News

Presiden Prabowo Instruksikan Tindak Tegas Pelaku Judi Online

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judi online yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras agar tidak ada perlindungan terhadap pelaku judi online. Presiden menekankan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.Hingga saat ini, sebanyak empat juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online, di mana 80 ribu di antaranya adalah anak-anak. Data tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria.“Saat ini terdapat empat juta orang pemakai internet di Indonesia yang bermain judol setiap harinya, termasuk 80 ribu di antaranya adalah anak-anak,” ujar Nezar Patria.Nezar menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi fenomena judi online yang memiliki dampak destruktif terhadap masyarakat. “Judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia,” katanya.Melihat fenomena tersebut, Pemerintah masih terus berupaya memberantas praktik judi online.Tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas perjudian online (judol) kembali menyasar akun-akun selebgram terkenal yang terbukti terafiliasi dengan promosi aktivitas ilegal tersebut. Langkah itu diambil demi melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang semakin marak di ruang digital.Tiga akun Instagram yang diblokir di antaranya adalah @nanda.feby06 dengan 428 ribu pengikut, @nagitaovely dengan 357 ribu pengikut, dan @sayaafun dengan 762 ribu pengikut. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty mengatakan bahwa ketiganya terlibat aktif dalam mempromosikan situs judol dan memanfaatkan jumlah pengikut yang besar untuk menarik lebih banyak korban.“Kami tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang memanfaatkan popularitasnya untuk menyebarkan praktik ilegal seperti judi online. Ini adalah ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” tegasnya.Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif Kemkomdigi dalam memberantas perjudian online. Hanya dalam periode 1-30 Desember 2024, sebanyak 221.116 konten, akun, dan situs judol berhasil ditindak. Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga akhir 2024, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 5,5 juta konten terkait judi online.Kemkomdigi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital dan melaporkan konten promosi judi online melalui platform seperti aduankonten.id, layanan WhatsApp di nomor 0811-9224-545, serta chatbot Stop Judi Online di nomor 0811-1001-5080. Selain itu, situs web cekrekening.id juga tersedia untuk melaporkan rekening mencurigakan yang diduga digunakan untuk tindak pidana.Dengan masifnya pemberantasan judi online, diharapkan masyarakat dapat ikut terlibat dalam pemberantasan tersebut demi terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, bersih, dan terbebas dari ancaman judi online.

Presiden Prabowo Instruksikan Tindak Tegas Pelaku Judi Online Read More »

