Ideologi

Reuni 411 Ajang Provokasi, Bukan Gerakan Islam

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan kritikan kepada Aksi 411 yang digagas oleh Front Persaudaraan Islam (FPI). Menurutnya, gerakan tersebut cenderung agenda sakit hati semata, bukan gerakan Islam. “Bukan, itu bukan gerakan Islam. Itu gerakan provokasi umat seolah-olah bela Islam, tapi untuk bikin kemudharatan,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (31/10). Silakan gulirkan ke bawah Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur gerakan Islam dalam agenda Reuni 411 yang digarap oleh menantu Habib Rizieq Shihab itu. “Islam tidak mengajarkan hasut, justru kita anti hasut. Apalagi ini gerakan murni politis sekali, karena benci pada Jokowi dan Gibran,” ujarnya. “Walaupun dibungkus dengan takbir dan labelisasi Islam, tapi umat sebaiknya tidak terpengaruh ya,” sambung Habib Syakur. Lebih lanjut, Ulama asal Malang Raya ini pun berharap kepada Kepolisian untuk mewaspadai gerakan tersebut. Ia khawatir gerakan ini akan disusupi oleh pengasong khilafah yang dijadikan ajang untuk makar dan sebagainya. “Sempalan HTI ini kan masih existing. Mereka masih punya pemahaman jihad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama, negara khilafah. Ini saya kira aparat dan intelijen wajib waspada,” tukasnya.

Reuni 411 Ajang Provokasi, Bukan Gerakan Islam Read More »

Mewujudkan Moderasi Beragama untuk Menolak Penyebaran Ajaran Khilafah di Lingkungan Pondok Pesantren

Pondok pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai keislaman yang moderat. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai benteng utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah penyebaran ajaran khilafah yang mengancam persatuan bangsa. Moderasi beragama menjadi jawaban penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal seperti khilafah. Dalam konteks Islam, moderasi beragama mengacu pada sikap beragama yang menyeimbangkan antara pemahaman agama yang tekstual dengan konteks sosial yang berkembang. Moderasi ini juga menekankan pentingnya toleransi, persatuan, dan menjaga keharmonisan di tengah keragaman. Pondok pesantren, dengan tradisi keilmuan dan budaya yang kuat, memiliki kekuatan untuk membentuk pemikiran santri agar memahami Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Pendidikan berbasis moderasi ini sangat penting untuk membentengi santri dari pengaruh ideologi-ideologi yang ekstrem, termasuk khilafah, yang berupaya menggantikan sistem negara dengan pemerintahan teokratis. Kyai dan pengasuh pesantren memegang peran sentral dalam mengarahkan pemahaman keagamaan para santri. Oleh karena itu, mereka harus menjadi garda terdepan dalam meneguhkan komitmen terhadap Pancasila dan NKRI. Dengan menyampaikan materi-materi agama yang moderat, membuka ruang diskusi tentang kebhinekaan, dan mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, para kyai dapat menanamkan pemahaman yang kokoh kepada santri tentang pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Selain itu, kyai juga dapat melibatkan santri dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat semangat nasionalisme, seperti peringatan hari-hari besar nasional dan pengenalan sejarah perjuangan bangsa. Dengan begitu, santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama yang mendalam, tetapi juga pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan menolak ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila ke dalam kurikulum pesantren. Materi ajar yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan, toleransi antarumat beragama, serta penghormatan terhadap konstitusi negara harus diajarkan secara mendalam. Dengan demikian, para santri dapat memahami bahwa Islam dan kebangsaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kurikulum pesantren juga bisa memperkenalkan kajian-kajian kontemporer yang membahas tantangan-tantangan ideologi radikal dan bagaimana Islam moderat dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Hal ini akan memperkuat daya kritis santri dalam menghadapi berbagai isu dan paham yang dapat memecah belah bangsa. Upaya mewujudkan moderasi beragama di pesantren juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pendampingan dan bantuan kepada pesantren dalam merumuskan kurikulum yang berbasis moderasi beragama, serta menyediakan pelatihan bagi para pengajar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan materi-materi tersebut. Selain itu, pesantren perlu menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, termasuk tokoh agama dan pemuda, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moderasi beragama. Dengan melibatkan semua pihak, pesantren dapat menjadi pusat pengembangan Islam moderat yang mampu menangkal penyebaran ajaran khilafah dan ideologi ekstrem lainnya. Moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga stabilitas bangsa dan menolak ideologi-ideologi radikal yang berpotensi merusak keutuhan NKRI. Pondok pesantren, dengan segala potensi dan kekuatannya, harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan Islam yang moderat, inklusif, dan penuh kasih sayang. Dengan peran aktif para kyai, pengasuh, santri, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, pesantren dapat menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga Pancasila dan menolak penyebaran ajaran khilafah.

