Ekonomi

RUU Cipta Kerja Punya Tambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Korban PHK

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyiapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon untuk pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di samping program yang telah ada [Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JKM, Jaminan Pensiun/JP, Jamiman Hari Tua/JHT],” kata Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis dalam siaran pers, Kamis (23/7/2020). John mengatakan RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Justru, lanjutnya, perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah manfaatnya. “Manfaat yang akan diterima bagi korban PHK yakni pemberian uang misal sekian bulan ditanggung transportasi, kemudian pemberian pelatihan vokasi. Terakhir, manfaat dapat diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru. Seluruh manfaat ini dapat diterima pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek),” ujar John. Selain itu, lanjutnya, ada uang penghargaan sweetener sebagai tambahan di luar upah dengan besaran maksimal 5 kali upah sesuai masa kerja yang diberikan 1 kali jangka waktu 1 tahun dan tidak berlaku bagi UMK. Menurut John, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang tidak/belum bekerja dan bekerja tidak penuh. Jhon menjelaskan angka pengangguran di Indonesia menyentuh 7,05 Juta orang. “Angkatan Kerja Baru berjumlah 2,24 Juta orang, Setengah Penganggur 8,14 Juta orang, Pekerja Paruh Waktu 28,41 Juta orang. Totalnya sebanyak 45,84 juta orang (34,4 persen) Angkatan Kerja bekerja tidak penuh,” jelasnya.

RUU Cipta Kerja Punya Tambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Korban PHK Read More »

RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Solusi Percepatan Mengurangi Angka Pengangguran

Pengamat ekonomi Santo Dewatmoko menilai RUU Cipta Kerja dapat menjadi solusi percepatan pengurangan pengangguran jika disahkan menjadi Undang-Undang. “RUU Cipta Kerja jika disahkan dapat menjadi salah satu solusi untuk percepatan mengurangi pengangguran,” ujar Santo Dewatmoko dalam acara webinar bertajuk Memadankan RUU Cipta Kerja: Antisipasi – Solusi Ketenagakerjaan, Kamis (23/7/2020). Menurutnya, saat ini masih terdapat 7,05 juta jumlah pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Sedangkan penciptaan lapangan kerja masih berkisar 2 sampai 2,5 juta per-tahunnya. Santo bilang tingginya angka pengangguran diperparah karena adanya wabah pandemi Covid-19. ”Pada masa Covid 19 ini, memaksa sebagian besar pengusaha melakukan PHK pekerjanya, sehingga banyak terjadi pengangguran,” ucap Santo. Dia memandang kejadian ini bisa menjadi bahan pertimbangan/kajian untuk Pengusaha dan Serikat Pekerja, agar dapat duduk bersama dalam mencari titik temu untuk segera menuntaskan RUU Cipta Kerja bersama DPR dan Pemerintah. Selain itu, Santo juga menilai RUU Cipta Kerja dapat menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi bonus demografi yg di alami Indonesia. Menurutnya, bonus demografi ini bisa menjadi peluang atau ancaman. “Lebih dari 68 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif. Kelompok usia produktif ini harus disiapkan lapangan pekerjaan agar bonus demografi tidak menjadi bencana demografi,’’ ujar Santo.

RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Solusi Percepatan Mengurangi Angka Pengangguran Read More »