Papua Selamanya Bagian Dari NKRI Tidak Dapat Diganggu Gugat

Papua merupakan provinsi yang sah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dalam upaya mempertahankan kesatuan dan kedaulatannya. Pada dasarnya Integrasi Papua ke dalam NKRI sudah final dan diakui secara internasional. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah seperti tambang emas, tembaga, dan gas alam, telah menjadi fokus utama pembangunan ekonomi nasional. Namun, sejarah Papua tidak hanya tentang kekayaan alamnya, tetapi juga tentang kompleksitas hubungan politik, sosial, dan budaya antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pengakuan Papua sebagai bagian dari NKRI bukan hanya sebuah keputusan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen yang dalam terhadap kedaulatan dan persatuan negara. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya berdasarkan konstitusi dan hukum internasional. Berbagai dukungan pun datang dari dalam negeri dan maupun luar negeri. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles MP mengatakan pihak Australia mengakui sepenuhnya kedaulatan wilayah Indonesia. Dan tidak ada dukungan untuk gerakan kemerdekaan apa pun termasuk gerakan separatisme di Papua. Indonesia dan Australia berupaya membangun kekuatan pertahanan sehingga mampu memainkan peran menjaga keamanan kolektif di kawasan. Konstitusi Indonesia secara jelas menegaskan kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayahnya, termasuk Papua. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan wilayah yang tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, Papua secara konstitusional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Bukti Papua bagian dari Indonesia adalah adanya Perjanjian New York didukung oleh PBB dan mengikat secara hukum internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 juga diakui oleh PBB sebagai mekanisme yang sah untuk menentukan nasib sendiri bagi penduduk Papua. Pemerintah Indonesia telah memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam mengelola sumber daya dan kehidupan mayarakat Papua. Pemeliharaan kedaulatan Papua sebagai bagian dari NKRI bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat Papua sendiri. Upaya meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua serta mendorong pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal Papua sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional Indonesia. Masyarakat turut mendukung persatuan dan kesatuan NKRI, salah satunya dukungan kuat dari Barisan Pemuda Pengawal Nusantara (BPPN) Provinsi Papua Barat Daya yang melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dengan membagikan sembako kepada 50 Orang Asli Papua (OAP). Ketua (BPPN) Provinsi Papua Barat Daya, Otis Howay mengatakan kegiatan bakti sosial ada, guna meningkatkan harmonisasi dan kesadaran masyarakat bahwa Irian Barat yang kini disebut dengan Papua, telah menjadi bagian integral NKRI. Selain itu, terdapat kemajuan penting telah dicapai dengan pesat oleh Papua, terutama setelah reformasi dan pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, baik itu persoalan perbaikan HAM, kemajuan infrastruktur, peningkatan SDM di daerah, pemerataan ekonomi serta percepatan pembangunan, yang kemudian telah menjadi prioritas, sekaligus mengalami akselerasi yang jauh lebih cepat dibanding masa sebelumnya Saat ini tidak relevan lagi mempersoalkan status integrasi Papua kembali sebagai wilayah sah NKRI, baik secara de jure maupun de facto. Papua merupakan wilayah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merujuk pada proses politik demokratis dalam act of self determination (penentuan pendapat rakyat/Pepera) tahun 1969 yang menyatakan bahwa, masyarakat Papua bergabung kembali dengan NKRI, serta hukum internasional yakni Resolusi PPB No. 2504 yang ditetapkan Sidang Umum PBB, 19 November 1969 tentang pengakuan terhadap hasil Pepera Maka dari itu, Ketua (BPPN) Provinsi Papua Barat, Otis Howay mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat hendaknya senantiasa meningkatkan kesadaran, dan menolak setiap upaya berbagai kelompok, baik itu dalam negeri, maupun luar negeri, yang hendak mencoba untuk merongrong kedaulatan NKRI atas Papua, serta tidak memprovokasi masyarakat agar larut dalam adu domba dan penyesatan informasi yang dapat mengganggu jalannya roda pembangunan nasional di Papua. Pengakuan dan pemeliharaan kedaulatan Papua sebagai bagian dari NKRI membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua sendiri. Melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan identitas budaya lokal, Indonesia dapat memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian integral dari keberagaman dan kekuatan negara ini. Dengan demikian, upaya untuk menjaga Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI harus terus diupayakan sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Papua Selamanya Bagian Dari NKRI Tidak Dapat Diganggu Gugat Read More »

Tokoh Masyarakat Imbau Warga Tidak Terhasut OPM Demi Jaga Kondusivitas Puncak Jaya