Mewujudkan Moderasi Beragama untuk Menolak Penyebaran Ajaran Khilafah di Lingkungan Pondok Pesantren Read More »

Menko Polhukam Pastikan Situasi Papua Kondusif

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya tetap menjaga situasi Papua tetap kondusif pasca pembunuhan pilot Glen Malcolm Conning (50) asal Selandia Baru yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Pemerintah melalui aparat keamanan akan melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku untuk menjaga situasi tetap kondusif bagi kepentingan nasional,” kata Hadi, di Jakarta, Rabu. Tidak hanya itu, Hadi juga memastikan proses hukum atas tindakan bengis tersebut akan terus berjalan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua. Hingga saat ini, aparat pengamanan tengah melacak kelompok OPM pelaku pembunuhan yang melarikan diri ke wilayah Nduga, Papua Pegunungan . Sebelumnya, OPM melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service, Glen Malcolm Conning berkebangsaan Selandia Baru, Senin (5/8). Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol. Faizal Ramadhani mengatakan, organisasi yang berseberangan dengan paham NKRI tersebut juga membakar helikopter jenis IWN, MD.500 ER PK di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada pukul 10.00 WIT. “Benar telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh OPM terhadap Mr. Glen Malcolm Conning yang merupakan pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service,” kata Faizal. Lebih lanjut, pada Selasa (6/8) pukul 12.45 WIT, jenazah pilot Glen Malcolm Conning dievakuasi oleh Tim Satgas TNI dari Distrik Alama, Kabupaten Mimika ke RSUD Mimika. Panglima Komando Gabungan Operasi Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon menjelaskan, terdapat enam korban selamat dari aksi tersebut, yakni empat tenaga kesehatan dan dua balita.

Menko Polhukam Pastikan Situasi Papua Kondusif Read More »