Mengapresiasi Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi membentuk badan baru yakni Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan badan baru ini merupakan komitmen nyata Pemerintah yang menekankan pentingnya aspek kesehatan dan perekonomian. Gugus tugas resmi dibubarkan tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Perpres 82/2020. Walau bubar, namun tugasnya dilanjutkan oleh Satgas tim penanganan Pandemi Covid-19 dan masih dikomando oleh Doni Monardo. Hanya saja sekarang satgas berada di bawah arahan ketuanya, Airlangga Hartarto. Komite ini juga menangani perekonomian di Indonesia. Tim pemulihan ekonomi nasional yang ada di bawah komite baru ini dibantu oleh 6 wakil ketua. Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkes Terawan. Sedangkan ketua pelaksananya adalah Mentri BUMN Erick Thohir. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menyatukan satgas penanganan pandemi Covid-19 dengan tim pemulihan ekonomi, karena faktor keseimbangan. Untuk menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan, tak bisa dengan jalan yang berbeda. Jadi harus dilakukan bersamaan, agar pandemi segera berakhir dan kondisi ekonomi kita membaik. Pramono melanjutkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah on the right track, ketika mengatasi corona. Buktinya, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 makin tinggi. Serta pemulihan ekonomi juga makin bertambah. Jadi dengan adanya komite yang merupakan gabungan antara tim kesehatan dan ekonomi, akan menolong negara dari corona secepatnya. Berubahnya gugus tugas jadi satuan tugas memang mengejutkan, karena masyarakat mengira gugus tugas kok berhenti begitu saja. Ternyata yang benar adalah ia hanya ‘ganti seragam’ menjadi tim satuan tugas penanganan corona dan berada di dalam komite yang baru. Diharapkan satgas ini bisa bekerja dengan lebih baik dalam menangani efek Covid-19. Dengan dipegang oleh komite yang diurus oleh para mentri berpengalaman, maka semoga kinerja satuan tugas penanganan Covid-19 bisa lebih efektif. Jika ada ganjalan, maka bisa langsung konsultasi. Misalnya untuk masalah tugas satgas yang seakan dihalangi, bisa menghubungi Pak Tito Karnavian yang Mentri sekaligus purnawirawan Jendral Polisi. Sementara untuk masalah rapid test yang makin digencarkan oleh pemerintah, maka tim Satgas penanganan Covid-19 bisa langsung konsultasi kepada Mentri Kesehatan Terawan. Beliau bisa memberi rekomendasi alat tes paling akurat, menunjuk laboratorium yang terpercaya, dan memberi arahan langsung kepada anggota tim satuan tugas. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia, maka tim pemulihan ekonomi nasional sangat tepat jika punya wakil ketua Mentri Sri Mulyani. Sebagai ekonom berpengalaman, beliau tentu akan memberi arahan bagaimana cara agar Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan dan tak akan terjadi resesi. Lalu meningkatkan pendapatan per kapita. Ada beberapa program pemulihan ekonomi Indonesia yang akan dilakukan oleh komite. Di antaranya restrukturisasi pajak bagi pengusaha UMKM, bantuan modal pemerintah, pengurangan suku bunga pinjaman, dan lain-lain. Komite juga bisa turut mengawasi agar program ini benar-benar terlaksana dengan baik. Komite yang mencakup satuan tugas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa bekerja sama dengan baik, karena beranggotakan para ahli. Ketua pelaksananya, Erixk Thohir, juga amat berpengalaman di lapangan. Karena menguasai bidang ekonomi global, dan sebelum menjabat mentri, merupakan pengusaha kelas internasional. Selain itu, digabungnya sektor kesehatan dan ekonomi juga baik. Karena untuk mengatasi masalah ekonomi, diperlukan rakyat yang sehat. Sedangkan masyarakat yang terkena dampak corona, selain diberi bantuan finansial, juga asupan gizi untuk tubuh yang lebih sehat. Pembentukan komite gabungan satuan tugas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diharap bisa mengatasi efek corona di Indonesia. Dengan diurus oleh mentri berpengalaman, maka anggota tim bisa diarahkan sehingga bekerja dengan baik. Semoga dengan kerja komite, Covid-19 segera pergi dari Indonesia.

Mengapresiasi Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Read More »

FKPPPN Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Apresiasi Presiden Atas Pembubaran 18 Lembaga