Sejumlah tokoh masyarakat terus mengimbau seluruh warga Papua agar tidak kembali terhasut oleh narasi dan isu provokasi serta propaganda dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) demi menjaga bersama kondusivitas wilayah di Puncak Jaya. Imbauan dari para tokoh masyarakat tersebut menyusul terjadinya bentrokan dan kerusuhan di Puncak Jaya beberapa waktu lalu, sehingga mengakibatkan situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban (kamtibmas) sempat terganggu atau tidak stabil. Ternyata, akar dari terjadinya kerusuhan itu, tidak lain dan tidak bukan yakni karena dampak dari narasi serta isu provokasi hingga propaganda yang terus OPM hembuskan untuk menghasut masyarakat agar menjadi simpatisan mereka dan bertindak sesuai dengan apa yang gerombolan separatis itu inginkan, yakni merusak stabilitas keamanan setempat. Namun, untungnya berkat kerja keras dari aparat keamanan personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kini situasi yang sempat sangat memanas dan menegangkan di Puncak Jaya itu telah kembali menjadi kondusif. Oleh karenanya, meski saat ini kondusivitas telah terjadi, justru hal yang menjadi lebih penting adalah bagaimana upaya dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersatu dan bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas agar tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan banyak pihak. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Candra Kurniawan menerangkan bahwa memang saat ini situasi dan kondisi di Puncak Jaya sudah kembali kondusif seperti sedia kala. Kondusivitas itu juga tidak lepas dari bagaimana keberhasilan operasi gabungan dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) RK 753/AVT/Satgas Elang IV dan Satgas Mandala IV pada tanggal 16 Juli 2024 yang mampu menindak dengan sangat tegas 3 orang anggota OPM di Kampung Karubate, Mulia, Puncak Jaya. Setelah terbongkar identitasnya, ternyata ketiga orang yang berhasil aparat keamanan tumpas itu merupakan anggota dari OPM pimpinan Teranus Enumbi yang selama ini memang terkenal sangat sadis dalam melancarkan beragam aksi biadab mereka, seperti kekerasan pada masyarakat sipil hingga petugas. Tidak cukup sampai di sana, namun aparat keamanan juga berhasil mengembalikan kondusivitas Puncak Jaya seperti sedia kala dengan bersiaga dan memperketat penjagaan di sekitaran lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan susulan serta melindungi segenap masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP). Aparat keamanan, baik itu dari jajaran TNI atau Polri memang memiliki tugas untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta melindungi dan melayani warga. Selain itu, menjamin adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, khususnya bagi OPM. Sementara itu, Tokoh Adat Papua, Herman Yoku mengecam dengan sangat keras adanya rentetan aksi biadab dan keji dari gerombolan teroris musuh negara itu yang selalu saja tidak berhenti menyebarkan banyak narasi dan isu yang provokatif serta mengandung propaganda kepada masyarakat sehingga memicu terjadinya kerusuhan. OPM terus saja banyak melakukan pelanggaran hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan pembunuhan kepada masyarakat sipil OAP. Namun mirisnya, mereka melangsungkan tindak biadab itu dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan Papua. Padahal nyatanya, justru seluruh masyarakat OAP sendiri sudah sangat nyaman dan tenteram serta sejahtera hidup di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini dan sama sekali tidak menginginkan adanya perpecahan ataupun kerusuhan. Gerombolan separatis asal wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu telah memperdaya masyarakat dengan segala bentuk provokasi hingga propaganda mereka agar warga mengikuti keinginannya yakni menyerang pemerintah dan aparat keamanan, padahal sejatinya rakyat Papua sangat cinta damai. Dengan sangat tegas, tokoh adat Papua menyerukan kepada OPM untuk segera menyudahi seluruh aksi biadab dan keji mereka selama ini, karena justru banyak menimbulkan kerugian bagi sesama orang Papua. Lebih lanjut, menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga stabilitas wilayah dan kondusivitas yang telah berlangsung di Puncak Jaya ini. Dengan demikian, maka bukan tidak mungkin Papua akan menjadi semakin aman, maju dan berkembang lagi. Senada, Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay mengutuk keras bagaimana provokasi dan propaganda yang OPM gencarkan kepada masyarakat sehingga timbul kerusuhan demikian di Puncak Jaya. Kerusuhan yang sempat terjadi tersebut sudah menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak, utamanya bagi Bumi Cenderawasih sendiri. Maka dari itu, masyarakat hendaknya mampu bersama-sama dan solid mendukung penuh upaya aparat keamanan dalam menegakkan hukum dan kedamaian di Papua dengan menindak OPM serta terus menjaga kondusivitas. Jangan sampai warga kembali terhasut oleh narasi dan isu provokasi serta propaganda yang OPM lakukan karena akan sangat merugikan semua pihak, termasuk semakin menghambat kemajuan Papua lantaran kondusivitas di sana tidak stabil.

