Harian Dewata

Ekonomi

Presiden Minta APBN 2022 Dirancang Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel

Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022. …

Presiden Minta APBN 2022 Dirancang Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel Read More »

Wagub DKI Minta Buruh Jangan Demo Berlebihan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) meminta para buruh bersabar untuk menunggu keputusan ke Kemenaker RI terkait negosiasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. “Ya pokoknya begini, para buruh kami minta enggak perlu merespon ini dengan demo yang berlebihan, nanti menimbulkan khawatir satu ini masih pandemi nanti terjadi cluster penularan,” kata Ariza kepada wartawan, …

Wagub DKI Minta Buruh Jangan Demo Berlebihan Read More »

Demo Buruh Rentan Ditunggangi Provokator

Buruh akan berdemo lagi tanggal 29 November 2021 dengan alasan tidak puas dengan kenaikan upah minimum provinsi. Masyarakat menolaknya karena sangat rentan ditunggangi oleh provokator yang dapat memicu aksi anarkis dan menimbulkan kerusuhan massa. Indonesia adalah negara demokrasi dan berunjuk rasa adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi yang diperbolehkan. Akan tetapi, demo saat pandemi tentu …

Demo Buruh Rentan Ditunggangi Provokator Read More »

Penetapan UMP 2020 Sesuai Kondisi Terkini Setiap Provinsi

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 harus menjadi kewenangan penuh gubernur setiap provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diharapkan tak mengintervensi proses penetapan UMP. Adapun variabel-variabel yang dipakai dalam rumus penetapan UMP dan UMK yang mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 bisa menurunkan rata-rata konsumsi per …

Penetapan UMP 2020 Sesuai Kondisi Terkini Setiap Provinsi Read More »

Penetapan UMP 2022, Apindo : Bisa Serap Tenaga Kerja Lebih Besar

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai sebagian besar pemerintah provinsi sudah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sesuai dengan aturan. Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kendati demikan, kata Hariyadi, sebagian …

Penetapan UMP 2022, Apindo : Bisa Serap Tenaga Kerja Lebih Besar Read More »

Serikat Buruh Jangan Terlalu Persoalkan UMP, Fokus Kawal Struktur Skala Upah

Serikat buruh atau pekerja diminta tak terlalu mempersoalkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Sebaiknya, mereka harus fokus dalam mengawal struktur skala upah di perusahaan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmadja mengingatkan bahwa UMP tersebut sejatinya diperuntukan bagi pekerja di bawah 1 tahun, sehingga seharusnya kebijakan tersebut tak …

Serikat Buruh Jangan Terlalu Persoalkan UMP, Fokus Kawal Struktur Skala Upah Read More »

Demo Buruh Menghambat Pemulihan Ekonomi

Para buruh akan berdemo tanggal 29-30 November 2021 untuk memprotes kenaikan Upah Minimum yang menurut mereka terlalu sedikit. Masyarakat menentang demo ini karena masih pandemi dan mengganggu pemulihan ekonomi yang saat ini terus membaik. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sudah diumumkan dan ada kenaikan yang lumayan. Pemerintah sudah berbaik hati menaikkan gaji para buruh, walau …

Demo Buruh Menghambat Pemulihan Ekonomi Read More »