunan dan kelautan yakni implementasi ekonomi biru (circular economy), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi laut terutama sampah plastik di laut, dan tata kelautan dan kemaritiman yang lebih baik. KTT AIS Forum akan membahas sederet isu penting mulai dari ekonomi biru (blue economy), penanggulangan sampah di laut, hingga illegal fishing. Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang mengatakan AIS Forum akan berdampak positif bagi nelayan. Ia melanjutkan bahwa dalam konteks menjaga dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan, dibutuhkan berbagai solusi pintar yang relevan dengan situasi saat ini. AIS Forum hadir untuk menawarkan dan mengerjakan solusi yang dapat diterapkan baik oleh negara maju maupun berkembang. AIS Forum telah melakukan berbagai kegiatan di negara pulau dan kepulauan. Di antaranya pelatihan kewirausahaan bagi anak muda dan pelaku usaha di Vanuatu dan kerja sama di Fiji berupa penyebaran alat pengukur kesehatan laut. Sepanjang 2023, AIS Forum juga akan melakukan kegiatan di Jamaika, Guyana, Papua Nugini, hingga Britania Raya. Forum ini dinilai tidak hanya menjadi forum yang bertemu dalam setahun sekali, tetapi dirancang untuk melakukan kegiatan nyata bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, terutama anak muda dan perempuan. Bersama-sama memecahkan masalah negara kepulauan seperti perubahan iklim, pencemaran laut terutama sampah plastik, hingga mengelola laut. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyebutkan, dalam KTT nanti akan kembali menekankan tentang perlunya negara-negara AIS menguatkan komitmen dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Menurutnya, AIS Forum menjadi penting sebagai wadah bagi negara-negara pulau dan kepulauan untuk berkontribusi dalam menghadirkan resolusi bagi masalah-masalah global serta menggaungkan suara dan perhatian bagi negara-negara kepulauan. Selain itu, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara Pulau dan Kepulauan Tahun 2023 atau KTT Archipelagic and Island State Forum (KTT AIS Forum 2023). Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab terselenggaranya KTT AIS di Indonesia 2023. Wakil Ketua I adalah Menteri Luar Negeri, Wakil Ketua II Penanggung Jawab Bidang Substansi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Adapun Anggota Penanggung Jawab Bidang Substansi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan menteri terkait lainnya. Dalam Keppres tersebut, disebutkan bahwa penanggung jawab bidang substansi bertugas, di antaranya, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang substansi dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Selain itu, menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran dan pelaporan kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang substansi dalam mendukung penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 untuk disampaikan kepada pengarah. Tugas lainnya yaitu melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait bidang substansi dengan negara-negara, organisasi internasional, mitra internasional lain, dan peserta KTT AIS Forum 2023. Selain penanggung jawab bidang substansi, Presiden juga membentuk tim penanggung jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik dan Infrastruktur, Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, Penanggung Jawab Bidang Kesehatan. Sementara, Presiden Jokowi menjadi pengarah yang memimpin Panitia Nasional KTT AIS. Selain Presiden, anggota pengarah yakni Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Maka dari itu, harapan-harapan dari para pemimpin negara, bagaimana KTT AIS Forum ini kedepannya terus berkembang menjadi sebuah international organization yang dapat membantu kemaslahatan para islanders atau penduduk di negara pulau dan kepulauan, serta memperbaiki dan meningkatkan berbagai program dan kerja yang selama ini telah dilakukan oleh AIS Forum. Pesan dari Presiden Joko Widodo agar tidak ada isu politik yang akan dibahas pada KTT AIS 2023, tetap fokus pada tujuan terselenggaranya KTT AIS.

PT Pertamina (Persero) mendorong UMKM binaannya menuju pasar global melalui partisipasi pada perhelatan Side Event SME’s HUB ASEAN SUMMIT di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), 9 – 13 Mei 2023 SME’s HUB ASEAN Summit merupakan side event ASEAN SUMMIT 2023 yang secara khusus menjadi ajang kegiatan bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan karya kreatifnya sekaligus menjual produk unggulannya kepada para Delegasi ASEAN SUMMIT. Pada forum bergengsi ini, Pertamina menghadirkan produk unggulan 8 UMKM di sektor craft dan produk unggulan 8 UMKM di sektor makanan yang berasal dari Rumah BUMN (RB) Lombok Timur dan RB Klungkung, Bali, serta eksposure kegiatan CSR Pertamina. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui SME’s HUB ASEAN Summit 2023 para UMKM mendapatkan semangat baru serta rasa percaya diri dan optimis bahwa peluang untuk bisa menembus pasar dunia semakin terbuka lebar. Dia menambahkan SME’s HUB Summit merupakan momen yang tepat bagi pelaku UMKM untuk unjuk gigi dan memperkenalkan produk-produk mereka kepasar dunia sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar global. “Perhelatan akbar ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan seluruh masyarakat, mengingat kegiatan yang dihelat di Daerah Pariwisata Super Prioritas ini bisa memberikan dampak positif tidak bagi para pelaku UMKM Binaan Pertamina,” tutur Fadjar dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023). “Hal tersebut sejalan SDG’s 8, dimana perusahaan terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, secara intens melakukan pendampingan dan mendukung UMKM binaannya untuk memperluas pangsa pasar dengan membuktikan kualitas produk UMKM ke pasar internasional,” tambahnya. Dalam kegiatan SME’s HUB ASEAN Summit, UMKM binaan Pertamina memperkenalkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan mutiara, anyaman bambu, kain tenun, kerajinan tangan berbahan dasar goni, kipas lukis dan aneka produk makanan khas Lombok. D’etnic Istana Mutiara Lombok hadir dengan produk unggulannya yang dipersiapkan untuk perhelatan KTT ASEAN 2023 ini dengan tetap memunculkan indentitasnya sebagai kerajinan bernuansa etnic. Janual Aidi sebagai owner D’etnic Istana Mutiara Lombok telah mempersiapkan produknya jauh-jauh hari untuk event ini. “Peminat mutiara di Asia Tenggara lumayan besar, buyer kami juga sekitar 70 persen berasal dari Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, ini merupakan ajang yang tidak boleh kami sia-siakan,” ujarnya. Bertaburannya produk UMKM di Side Event perhelatan KTT ASEAN ke-42 ini diharapkan dapat memberikan kesan istimewa di hati para tamu kenegaraan maupun para wisatawan domestik dan mancanegara.