Kesehatan

Kabupaten Jayapura memiliki harapan agar Masyarakat memiliki derajat Kesehatan yang meningkat dengan indicator Indeks Kesehatan sebesar 73,21 di tahun 2024. Untuk memenuhi capaian tersebut maka ditetapkan beberapa sasaran Pembangunan yaitu :1. Meningkatkan aksessibilitas pelayanan Kesehatan dasar sebesar 85%2. Menurunkan Angka Kematian Bayi sebesar <23/1000 Kelahiran Hidup3. Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar <235/100.000 Kelahiran Hidup4. Meningkatkan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) sebesar 85 %5. Terwujudnya perbaikan gizi Masyarakat melalui penurunan stunting sebesar <17 % Hal tersebut telah tertuang pada dokumen perencanaan strategis DInas Kesehatan tahun 2023-2026 yang merupakan terjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2023-2026. Selain itu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua / RIPPP mendorong agar Papua Sehat dapat tercapai dengan memastikan perlindungan Masyarakat dengan Asuransi Kesehatan semesta, stunting menurun, Angka Kematian Ibu menurun serta Usia Harapan Hidup yang meningkat. Salah satu cara dalam melaksanakan Upaya tersebut Adalah melalui sumber dana OTSUS tahun 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengelola 12 Milyardari total Rp.19.936.112.200 untuk sektor Kesehatan, dimana RSUD Yowari mengelola Rp 7.936.112.200, dengan beberapa isu Pembangunan yang diperoleh melalui Musrenbang OTSUS tahun 2023 untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu :1. Mendekatkan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan melalui penyediaan Puskesmas Pembantu di Kampung Aurina dan Kampung Kamikaro DIstrik Airu2. Mendekatkan Masyarakat terhadap layanan melalui SDM Kesehatan dengan penyediaan sembilan jenis profesi kesehatan di 22 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta penyediaan rumah dinas bagi petugas kesehatan, terutama Orang Asli Papua agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan lebih optimal kepada masyarakat.3. Program Kampung Siaga Malaria melalui Kader Malaria yang merupakan Orang Asli Papua dalam menurunkan kasus malaria melalui peran serta Masyarakat.4. Menyediakan layanan kesehatan dalam program pelayanan ODGJ5. Menyediakan alat kesehatan yang sesuai standard di Puskesmas Pembantu pada Kampung-Kampung mayoritas orang asli papua seperti Pustu di distrik Airu, Nimboran, Kaureh, Kemtuk, dan Sentani Timur.6. Melaksanakan pelayanan mobile klinik/layanan Kesehatan bergerak ke kampung-kampung sangat sulit yang direncanakan pada DIstrik Kaureh dan DIstrik Airu. Harapan pelaksanaan OTSUS tahun 2024 pada DInas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dapat menghasilkan pelayanan Kesehatan yang optimal serta mendukung tercapaianya indicator derajat kesehatan yang telah ditetapkan. Tentu sumber dana OTSUS tidak terlepas dengan sumber dana lainnya yang dikelola DInas Kesehatan yang juga menjadi kebutuhan Masyarakat Kabupaten Jayapura, seperti dukungan perlindungan Asuransi Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui dana DAU Spesifik grant serta layanan di 22 UPTD Puskesmas melalui sumber dana DAK Non FIsik/. Bantuan Operasional Puskesmas. Peran serta Masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan.

