Ekonomi

Efektifitas PPKM Berdampak Positif Bagi Ekonomi Makro dan Mikro

Leave a Comment / Ekonomi /

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang oleh pemerintah hingga 6 September 2021. Di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya dan Solo Raya masih menerapkan PPKM Level 3. Menyikapi hal tersebut, analis senior Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa perpanjangan PPKM berdampak baik dalam penanganan Cov-19 dan memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi. Dirinya menilai PPKM berperan secara signifikan didalam penanganan pandemi karena efektif menekan penyebarannya. “Perpanjangan PPKM berdampak baik dalam penanganan Cov-19 dan memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi. PPKM berperan secara signifikan didalam penanganan pandemi karena efektif menekan penyebarannya,”ujar Tulus. Lebih lanjut, dirinya berpendapat bahwa efektifitas dari program PPKM telah memberikan harapan bagi proses pemulihan ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro. Oleh karena itu, setiap kebijakan pelonggaran terhadap aktifitas masyarakat harus tetap berpedoman pada prokes. “Efektifitas dari program PPKM telah memberikan harapan bagi proses pemulihan ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro. Oleh karena itu, setiap kebijakan pelonggaran terhadap aktifitas masyarakat harus tetap berpedoman pada prokes,” tambahnya Ditempat terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa tren kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional telah berhasil turun 90,4%. Sedangkan angka penurunan kasus di Jawa-Bali sebesar 94%. “Tren kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional telah berhasil turun 90,4%. Sedangkan angka penurunan kasus di Jawa-Bali sebesar 94%.,” ujar Luhut.

Efektifitas PPKM Berdampak Positif Bagi Ekonomi Makro dan Mikro Read More »

Food Estate Strategi Memajukan Pertanian Indonesia

Leave a Comment / Ekonomi, Sosial Budaya /

Food Estate merupakan  strategi memajukan pertanian Indonesia agar menjadi lebih baik ke depannya.  Dengan adanya konsep tersebut, maka  kesejahteraan Petani diharapkan akan meningkat dan target swasembada pangan dapat tercapai. Pernahkah Anda mendengar istilah food estate? Food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (lebih dari 25 hektar) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial, yang berbasis iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep ini mengintegrasi pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam 1 kawasan. Indonesia adalah negara agraris dan food estate adalah langkah bagus untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan swasembada beras serta hasil bumi lainnya. Presiden Jokowi menyatakan bahwa sektor pertanian bisa maju jika petani meningkatkan daya saing dan profesionalisme. Oleh karena itu beliau menyarankan untuk fokus ke sektor hilir, bukan hulu, alias ke pasca panen dan pengolahan bahan alamnya. Oleh karena itu Kementrian Pertanian membuat food estate sebagai wujud pertanian modern dan integrasi dengan peternakan serta perkebunan. Pembangunan food estate di beberapa daerah di Indonesia telah melalui berbagai kajian, sehingga diharap akan membuahkan hasil maksimal dan keuntungan yang tinggi. Sehingga sektor pertanian di Indonesia akan lebih maju lagi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa dalam program food estate segala hal yang berkaitan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional diimplementasikan dengan baik. Yakni dari sektor hulu ke hilir dan dilakukan secara komprehensif. Syahrul melanjutkan, program food estate memiliki beberapa ciri khas yaitu mengelola multikomoditas, menggunakan mekanisasi, korporasi, marketplace, dan berorientasi ekspor. Dalam artian, petani yang digandeng dalam program ini tidak hanya tahu cara menanam padi dan tanaman lain, tetapi juga menjalankan teknik pertanian modern sehingga bisa panen dalam jumlah besar. Food estate memang harus melalui berbagai kajian agar hasilnya bagus. Seain itu, pertanian modern memang ditonjolkan dalam food estate, karena sudah saatnya petani meng-upgrade ilmu dan tidak hanya menanam berdasarkan ajaran lama. Jika para petani paham bahwa musim bergeser, maka tidak akan gagal panen, karena waktu untuk menanam juga digeser dan hasilnya akan sangat bagus. Saat padi tumbuh tidak akan kekeringan karena mereka sudah memprediksi, berdasarkan ilmu meteorologi dan klimatologi. Para petani akan terbiasa dengan mekanisasi alias menggunakan alat-alat modern untuk bertani. Mereka tidak lagi membajak sawah dengan cara tradisional, misalnya hanya dengan tenaga kerbau atau sapi, tetapi digantikan dengan alat yang canggih. Hasilnya akan lebih cepat dan sawahnya bisa makmur. Ini adalah hasil dari kajian, demi majunya teknik pertanian di Indonesia. Mengapa fokus pada pertanian modern dan mekanisasi? Karena Indonesia adalah negara agaris tetapi kita sempat gagal swasembada, sehingga haarus evaluasi di mana letak kesalahannya. Teknik pertanian harus dirombak agar panen raya terjadi dan bisa meng-cover kebutuhan rakyat se-Indonesia. Kita tidak lagi bergantung pada komoditas impor. Ali Jamil, Direktur Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian menyatakan bahwa ada 3 lokasi food estate, yakni di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Penetapan area berdasarkan aspek teknis, melalui analisa peta, yakni peta kesesuain lahan, peta lahan gambut, dll. Food estate telah melalui berbagai kajian dan tidak hanya teori belaka. Namun sektor pertanian  akan disentuh dengan modernitas dan langsung dipraktekkan, sehingga akan menghasilkan panen yang banyak. Kajian melalui analisa peta dan lain-lain akan sangat membantu. Diharap food estate akan menghasilkan panen melimpah, karena teknik pertanian dirombak jadi modern dan mekanis. Food estate adalah hasil dari kajian dan para ahli dengan senang hati membantu pertanian di Indonesia, agar kita selalu swasembada. Petani akan lebih makmur berkat ilmu yang didapatkan. Aulia Hawa, Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Food Estate Strategi Memajukan Pertanian Indonesia Read More »