Aparat Keamanan Optimal Cegah Teror Saat Idul Adha

Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) sudah sangat optimal dalam mencegah kemungkinan terjadinya teror pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2024. Hal itu ditempuh dengan antara lain dengan melakukan penangkapan teroris dan berbagai mitigasi lainnya. Aparat keamanan seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terus berupaya mencegah adanya aksi teror, utamanya saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Tentunya, bagaimana peranan dari aparat keamanan RI yang sudah sangat optimal dalam mencegah kemungkinan terjadinya teror pada saat perayaan Idul Adha 2024 tersebut patut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Pasalnya, dengan adanya pencegahan teror yang optimal, maka khidmatnya perayaan Hari Raya Idul Adha 2024 bisa terlaksana dengan sangat maksimal. Bukan hanya bagi kepentingan umat Muslim saja sebenarnya, melainkan kondusivitas dan stabilitas keamanan juga sangat penting bagi keberlangsungan bangsa ini. Penetapan Hari Raya Idul Adha 2024 sendiri jatuh pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, yang mana berdasarkan dengan hasil sidang isbat penentuan 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang terlaksana pada Jumat, 7 Juni 2024 lalu. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Saiful Rahmat Dasuki mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyepakati bahwa 1 Dzulhijjah tahun 14465 H jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024 Masehi, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Sudah barang tentu pelaksanaan suatu perayaan besar seperti hari raya tersebut mampu berjalan dengan penuh kedamaian dan kondusivitas, tanpa adanya ancaman atau kemungkinan gangguan dari pihak manapun. Oleh karenanya, peranan aparat keamanan menjadi sangat penting sebagai pionir utama dalam mengawal stabilitas keamanan negeri ini, sehingga masyarakat Indonesia dalam merayakan hari raya apapun, termasuk Idul Adha bisa dengan jauh lebih khidmat. Sebagai aksi nyata dari aparat keamanan, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil melakukan penangkapan kepada seorang pelaku yang berprofesi sebagai seorang pedagang bubur dan dirinya terduga menjadi afiliasi dengan kelompok teroris ISIS di Tanah Air. Dengan tidak segan, aparat keamanan langsung melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap satu orang tersangka tersebut, yang mana dirinya diduga memiliki afiliasi dengan kelompok pendukung ISIS di Karawang, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Tidak cukup sampai di sana, namun aparat juga melakukan penyitaan pada sejumlah peledak saat melangsungkan penangkapan kepada seorang tukang bubur sumsum berinisial AAR, yang mana dirinya merupakan terduga teroris dengan jaringan ISIS. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa bahan peledak yang berhasil aparat keamanan sita itu dari rumah tersangka AAR yang kemungkinan kuat nanti akan dia gunakan dalam menjalankan aksi teror. Selain itu, aparat keamanan juga turut mengamankan beberapa komponen elektronik yang tentunya akan pelaku gunakan dalam melancarkan aksi tersebut. Sebagai informasi bahwa ternyata tersangka AAR itu merupakan seorang residivis yang dulunya sempat tertangkap pada tahun 2011 dan 2018 silam terkait kasus terorisme. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas adanya penangkapa terduga teroris di Karawang tersebut. Adanya keberhasilan penangkapan terduga pelaku teroris oleh aparat keamanan, berarti langkah preemtif yang petugas lakukan memang sangat penting untuk bisa memastikan langkah dari kelompok teror. Penangkapan tersebut juga menjadi pertanda atau wujud nyata dari bagaimana profesionalisme Densus 88 Anti Teror Polri dalam memastikan tidak ada berbagai macam bentuk aksi terorisme dalam hal apapun di Indonesia, serta menandakan bahwa aparat keamanan memang bisa diandalkan. Belakangan ini memang terdapat peningkatan aktivitas terorisme seperti pendanaan, radikalisasi, perekrutan dan juga konsolidasi sel-sel teroris. Terlebih, aktivitas tersebut biasanya menyasar kepada 3 kelompok yang rentan, yakni perempuan, remaja dan anak. Dengan adanya fenomena tersebut, menjadikan BNPT kemudian memperkuat komitmennya dalam bersinergi untuk menjalankan program pencegahan teroris di Tanah Air. Sinergitas berlangsung dengan Polri dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga melibatkan masyarakat demi membangun ketahanan warga. Resiliensi akan terjadinya terorisme akan terbentuk apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan juga kesadaran akan bagaimana bahayanya radikalisme dan juga terorisme apabila mengalami pembiaran dan terus berlangsung. Untuk itu, aparat keamanan terus berupaya untuk membangun kesadaran publik dan juga daya tahan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai apa itu terorisme, bagaimana cirinya, bagaimana dampaknya untuk bangsa dan negara. Jika seluruh masyarakat sudah mengetahui seluruh seluk beluk tentang terorisme, maka tentu mereka akan menolaknya. Seluruh daya upaya telah aparat keamanan lakukan dengan sangat maksimal dan juga optimal untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi terorisme di Indonesia, terlebih dalam perayaan hari besar apapun termasuk Idul Adha.

Aparat Keamanan Optimal Cegah Teror Saat Idul Adha Read More »

Keberadaan Papua dalam NKRI Bukti Nyata Persatuan Rakyat pada Panji Bhineka Tunggal Ika