Guna memberikan kemudahan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maka DPRP meminta BPJS Kesehatan Wilayah Papua untuk membuat program BPJS Plus atau BPJS Otsus. Hal ini mengingat program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) atau Kartu Papua Sehat (KPS) harus berintegrasi ke BPJS Kesehatan. Sementara  dalam KPS terdapat 12 item atau komponen yang memberikan banyak kemudahan atau menanggung biaya ketika OAP dirujuk ke rumah sakit ketika sakit. Sedangkan, BPJS Kesehatan tidak memberikan jaminan seperti yang ada dalam KPS. “Makanya kita tawarkan, BPJS bikin saja misalnya BPJS plus atau BPJS Otsus. Kami back up itu, uangnya kita kasih. Mekanismenya dibuat lebih ringan,” Tegas Ketua DPRP Jhonny Banua Rouw,SE kepada Humas DPRP usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua bersama Dinas Kesehatan Papua dan BPJS di Hotel Horison Kotaraja, Dikatakan Banua Rouw, dengan adanya BPJS Plus atau BPJS Otsus diharapkan OAP akan semakin mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara prima, “Orang Papua datang berobat, tidak usah lagi ditanya mana e-KTP. Sebab, mayoritas orang Papua jalan tidak bawa e-KTP terutama di pedalaman di Papua. Rakyat kami di kampung, tidak pegang e-KTP. Itu sebabnya dengan BPJS Otsus, setiap OAP yang datang berobat, cukup sebut nama dan marga saja, langsung dilayani, tidak perlu e-KTP karena dari ciri – ciri fisik saja sudah diketahui  itu OAP,” Ujar Banua didampingi Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Jikwa bersama Anggota Komisi V DPR Papua. Lebih jauh dikatakan JBR sapaan akrab Jhonny Banua Rouw ini bahwa dalam rangka mendorong BPJS Otsus pihaknya meminta digelar Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan BPJS Kesehatan terkait integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS Kesehatan. Dengan adanya BPJS, maka semua terintegrasi ke sana. Namun, diketahui bahwa jika integrasi KPS ke BPJS itu berjalan, maka ada 12 komponen KPS yang akan menjadi masalah,” Sebagai contoh dalam BPJS, orang sakit datang ke rumah sakit harus mempunyai kartu BPJS dan memiliki e-KTP atau KTP Nasional sebagai salah satu syarat, sementara kenyataan dilapangan hari ini kita di Papua rasanya e-KTP masih sangat terbatas ini dibuktikan dengan, hari ini saja  di Jayawijaya tidak ada banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan  lantaran tidak mempunyai e-KTP,”Jelasnya. Hal ini tentu berbeda dengan program KPS yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dimana jika orang Papua sakit, cukup dengan menggunakan KPS, maka semua baiaya akan ditanggung, apakah itu biaya transportasi pesawat bagi pasien rujukan, biaya untuk pengantar atau pengikut dan jika orang Papua meninggal, maka ditanggung peti matinya. Namun, dalam pelayanan kesehatan pada BPJS, ke 12 komponen dalam KPS itu tidak ada, “Ada kelemahan 12 item dalam layanan KPS yang tidak dibackup oleh BPJS, yang selama ini sudah dilakukan oleh Jamkespa atau KPS. Nah, inilah kita ingin kita selesaikan masalah ini. Apalagi, mulai tahun 2021 ini, di APBD Provinsi Papua tidak ada lagi Jamkespa atau Kartu Papua Sehat, sehingga harus diantisipasi,”Bebernya Diakui Banua,bahwa semangat pusat menyamakan semua dalam layanan BPJS Kesehatan, namun hal ini perlu menjadi perhatian bahwa tidak boleh menyamakan pelayanan jaminan kesehatan di Papua dengan daerah lain di Indonesia, misalnya di Jawa dan Sumatera. Sebab, di Papua dengan tingkat kesulitan tinggi dan budaya serta pola hidup yang berbeda. Untuk itu, dirinya minta untuk BPJS Kesehatan harus ada ruang di sini. “Apakah namanya BPJS Otsus Papua, dengan jaminan-jaminan yang sebelumnya dicover KPS masuk dijaminkan dalam BPJS Kesehatan,” tandasnya. Dicontohkan Banua, bahwa tidak mungkin minta orang yang sakit, harus ke puskesmas untuk rujukan, sedangkan orang yang sakit itu lebih jauh dari puskesmas, justru lebih dekat ke rumah sakit karena aksesnya tidak ada ke puskesmas, “Sudahlah, orang Papua yang sakit datang harus dijamin pelayanan kesehatannya. Nah, ini sebenarnya paling gampang, jelas dan bisa dibedakan. Jadi, kita pakai itu saja,”Ucapnya Apalagi, lanjut Banua, di dalam UU Otsus, Pembangunan Bidanv kesehatan menjadi prioritas bagi Provinsi Papua, karena ada perlindungan sehingga harus dilakukan perlindungan terhadap OAP dalam pelayanan kesehatan yang baik. Ia menilai jika dalam pelayanan kesehatan di Papua ini, UU Otsus dianggap tidak punya lex spealis. Sebab, UU Otsus selalu dikalahkan dengan UU sektoral, “Ini yang tidak boleh. Harusnya soal pelayanan kesehatan, bisa merujuk UU Otsus karena wajib orang Papua mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan kita berikan jaminan kesehatannya, berobat khusus dengan rujukan UU Otsus. Tidak boleh ada UU lagi atau peraturan menteri yang mengalahkan UU Otsus. Inilah yang menjadi masalah dan selalu kami yang ada di Papua, baik pejabat maupun rakyat, kita menganggap bahwa kewenangan yang diberikan dalam UU Otsus itu, tidak ada. Jadi, tidak salah orang bilang Otsus gagal, tidak punya kewenangan,”Bebernya Ditambahkan Banua Rouw, DPR Papua saat ini sedang mencari solusi untuk bagaimana supaya pemerintah daerah harus menjamin setiap orang Papua dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan dibiayai oleh pemerintah dengan menggunakan dana Otsus;“Itu yang paling penting. Kita lihat dana Otsus kita di APBD, kita belum mencapai yang diamanatkan dalam UU Otsus. Masih ada uang yang bisa membiayai semua rakyat Papua, tapi kita tidak bisa lakukan itu, karena ada regulasi lain yang kalahkan kita.uang ada karena uang Otsus, tapi tidak bisa membiayai kesehatan orang Papua secara maksimal karena wajib berintegrasi ke BPJS Kesehatan yang ada batasan-batasan” Pungkasnya (AW/Tim Humas DPRP)