Mendukung Upaya Pemerintah dalam Memulihkan Ekonomi Nasional

Leave a Comment / Ekonomi /

Pemerintah terus berusaha memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan merelaksasi pembatasan kegiatan yang diharapkan dapat mendongkrak perputaran ekonomi rakyat. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan tiga upaya yang perlu dilakukan agar pemulihan ekonomi ke depan dapat berbasis riset dan inovasi. Dirinya juga berharap bahwa pertumbuhan riset menuju ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan mengurangi polusi. Airlangga mengatakan riset ekonomi hijau melalui kegiatan yang berbasis bahan bakar hijau atau green fuel telah mempunyai succes story yakni B30. Melalui pengembangan B30, harga kelapa sawit mencapai harga tertinggi atau disebut super cycle yang terus didorong untuk meningkatkan nilai ekspor. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan B30 mendorong kekuatan Indonesia di sektor energi dan membuat Indonesia menjadi negara biodiesel terbesar di dunia. Oleh karena itu, kini Indonesia tengah menyiapkan B100 sebagai inovasi di bidang biodiesel. Kemudian upaya pemulihan ekonomi berbasis riset dan inovasi yang kedua adalah mempercepat komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui kerja sama dengan dunia usaha seperti industri dan UMKM serta lembaga penelitian. Ia mengungkapkan, jika tidak ada nilai dari komersial maka sustainability kita terganggu 43 tahun BPPT telah membuktikan banyak sekali, Mana yang berhasil mana yang belum berhasil mana yang bisa komersial mana yang tidak, sehingga tentu platformnya sudah terlihat.             Sedangkan upaya ketiga adalah meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam pengembangan riset dan inovasi melalui pemanfaatan data online dan offline sehingga terjadi integrasi digital. Airlangga menuturkan bahwa Big Data dan Data Center menjadi penting. Data Center di Batam dan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan di kawasan Jawa Barat beberapa perusahaan multinasional sudah menyiapkan data centernya. Sehingga hal ini diharapkan bisa mendorong perkembangan teknologi berbasis digital. Jokowi menekankan, program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, utamanya yang bergerak di sektor industri padat karya. Sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus agar mereka tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya PHK secara masif sekaligus mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya. Sektor padat karya diketahui mampu menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya. Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus berdampingan dan bersedia memikul beban dan bergotong-royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, yakni agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian. Jokowi menginginkan adanya konsep berbagi beban, sharing the pain, yang harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Jokowi juga mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel dan mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Untuk itu, penting kiranya pengawasan dan pendampingan dalam menjalankan program-program tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta kepada jaksa Agung, BPKP, dan LKPP agar melakukan pendampingan dari awal. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat membantu terciptanya pemulihan aktifitas ekonomi. Dirinya mengharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas atau kegiatan terutama di luar ruangan dapat memanfaatkan protokol kesehatan se-optimal mungkin, apalagi pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat. Di sisi lain, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menangani persoalan kesehatan melalui pemberian alokasi anggaran yang memadai, prioritas penerima manfaat dan memperkuat koordinasi antara K/L dengan daerah. Ia menegaskan, pemerintah juga akan terus menjaga dinamika kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengedepankan konsitensi dan kredibilitas. Pemulihan ekonomi tentu saja patut didukung agar sektor perekonomian dapat kembali berjalanan seperti sedia kala. Dukungan yang bisa kita berikan adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta berangkat vaksinasi. Mega Paramita, Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Mendukung Upaya Pemerintah dalam Memulihkan Ekonomi Nasional Read More »