Tokoh Masyarakat Imbau Warga Tidak Terhasut OPM Demi Jaga Kondusivitas Puncak Jaya Read More »

Mendukung Peran Penting Semua Pemuda Sukseskan Pilkada 2024 Damai

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 semakin mendekat, dan semua mata tertuju pada pentingnya pelaksanaan yang damai dan lancar. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, satu elemen kunci yang harus mendapatkan dukungan penuh adalah pemuda. Generasi muda Indonesia memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kelancaran Pilkada, dan sudah saatnya masyarakat memberikan dukungan penuh kepada mereka. Pemuda adalah tulang punggung bangsa dan agen perubahan. Dengan jumlah pemilih muda yang besar, kontribusi mereka dalam Pilkada 2024 tidak dapat diremehkan. Keterlibatan aktif pemuda dalam proses pemilu bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kualitas demokrasi yang ingin kita capai. Mereka adalah sumber daya yang memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang tinggi, yang dapat membawa perubahan positif dalam setiap tahap Pilkada. Salah satu peran utama pemuda adalah dalam memerangi hoaks dan disinformasi. Di era digital saat ini, penyebaran berita palsu menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu. Pemuda, dengan kecakapan teknologi dan kehadiran aktif di media sosial, dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks. Mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendorong diskusi yang konstruktif. Masyarakat perlu mendukung upaya ini dengan mempercayai dan menyebarkan informasi dari sumber yang tepercaya, serta berpartisipasi dalam kampanye anti-hoaks yang digagas oleh pemuda. Menjelang Pilkada Serentak 2024, peran pemuda dalam menciptakan suasana damai semakin terlihat. Di berbagai daerah, antusiasme pemuda dalam berpartisipasi dan mengawal jalannya pilkada meningkat signifikan. Menurut laporan dari KBRN Bandung, generasi muda kini semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Hal ini terlihat dari keikutsertaan mereka dalam berbagai kampanye yang mengusung tema pilkada damai. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemuda adalah mensosialisasikan bahaya hoaks kepada masyarakat. Hoaks atau berita palsu merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas pemilu. Pemuda mengambil inisiatif untuk mengedukasi masyarakat melalui forum-forum diskusi terbuka dan platform media sosial. Ketua HMI Badko Sumbagtera, Gopinda Aditya Putra menekankan pentingnya peran pemuda dalam mensosialisasikan bahaya hoaks. Ia menyebutkan bahwa diskusi yang mereka adakan adalah wujud kepedulian terhadap keberlangsungan pilkada yang damai dan berkualitas. Selain itu, pemuda juga diharapkan aktif dalam pengawasan proses pilkada. Gopinda menegaskan bahwa para pemuda siap mengambil peran dalam mengawasi jalannya pilkada serentak pada November mendatang. Dengan demikian, pemuda tidak hanya berperan dalam edukasi, tetapi juga dalam memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Jakarta, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi DKI Jakarta bersama ratusan perwakilan pengurus pemuda remaja masjid se-Jakarta berkomitmen menyukseskan Pilkada 2024. Deklarasi Pilkada Jakarta Damai 2024 dengan tema “Harmoni Aman Damai Jakartaku” menjadi bukti nyata kontribusi pemuda dalam menciptakan pilkada yang damai. Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah BKPRMI dalam mendukung persiapan pilkada. Menurutnya, BKPRMI memiliki posisi strategis dalam memastikan kelancaran proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hal senada diungkapkan oleh ketua DPW BKPRMI DKI Jakarta, Nanang Jahidin yang menekankan komitmen generasi milenial dalam mendukung pilkada damai. Nanang mengajak seluruh lapisan masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Ia menegaskan pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak dan mendukung calon yang memiliki integritas serta kompetensi. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat dan aparat dalam deklarasi tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemuda dalam menyukseskan pilkada. Pemuda adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Dengan jumlah pemilih muda yang signifikan, mereka memiliki potensi besar dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan Indonesia. Keterlibatan aktif pemuda dalam proses pilkada tidak hanya memastikan keberlangsungan demokrasi, tetapi juga mendorong terciptanya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Peran pemuda dalam pilkada juga mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan, pemuda menjadi agen perubahan yang membawa semangat positif dan inovasi. Partisipasi aktif mereka dalam pilkada, mulai dari kampanye anti-hoaks hingga pengawasan jalannya pemilihan, menunjukkan bahwa generasi muda siap untuk mengambil tanggung jawab besar demi masa depan yang lebih baik. Pilkada Serentak 2024 adalah momen penting dalam demokrasi Indonesia, dan peran pemuda sangat krusial dalam memastikan proses ini berjalan dengan damai dan berkualitas. Dari sosialisasi bahaya hoaks hingga pengawasan jalannya pilkada, pemuda menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Deklarasi damai dan partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif adalah bukti nyata kontribusi mereka. Untuk mencapai Pilkada yang damai dan lancar, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu. Masyarakat perlu melihat pemuda sebagai mitra strategis dan memberikan dukungan penuh kepada mereka. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kepercayaan, kerjasama, hingga penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan dukungan yang kuat, pemuda dapat berkontribusi secara maksimal, memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Mendukung Peran Penting Semua Pemuda Sukseskan Pilkada 2024 Damai Read More »

