Hukum dan HAM

Presiden RI Prabowo Subianto janji akan bersih-bersih aparat yang tidak setia kepada bangsa, negara, dan rakyat. Prabowo mengingatkan aparat agar terus setia kepada rakyat dan tidak mengkhianatinya.  “Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada banga, negara, dan rakyat, ayok,” ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan mahasiswa di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, hari ini. Jika para aparat penegak hukum di Tanah Air enggan setia kepada rakyat, maka Prabowo berjanji tak segan untuk membersihkan mereka. “Kalau tidak, percaya lah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di bekakang saya,” tegas Prabowo. Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta agar pejabat yang sudah menerima fasilitas dari bangsa dan negara untuk bayar kewajibannya kepada negara.  “Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa, negara bayar lah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum sudah kita, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit ungkit yang dulu. “Tapi kalau kau bandel terus apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum,” tandas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini mendapatkan momentum istimewa dengan diundangnya Presiden untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada 9 Desember mendatang. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Hakordia menjadi momen strategis untuk memberikan arahan kepada seluruh elemen bangsa. Pihaknya berharap arahan Presiden mampu menguatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat umum dalam memberantas korupi. Pada pidato pelantikannya bulan Oktober lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberantas korupsi dengan mengedepankan sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Hakordia 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat tekad bersama memberantas korupsi. Dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” acara ini menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menambahkan tema ini relevan dengan tiga momentum besar Indonesia, yaitu pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam memberantas korupsi.  Selain pembukaan oleh Presiden Prabowo, acara Hakordia 2024 juga akan diisi dengan lelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan bahwa hasil lelang ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa korupsi memiliki dampak nyata bagi negara. KPK, di bawah kepemimpinan yang solid, telah mengembangkan sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) berbasis teknologi digital. Sistem ini memanfaatkan integrasi data kependudukan, perpajakan, dan registrasi perusahaan untuk mendeteksi ketidakwajaran kekayaan pejabat secara real-time. Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menjelaskan bahwa e-LHKPN juga melibatkan masyarakat melalui fitur e-announcement untuk memberikan masukan terkait laporan harta kekayaan pejabat. Pengembangan teknologi berbasis machine learning yang kini tengah dilakukan KPK semakin memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan pejabat. Langkah ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi. Di kancah internasional, Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi pemberantasan korupsi. Pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi ASEAN ke-20 di Bali, KPK mempresentasikan berbagai inovasi teknologi, termasuk e-LHKPN. Pihaknya sangat mendukung forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antikorupsi antarnegara ASEAN. Kolaborasi regional penting dalam menghadapi tantangan global, seperti korupsi lintas negara dan pencucian uang. Negara-negara seperti Kamboja dan Malaysia turut memamerkan teknologi antikorupsi mereka, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dan inovasi tanpa henti. Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada reformasi sistem, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan dan kolaborasi antarlembaga.  Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan implementasi program antikorupsi di tingkat daerah. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019, Jawa Tengah telah menjadi pelopor replikasi desa antikorupsi, dengan 29 desa percontohan yang terus bertambah setiap tahun. Langkah ini mendapatkan pengakuan nasional dengan pencapaian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, di mana Jawa Tengah meraih skor tertinggi dalam kategori provinsi besar. Pendidikan anti korupsi menjadi kunci dalam membentuk budaya integritas di kalangan masyarakat dan ASN.  Presiden Prabowo memandang pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif seluruh bangsa. Dengan mengedepankan sistem yang transparan, pendidikan antikorupsi, dan kolaborasi antarlembaga, visi Indonesia sebagai negara maju dapat diwujudkan. Hakordia 2024 menjadi bukti nyata bahwa perang melawan korupsi adalah perjuangan yang harus terus digelorakan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045. Secara keseluruhan, peringatan Hakordia 2024 nanti mengandung filosofi bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi. Hal itu demi tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia, yakni pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.

Presiden RI Subianto bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih atau clean goverment. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan kemakmuran bagi rakyat. Dia menjelaskan bahwa dengan pemerintahan yang bersih, pemerintahan akan berjalan efisien yang nantinya akan mampu menjaga dan mengelola kekayaan. “Kita harus bertekad menciptakan pemerintah yang bersih karena di mana-mana pemerintah bersih clean government itu yang menjamin kemakmuran,” kata Prabowo dalam Pertemuan Tahunan (PTBI) di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) malam. “Clean government, pemerintah bersih, pemerintah efisien yang bisa nanti terus menjaga dan mengelola kekayaan negara. Saudara-saudara adalah benteng terdepan,” ujar dia. Dia juga menegaskan bahwa tugas Gubernur BI seluruh jajaran BI tidak ringan. Demikian juga dengan tugas menteri-menteri di bidang ekonomi yang juga tidak ringan. “Tugas otoritas keuangan tidak ringan. Nasib rakyat ratusan juta ada di pundak saudara-saudara,” lanju dia. Dia menjelaskan bahwa nasih rakyat berada dalam kebijakan dan keputusan para para pengambil keputusan. Karena itu, Prabowo juga berterima kasih atas perjuangan selama sekian puluh tahun. “Dengan segala kekecewaan kita, dengan segala kekurangan dengan segala harapan kita yang lebih, kita bersyukur kita berada di posisi ini,” ujar dia. “Kita harus lebih tertib, harus lebih waspada, akan kita atur, akan kita kurangi hal yang tidak benar,” tegasnya.