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mengatasi secara serius pengendalian, penanganan covid-19 di Indonesia dan sekaligus juga mengatasi perekonomian rakyat yang bisa berdampak pada perekonomian nasional. Dan dalam pelaksanaan perpres tersebut, Presiden membentuk satu komite sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, selanjutnya membubarkan 18 lembaga, mengutip pasal 19 ayat (1) pada perpres tersebut. Heri Bernard, Ketua Umum MPT Forum Koordinasi Pengendalian Percepatan Pembangunan Nasional (FKPPPN), menyampaikan dukungannya atas terbitnya Perpres tersebut. Dia (Bernard) mengungkapkan langkah politik hukum Presiden Jokowi sudah tepat dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi kedepan. Sebab, menurutnya prospek dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dalam posisi yang sulit. “Kita tahu persis kalau penyebaran covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan. Sementara, dampak dari pandemi ini merasuk dan merusak sendi-sendi perekonomian rakyat bahkan perekonomian nasional. Kalau demi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, kita apresiasi pembubaran 18 lembaga itu. Maka, Perpres yang diterbitkan Presiden merupakan langkah politik hukum sudah tepat dan kami sangat mendukung,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Heri Bernard menuturkan mengenai hal-hal penting yang harus segera dilakukan oleh Presiden melalui Komite yang dibentuknya terkhusus mengenai pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional diantaranya : Pertama, pembangunan ketahanan Desa dengan menitikberatkan pada peran langsung sumber daya masyarakat agar menjadikan desa aktif mendongkrak komoditas dan potensi lainnya. Kedua, membuat saluran informasi dan koordinasi terpadu dalam rangka penyelamatan dan penyehatan perekonomian masyarakat di Kota dan di desa. Ketiga, menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok guna pemenuhan kebutuhan hidup. Keempat, dalam pelaksanaan pengendalian covid dan pemulihan ekonomi, komite harus dapat bergerak secara fleksibel dan terbuka untuk kerja sama dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi tantang bersama yang sedang berlangsung. Dalam pandangan akhirnya, Heri bernard menegaskan pihaknya akan tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak untuk membantu percepatan pemulihan perekonomian nasional untuk kepentingan suksesnya agenda pembangunan nasional. “FKPPPN siap bergotong royong bersama dengan Pemerintah. Kita akan konsolidasikan kebijakan dari Presiden ini bersama pula pelaksanaan program-program yang ada di seluruh daerah. Ya, harapannya ekonomi rakyat selamat, perkonomian Nasional selamat sehingga kita siap dan tangguh menyukseskan agenda pembangunan nasional yang sudah direncankan, ditetapkan,” tutupnya.

FKPPPN Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Apresiasi Presiden Atas Pembubaran 18 Lembaga Read More »

RUU Cipta Kerja Didorong Bisa Menjamin Para Pekerja Start Up Dapat Hak

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja yang di dalamnya membahas berbagai aspek kemudahan dalam berinvestasi dinilai dapat untungkan perusahaan rintisan atau start-up yang biasanya digandrungi anak muda. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendorong agar klausul yang saling menguntungkan antara start-up dan patner bisnis dapat diatur dalam RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas oleh DPR

RUU Cipta Kerja Didorong Bisa Menjamin Para Pekerja Start Up Dapat Hak Read More »

Omnibus Law Bisa Pulihkan Investasi Pascapandemi

Pengamat ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret Lukman Hakim mengatakan penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha melalui Omnibus Law dapat memulihkan kinerja investasi usai berakhirnya pandemi Covid-19. “Saat ini, siapapun rezimnya atau pemimpinnya pasti harus dan memerlukan penyederhanaan Undang-Undang serta aturan yang ada. Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor,” kata Lukman dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (30/6). Lukman mengatakan Omnibus Law ini juga dapat menyelesaikan persoalan birokrasi maupun regulasi agar kinerja ekonomi yang lesu akibat pandemi dapat kembali tumbuh. Selama ini, masalah perizinan yang terlalu lama dianggap menjadi salah satu penyebab sulitnya arus modal mampir ke Indonesia, baik dari pelaku usaha asing maupun dalam negeri. “Omnibus Law ini bisa disebut cara yang big bang atau mengubah secara besar-besaran. Memangkas ketentuan yang tidak pro pasar secara besar-besaran. Fokusnya tentu memberikan jaminan kemudahan kepada investor,” katanya. Menurut dia, upaya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi yang berlangsung sejak lama, tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Namun, ia menilai pemerintahan saat ini cukup berani untuk merumuskan kebijakan baru yang terkadang sulit untuk dilakukan. Contohnya adalah ketika Presiden Joko Widodo pada periode pertama mulai mengatasi persoalan infrastruktur dengan mencanangkan penyelesaian pembangunan jalan tol yang mangkrak. Selain itu, pada periode kedua, proses percepatan penyelesaian izin berusaha menjadi poin penting untuk mendorong pertumbuhan investasi. “Kita sudah melihat pada periode pertama, permasalahan infrastruktur mulai diselesaikan. Di periode kedua ini, masalah regulasi yang berbelit-belit juga coba diselesaikan melalui RUU Cipta Kerja ini,” kata Lukman. Secara keseluruhan, ia memastikan RUU Cipta Kerja ini dapat berpeluang menjadi payung hukum dan bersinergi dengan kebijakan pengurangan pajak untuk memberikan insentif bagi para pengusaha dan pelaku UMKM di masa pandemi ini. “Sosialisasi adanya RUU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan gairah pembenahan regulasi di Indonesia. Pastinya ini jadi daya tarik bagi para investor