Papua Akan Selamanya Menjadi Bagian dari NKRI

Papua, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki kedudukan yang sah dan final. Tidak dapat dipungkiri bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, dan integritasnya tidak bisa diganggu gugat sehingga wilayah Papua akan selalu menjadi bagian integral NKRI. Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa untuk meraih kedaulatan penuh. Dengan berbagai dinamika politik dan proses diplomasi yang berat, Papua akhirnya diintegrasikan secara sah ke dalam wilayah NKRI pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang diakui secara internasional. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, merupakan salah satu aset penting bagi Indonesia. Pulau ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang emas. Selain itu, Papua juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti hutan hujan tropis yang masih alami dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui secara sah oleh hukum nasional dan internasional. Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay mengatakan bahwa integrasi dan status tanah Papua sebagai bagian integral NKRI merupakan sebuah jalan yang sudah ditakdirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya posisi wilayah Papua sebagai bagian Integral NKRI sudah sepatutnya untuk mampu terus dijaga dengan sebaik mungkin oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat asli Papua. Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur segala aspek kehidupan di Papua, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum internasional juga mengakui integritas Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969, berbagai resolusi dan deklarasi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. wilayah Papua mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia bukanlah hal yang baru karena wilayah Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, banyak negara di dunia telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Hal ini terbukti dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai negara dan organisasi internasional kepada Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Papua. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah melalui berbagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1969, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 250 yang mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Selain itu, banyak negara anggota PBB juga secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di Asia Tenggara.Pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia juga tercermin dalam hubungan diplomatik yang telah terjalin antara Indonesia dan negara-negara di dunia. Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan banyak negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, dan Asia. Melalui hubungan diplomatik ini, Indonesia telah berhasil memperkuat pengakuan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Sementara itu, Ketua Umum Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), H Isran Noor menyatakan bahwa keyakinan masyarakat Papua 99,9 persen masih mencintai Indonesia dan tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan artinya hanya 0,1 persen saja yang masih menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang ingin memisahkan diri dari bagian NKRIPapua bagian integral NKRI adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan dan akan selalu menjadi bagian NKRI. Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Melalui hukum nasional dan internasional, Papua telah diakui sebagai bagian yang sah dan final dari NKRI. Pemerintah telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus, pemerintah berupaya memperkuat integrasi sosial, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.Papua adalah harta yang berharga bagi Indonesia. Pulau ini memiliki potensi yang besar untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati integritas Papua sebagai bagian dari NKRI. Dengan saling bekerja sama dan menghormati hak dan kepentingan semua pihak, Papua dapat menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, serta memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.Dalam kesimpulan, Papua akan selalu menjadi bagian dari NKRI karena Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang diakui secara sah dan final oleh hukum nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus. Dengan menghormati integritas Papua, kita dapat membangun Papua yang makmur dan sejahtera, serta memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia.

