Nasional

Bertemu PM Ishiba, Presiden Prabowo Undang Jepang Ikut Program Hilirisasi

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan prioritas pemerintahan yang dipimpinnya saat bertemu Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Presiden juga mengundang industri Jepang untuk ikut serta dalam program hilirisasi industri di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pukul 10.00 WIB, Sabtu (11/1/2025). Kunjungan disambut upacara kenegaraan dengan lagu kebangsaan kedua negara, Kimigayo dan Indonesia Raya, serta disertai tembakan salvo. Setelahnya, Presiden Prabowo mengajak PM Ishiba ke Ruang Teratai untuk berfoto bersama dan mengisi buku tamu. Presiden dan PM Ishiba juga melakukan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden sebelum melangsungkan pertemuan bilateral di Ruang Garuda. Dalam pertemuan, selain menyampaikan selamat datang, Presiden Prabowo menyebutkan tiga prioritas pembangunan di pemerintahannya. Ketiganya adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alam, serta menghilangkan kelaparan bagi rakyat Indonesia. Sebab, masih ada sebagian rakyat Indonesia yang mengalami kurang gizi. Adapun prioritas terakhir adalah membangun kemampuan di bidang pertahanan. ”Karena itu, kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan,” kata Presiden Prabowo. Tak terkecuali menyangkut program hilirisasi, Presiden menegaskan Indonesia sangat terbuka bagi industri Jepang untuk ikut dalam program hilirisasi semua bidang sumber daya alam. Dalam pengantar pertemuan bilateral, PM Ishiba menyampaikan kegembiraannya bisa bertemu kembali dengan Presiden Prabowo setelah pertemuan pertama di KTT APEC di Peru beberapa bulan lalu. Dia juga berterima kasih atas sambutan hangat yang luar biasa. ”Saya sudah lama menjadi anggota DPR dan pernah menjabat sebagai menteri di Jepang, tetapi sambutan luar biasa ini pertama kali bagi saya,” ujarnya. Ishiba mengaku pernah ke Indonesia 34 tahun lalu saat masih menjadi anggota parlemen. ”Saya terharu dengan perkembangan Indonesia selama ini. Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden, antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi, industrialisasi, makan bergizi untuk masyarakat, dan bidang keamanan,” tuturnya. Dia juga menyebut Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan. ”Kita sama-sama negara kepulauan dan negara maritim dan juga negara perdagangan. Kami juga berada di tengah negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Maka, kita perlu memperhatikan keseimbangan dalam kebijakan diplomasi,” tambahnya. Hadir mendampingi Presiden Prabowo, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Adapun delegasi Jepang yang hadir, antara lain, Deputy Chief Cabinet Secretary Kazuhiko Aoki, Secretary General National Security Secretariat Takeo Akiba, Special Advisor to the Prime Minister Masahumi Mori, Special Advisor to the Cabinet Isao Iijima, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki. Di akhir pertemuan bilateral, kedua pemimpin memberikan pernyataan bersama. Setelahnya, Presiden Prabowo menjamu makan siang PM Ishiba dan delegasi. Hadir pula puluhan pengusaha Jepang dan Indonesia dalam jamuan makan siang ini. PM Ishiba dan rombongan tiba di TMP Kalibata sekitar pukul 08.30 WIB. Setibanya di lokasi, PM Ishiba didampingi Ibu Negara Yoshiko Ishiba beserta delegasi berdiri di halaman utama TMPN Utama Kalibata. Suasana khidmat menyelimuti area pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan terakhir para pahlawan bangsa Indonesia. PM Ishiba dan Nyonya Yoshiko kemudian membungkukkan badan serta menundukkan kepala untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan Indonesia yang telah gugur. Gestur penghormatan tersebut menjadi simbol rasa hormat dan persahabatan yang erat di antara kedua negara. Setelah penghormatan, PM Ishiba bersama Nyonya Yoshiko meletakkan karangan bunga secara simbolis di Monumen Pahlawan TMPN Utama Kalibata. Keduanya juga menabur bunga ke sejumlah makam pahlawan. Setelahnya, PM Ishiba dan Nyonya Yoshiko menuju ruang buku tamu untuk mengisi buku tamu. Dari TMPN Utama Kalibata, PM Ishiba kemudian melanjutkan perjalanan menuju Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Bertemu PM Ishiba, Presiden Prabowo Undang Jepang Ikut Program Hilirisasi Read More »

