Harian Dewata

Hukum dan HAM

Majelis Rakyat Papua: Lukas Enembe Harus Patuhi Proses Hukum

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum. Dorince mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi terhadap Lukas. Dorince optimistis KPK mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. “Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, saya melihat kasus Lukas Enembe ini sebagai sebuah …

Majelis Rakyat Papua: Lukas Enembe Harus Patuhi Proses Hukum Read More »

Pasal Penghinaan terhadap Presiden Harus Tetap Ada dalam RKUHP

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Arsul Sani menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus tetap ada. Hal ini disampaikan Arsul Sani saat menerima kedatangan Dewan Pers yang menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP. Arsul Sani mengatakan dengan tetap adanya pasal penghinaan terhadap presiden di dalam RKUHP, namun tetap harus ada batasan atau kriteria tertentu …

Pasal Penghinaan terhadap Presiden Harus Tetap Ada dalam RKUHP Read More »

Ini Alasan MK Selalu Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan, alasan MK selalu menolak gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Pendirian MK paling tidak sampai sejauh ini memang belum ada sesuatu hal yang MK merasa perlu untuk mengubah pendiriannya dari putusan-putusan yang terdahulu, Sebagaimana putusan-putusan terdahulu, …

Ini Alasan MK Selalu Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen Read More »

Mahfud Ungkap Respons Jokowi Terkait Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Menurut Mahfud, yang terpenting bagi Jokowi ialah berguna bagi negara. Hal itu diungkap Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, yang diunggah pada Rabu (9/6/2021). Mahfud bercerita bahwa dia sempat menanyakan pasal penghinaan presiden kepada Jokowi sebelum menjabat …

Mahfud Ungkap Respons Jokowi Terkait Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Read More »

Jokowi Ingin Produk Hukum RUU KUHP Disetujui Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menggelar rapat internal membicarakan kelanjutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi memerintahkan para menterinya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat 14 isu krusial. Saat ini RKUHP sudah hampir final, namun 14 isu masih perlu dijelaskan kepada …

Jokowi Ingin Produk Hukum RUU KUHP Disetujui Masyarakat Read More »

Alasan MK Kukuh Tolak Gugatan Presidential Treshold 20 Persen hingga Pemilu Serentak

Mahkamah Konstitusi (MK) bersikukuh tetap memutuskan untuk mempertahankan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden yang menyaratkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen total perolehan suara nasional. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan keputusan mahkamah mempertahankan presidential treshold karena hingga saat ini belum ada sesuatu hal yang dianggap perlu diubah dari putusan sebelumnya. Fajar menyebutkan, MK masih mempertahankan presidensial treshold juga …

Alasan MK Kukuh Tolak Gugatan Presidential Treshold 20 Persen hingga Pemilu Serentak Read More »

Mengecam Penyerangan terhadap Masyarakat di Papua

Aksi penyerangan kembali terjadi kepada Masyarakat di Papua. Kali ini terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal kepada warga sipil penambang emas di Wilayah Pegunungan Bintang. Suriadi adalah seorang pedagang pemilik kios sembako di kawasan pendulangan emas di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang yang tewas dianiaya pada Senin, 4 Juli 2022. Suriadi dianiaya hingga …

Mengecam Penyerangan terhadap Masyarakat di Papua Read More »

KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua Kembali menjadi dalang dari tindak kekerasan yang menimpa Orang Asli Papua (OAP). Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua menelan korban jiwa pada Kamis, 9 Juni 2022 di Lapar Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. KST Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok yang lahir pada tahun 1960-an dengan misi …

KST Papua Dalang Kekerasan Terhadap OAP Read More »

Hormati Hak Prerogatif Presiden Jokowi terkait Reshuffle Kabinet

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, partainya sudah siap mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan reshuffle. “Terkait reshuffle kabinet NasDem menghormati presiden, menghormati hak prerogatif presiden. Kami Mendukung keputusan presiden,” kata Johnny, Selasa (14/6/2022). Johnny menilai, keputusan reshuffle tersebut sudah melalui evaluasi dari Presiden Jokowi. “Kalau sampai dilakukan reshuffle cabinet, …

Hormati Hak Prerogatif Presiden Jokowi terkait Reshuffle Kabinet Read More »

Mendukung Upaya Pemerintah Memberantas Ormas Radikal

Pemberantasan terhadap Ormas radikal pendukung khilafah perlu mendapatkan dukungan luas.  Penegakan hukum tersebut diperlukan agar keutuhan Indonesia dapat terjaga dari ideologi berbahaya yang dapat  menciptakan perpecahan bangsa.  Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan azas demokrasi sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali organisasi yang bisa tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat. Namun, meski …

Mendukung Upaya Pemerintah Memberantas Ormas Radikal Read More »