Masyarakat Puas Dengan Bansos Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19

Leave a Comment / Ekonomi /

Pemerintah sudah memberi banyak bantuan untuk masyarakat saat pandemi. Mereka juga merasa puas karena Bansos ini sangat bermanfaat di masa krisis akibat virus Corona. Pandemi Covid membuat banyak korban, mulai dari yang sakit fisik hingga mental. Mereka yang merasa stress rata-rata jatuh terpuruk karena kondisi finansianya oleng, gara-gara corona. Virus kecil ini membuat dunia bergejolak dan perekonomian anjlok, daya beli masyarakat turun, dan banyak perusahaan yang memotong gaji pegawai. Pemerintah tak ingin rakyatnya menderita di saat pandemi, dan memberikan berbagai bantuan, sehingga mereka bisa bertahan hidup tanpa harus kalang-kabut mencari bagaimana cara untuk survive sekaligus mencari rezeki yang halal. Bantuan sangat berarti karena tidak dilihat dari nominalnya, tetapi dari perhatiannya. Berarti pemerintah tidak mau warganya depresi gara-gara kesulitan finansial. Mayoritas (53%) rakyat sudah puas dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ini adalah hasil dari survey Ipsos, sebuah lembaga survey global. Bantuan yang paling difavoritkan masyarakat adalah program prakerja, subsidi listrik, dan subsidi kuota internet. Jadi tak hanya bansos yang diharapkan oleh warga sipil, tetapi juga bantuan bentuk lain. Bantuan-bantuan dari pemerintah memang sangat menolong di masa pandemi. Program prakerja bukan sekadar kartu, tetapi benar-benar sebuah inovasi agar rakyat bisa mendapatkan keterampilan baru. Dengan memiliki kartu prakerja, mereka tak hanya diberi uang cash, tetapi juga skill. Sehingga yang diberi adalah pancingnya, bukan hanya ikannya, dan sesuai dengan motto Presiden Jokowi: kerja, kerja, dan kerja. Sudah banyak rakyat yang menikmati bantuan kartu prakerja dan mereka senang karena program ini dibuka dengan banyak gelombang, sehingga jika belum lolos bisa mendaftar lagi pada periode berikutnya. Dengan membuka banyak gelombang berarti makin banyak warga yang memiliki skill baru. Sehingga bisa menjadikannya modal untuk berwirausaha dan berkarya tanpa harus bingung melamar kerja di mana. Subsidi listrik juga sangat disyukuri oleh rakyat, apalagi pada awal bantuan ini ada penggratisan bagi rumah dengan syarat memiliki daya 450 KWH dan diskon 50% jika dayanya 900 KWH. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada penggratisan tapi masih ada diskon. Sehingga tidak memberatkan rakyat untuk membayar tagihan listrik yang mahal. Selain itu, subsidi kuota internet juga sangat bermanfaat, terutama bagi para ibu rumah tangga. Mereka bisa lancar mendampingi anak-anaknya untuk sekolah online tanpa bingung harus membeli pulsa lagi dan lagi, dan tidak semua orang kuat untuk membayar tagihan wifi. Subsidi kuota membuat pembelajaran daring makin lancar. Apalagi subsidi kuota internet akan diperpanjang hingga bulan november 2021, sehingga anak-anak yang masih belajar di rumah bisa memanfaatkannya dengan baik. Para mahasiswa juga menikmati subsidi ini dan mereka bisa kuliah online dengan lancar. Ilmu bisa didapat walau berada di kampung halamannya. Berbagai bantuan dari pemerintah menunjukkan perhatian dari Presiden Jokowi dan jajarannya, karena mereka sadar bahwa rakyat sangat butuh pertolongan. Pandemi benar-benar meluluh-lantakkan kondisi finansial banyak orang, sehingga mereka bingung bagaimana harus bertahan hidup. Jika ada bansos dan bantuan lain dari pemerintah, akan sangat disyukuri. Masyarakat merasa senang dan puas karena pemerintah terus membantu, tak hanya dengan paket sembako tetapi juga dengan program lain, seperti subsidi kuota internet, kartu prakerja, dan diskon tagihan listrik. Dalam masa pandemi, warga sipil masih bisa survive berkat banyaknya pertolongan dari pemerintah.