Pemprov Papua Pegunungan mengalokasikan 50 persen anggaran otonomi khusus untuk pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan pada 2023. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah dan otonomi khusus atau otsus sebesar Rp 1,8 triliun pada 2023. Sebanyak 50 persen dari dana otsus akan difokuskan untuk layanan pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Papua Pegunungan, di Jayapura, Papua, Jumat (24/3/2023). Rakor itu diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi Pemprov Papua Pegunungan, tetapi juga pemda delapan kabupaten di provinsi yang baru dimekarkan dari Papua tersebut. Kegiatan dalam bentuk diskusi panel ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua, serta Bank Papua. Dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Nikolaus mengatakan, alokasi anggaran otsus untuk pelayanan kesehatan minimal 20 persen dan pendidikan mencapai 30 persen demi meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Papua Pegunungan yang belum optimal. Kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Alokasi anggaran otsus difokuskan pada pelayanan pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, khususnya bagi anak asli Papua. Sementara untuk kesehatan difokuskan pada layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga setempat yang tak mampu membayar premi BPJS Kesehatan. Dari data pengamat pendidikan dari Universitas Papua, Agus Sumule, dan Badan Pusat Statistik, rata-rata angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) delapan kabupaten di Papua Pegunungan masih di bawah angka kategori IPM sedang, yakni 60. Kabupaten Nduga menjadi daerah dengan IPM terendah, yakni 31,55. Papua Pegunungan termasuk tiga provinsi baru yang dimekarkan dari Papua pada November 2022. Adapun dua provinsi lain adalah Papua Selatan dan Papua Tengah. ”Kami berharap dengan pelaksanaan rakor ini memberikan pengetahuan bagi pemda di delapan kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran. Tujuannya agar pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua Pegunungan berjalan optimal,” kata Nikolaus. Sementara itu, Agus Fatoni mengatakan, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan rakor ini karena menyosialisasikan pengelolaan keuangan daerah hingga penyusunan APBD sesuai regulasi. Tujuannya agar pemda memahami belanja daerah dan menggenjot pendapatan asli daerah. Kami telah mengalokasikan biaya pendidikan dalam anggaran otsus. ”Kementerian Dalam Negeri akan bersinergi dengan Pemprov Papua Pegunungan dan BPKP untuk pengawasan alokasi anggaran di delapan kabupaten ini. Tujuannya agar alokasi anggaran tepat sasaran,” ucap Agus. Bupati Yalimo Nahor Nekwek, yang juga perwakilan Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, menyatakan materi yang disampaikan para narasumber sangat bermanfaat baginya dan jajaran Pemkab Yalimo. Nahor menyatakan, alokasi anggaran otsus di Yalimo untuk sektor pendidikan dan kesehatan telah dicanangkan sejak tahun lalu. ”Selama masa kepemimpinan saya, para pelajar di Yalimo mengikuti kegiatan belajar di setiap jenjang pendidikan secara gratis. Sebab, kami telah mengalokasikan biaya pendidikan dalam anggaran otsus,” kata Nahor. Pengamat pendidikan dari Universitas Papua, Agus Sumule, berharap pemda kabupaten dan kota di enam provinsi di Papua benar-benar berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk mengatasi masalah pendidikan yang selama ini dialami masyarakat. Hal ini, misalnya, terkait tingginya angka warga yang tidak bersekolah dan rendahnya rata-rata lama sekolah. ”Dari hasil penelitian saya, khususnya di Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah hanya tiga tahun. Angka ini berarti rata-rata masyarakat asli di provinsi tersebut jenjang pendidikannya hanya sampai kelas 3 sekolah dasar,” kata Agus.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua memberikan pemulihan trauma kepada ratusan pengungsi pasca konflik sosial di Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Papua. Pejabat Sementara Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua Kompol Dorthea Ansanay menyampaikan trauma healing diberikan dengan metode bermain, bernyanyi dan menyediakan makanan ringan untuk anak-anak. Para personel kepolisian dari Polda Papua juga menyediakan fasilitas relaksasi, konseling individu dan konseling kelompok kepada ibu-ibu untuk mengatasi ganggung psikologis seperti kecemasan dan panik.