Papua, adalah wilayah di ujung timur Indonesia, selalu menjadi pembahasan hangat mengenai keberadaan dan integrasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, di balik dinamika yang terjadi, terdapat fakta tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI, dan persatuan bangsa di bawah Panji Bhineka Tunggal Ika adalah bukti nyata keberadaan Papua dalam NKRI. Dalam perspektif hukum internasional, posisi Indonesia atas integrasi Papua cukup dimana hasil Pepera 1969 telah di setujui oleh mayoritas anggota dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dimana, proses dimulai pada tahun 1963 dengan penyerahan kedaulatan Papua dari Belanda ke Indonesia melalui New York Agreement pada tahun 1969. Aparat keamanan terus memantau keadaan wilayah Papua yang menjadi perhatian khusus, Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan bahwa Tanah Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi pihak-pihak yang ingin membuat kericuhan dan kegiatan yang membawa isu Papua Merdeka hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, dimana gangguan dari kelompok kepentingan masih sering terjadi meskipun permintaannya tidak akan pernah terjadi. Aksi kelompok separatis masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat. Oleh karena itu, penanganan akan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Sehingga, diharapkan bisa menjawab permasalahan yang selama ini kerap menjadi faktof pemicu terjadinya gangguan keamanan di masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perdamaian. Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani mengatakan UU Otonomi Khusus (Otsus) diyakini menjadi jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Otsus ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk bersinergi bersama-sama, sekaligus bergandengan tangan dalam konteks membangun Papua seutuhnya. Dimana, Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adaah menegakan keadilan, superemasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua. Pemerintah juga melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan. Sistem hukum yang dapat dipercaya akan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan mengurangi ketegangan di masyarakat. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, menegaskan pentingnya kehadiran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga keutuhan dan kedamaian wilayah, serta melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata. Dewan Adat Sentani di Kabupaten Jayapura, Orgenes Kaway mengatakan agar seluruh masyarakat menjaga kedamaian dengan menjaga toleransi antar umat beradama yang sudah terbangun di Tanah Papua. Upaya selalu dilakukan agar masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kerukunan dan kedamaian bangsa Indonesia. Perdamaian dan kesejahteraan selalu didukung oleh setiap masyarakat Papua, Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua mengatakan Papua berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan jalan dan anugerah Tuhan dan yang menginginkan kemerdekaan Papua bukan merupakan orang asli Papua (OAP). Tokoh masyarakat telah menilai begitu cintanya Pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua yang diwujudkan dengan fokusnya pemerintah terhadap pembangunan di wilayah timur Indonesia salah satunya pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara (bandara), hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN). Hal ini menjadi bukti nyata pemerintah sangat peduli dengan seluruh masyarakat di setiap daerahnnya, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan juga telah mendai fokus utama pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur di Papua. Pemerintah  berharap dapat mensejahterakan masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tokoh adat maupun pemerintah daerah pun turut membangun kedamaian di wilayah papua. Kepala Suku Besar Arfak Provinsi Papua Barat mengajak kepala suku Papua dan Nusantara di atas tanah Arfak agar turur menciptakan suasana damai di lingkungan warga. Keberadaan Papua dalam NKRI bukan hanya tentang peta politik atau administrasi. Ini adalah cermin dari kekuatan persatuan bangsa Indonesia di bawah panji Bhineka Tunggal Ika. Papua, dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya alamnya, adalah bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Papua haruslah menjadi agenda bersama bagi semua pihak, sebagai wujud nyata dari semangat persatuan dan kesatuan yang mengalir dalam darah bangsa Indonesia. Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), fokus dalam menjaga perdamaian. Komitmen dan perhatian pemerintah di Papua menjadi bukti bahwa Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sehingga diharapkan Papua dapat mengalami kemajuan dan stabilitas yang berkelanjutan sebagai bagian tak terpisahkan.

Keberadaan Papua dalam NKRI Bukti Nyata Persatuan Rakyat pada Panji Bhineka Tunggal Ika Read More »