Presiden Prabowo Ajak Jepang Terlibat Program Swasembada Pangan hingga Atasi Kelaparan

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak PM Ishiba terlibat dalan sejumlah program prioritasnya. Prabowo membeberkan mulai dari program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi sumber daya alam (SDA), hingga upaya mengatasi kelaparan. Prabowo turut menyinggung masih banyak masyarakat yang belum memiliki gizi yang cukup. “Karena itu kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Prabowo dalam keterangannya, ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 11 Januari 2025. Sementara itu, PM Ishiba merespons positif ajakan Presiden Prabowo. Ia mengaku ingin bekontribusi dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia terhadap sejumlah program prioritas. “Antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi dan makan bergizi untuk masyarakat dan Bidang keamanan,” terang PM Ishiba. Selain itu, Indonesia dan Jepang, kata PM Ishiba memiliki banyak kesamaan.Yaitu kesamaan sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan negara perdagangan “Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi,” jelasnya.

Presiden Prabowo Ajak Jepang Terlibat Program Swasembada Pangan hingga Atasi Kelaparan Read More »

Pemerintah Blokir Ribuan Konten Judi Online di Awal Tahun 2025

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), berhasil menindak ribuan konten terkait judi online hanya dalam enam hari pertama tahun 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty, menyatakan bahwa pihaknya telah memblokir 43.063 konten, akun, dan situs judi online (judol) dari tanggal 1 hingga 6 Januari 2025.“Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, penting bagi kita melindungi generasi muda dari konten judol, pinjaman online ilegal, dan konten negatif lainnya di ruang digital. Agar tercipta sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Molly.Selain tindakan tersebut, Molly juga menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 6 Januari 2025, Kemkomdigi telah menghapus 711.522 konten negatif melalui patroli siber, aduan masyarakat, dan laporan instansi terkait. Rincian konten yang dihapus mencakup 652.147 situs web, 29.964 konten di platform Meta, 17.836 file di layanan berbagi, 6.842 di Google/YouTube, 4.075 di platform X, 435 di Telegram, dan 219 di TikTok.Kemkomdigi juga memblokir akun-akun dengan jumlah pengikut besar yang terafiliasi dengan promosi judi online. ““Kami memblokir akun seperti @becandayo dengan 326 ribu pengikut, @putridelvasyakira dengan 670 ribu pengikut, dan @hitzmedsos dengan 338 ribu pengikut,” tambah Molly.Molly mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap konten judi online. “Mari kita jadikan pengawasan digital sebagai prioritas agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, aman, dan bebas dari paparan perjudian yang merusak,” tegasnya.Dukungan terhadap pemberantasan judi online juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebutkan bahwa OJK telah memblokir 8.500 rekening terkait transaksi judi online. “OJK telah diskusi dan berbagi informasi dengan perbankan mengenai parameter yang dapat digunakan untuk deteksi awal rekening terindikasi judi online,” jelas Dian.Ke depan, OJK berharap perbankan dapat lebih sensitif dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan penutupan rekening yang terlibat. Upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak praktik judi online di Indonesia.

Pemerintah Blokir Ribuan Konten Judi Online di Awal Tahun 2025 Read More »

Presiden Prabowo Instruksikan Tindak Tegas Pelaku Judi Online

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judi online yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras agar tidak ada perlindungan terhadap pelaku judi online. Presiden menekankan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.Hingga saat ini, sebanyak empat juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online, di mana 80 ribu di antaranya adalah anak-anak. Data tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria.“Saat ini terdapat empat juta orang pemakai internet di Indonesia yang bermain judol setiap harinya, termasuk 80 ribu di antaranya adalah anak-anak,” ujar Nezar Patria.Nezar menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi fenomena judi online yang memiliki dampak destruktif terhadap masyarakat. “Judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia,” katanya.Melihat fenomena tersebut, Pemerintah masih terus berupaya memberantas praktik judi online.Tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas perjudian online (judol) kembali menyasar akun-akun selebgram terkenal yang terbukti terafiliasi dengan promosi aktivitas ilegal tersebut. Langkah itu diambil demi melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang semakin marak di ruang digital.Tiga akun Instagram yang diblokir di antaranya adalah @nanda.feby06 dengan 428 ribu pengikut, @nagitaovely dengan 357 ribu pengikut, dan @sayaafun dengan 762 ribu pengikut. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty mengatakan bahwa ketiganya terlibat aktif dalam mempromosikan situs judol dan memanfaatkan jumlah pengikut yang besar untuk menarik lebih banyak korban.“Kami tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang memanfaatkan popularitasnya untuk menyebarkan praktik ilegal seperti judi online. Ini adalah ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” tegasnya.Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif Kemkomdigi dalam memberantas perjudian online. Hanya dalam periode 1-30 Desember 2024, sebanyak 221.116 konten, akun, dan situs judol berhasil ditindak. Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga akhir 2024, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 5,5 juta konten terkait judi online.Kemkomdigi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital dan melaporkan konten promosi judi online melalui platform seperti aduankonten.id, layanan WhatsApp di nomor 0811-9224-545, serta chatbot Stop Judi Online di nomor 0811-1001-5080. Selain itu, situs web cekrekening.id juga tersedia untuk melaporkan rekening mencurigakan yang diduga digunakan untuk tindak pidana.Dengan masifnya pemberantasan judi online, diharapkan masyarakat dapat ikut terlibat dalam pemberantasan tersebut demi terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, bersih, dan terbebas dari ancaman judi online.