Papua Akan Selamanya Menjadi Bagian dari NKRI Read More »

Menteri PANRB Matangkan Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) terus dimatangkan oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan, pemerintah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN ke IKN. “Sehingga, sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan soal pindah tempat kerja, tetapi pemerintah mendesain skema yang komprehensif, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif,” ujar Anas dalam Konferensi Pers “Skema Pemindahan ASN ke IKN” di Jakarta, Rabu (17/04). Anas memaparkan, ASN akan mulai pindah ke IKN secara bertahap. Pada Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang akan mulai pindah ke IKN. “Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi saja,” papar Anas. Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan, lanjut Anas, terdapat beberapa prioritas unit kerja mana saja pada beberapa K/L untuk dipindah secara bertahap. Prioritas Pertama, terdapat 179 Unit Eselon I dari 38 K/L; Prioritas Kedua, terdapat 91 Unit Eselon I dari 29 K/L; dan Prioritas Ketiga, terdapat 378 Unit Eselon I dari 59 K/L. “Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing K/L yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,” jelasnya. Anas merinci beberapa prinsip dalam pelaksanaan pemindahan Pegawai ASN K/L pusat ke IKN, yaitu semua ASN K/L pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN; skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap; setiap ASN diharapkan mendapat satu unit hunian apartemen/rumah dinas (disesuaikan dengan ketersediaannya); ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir); serta penerapan Smart Government. Lanjutnya dikatakan, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan IKN dilakukan secara bertahap, yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. “Dalam fase pertama, fokusnya adalah untuk menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase medua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN,” imbuhnya. Anas menuturkan untuk pemindahan K/L ke IKN, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Selain itu dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan. “Kita juga melakukan penapisan (filter) bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,” tutur Anas. Anas menguraikan ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu dibutuhkan kompetensi tambahan menguasasi literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN. “IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” pungkasnya.

Menteri PANRB Matangkan Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Read More »

Pengamat: Sinergisitas TNI-Polri Wajib Dilembagakan di Papua

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan sinergisitas TNI dan Polri bersifat wajib dilembagakan di Papua, terlebih pasca-aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyebabkan Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04 Aradide Letda Inf. Oktovianus Sogalrey meninggal dunia. “Sinergisitas TNI-Polri sudah bersifat tuntutan wajib dilembagakan di Papua karena OPM menyatakan perang terbuka,” kata Simon, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu. Simon menjelaskan bahwa melembagakan sinergisitas TNI-Polri merupakan salah satu respons penting yang harus segera dilakukan. Caranya, kata dia, dengan menetapkan peran-peran yang beririsan di antara kedua institusi sekaligus memperkuat dan mempersiapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. “Kita perlu memperkuat tupoksi TNI dalam melaksanakan operasi teritorial dan operasi pengamanan perbatasan dengan SOP (standar operasional prosedur) yang lebih responsif sesuai dengan standar penerapan pada kondisi perang,” katanya. Sementara itu, operasi pengamanan terhadap sipil dilakukan oleh kepolisian. “Ini juga penguatannya harus ditingkatkan,” imbuh Simon. Menurut dia, menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang menjadi hal penting melihat situasi Papua saat ini. “Kalau tidak, NKRI akan terus dirugikan dan dirongrong kedaulatannya,” ucap Simon. Ia menambahkan, intelijen negara sebagai pendeteksi dini ancaman harus melekat pada setiap operasi yang informasinya dipergunakan secara taktis dan menyeluruh. Di samping itu, Simon mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan strategi operasi lapangan oleh TNI. “Kita tahu bahwa kondisi geografis di Papua memiliki spesifikasi tersendiri. Oleh karenanya, untuk meningkatkan efektifitas perlu dipersiapkan SDM, dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan kelembagaan secara lebih rinci dan terstruktur. Ini membutuhkan sinergi TNI-Polri dan juga intelijen di lapangan,” tuturnya. Sebelumnya, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Chandra Kurniawan ketika dihubungi di Jayapura, Jumat (12/4) membenarkan bahwa Danramil 1703-04 Aradide Letda Inf. Oktovianus Sogalrey diserang dan ditembak oleh OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis (11/4). Insiden itu berawal saat korban keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide pada Rabu (10/4) sore. Namun, ditunggu sampai Kamis (11/4) pagi, yang bersangkutan tidak kembali. Setelah itu, dilakukan pencarian dan korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak. Atas kejadian tersebut, Simon menilai situasi di Papua kian genting dan bukan lagi perihal isu hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, situasi di Papua telah masuk pada kondisi perang melawan kelompok separatis. “Sebagai aktor non-state (non-negara), mereka menggunakan senjata perang taktik, strategi, intelijen bahkan infrastruktur perang. Bagaimana seorang Danramil bisa diketahui identitasnya? Bagaimana prosedur perjalanannya? Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk dapat melihat peristiwa ini secara lebih utuh,” kata Simon. Sebagai sebuah operasi, OPM dinilai telah menyusun strategi yang menyerang langsung, tertarget, dan spesifik terhadap institusi pertahanan negara. Bahkan, imbuh Simon, OPM memetakan secara detail pergerakan, sehingga eksekusi pembunuhan dapat dilakukan. Simon juga berpendapat, kelompok separatisme tersebut sudah ditunggangi dengan agenda asing. “Siapa asing itu? Mereka yang meneriakkan situasi di Papua sebagai situasi pelanggaran HAM. Padahal jelas, mereka bersenjata, bertaktik, berstrategi, agenda dan tujuan jelas, dan sasaran kelompok tertentu yang merepresentasikan institusi pertahanan dan keamanan negara,” kata dia.