Papua Bagian NKRI Kunci Wujudkan Cita-Cita Kemerdekaan Bangsa

Tujuan dan cita – cita bangsa Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial. Artinya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan dapat menikmati kesejahteraan ekonomi, politik, dan sosial secara adil. Selain itu, menciptakan negara yang mandiri dan mampu membangun perekonomian serta menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum bagi semua orang. Ketika beberapa wilayah di Indonesia seperti pulau Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan mulai merata dari sisi pembangunan nasional, wilayah Papua dirasa masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, sejumlah infrastruktur mulai dari transportasi, perkantoran pemerintah, jalanan umum terus dikebut di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pertanian dan fasilitas umum lainnya juga terus dibangun akan masyarakat Papua merasakan kesejahteraan yang dimiliki provinsi lainnya. Pembangunan ini sesuai dengan mapping yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk survei lapangan mencakup koordinat geografis, batas wilayah, topografi, infrastruktur, dan informasi lainnya yang relevan dengan wilayah atau konsep yang sedang dipetakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir mengatakan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua mampu secara efektif memangkas jarak antar wilayah sehingga dapat memangkas hingga 50% biaya logistik. Selain itu, akselerasi pembangunan juga mampu mengurangi pengangguran dan gini rasio, apabila dibandingkan dengan periode tahun 2023 lalu. Oleh karena itu, seluruh masyarakat diminta untuk terus mendukung penuh pembangunan infrastruktur baik perkantoran maupun pembangunan lain guna membawa perubahan di Bumi Cenderawasih tersebut. Sesungguhnya pemerintah pusat terus memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia. Namun adanya oknum-oknum nakal yang menghambat dan mengganggu pembangunan tersebut, membuat banyak program pemerintah menjadi terhambat dan bahkan gagal. Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia diharapkan mendukung segala proyek pemerintah untuk menyetarakan Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan saat ini pemerintah memiliki visi pemerataan pembangunan terkhusus pada jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Memberamo – Elelim di Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut tengah dikaji Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) untuk segera dilakukan pelaksanaan pembangunannya. Proyek ini nantinya merupakan jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena dengan panjang 50,14 km. Adapun lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain penanganan jalan, jembatan, perbaikan lereng, dan tebing serta fasilitas pembangunan. Mengenai keberadaan proyek KPBU Trans Papua ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas serta memperluas jaringan jalan yang nantinya akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Saat ini, ketimpangan ekonomi di Papua tercermin dari disparitas antara kota dan desa, serta antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang besar, banyak masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih sulit dijangkau di banyak wilayah pedalaman Papua. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga masih terbatas. Maka dari itu, salah satu aspek penting dalam pembangunan Papua adalah pengembangan infrastruktur jalan trans Papua yang dipercaya akan memangkas jarak secara signifikan hingga ke pelosok desa. Jika pembangunan infrastruktur tersebut sudah merata, investasi besar – besaran masuk ke Papua dan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tidak hanya itu, hasil alam di Papua juga dapat dengan mudah dibudidayakan. Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengatakan selama ini Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang terjadi di Papua. Berbagai kebijakan juga diformulasikan khusus untuk Papua, sebagai upaya mewujudkan percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Jika dijabarkan lebih detail, upaya-upaya pemerintah untuk Papua, antara lain pemberian otonomi khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah Indonesia lainnya. Selanjutnya, peningkatan pembangunan infrastruktur di Papua, serta peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Papua agar mereka dapat bersaing dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya. Papua mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah menjadi fokus pemerintah Indonesia di Papua. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua tetapi juga memperkuat integrasi ke dalam kesatuan negara. Papua bukan hanya sekadar wilayah yang jauh di ujung timur Indonesia, tetapi juga identitas yang memperkaya bangsa. Keberagaman budaya, keunikan alam, dan potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Papua sebagai bagian utuh dari Indonesia. Dalam upaya membangun Papua yang lebih berkembang, penting bagi seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Papua bukan hanya bagian dari peta, tetapi juga bagian dari jiwa dan jati diri bangsa Indonesia.

Papua Bagian NKRI Kunci Wujudkan Cita-Cita Kemerdekaan Bangsa Read More »