Presiden Prabowo Instruksikan Tindak Tegas Pelaku Judi Online Read More »

Kemenpora 2025, Prioritaskan Asta Cita Presiden Prabowo Jadikan Pemuda Indonesia sebagai Pilar Utama Bangsa yang Kreatif

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mengadakan Forum Kepemudaan bertema “Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kepemudaan 2024 dan Outlook 2025″ di Media Center Kemenpora, Senin (30/12). Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus langkah strategis menyongsong pembangunan kepemudaan tahun depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Diprakarsai oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, melalui Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, forum ini menegaskan peran Kemenpora dalam mendorong generasi muda sebagai penggerak perubahan.Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa pada 2025, Kemenpora akan memprioritaskan program-program yang sejalan dengan Asta Cita, visi besar Kabinet Merah Putih 2024-2029.“Fokus kami adalah mengakomodasi arahan Presiden Prabowo, terutama dalam pemberantasan judi online, narkoba, dan penguatan literasi digital untuk mencegah dampak negatif teknologi,” ujar Asrorun.Ia juga menambahkan bahwa Kemenpora siap menjadi agregator dan sektor utama dalam pelayanan kepemudaan.”Kami akan terus menyesuaikan program dengan tantangan zaman, memastikan pemuda Indonesia siap menghadapi era baru dengan optimisme dan kreativitas,” jelasnya.Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa pada 2024, dengan anggaran sebesar Rp116 miliar, Kemenpora telah meluncurkan sejumlah program strategis, di antaranya, penguatan kreativitas dan karakter. Pengembangan literasi digital,  memerangi judi online, narkoba, dan penyalahgunaan teknologi.”Mengintegrasikan jiwa kepeloporan dan semangat bela negara ke dalam program-program pengembangan pemuda,” lanjutnya.Menurutnya, Forum ini menandai langkah awal Kemenpora untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan di tengah dinamika global. “Tahun 2025 adalah waktu untuk melangkah lebih jauh, menjadikan pemuda Indonesia sebagai pilar utama bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global,” tutup Asrorun. (rep)

Kemenpora 2025, Prioritaskan Asta Cita Presiden Prabowo Jadikan Pemuda Indonesia sebagai Pilar Utama Bangsa yang Kreatif Read More »

Pemerintah Prabowo-Gibran Terus Berupaya Menekan Penyebaran Narkoba Ancaman Serius Bagi Generasi Muda

Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk meredam penyebaran narkoba, sebuah ancaman serius yang mengintai generasi muda Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa sebanyak 312 ribu remaja saat ini telah terjerat penyalahgunaan narkoba. Angka ini mencerminkan situasi darurat yang membutuhkan penanganan terpadu dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Faktor utama penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah rasa penasaran dan bujuk rayu teman sebaya. Rasa ingin tahu terhadap zat-zat terlarang sering kali menjadi pintu masuk bagi banyak remaja untuk mencoba narkoba. Ironisnya, sekali terjerumus, mereka kerap sulit kembali ke jalan yang benar. Dalam banyak kasus, kecanduan membuat para pengguna semakin jauh dari lingkungan sehat dan mendukung. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN merupakan salah satu langkah konkret dalam menangkal peredaran narkoba di tingkat komunitas. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba, dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam edukasi dan pengawasan. Kepala BNN menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun kesadaran sejak dini tentang bahaya narkoba. Pendidikan yang dimulai dari rumah diyakini mampu menjadi benteng pertahanan awal bagi generasi muda. Era digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam perang melawan narkoba. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan informasi positif, justru sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memasarkan barang haram tersebut. Jaringan narkoba kini memanfaatkan media sosial dan aplikasi digital untuk menarik perhatian anak muda. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus semakin tanggap dalam menghadapi pola baru peredaran narkoba ini dengan mengadopsi pendekatan berbasis teknologi. Selain itu, penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sering kali menghadapi dilema antara pendekatan hukum dan rehabilitasi. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pengguna narkoba yang menjadi korban penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Banyak korban penyalahgunaan narkoba yang justru dipenjara, sehingga sulit mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba, terutama bagi generasi muda. Ia juga menyoroti peran lingkungan, keluarga, dan institusi pendidikan dalam melindungi anak-anak serta remaja dari bahaya narkoba. Paradoks ini menjadi perhatian serius, karena penahanan di penjara justru memperburuk kondisi korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa penjara dapat menjadi tempat subur untuk peredaran narkoba, dengan beberapa kasus melibatkan petugas lapas. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem penegakan hukum agar lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Kepala BNNK Bantul, Arfin Munajah, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta harus bergandengan tangan untuk menciptakan langkah strategis yang terintegrasi. Contoh nyata dari sinergi ini adalah pembentukan Desa Bersinar di berbagai wilayah, yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga perlu dihapus. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bukan karena pilihan sadar, tetapi karena kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang rentan. Stigma ini sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Pemerintah perlu mendorong kampanye yang mempromosikan empati dan dukungan bagi korban, agar mereka merasa diterima dalam masyarakat dan termotivasi untuk memulihkan diri. Pencegahan dini menjadi langkah paling efektif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Edukasi tentang bahaya narkoba harus dimulai sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kurikulum pendidikan dapat memasukkan materi tentang dampak buruk narkoba secara komprehensif. Selain itu, kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk menyalurkan energi mereka secara produktif. Ancaman narkoba tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan bangsa. Generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba kehilangan potensi mereka untuk berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dalam upaya ini, media massa memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesadaran publik. Media dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba, mendukung kampanye anti-narkoba, serta mengawal kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Dengan pendekatan yang terpadu dan dukungan dari semua pihak, ancaman narkoba dapat ditekan, dan masa depan generasi muda Indonesia dapat diselamatkan. Melalui langkah-langkah nyata seperti sinergi lintas sektor, edukasi, dan reformasi kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Perjuangan ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba, sehat, dan siap membangun masa depan bangsa.

Pemerintah Prabowo-Gibran Terus Berupaya Menekan Penyebaran Narkoba Ancaman Serius Bagi Generasi Muda Read More »

190 Dapur di 26 Provinsi Pasok Menu Makan Bergizi Gratis Hari Ini

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini, Senin (6/1), untuk memasok menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan ada 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi. “Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1). Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi. Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan. Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025. Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. “Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan,” ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024). Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

190 Dapur di 26 Provinsi Pasok Menu Makan Bergizi Gratis Hari Ini Read More »

Presiden Prabowo Luncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 60 Juta Warga pada 2025