Masyarakat Puas Dengan Bansos Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Read More »

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

Leave a Comment / Ekonomi /

Pemerintah menggulirkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk memastikan rakyat bisa tetap memiliki pendapatan dan daya beli, sekaligus sebagai stimulus perekonomian semasa pandemi. Pekerja yang berhak menerima BSU akan mendapat bantuan sebesar Rp 500 ribu per orang dan diberikan langsung untuk dua bulan sejumlah Rp 1 juta. Untuk dapat menerima BSU, pekerja harus memenuhi beberapa syarat di antaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan, dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga menegaskan, bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisasi penyelewengan penyaluran bantuan, BSU akan didistribusikan langsung ke rekening bank penerima bantuan, mulai bulan Agustus. Sejalan dengan tujuan utama penyaluran BSU, pemerintah memahami bahwa keberlangsungan usaha sama pentingnya dengan menjaga kesejahteraan buruh/pekerja. Karena itu, pemerintah juga berharap pengusaha memelihara dialog secara bipartit dengan pekerja/buruhnya, untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Read More »

OTSUS Papua Bukti Kehadiran Pemerintah dan Keberpihakan Negara

Leave a Comment / Ekonomi, Sosial Budaya /

Rancangan UU Otonomi Khusus Papua yang disetujui menjadi UU oleh DPR RI, di Jakarta, Kamis, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI terhadap Orang Asli Papua (OAP), kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Keberpihakan itu terwujud dalam perubahan pada 20 Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan upaya melindungi dan menjunjung harkat OAP, kata Mendagri pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. “Dalam pembahasan, kami berpihak pada prinsip dan semangat melindungi dan menjunjung tinggi harkat Orang Asli Papua dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Tito mewakili Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Otsus Papua. Tito menerangkan ada tiga bentuk keberpihakan yang termuat dalam UU Otsus Papua, yaitu afirmasi bidang politik, afirmasi bidang ekonomi, dan afirmasi tata kelola pemerintahan. Ada dua langkah afirmasi bidang politik, Orang Asli Papua mendapatkan jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) sebanyak seperempat dari total kursi yang tersedia. Perwakilan rakyat dari kelompok OAP itu akan dipilih lewat mekanisme pengangkatan, kata Tito. Sementara itu, afirmasi lainnya diberikan pada perempuan asli Papua yang mendapatkan jatah 30 persen kursi DPRK di Papua sebagaimana diatur dalam Rancangan UU Otsus yang baru. “Ini menunjukkan semangat tinggi dari kita, semua mendorong persamaan gender di Papua,” kata Tito kepada para peserta Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 yang dihadiri 492 Anggota Dewan secara langsung dan virtual. Kemudian, afirmasi bidang ekonomi, menurut Tito, tercermin dalam peningkatan alokasi Dana Otsus dari dua persen menjadi 2,25 persen. Sementara itu, dana bagi hasil minyak dan gas ditetapkan sebanyak 70 persen. Berbagai dukungan pendanaan itu diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat adat. Keberpihakan ketiga, kata Tito, terwujud dalam bentuk perbaikan tata kelola penggunaan Dana Otsus dan arah pembangunan di Papua. “Afirmasi dalam tata kelola pemerintahan pada perubahan yang telah disepakati menekankan aspek perbaikan tata kelola pemerintah melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi,” terang Tito. Tidak hanya itu, keberpihakan pada OAP terkait tata kelola pemerintahan terwujud dalam pembentukan badan khusus yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Pembentukan badan khusus itu turut diatur dalam salah satu pasal RUU Otsus Papua yang baru, katanya. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah berkomitmen segera membuat aturan pelaksana UU Otsus Papua yang baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh beleid tersebut. “Perubahan dalam Undang-Undang ini terutama dalam bidang politik, keuangan, dan ekonomi, termasuk kenaikan Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum Nasional diharapkan dapat mempercepat pembangunan, menyejahterakan masyarakat, dan hasil-hasilnya dapat lebih akuntabel,” kata Mendagri saat Rapat Paripurna DPR RI.

OTSUS Papua Bukti Kehadiran Pemerintah dan Keberpihakan Negara Read More »