Moderasi Beragama Vaksin Efektif Bagi Penyakit Intoleran

Masifnya pengguna internet di Indonesia membuka peluang bagi penyebaran ideologi dan sarana propaganda bagi pemahaman intoleran dan radikalisme. Bahaya pemahaman ini tidak hanya menyerang pada dunia nyata saja, tetapi juga pada dunia maya khususnya di media sosial. Hal tersebut disebabkan karena dengan pemanfaatan internet sebagai echo chamber, penyebaran konten-konten atau materi propaganda tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan yang lebih menjadi kekhawatiran bersama yakni target mereka yang merupakan generasi muda maupun anak-anak melalui media online. Untuk mencegah dan menangkal paham intoleransi dan radikalisme agar tidak masuk khususnya ke lingkungan masyarakat dan pendidikan, Polresta Mataram NTB menggencarkan sosialisasi tentang bahaya intoleransi dan radikalisme. Beberapa sekolah dijadikan lokasi sosialisasi seperti SMPN 11 Mataram dan SMPN 2 Mataram. Kasi Humas Polres Mataram Iptu I Gusti Baktiasa mengatakan, pihaknya terus berupaya agar paham intoleransi dan radikal tidak berkembang sejak dini di tingkat lingkungan. Selain itu, tokoh agama dan pemimpin umat juga berperan penting dalam mencegah meluasnya paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Menurut Sekretaris MUI Kota Bandung, Agus HD Idris pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nasionalisme menjadi modal utama dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Sebagai tokoh pemuka agama diharapkan terus ada upaya untuk tetap melakukan proses memperat rasa persatuan dan kesatuan.Agus menegaskan bahwa kemajuan teknologi juga turut menghadirkan berbagai tantangan kebangsaan yang muncul dengan berbagai dimensinya. Karenanya, tokoh pemuka agama diharapkan dapat mengedepankan pemahaman yang moderat di tengah-tengah permasalahan bangsa pemahaman akan moderasi beragama menjadi hal penting. Agar toleransi bisa dijaga dan ditumbuhkan di kalangan umat beragama.Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, K.H Marzuki Wahid menjelaskan bahwa moderasi beragama tidak hanya tentang penampilan luar atau tata cara beribadah, tetapi lebih dalam tentang sikap mental dan spiritual yang mengakui keberagaman dan menghormati perbedaan. Moderasi beragama adalah vaksin yang efektif bagi penyakit intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni sosial.Beberapa hal penting untuk menjadikan kampus yang moderat dan inklusif, di antaranya adalah: Keterbukaan terhadap ide, budaya, dan keyakinan yang berbeda merupakan karakteristik kunci dalam membangun kampus yang inklusif. Menghargai dan menerima perbedaan merupakan landasan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan menghargai keragaman. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis di kampus. Dengan memiliki empati, individu dapat lebih memahami tantangan dan pengalaman yang dihadapi oleh orang lain, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lebih peduli dan penuh pengertian. Keadilan merupakan prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan kampus, mulai dari pengambilan keputusan hingga perlakuan terhadap semua anggota komunitas. Komitmen terhadap dialog yaitu keterbukaan untuk berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif dan terbuka merupakan karakter yang penting dalam membangun kampus yang moderat. Kepemimpinan yang Teladan, pemimpin kampus, termasuk rektor, dekan, dan dosen, harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam tindakan dan keputusan mereka sehari-hari. Pemimpin yang memiliki karakteristik ini dapat menginspirasi dalam membangun lingkungan kampus yang harmonis. Kesadaran akan dampak, memiliki kesadaran akan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka adalah karakter yang penting bagi semua anggota kampus. Kesadaran ini membantu individu untuk mempertimbangkan efek dari perilaku mereka terhadap orang lain dan lingkungan kampus secara keseluruhan.Keterbukaan, empati, dan dialog adalah prinsip-prinsip utama dalam membangun moderasi beragama di lingkungan kampus. Dengan memiliki sikap mental yang terbuka dan mampu merasakan perspektif orang lain, serta dengan berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif, dapat mencegah munculnya sikap intoleransi dan ekstremisme di kalangan mahasiswa dan staf kampus. Peran kunci moderasi beragama sebagai sarana untuk mencegah konflik dan radikalisme di kalangan mahasiswa.Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sulawesi Tengah (Sutleng) Kombes Pol. Denny Jatmiko mengatakan untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, masyarakat turut diminta untuk proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di wilayahnya masing-masing. Radikalisme merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.Perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan agar radikalisme tidak berkembang di masyarakat. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan sering dilakukan aparat yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme. Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, penyuluhan, bakti kesehatan, dan bakti sosial. Pentingnya juga untuk mensosialisasikan kepada keluarga dan masyarakat agar tidak mudah terpapar radikalisme. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memerangi radikalisme dan paham intoleran serta memelihara keamanan dan ketertiban adalah tugas bersama tidak hanya aparat keamanan. Masyarakat harus proaktif dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada orang yang dicurigai menyebarkan radikalisme.

Moderasi Beragama Vaksin Efektif Bagi Penyakit Intoleran Read More »