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia, seperti jantung, stroke, dan diabetes.  Program tersebut dirancang untuk mencapai 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama pelaksanaannya, yakni 2025 dengan target 200.000.000 orang dalam lima tahun mendatang. Pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi lebih kepada pencegahan.  Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya.  “Skrining kesehatan dan cek kesehatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat pada setiap tahap kehidupan, karena Presiden Prabowo ingin masyarakat Indonesia tetap sehat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/1/2025).  Menurut Dedek, pandangan Presiden Prabowo terhadap kesehatan tidak hanya sebatas mengobati orang sakit, melainkan menekankan upaya promotif dan preventif yang jauh lebih penting dibandingkan tindakan kuratif. Komitmen kurangi angka kematian Seperti diketahui, sejak dilantik pada Minggu (20/10/2024), Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan diabetes yang setiap tahunnya merenggut ribuan nyawa.  Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis akan sangat bermanfaat dalam mendeteksi penyakit sejak dini, mengurangi risiko, dan mencegah kematian yang bisa dihindari. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 menunjukkan bahwa penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian di Indonesia, dengan lebih dari 600.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular.  Dedek menyebutkan bahwa angka tersebut hampir setara dengan populasi Kota Cimahi di Jawa Barat (Jabar). “Pemerintahan Prabowo-Gibran menilai hal tersebut sangat mendesak dan perlu diberikan atensi khusus,” ucapnya. Penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan serangan jantung dapat ditekan atau bahkan dicegah dengan skrining kesehatan yang rutin.  Untuk itu, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.  “Bagi Presiden Prabowo, tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” kata Dedek. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi beban pengobatan dengan fokus pada pencegahan penyakit. Dedek juga menjelaskan bahwa program tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Skrining kesehatan membantu dalam mendeteksi dini masalah kesehatan, seperti malnutrisi, anemia, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Deteksi dini memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif, program ini membantu melahirkan Generasi Emas 2045,” tutur Dedek. Pemeriksaan untuk orang dewasa difokuskan pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Sementara untuk lanjut usia (lansia), pemeriksaan lebih menitikberatkan pada penyakit kardiovaskular dan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan. Dedek menjelaskan bahwa program skrining bertujuan mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti mengurangi angka penyakit menular melalui imunisasi yang tepat waktu. 

Presiden Prabowo Luncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 60 Juta Warga pada 2025 Read More »

Kemenpora 2025, Prioritaskan Asta Cita Presiden Prabowo Jadikan Pemuda Indonesia sebagai Pilar Utama Bangsa yang Kreatif

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mengadakan Forum Kepemudaan bertema “Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kepemudaan 2024 dan Outlook 2025” di Media Center Kemenpora, Senin (30/12).  Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus langkah strategis menyongsong pembangunan kepemudaan tahun depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diprakarsai oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, melalui Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, forum ini menegaskan peran Kemenpora dalam mendorong generasi muda sebagai penggerak perubahan. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa pada 2025, Kemenpora akan memprioritaskan program-program yang sejalan dengan Asta Cita, visi besar Kabinet Merah Putih 2024-2029. “Fokus kami adalah mengakomodasi arahan Presiden Prabowo, terutama dalam pemberantasan judi online, narkoba, dan penguatan literasi digital untuk mencegah dampak negatif teknologi,” ujar Asrorun. Ia juga menambahkan bahwa Kemenpora siap menjadi agregator dan sektor utama dalam pelayanan kepemudaan. “Kami akan terus menyesuaikan program dengan tantangan zaman, memastikan pemuda Indonesia siap menghadapi era baru dengan optimisme dan kreativitas,” jelasnya. Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa pada 2024, dengan anggaran sebesar Rp116 miliar, Kemenpora telah meluncurkan sejumlah program strategis, di antaranya, penguatan kreativitas dan karakter. Pengembangan literasi digital,  memerangi judi online, narkoba, dan penyalahgunaan teknologi. “Mengintegrasikan jiwa kepeloporan dan semangat bela negara ke dalam program-program pengembangan pemuda,” lanjutnya. Menurutnya, Forum ini menandai langkah awal Kemenpora untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan di tengah dinamika global.  “Tahun 2025 adalah waktu untuk melangkah lebih jauh, menjadikan pemuda Indonesia sebagai pilar utama bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global,” tutup Asrorun. (rep)

Kemenpora 2025, Prioritaskan Asta Cita Presiden Prabowo Jadikan Pemuda Indonesia sebagai Pilar Utama Bangsa yang Kreatif Read More »

Kejar Swasembada Pangan, Prabowo Pangkas Rantai Distribusi Pupuk

Untuk mengejar swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto berfokus pada upaya peningkatan efisiensi distribusi pupuk yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi petani di Indonesia. Dalam langkah konkret tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berencana memangkas panjangnya rantai distribusi pupuk yang sering kali menyebabkan keterlambatan dan ketidakmerataan pasokan ke petani. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pupuk dapat lebih cepat dan tepat waktu sampai ke tangan petani, serta mengurangi potensi manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini memanfaatkan celah distribusi untuk meraup keuntungan yang merugikan petani. Langkah ini juga berfokus pada penguatan sistem distribusi pupuk yang lebih transparan dan efisien, di mana petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki akses petani terhadap input pertanian yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil pertanian dan mendorong tercapainya swasembada pangan. Prabowo berharap dengan memangkas birokrasi distribusi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan.

Kejar Swasembada Pangan, Prabowo Pangkas Rantai Distribusi Pupuk Read More »