Dukung Otsus Jilid 2 Demi Menyehatkan Masyarakat Papua

Leave a Comment / Ekonomi /

Wilayah Papua masih rawan penyakit, seperti malaria. Pemerintah daerah tak tinggal diam dan berusaha mengatasnya agar semua warga sipil sehat wal afiat. Untuk mengatasi penyebaran berbagai penyakit berbahaya, maka pemberian dana otsus dari pemerintah pusat sangat membantu. Karena bisa untuk membangun RS dan melengkapi fasilitasnya.Otsus adalah kewenangan khusus pada provinsi Papua dan Papua Barat. Selain mendapat kucuran dana, maka masyarakat di Bumi Cendrawasih juga punya keistimewaan untuk memilih kepala daerah asli putra Papua dan mengelola wilayahnya sendiri. Program ini berlangsung selama 20 tahun dan diperpanjang.Jelang perpanjangan otonomi khusus, pendanaan program jadi sorotan. Masyarakat menyimak pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan teliti. Sri Mulyani menyatakan bahwa dana otsus dinaikkan menjadi 7,8 trilyun rupiah. Nominalnya naik, karena anggaran otsus tahun sebelumnya hanya 7,5 trilyun rupiah.Sri Mulyani melanjutkan, pemberian dana otsus periode 2 dikhususkan untuk bidang teknologi, edukasi, dan kesehatan. Sehingga wilayah Papua makin maju dan banyak murid yang mahir menggunakan internet. Pembangunan di bidang teknologi informasi juga penting sekali, karena jadi alat komunikasi, sehingga tidak ada cerita kehilangan sinyal di pedalaman.Presiden Jokowi juga berpesan agar pemberian dana otsus jilid 2 dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam artian, jika ada kucuran uang dari pemerintah pusat, jangan ada korupsi. Karena akan sangat fatal akibatnya. Jika sebuah RS dibangun tapi dananya disunat, fasilitasnya bisa kurang lengkap dan berakibat buruk bagi para pasien.Pemberantasan penyakit masih menjadi PR di Bumi Cendrawasih. Selama ini di Papua, penyakit yang paling umum adalah malaria, karena sebagian wilayahnya adalah hutan dan rawa yang dikellingi nyamuk. Selain itu penduduk juga ada yang sakit kusta, TBC, bahkan HIV-AIDS. Pemerintah Papua tentu berusaha keras agar tidak ada penularan penyakt berbahaya tersebut.Untuk mengatasi malaria dan penyakit lain, maka butuh dana besar dari program otsus. Nantinya uang itu dibelikan pil kina dan obat yang lain. Anggaran otsus juga digunakan untuk mendukung program vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit di Papua. Misalnya vaksin hepatitis A dan C, meningitis, TBC, dan lain-lain.Permasalahan dalam pemberantasan penyakit di Papua adalah wilayahnya sangat luas sementara rasio Rumah Sakit dengan jumlah penduduk kurang seimbang. Di Provinsi Papua Barat tercatat hanya ada 16 Rumah Sakit. Itupun hanya ada 1 yang memiliki alat CT Scan baru, yakni di RSUD Teluk Bintuni. Jadi takutnya ada masyarakat yang tidak tertolong tim medis.Jika dana otsus sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka bisa digunakan untuk membangun