Pengamat: Sinergisitas TNI-Polri Wajib Dilembagakan di Papua Read More »

Basarnas Siagakan Personel di Pulau Terluar Indonesia di Natuna

Basarnas menyiagakan personel di objek wisata Pulau Senoa, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Kepala Kantor Basarnas Kabupaten Natuna Abdul Rahman di Natuna, Minggu, mengatakan tujuan disiagakan personel di pulau tersebut adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat yang berlibur di sana. “Setelah kita melihat ada peningkatan kunjungan di sana, maka hari ini kita putuskan untuk menyiagakan personel,” ucap dia. Adapun jumlah personel yang disiagakan sebanyak tiga orang lengkap dengan peralatan keselamatan. “Kita kerahkan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) 01 Natuna lengkap dengan sejumlah alat keselamatan lainnya meliputi Ring Bouy, Lifejacket serta P3K guna mendukung pelaksanaan pengamanan lokasi wisata di tengah ramainya pengunjung,” ujar dia. Selain di Pulau Senoa pihaknya juga menyiagakan personel di Pantai Tanjung dan mengerahkan personel untuk memantau pantai lainnya yang ada di Natuna. “Sehari sebelumnya, Sabtu (13/4), kita juga mobilisasi personel di sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Natuna, meliputi Pantai Sujung dan Pantai Tanjung Natuna, Pulau Karang Aji di Serasan dan Pulau Sebetul di Pulau Laut,” imbuh dia. Tidak hanya di Kabupaten Natuna, pihaknya melalui Pos SAR Anambas dan Unit Siaga SAR Jemaja juga mengerahkan personel untuk memantau tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti wisata Air Terjun Temburun dan Pantai Padang Melang. Dalam memantau dan memberikan kenyamanan serta keamanan di tempat wisata, pihaknya tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para pemangku kepentingan di setiap daerah baik Natuna maupun Anambas. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di objek wisata. “Tentu ada sejumlah lokasi wisata yang belum terkover oleh kita dalam pelaksanaan siaga SAR Khusus ini, maka perlu menjadi perhatian kita bersama untuk saling menjaga serta memberikan imbauan keselamatan,” pinta dia.

