Ekonomi

Kementerian Sosial (Kemensos) mengerahkan 120.767 pendamping sosial untuk menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. “Kita akan sosialisasikan lewat pendamping-pendamping sosial agar keluarga penerima manfaat (KPM) kita, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) bisa periksa (kesehatan) saat mereka ulang tahun. Ini adalah program dari Bapak Presiden,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Jumat. Menurutnya, dengan mengerahkan pilar-pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut, maka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan bisa tersosialisasikan dengan baik. “Saya optimis bahwa proses sosialisasi program cek kesehatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan kelompok rentan dapat berjalan dengan baik,” ujar dia. Program Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu wujud implementasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Mensos menjelaskan, program tersebut memberikan layanan kesehatan gratis guna mengecek kondisi tubuh sehingga deteksi dini terhadap risiko adanya masalah kesehatan dapat dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyakit sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat. Program ini akan dimulai pada Februari 2025. Setiap warga negara Indonesia yang berulang tahun berhak mendapatkan Cek Kesehatan Gratis dengan cara mengunduh terlebih dahulu aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM). Masyarakat dapat mengisi lengkap data diri pada aplikasi tersebut dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) diberikan dengan tiga cara, yaitu CKG Hari Ulang Tahun yang ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia). Sedangkan CKG sekolah bagi anak usia 7-17 tahun (usia sekolah dan remaja) dilaksanakan setiap tahun ajaran baru, serta CKG khusus bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Menurut Mensos, masyarakat dapat mengakses layanan CKG pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di hari ulang tahun mereka, atau paling lambat satu bulan setelahnya, sedangkan bagi bayi baru lahir, pemeriksaan akan dilakukan dua hari setelah kelahiran. Jenis pemeriksaan pada setiap kelompok usia berbeda-beda, tergantung kejadian rata-rata penyakit terbanyak yang terjadi pada setiap kelompok usia. Guna menyukseskan program CKG ini, Pemerintah mengimbau setiap masyarakat untuk mengunduh dan membuat akun pada aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM). Nantinya, pada aplikasi tersebut, pemilik akun akan mendapatkan tiket pemeriksaan, dilengkapi dengan notifikasi yang dikirim H-30, H-7, H-1, dan pada hari H ulang tahun. Selain itu, pada H-7 sebelum ulang tahun, pemilik akun akan menerima kuesioner skrining kesehatan yang perlu di isi secara mandiri. Tiket pemeriksaan tersebut dapat digunakan di FKTP maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis Hari Ulang Tahun.

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengaku optimistis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan dampak nyata bagi bangsa, seperti mempercepat penurunan angka . “Dengan pengawasan ketat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, saya optimistis program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa,” kata Kurniasih di Jakarta, kemarin. Dia mengharapkan Program MBG mampu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%. Diketahui pada tahap awal, Program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya. Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan. Setiap dapur umum itu mampu memproduksi 3.000–3.500 paket makan bergizi setiap hari. Yakni pemberian MBG per porsi telah disesuaikan dengan kebutuhan kalori. Sebesar 600 kalori untuk siswa SMP dan 300 kalori kepada siswa SD. Dokter spesialis gizi klinik lulusan UI Luciana B. Sutanto mengatakan besaran kalori yang ada pada menu MBG sudah sesuai dengan pedoman gizi seimbang sekali makan. Lebih jauh Kurniasih juga menyoroti Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak bangsa, tetapi juga ekonomi. Menurutnya, dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti hasil pertanian dan peternakan setempat, program itu diharapkan dapat mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan dan mencegah terjadinya surplus panen yang terbuang. “Program ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru, mulai dari dapur umum, pengemasan makanan, transportasi, hingga pengawasan di lapangan. Ini menjadi solusi di tengah tingginya angka pengangguran,” kata Kurniasih. Multiplier effect Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki multiplier effect untuk masyarakat luas. Salah satu dari dampak positif program ini ialah terciptanya lapangan pekerjaan dan pangsa pasar baru untuk masyarakat lokal sekitar dapur. “Multiplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi dimana makan bergizi gratis berlangsung,” ungkapnya, Rabu (8/1). Menurutnya, pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal. Selain itu, petugas dapur SPPG ini juga berasa

Pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan nyata kepada pekerja. Menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat dinamika global dan disrupsi teknologi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah antisipatif dan solutif. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, yang dihadiri ribuan pekerja, pelaku usaha, dan tokoh perburuhan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam saat rakyat menghadapi kesulitan.  “Kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus sebaik-baiknya,” tegas Presiden, disambut antusiasme peserta yang memadati lokasi acara. Satgas PHK dibentuk untuk merespons cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, serikat pekerja, pelaku industri, akademisi, serta BPJS Ketenagakerjaan. Fokus utama satgas adalah mencegah PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun Matriks Risiko Sektor Industri sebagai landasan kerja teknis Satgas.  “Ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi sektor yang rentan dan merancang kebijakan yang akurat dan responsif,” ujarnya.  Selain itu, Satgas juga akan memfasilitasi program pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), hingga penyaluran kerja lintas sektor. Tak hanya itu, Satgas juga berfungsi sebagai ruang dialog tripartit antara pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk merumuskan solusi kolektif yang berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara inklusif dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyambut baik langkah ini. Ia menyebut Satgas sebagai wujud konkret keberpihakan negara terhadap buruh.  “Langkah ini bukan hanya respons sesaat, tapi strategi jangka panjang,” ujarnya.  Senada, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan Satgas menandai babak baru dalam hubungan industrial di Indonesia yang lebih sehat dan solutif. Dengan Satgas PHK, pemerintah membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, negara hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat aksi nyata. Melindungi pekerja adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan berkomitmen dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta berbagai pihak terkait. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Yassierli dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. MoU tersebut mengusung sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional, yang ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Senin (14/4/2025). “Kemenaker tentu siap dan berkomitmen untuk mendukung program MBG. Prospek program ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Yassierli melalui siaran persnya, Selasa (15/4/2025). Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas milik Kemenaker, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK), serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dapat dioptimalkan. Fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kemenaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mendukung pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang terlibat. Kami yakin MBG akan berjalan sukses apabila didukung oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai standar,” imbuh Yassierli. Ia berharap, sinergi tersebut dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi. Selain itu, diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif. Program investasi SDM terbesar Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dari pemerintah. Program MBG, kata dia, membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi. “Setiap SPPG memiliki tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (satpel), ahli gizi, dan ahli akuntansi,” ujar Dadan. Selain itu, lanjut dia, terdapat para relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, dan membersihkan dapur. Total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang. Program investasi SDM terbesar Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dari pemerintah. Program MBG, kata dia, membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi. “Setiap SPPG memiliki tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (satpel), ahli gizi, dan ahli akuntansi,” ujar Dadan. Selain itu, lanjut dia, terdapat para relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, dan membersihkan dapur. Total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor. Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno ada tiga “Gebrakan besar” yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak. Noudhy menjelaskan Presiden bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik. “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025). Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global. Tiga kebijakan itu antara lain: Noudhy menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Termasuk beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA. Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. Menurut Noudhy, pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi. Salah satu contoh sukses adalah komoditas nikel. Selain itu Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis. “BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” katanya. Menurut Noudhy Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih bertujuan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik. Diharapkan dari program itu dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54% dari PDB Indonesia. “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis ini dapat menciptakan pasar perbaikan baru yang sedang berkembang, terutama di sektor pertanian.Dadan juga menyatakan lembaganya akan menjadi offtaker utama dalam menyerap hasil produk pertanian dalam negeri. Menurut Dadan, hal ini penting dilakukan untuk percepatan program prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendukung swasembada pangan. “BGN akan menjadi offtaker terdepan produk-produk lokal yang 95% produk pertanian,” pungkasnya. Dadan menambahkan, program Makan Bergizi Gratis ini dapat menciptakan pasar perbaikan baru yang sedang berkembang, terutama di sektor pertanian. Sebelumnya, Pemerintah berencana menambah anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp100 triliun, menjadi total Rp171 triliun pada 2025 ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, proses penyaluran MBG saat ini sudah berjalan kurang lebih tiga pekan, yang dilakukan secara bertahap dari jumlah sekolah yang ditargetkan maupun sentra produksi MBG. “Ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan. Saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa. Kita tentu akan terus mendukung dari mulai Badan Gizi maupun kementerian lembaga lain, menjamin program ini berjalan dengan baik,” tuturnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2025. Dengan anggaran yang sangat besar, Eko yakin program MBG ini akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan BUMDes. Eko mengatakan, melalui program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memberdayakan UMKM di seluruh penjuru Tanah Air, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. “Program MBG ini bertujuan untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, agar mereka dapat belajar dengan optimal. Selain itu, program ini juga akan mencakup ibu hamil dan anak-anak di tingkat PAUD hingga sekolah, dengan target sekitar 90 juta penerima manfaat,” ujarnya. Di sisi lain, dia juga mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot produksi pangan yang menjadi menu utama program MBG. Apalagi, saat ini, Presiden Prabowo Subianto sangat konsen terhadap pembangunan pertanian nasional. “Saya kira ini merupakan momentum yang baik, di mana Presiden Prabowo begitu fokus pada sektor pertanian. Sehingga, Kementan perlu meningkatkan lagi produksi dan produktivitasnya,” ucap dia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis ini dapat menciptakan pasar perbaikan baru yang sedang berkembang, terutama di sektor pertanian. Dadan juga menyatakan lembaganya akan menjadi offtaker utama dalam menyerap hasil produk pertanian dalam negeri. Menurut Dadan, hal ini penting dilakukan untuk percepatan program prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendukung swasembada pangan. “BGN akan menjadi offtaker terdepan produk-produk lokal yang 95% produk pertanian,” pungkasnya. Dadan menambahkan, program Makan Bergizi Gratis ini dapat menciptakan pasar perbaikan baru yang sedang berkembang, terutama di sektor pertanian. Sebelumnya, Pemerintah berencana menambah anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp100 triliun, menjadi total Rp171 triliun pada 2025 ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, proses penyaluran MBG saat ini sudah berjalan kurang lebih tiga pekan, yang dilakukan secara bertahap dari jumlah sekolah yang ditargetkan maupun sentra produksi MBG. “Ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan. Saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa. Kita tentu akan terus mendukung dari mulai Badan Gizi maupun kementerian lembaga lain, menjamin program ini berjalan dengan baik,” tuturnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2025.