Omnibus Law Bisa Pulihkan Investasi Pascapandemi Read More »

Pemerintah Jokowi Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan di Papua

Pemerintah Jokowi – Ma’ruf akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ini dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia. Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua. Berbagai langkah dan kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), di mana sekitar 600 putra putri Papua belajar di sekolah terbaik. Hal itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain. “Bukan sekadar bagaimana mengirimkan putra terbaik, di dalamnya juga menghargai lintas kultur lintas etnis agama. Pendidikan sejatinya bukan soal program belajar mengajar tapi bicara soal pendekatan kebudayaan, karena Bhineka maka Pendidikan sejatinya menanamkan saling menghargai perbedaan, percikan di Surabaya dan Yogyakarta a itu semacam pembelajaran, baik Papua dan di luar Papua, untuk terus mempertemukan kebudayaan,” ujar Jaleswari dalam acara diskusi akhir pekan lalu, di Jakarta. Dia menambahkan, pemerintah pusat memiliki komitmen tinggi untuk terus menambah tenaga pendidik di Papua. Sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah pusat, dengan terus mendorong infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, tentu saja tidak serta mengubah lebih baik, ada keterbatasan. Akan tetapi, lanjut dia, dengan melihat anak-anak muda Papua saat ini yang telah berkiparah di banyak bidang, mulai kesenian, budaya, hingga teknologi, menjadi bukti bahwa Papua saat ini dalam situasi yang baik-baik saja. Sebab ada optimisme, ada kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi. Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram, padahal sejatinya di Papua ada optimisme yang cerah, daerah yang indah, dengan orang-orang dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme. Dia mengatakan Presiden Jokowi pun, memiliki perhatian tinggi terhadap Papua hingga datang sebanyak 13 kali dan terus mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat. “Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan, apalagi sejatinya Papua memiliki sumber daya manusia yang luar biasa hebat,” jelas diam emerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, dia mengajak agar, putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, mereka yang duduk di pemerintahan, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua. Dia pun setuju, bahwa media sosial menjadi tantangan utama. Karena itu, setiap ada narasi negatif, akan lebih baik langsung dijelaskan diklarifikasi sehingga tidak dikesankan sebagai informasi yang benar. Opini harus dibangun secara bersama sama dan terorkestrasi. Karena itu, jangan lagi terlambat untuk memberikan klarifikasi atas informasi salah mengenai Papua. “Untuk menyelesaikan masalah Papau semua harus bermain karena permasalahan bukan satu lembaga atau per orang, ini persoalan bersama, perlu diawali berpikir sama, berkata sama, dan akan sangat manjur jika orang asli Papua yang menjelaskan mengklarifikasi, termasuk dengan menggencarkan diplomasi budaya,” ucap Tantowi. Sumber : https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-jokowi-terus-dorong-pembangunan-infrastruktur-dan-kesehatan-di-papua.html

Pemerintah Jokowi Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan di Papua Read More »