Rumah Sakit dan klinik. Tak hanya bangunan yang bagus, tapi juga punya fasilitas lengkap. Misalnya ventilator, CT Scan, alat rontgent, mesin USG, dan lain-lain. di Rumah Sakit juga punya kamar rawat inap yang bersih dan membuat pasien merasa nyaman.Anggaran otsus juga digunakan untuk merekrut tenaga kesehatan yang representratif. Jadi di dalam RS, isinya bukan hanya 1 dokter dan beberapa perawat. Melainkan ada dokter dengan spesialisasi masing-masing, juga ada bidan untuk RS bersalin. Para tenaga medis juga lulusan dari Kampus dan Akademi Kesehatan yang bonafid, sehingga berilmu tinggi.Jika program otsus berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi pasien yang meninggal dalam perjalanan, karena harus berjalan berkilo-kilo menuju Rumah Sakit. Karena di daerahnya sudah ada klinik dengan fasilitas yang cukup lengkap dan dokter yang selalu stand by.Oleh karena itu, perpanjangan program otsus sangat penting. Karena bisa untuk mengatasi masalah kesehatan di provinsi Papua dan Papua Barat. Misalnya untuk menghalau penyebaran malaria, TBC, dan AIDS. Masyarakat di Bumi Cendrawasih jadi sehat dan merasa diperhatikan oleh pemerintah.

Dukung Otsus Jilid 2 Demi Menyehatkan Masyarakat Papua Read More »

PPN Tidak Dikenakan pada Sembako Murah

Leave a Comment / Ekonomi /

Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako. Kendati begitu, pemerintah menegaskan bahwa sembako murah tidak akan dibanderol PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan, yang dimaksud sembako murah adalah bahan pokok yang diperdagangkan di pasar tradisional bakal dikecualikan dari objek pajak. “Misalnya barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisional tentunya tidak dikenakan PPN, akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium,” jelas Neilmaldrin. Lebih lanjut dia bilang, wacana perluasan objek PPN tentu tidak akan mencederai ekonomi masyarakat kelas menengah-bawah. Neilmaldrin memberi contoh, untuk daging segar yang dijual di pasar tidak dikenakan PPN. Namun, untuk daging dengan harga jutaan rupiah, misalnya daging wagyu, bakal dikenakan pajak atas konsumen. Neilmaldrin menambahkan, perluasan objek PPN pada dasarnya mempertimbangkan prinsip ability to pay atau kemampuan membayar pajak para wajib pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi. “Maka harus ada pembeda antara kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dengan kebutuhan pokok yang tergolong premium. Karena penghasilan yang mengonsumsinya berbeda-beda. Jadi untuk keadilan,” ujar dia. Kendati demikian, Neilmaldri belum menjelaskan berapa tarif pajak yang akan dibandrol atas barang kebutuhan pokok premium beserta dengan threshold harganya. Sebab, masih perlu proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang jelas, dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengatur ulang ketentuan tarif PPN.