Stafsus Kemenag Minta PTKI Kampanyekan Literasi Digital Moderasi Beragama

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan aset bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dalam moderasi beragama. PTKI dapat menjadi pilar dalam mengkampanyekan moderasi beragama, tidak hanya lewat bangku kuliah, tapi juga memperkaya literasi digital di berbagai platform kekinian.Pesan ini diungkapkan oleh Stafsus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo dalam acara Pembinaan Mental Pegawai Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di BSD, Tangerang Selatan. Acara ini mengusung tema “Menjadi ASN yang Profesional dan Moderat di Tengah Keberagaman”.“PTKI dapat berperan maksimal dalam mengkampanyekan sikap moderat dengan literasi digital. Dengan begitu, medsos dapat menjadi ladang perjuangan kita dalam meluruskan narasi yang bengkok,” ujar Wibowo Prasetyo di BSD, Selasa (2/4/2024).Wibowo menjelaskan, Indonesia telah menjadi bagian dalam era di mana segala informasi serba cepat melalui media sosial. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan pengguna platform media sosial TikTok terbesar kedua setelah Amerika. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menggairahkan paham moderat terutama bagi civitas akademika PTKI.“Kita harus berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Media sosial sendiri memiliki dampak yang luar biasa, mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat,” tandasnya. Wibowo juga mengingatkan kembali bahwa Moderasi Beragama masuk dalam tujuh Program Prioritas Menteri Agama. Direktorat PTKI memiliki kekuatan untuk memastikan program tersebut terselenggara hingga tingkat mahasiswa di PTKI.“Termasuk menghidupkan kembali forum-forum diskusi intelektual di kalangan mahasiswa yang saat ini mulai hilang di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

Stafsus Kemenag Minta PTKI Kampanyekan Literasi Digital Moderasi Beragama Read More »

Media Berperan Penting Cegah Radikalisme dan Terorisme

Di tengah-tengah gejolak ancaman radikalisme dan terorisme yang masih mengancam keamanan global, peran media menjadi semakin penting dalam upaya mencegah penyebaran ideologi ekstrem yang merusak. Media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga merupakan platform yang dapat membentuk opini dan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme.Dalam konteks ini, media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak memberikan ruang bagi propaganda radikal. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan liputan yang berimbang dan menyajikan berbagai sudut pandang tentang isu radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami akar permasalahan serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan ekstremisme.Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris, menjelaskan bahwa gerakan kelompok radikal telah mengalami metamorfosa dan transformasi yang terus berubah, termasuk tren peningkatan proses radikalisasi di kalangan perempuan, anak, dan remaja. Menurutnya, media massa harus aktif terlibat dalam menyukseskan program pencegahan radikal terorisme, sejalan dengan program prioritas BNPT 2024. Irfan menekankan bahwa tanggung jawab pencegahan radikal terorisme merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan Kerjasama dari seluruh pihak, termasuk media massa. Dalam konteks ini, media massa diharapkan dapat membantu membangun kesadaran publik, keterlibatan masyarakat, serta ketahanan nasional dan komunitas dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pemahaman yang benar mengenai isu terorisme kepada masyarakat melalui pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu dalam deteksi dini serta memperkuat daya tangkal masyarakat dari penyebaran ideologi radikal terorisme. Kerja sama antara BNPT dengan pers diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan membangun sinergi antara pemerintah dan media massa.Menyadari dampak yang mungkin timbul dari pemberitaan yang tidak tepat, media massa harus berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi ideologi radikal terorisme dalam platform mereka. Sebaliknya, mereka harus memprioritaskan pemberitaan yang mengedukasi, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah, serta menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas sosial.Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Hamli sebagai seorang pengamat terorisme menyoroti faktor-faktor yang memicu penyebaran propaganda radikalisme. Menurutnya, faktor solidaritas komunal, dendam, ketidakmampuan literasi, dan perasaan diperlakukan tidak adil menjadi pintu masuk bagi ideologi transnasional yang berbahaya. Ideologi-ideologi seperti ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir (HT), salafi wahabi, salafi jihad, syiah, dan jamaah tabligh merupakan beberapa di antaranya. Hamli menekankan bahwa media massa harus berperan aktif dalam tidak melakukan glorifikasi terhadap paham radikal terorisme guna mencegah penyebaran ideologi yang merugikan ini.Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Hamli, juga menekankan perlunya masyarakat untuk tidak menjauhi individu yang terkontaminasi paham radikal, namun sebaliknya, mereka perlu dirangkul dan diajak berdiskusi dengan baik. Partisipasi aktif dari media massa dan masyarakat dapat mencegah penyebaran paham radikal terorisme dari sumbernya. Dengan demikian, tidak hanya pencegahan dari sisi hulu yang dilakukan oleh BNPT dan aparat keamanan, tetapi juga pencegahan dari sisi hilir yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan media massa.Peran media massa dalam mencegah radikalisme dan terorisme tidak hanya terletak pada penyampaian informasi yang akurat, tetapi juga dalam menghindari glorifikasi terhadap paham radikal terorisme. Glorifikasi semacam ini dapat menjadi pemicu bagi individu yang rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem untuk terlibat dalam gerakan terorisme. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk menempatkan pemberitaan mereka dengan hati-hati, menjauhkan diri dari narasi yang memuja atau membenarkan aksi-aksi terorisme, dan lebih fokus pada analisis yang mendalam mengenai akar permasalahan serta upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan.Secara keseluruhan, peran media massa dalam pencegahan radikalisme dan terorisme tidak dapat dipandang remeh. Melalui pemberitaan yang akurat, inspiratif, dan bertanggung jawab, media massa dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kesadaran publik, memperkuat daya tangkal masyarakat, serta memperkuat fondasi demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan masyarakat, Indonesia dapat terus bergerak maju dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, menuju masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.Dengan menekankan pentingnya menghindari glorifikasi terhadap paham radikal dan teror, media massa dapat berperan sebagai garda terdepan dalam melawan ekstremisme dan menggalang dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan. Kolaborasi antara media massa, pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun narasi yang kuat dan konsisten dalam menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme, serta mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian.Dengan demikian, penekanan pada pentingnya tidak melakukan glorifikasi terhadap paham radikal terorisme menjadi bagian integral dari narasi mengenai peran media massa dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Hanya dengan mengambil sikap yang tegas dan bertanggung jawab dalam penyampaian informasi, media massa dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun masyarakat inklusif, toleran, dan aman dari ancaman ekstremisme.