Mendes PDTT Ajak Masyarakat Hidupkan Kembali Desa Wisata

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak kepada masyarakat Yogyakarta untuk menghidupkan kembali desa-desa wisata. Ajakan ini disampaikannya ketika melakukan kunjungan sekaligus membuka kembali untuk umum destinasi wisata Puri Mataram di Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Jumat (10/7/2020). Menurutnya, dibukanya kembali destinasi wisata desa dalam menyambut kehidupan normal baru (new normal) dapat membangkitkan kembali ekonomi desa yang terdampak pandemi. “Agar kembali menggeliat ekonomi di desa, saya mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta di mana pun berada, ayo kita hidupkan kembali desa-desa wisata. Termasuk desa wisata Puri Mataram. Insya Allah, dengan demikian, warga masyarakat yang sebenarnya sudah menunggu karena jenuh. Mudah-mudahan kunjungan kembali normal,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Menteri tersebut. Gus Menteri menjelaskan, tidak ada pilihan dalam menghadapi pandemi ini kecuali dengan menerapkan tatanan normal baru atau hidup berdampingan dengan Covid-19. “Terus terang, kegelisahan kita sampai hari ini belum terjawab dengan pasti dan belum ada gambaran sampai kapan yang namanya Covid-19 ada di Indonesia dan mempengaruhi kehidupan normal kita sebelumnya. Jadi, memang tidak ada pilihan selain kehidupan normal baru dengan memperhatikan protokol kesehatan agar masyarakat kembali beraktifitas,” katanya. Kemdes PDTT, lanjutnya, sudah menerbitkan regulasi terkait tatanan normal baru yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.  “Meskipun itu tidak mutlak, karena itu menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Tetapi, paling tidak dengan keluarnya regulasi baru dari Kemdes PDTT, itu berarti kita sudah melakukan dorongan keras dan masif agar desa-desa wisata kita di Indonesia dan seluruh aktivitas ekonomi didesa digerakkan kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan,” katanya. Berdasarkan pantauannya, Gus Menteri melihat Puri Mataram sudah menerapkan protokol desa wisata. Misalnya, jaga jarak, penyediaan tempat cuci tangan beserta sabun, serta rambu-rambu protokol. Tak hanya itu, petugas akan mengecek suhu tubuh pengunjung di pintu masuk. “Tinggal nanti, kalau dalam pelaksanaannya sudah banyak yang berkunjung perlu dilakukan pencermatan terkait physical distancing yang tetap harus diterapkan,” katanya. “Kalau desa wisata sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, silakan dibuka. Gerakkan warga untuk kembali datang ke desa wisata. Supaya ekonomi kembali menggeliat,” tutup Gus Menteri.

Mendes PDTT Ajak Masyarakat Hidupkan Kembali Desa Wisata Read More »