PPN Tidak Dikenakan pada Sembako Murah Read More »

Keberhasilan PON XX 2021 adalah Harga Diri Papua dan Indonesia

Leave a Comment / Ekonomi /

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman menyebutkan, keberhasilan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 adalah harga diri masyarakat Papua.“Pelaksanaan PON 2021 adalah juga harga diri seluruh bangsa Indonesia sebagai tolak ukur negara luar melihat penanganan Covid-19 di Indonesia,” ujar Marciano.Hal itu disampaikan Ketua KONI saat menghadiri rapat koordinasi persiapan PON XX 2021 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Ruang Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (2/6/2021).Sebagai informasi, PON XX 2021 akan digelar pada 2-5 Oktober 2021. Terdapat 37 cabang olahraga dan 10 cabang ekspedisi yang akan dipertandingkan.Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, Ketua KONI meminta agar semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX 2021 harus sudah divaksin.Terima kasih telah membaca Kompas.com.Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.Daftarkan email“Saat ini, kondisi Covid-19 di Papua cukup baik, tetapi 33 provinsi lainnya juga harus baik. Para atlet dan official juga sudah harus divaksin, masyarakat di sekitar venue juga harus divaksin, sehingga kondisi covid-19 dapat terkendali baik,” kata Marciano.Ketua KONI, dalam kesempatan tersebut juga menyinggung tentang kondisi keamanan Papua yang sangat dinamis.“Tetapi saya percaya dengan dukungan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), situasi keamanan di Papua akan kondusif,” tuturnya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu.Marciano optimis, situasi dan kondisi di lokasi penyelenggaraan PON XX 2021 akan kondusif.Adapun lokasi yang dimaksud meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Dance Yulian Flassy mengapresiasi kehadiran Ketua KONI untuk kesekian kalinya ke Papua. persiapan PON memberikan dampak positif bagi Panitia Besar (PB) PON.”(Saat) Ketua Umum KONI yang datang, hal-hal yang semuanya buntu (jadi) berjalan dengan baik, dan dalam waktu beberapa bulan ke depan bisa selesai,” ujar Flassy.Pada kesempatan tersebut, Sekda Pemprov Papua itu juga mengapresiasi kinerja empat kabupaten dan kota yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON, dalam menekan angka penularan Covid-19.”Pergerakan Covid-19 turun di Papua, sub-sub PB PON bisa memerangi dengan memperketat prosedur tetap (protap) kesehatan,” kata Flassy.i Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda dan seluruh kepala daerah Sub PB PON.

Keberhasilan PON XX 2021 adalah Harga Diri Papua dan Indonesia Read More »

Sejumlah Kelompok Masyarakat Papua Kompak Dukung Dana Otsus Dilanjutkan

Leave a Comment / Ekonomi, Pariwisata /

Sejumlah kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat sangat menantikan kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II.Mereka merasakan dampak positif Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun terakhir.Mereka berbondong-bondong mendukung kelanjutan Otsus melalui sejumlah aksi yang digelar dalam beberapa waktu terakhir. Mereka kompak menyatakan Otsus sangat dibutuhkan masyarakat asli Bumi Cenderawasih.”Kami para ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua,” kata perwakilan para Ketua LMA Cornelis Usili, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (1/4/2021).Para pimpinan LMA se-Sorong Raya mengimbau agar seluruh masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan ajakan atau provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus.Dukungan serupa juga disampaikan Ketua LMA Kabupaten Lanny Jaya, Papua Yele Wenda dan Perwakilan LMA Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Fabianus Valentinus Kabes.Fabianus menekankan agar Otsus ini tetap memihak masyarakat asli Papua.”Saya mengatasnamakan masyarakat adat Kabupaten Fakfak menyatakan turut mendukung Otsus yang insyaallah akan diprogramkan dan ditindaklanjuti Pemerintah Pusat yang pada dasarnya harus tetap memihak masyarakat pribumi orang asli Papua,” kata Fabianus.Menurut Fabianus, pembangunan di berbagai bidang sebelum Otsus sangat lambat.

Sejumlah Kelompok Masyarakat Papua Kompak Dukung Dana Otsus Dilanjutkan Read More »