Media Berperan Penting Cegah Radikalisme dan Terorisme Read More »

Paser Kaltim Bentuk Kampung Moderasi Beragama

Kabupaten Paser Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk kampung moderasi beragama sebagai percontohan praktik baik kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Moderasi Beragama (KMB) Kabupaten Paser, Ishak, mengatakan pihak telah menetapkan Desa Seniung Jaya Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, menjadi model kampung moderasi beragama. “Pokja KMB mengusulkan dua desa setelah diseleksi pokja pusat, terpilih Desa Seniung Jaya,” kata Ishak di Tanah Grogot, Selasa (12/3/2024)Sebelumnya ada dua kampung yaitu Seniung dan Bukit Seloka yang diusulkan menjadi percontohan kampung moderasi beragama. Setelah tahapan penilaian, ditetapkan Seniung jadi model KMB.Program Kampung Moderasi Beragama merupakan program yang dimiliki Kementerian Agama Republik Indonesia (kemenag RI) untuk membentuk sebuah kampung, desa atau lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama ditengah masyarakat.“Itu program nasional, di mana pokjanya terbentuk dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan,” ucap Ishak.Tim Pokja masing-masing kecamatan sebelumnya juga mengusulkan perwakilan satu desa per kecamatan untuk dinilai. Dijelaskan Ishak, dalam hal program itu agama tidak di moderasi, melainkan cara menerapkan ajaran agama yang dimoderasi. “Moderasi Beragama adalah suatu sikap, tindakan, atau perilaku dalam beragama, melaksanakan ajaran agama, yang menghindari perilaku ekstrem dan cenderung mengambil jalan tengah,” paparnya.Di kampung moderasi beragama itu, lanjutnya masyarakatnya terdiri atas beberapa perbedaan terutama dari aspek kepercayaan, keyakinan, agama, ras atau lainnya. Mereka, katanya, dengan penuh kesadaran menerima perbedaan yang ada karena pemahaman terhadap keagamaannya yang moderat dengan sepenuh hati untuk dapat memberikan kemaslahatan diri, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara sehingga tercipta kerukunan, toleransi, kerukunan, dan harmonis.Aspek penilaian kampung itu juga dilihat dari adanya pembentukan sekretariat atau posko KMB, adanya dukungan dari tokoh agama, masyarakat, dan kepala desa setempat. “Kami juga menilai adanya program kegiatan yang kreatif dan inovatif, keunikan atau khas desa, aspek keberagaman, program yang mengusung nilai keberagaman, serta kekompakan Pokja KMB,” lanjut Ishak.Kampung moderasi beragama mempererat bangsa dalam satu wadah negara NKRI, bahwa di Kabupaten Paser tidak ada perbedaan, meski dengan latar belakang agama yang berbeda.

Paser Kaltim Bentuk Kampung Moderasi Beragama Read More »