Presiden Komitmen Membuat Papua dan Papua Barat Semakin Maju dan Sejahtera

“Saya minta kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Kita mengajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” jelas beliau dalam Rapat Terbatas terkait Papua pada Rabu (11/3). Perhatian terhadap Papua dan Papua Barat ini diwujudkan Kementerian PPN/Bappenas melalui penyelenggaraan Strategic Policy Discussion pada Senin (29/6) dengan tema Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan”. “Komitmen pada Papua yang tinggi itu dapat dilihat dari intensitas Presiden ke wilayah Papua. Sejak menjabat pada periode pertama maupun periode kedua ini, Bapak Presiden sudah sebelas kali mengunjungi Tanah Papua,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Primowardani saat membuka diskusi. Komitmen tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana seluruh kementerian/lembaga ditugaskan merumuskan langkah terobosan guna mengatasi kesenjangan pembangunan di kedua provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kementerian PPN/Bappenas sebagai yang ditugaskan menyusun Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017 telah menjalankan fungsinya dengan baik dan berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” pungkas Jaleswari. Diskusi Kebijakan Strategis ini bertujuan: (1) membahas dinamika geopolitik internasional pada 1950-an hingga 1960-an yang melatarbelakangi konteks sejarah integrasi Irian Barat; (2) membahas pertimbangan hukum internasional dalam konteks sejarah integrasi Irian Barat, khususnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau the Act of Free Choice pada 1969; (3) membahas konteks sosio-kultural Irian Barat dalam konteks relasi sosial dengan daerah-daerah di Indonesia; (4) Membahas agenda HAM, mediasi, dan proses rekonsiliasi; dan (5) membahas kerangka dan proses pembangunan perdamaian. “Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki sejumlah strategi dan pendekatan baru, baik dalam kerangka menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 maupun RPJMN 2020-2024, termasuk Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi. Strategi percepatan pembangunan dilaksanakan dengan perwilayahan komoditas berbasis kearifan komunitas di tujuh wilayah adat di Papua, sementara pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi potensi wilayah serta menjembatani proses pembangunan dan pengembangannya dari hulu ke hilir atau yang dikenal dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Oktorialdi juga menjelaskan dukungan regulasi dalam konteks revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut beliau, revisi UU Otonomi Khusus Papua itu setidaknya mencakup enam kerangka utama, yakni kerangka kewenangan, kelembagaan, pembangunan strategis, sumber daya manusia, politik, hukum dan HAM serta kerangka keuangan. Hal itu dimaksudkan agar implementasi program pembangunan, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, memiliki pijakan yang kuat di tingkat implementasi. Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi menyampaikan Resolusi PBB Nomor 1514 (XV) pada 14 Desember 1960 mendorong banyak negara yang dijajah untuk menuntut kemerdekaan. Sebagai penguasa wilayah koloni Hindia Belanda (sampai New Guinea), Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia dan harus melepas koloni Papua sebagai bagian dari jajahannya dalam wilayah Hindia Belanda. Belanda juga telah menandatangani Atlantic Charter pada Agustus 1941 yang di antaranya menegaskan zaman imperialisme telah berakhir dan hak kemerdekaan harus diakui. Peristiwa Bung Karno mengobarkan semangat Trikora 19 Desember 1961 dan didukung fakta pertempuran Laut Arafura pada 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, di mana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul, semakin meyakinkan Presiden John F. Kennedy bahwa Bung Karno sangat serius mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI. Pengacara HAM Papua Pieter Ell dalam paparannya menyampaikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan suatu solusi yang selama 20 tahun belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Kasus pelanggaran HAM masa lalu juga dapat diselesaikan komisi ini, yaitu melalui rekonsiliasi. Hal yang terpenting adalah menatap masa depan sehingga tercipta Papua Tanah Damai. Sementara John NR Gobay, selaku Dewan Adat Papua menyampaikan hubungan Papua dengan kesultanan Ternate dan Tidore sudah terjadi sejak 1500-an, dan VOC mengakui kekuasaan kesultanan Ternate dan Tidore mencakup sebagian Pulau Papua. Penyelesaian masalah di Papua membutuhkan pendekatan khusus dan perlu dituangkan dalam kebijakan nasional, distorsi sejarah perlu diselesaikan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR) sebagaimana tertuang dalam amanat pasal 46 UU 21 Tahun 2001 melalui usulan Gubernur dan ditetapkan melalui Kepres. KRR menjadi wadah bagi rakyat Papua berbicara melalui dialog damai. Anggota MRP Provinsi Papua Markus Kayoi menyampaikan melanjutkan kemajuan Tanah Papua yang dituangkan melalui UU Otonomi Khusus sebagai hasil dari win-win solution dan UU hasil kebijakan politik. Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah memberikan rekomendasi kepada Presiden agar melakukan dialog yang bermartabat dengan semua pihak guna meminimalisasi kekerasan di masa depan. Amanat UU Otonomi Khusus menyebutkan bahwa MRP merupakan forum yang dapat melakukan rapat dengar pendapat dengan semua pihak dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat. Guru Besar UI sekaligus Rektor Universitas Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menyampaikan bahwa pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan semangat lebih terbuka dan saling menghormati sebagai bentuk demokrasi yang sudah dibangun para pendiri bangsa terdahulu. Hal penting lainnya adalah perlunya melihat geopolitik ke depan dengan melihat sejarah geopolitik masa lalu. Selanjutnya Duta Besar RI untuk Australia 2003-2005 dan Duta Besar RI untuk Tiongkok 2010-2013 Imron Cotan menyampaikan sejarah Belanda menyerah dari Jepang dan melarikan diri ke Australia sehingga banyak tahanan politik Belanda asal Boven Digoel dimakamkan di Kaura di Australia. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda melihat peluang dan mencoba menancapkan kekuasaannya kembali di Indonesia melalui Australia. Sejumlah permasalahan lainnya yang dibahas dalam Strategic Policy Discussion tersebut antara lain perbedaan perspektif terkait sejarah integrasi Papua ke dalam kedaulatan Indonesia, kesenjangan ekonomi dan sosial, isu diskriminasi, keadilan hukum dan penegakan HAM. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah menggelar dialog dan rekonsiliasi untuk Papua yang damai di masa depan. Selain itu, narasumber mengajak generasi muda Papua untuk mempelajari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dengan baik dari sumber bacaan yang autentik, bukan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual-ilmiah. Di sisi lain, rakyat Papua harus

Presiden Komitmen Membuat Papua dan Papua Barat Semakin Maju dan Sejahtera Read More »