Basarnas Siagakan Personel di Pulau Terluar Indonesia di Natuna Read More »

Bawaslu Perlu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu-Pilkada

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam pengawasan pelaksanaan pesta demokrasi tiap lima tahunan itu.”Bawaslu sadar tidak bisa berdiri sendiri dalam proses mengawasi pemilu maupun pilkada yang akan kita lakukan. Partisipasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat wabil-khusus tetangga Bawaslu menjadi sangat penting,” ujar Lolly dalam acara “Khataman Ngabuburit Pengawasan” di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.Ia menilai momentum ramadhan sangat tepat untuk mendekatkan isu-isu partisipatif kepada publik. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan untuk melakukan refleksi dan evaluasi terkait proses pengawasan yang dilakukan jajaran pengawas pemilu.Oleh karena itu, Bawaslu sejak Kamis (14/3) lalu sudah mengadakan ‘Khataman Ngabuburit Pengawasan’ di 15 provinsi terpilih yang mewakili daerah timur, tengah dan barat Indonesia.”Inilah ujungnya kita lakukan khataman di sini, sehingga acaranya dibuat live agar semua orang bisa ikut menyaksikan dari berbagai daerah,” jelasnya.Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun telah menetapkan hasil bagi pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif pada Rabu (20/3). Meski begitu, pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu tengah melakukan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).Sementara itu, KPU RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta, Minggu (31/3). Oleh karena itu, masih ada sekitar 236 hari untuk menyiapkan Pilkada Serentak 2024 bermutu di 37 provinsi. Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024: 1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon; 6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon; 7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon; 8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon; 9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye; 10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara; 11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bawaslu Perlu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu-Pilkada Read More »

Wapres Sebut Kondisi Pasca-Pemilu 2024 Lebih Kondusif

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpandangan, situasi seusai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jauh lebih kondusif dibandingkan pasca-pemilu 2019 lima tahun lalu.Ma’ruf mengatakan, sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Kostitusi (MK) saat ini tidak diwarnai oleh berbagai kegiatan unjuk rasa, tidak seperti yang terjadi pada lima tahun sebelumnya. “Dilihat dari keadaannya, saya kira kondisi ini memang tidak seperti waktu pemilu yang lalu, sidang MK ini diwarnai demonstrasi-demonstrasi yang sarat dan mengkhawatirkan. Tapi sekarang ini, saya melihat panas di dalam persidangan tapi tidak terjadi gejolak di luar,” kata Ma’ruf di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin (1/4/2024).Menurut Ma’ruf, hal itu menandakan bahwa masyarakat sudah lebih paham dengan aturan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni membiarkan masalah pemilu diselesaikan lewat MK. Ma’ruf Amin lantas mengatakan, yang terpenting dari pemilu adalah berjalan dengan mematuhi koridor demokrasi, siapa pun yang memenangkan kontestasinya.Kemudian, apabila ada pihak-pihak yang keberatan, ada saluran yagn disediakan dalam hal ini MK yang tengah menyidangkan sengketa hasil Pilpres 2024.Menurut Ma’ruf, sengketa di MK itu penting supaya pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu tidak menempuh cara-cara inkonstitusional.”Bahwa di situ terjadi perdebatan-perdebatan, tadi saya kira sebagai bagian dinamika politik nasional kita yang menjadi catatan sejarah penting,” ujar dia.Ma’ruf pun berpesan agar sidang di MK dapat berjalan dengan baik sesuai konstitusi, serta tidak menimbulkan keterbelahan di tengah masyarakat. “Saya berharap keadaan ini terus berlangsung sampai akhir masa jabatan saya, jabatan Pak Jokowi bersama saya,” kata Ma’ruf Amin. Seperti diketahui, MK tengah menangani sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.Apabila dibandingkan dengan lima tahun lalu, situasi keamanan pasca-Pemilu 2024 memang lebih kondusif. Berkaca dari sedikitnya kegiatan unjuk rasa yang terjadi.Pada 2019, terdapat unjuk rasa yang berujung kerusuhan di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu.Ketika itu, kerusuhan terjadi hingga larut malam dan menimbulkan korban jiwa.

Wapres Sebut Kondisi Pasca-Pemilu 2024 Lebih Kondusif Read More »