Ekonomi

Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah membuka peluang besar bagi provinsi ini untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa. Transformasi ini tidak hanya menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, tetapi juga langkah maju menuju diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.  Wisata Kalimantan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan bahwa transformasi ini menjadi agenda prioritas dengan memanfaatkan momentum pembangunan IKN. Akmal Malik menilai bahwa pengurangan ketergantungan pada sektor pertambangan adalah langkah penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam. Pemprov Kaltim berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi yang memungkinkan daerah memanfaatkan area eks tambang secara optimal. Regulasi ini juga diharapkan membuka ruang kolaborasi dengan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga Kalimantan Timur dapat menggunakan lahan yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.  Wisata Kalimantan Dengan regulasi yang tepat, pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada dana besar. Sebaliknya, ruang yang lebih luas untuk pengelolaan sumber daya yang ada akan menjadi kunci keberhasilan. Namun, Akmal menekankan pentingnya pembenahan data sebagai fondasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.  Data yang valid dan terintegrasi akan memberikan gambaran yang jelas tentang potensi yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diatasi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif. Selain itu, dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp 58 triliun menjadi katalis utama untuk mempercepat pembangunan. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja daerah dan transfer ke daerah, yang telah menunjukkan realisasi signifikan.  Akmal optimistis bahwa alokasi ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya akan menunjang kebutuhan pembangunan IKN tetapi juga menjadi modal penting untuk pertumbuhan sektor lain.  Langkah ini diharapkan dapat menggandeng sektor swasta untuk berkontribusi lebih besar dalam membangun ekonomi daerah. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi elemen penting, mengingat kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan. Dampak positif pembangunan IKN juga dirasakan langsung oleh sektor jasa di Kalimantan Timur. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa proyek pembangunan ini telah menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di sektor jasa keuangan, perdagangan, transportasi, dan akomodasi.  Wisata Kalimantan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menyebut pengerjaan konstruksi IKN tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini menjadi penting untuk memperlancar arus barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.  Peningkatan permintaan terhadap bahan material, alat berat, dan tenaga kerja menjadi bukti nyata bahwa pembangunan IKN telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah. Mayoritas pelaku usaha mencatatkan peningkatan laba hingga 25 persen sebagai hasil dari lonjakan permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya efek berganda yang positif bagi pelaku usaha lokal. Namun, Budi juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tekanan pada sektor lain akibat realokasi sumber daya. Pembangunan IKN membutuhkan alokasi sumber daya yang besar, mulai dari tenaga kerja hingga bahan material, sehingga menciptakan persaingan dengan sektor lain yang juga membutuhkan sumber daya tersebut.  Hal ini memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja sektor lainnya di tengah meningkatnya permintaan akibat proyek konstruksi. Meski demikian, Budi optimistis bahwa tantangan ini dapat dikelola dengan perencanaan strategis dan koordinasi antar pemangku kepentingan.  Pembangunan IKN juga menarik perhatian para investor, baik lokal maupun internasional. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, menyebut realisasi investasi hingga Triwulan III 2024 telah mencapai Rp 55,82 triliun. Proyek IKN telah menjadi daya tarik utama yang menciptakan kepercayaan tinggi di kalangan investor.  Fahmi optimistis bahwa target investasi sebesar Rp 76,02 triliun untuk tahun 2024 berpeluang besar tercapai, bahkan melampaui target tersebut. Keyakinan ini didukung oleh minat besar dari berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Kehadiran IKN memberikan sinyal positif bagi para investor, yang melihat potensi besar di kawasan ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, Fahmi melihat bahwa kehadiran IKN telah memperkuat sektor jasa sekaligus membuka peluang bagi diversifikasi ekonomi di Kalimantan Timur. Dengan infrastruktur yang semakin modern, Kaltim memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor seperti pariwisata, teknologi, dan manufaktur.  Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh, sehingga Kalimantan Timur dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Pembangunan IKN dipandang sebagai peluang strategis yang tidak hanya memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis keberlanjutan. Secara keseluruhan, keberadaan IKN menjadi momentum berharga bagi Kalimantan Timur untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa dan mempercepat diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan terus bersinergi untuk memastikan pembangunan ini memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.  Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, IKN diharapkan dapat menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah. Kenaikan ini mulai efektif pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, tarif PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022. “Kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu,” ungkap Prabowo di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Desember 2024. Contoh barang mewah yang terkena PPN 12 persen termasuk pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah. Barang dan Jasa Bahan Pokok Tidak Terkena PPN 12 Persen Sementara itu, barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap tidak terkena dampak PPN 12 persen. Prabowo menegaskan bahwa barang dan jasa yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0 persen, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, masih berlaku. Jenis Barang yang Terkena PPN 12 Persen Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kategori barang mewah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. “Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11 persen,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani merinci bahwa barang dan jasa yang tetap dikenakan PPN 0 persen meliputi barang pokok seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, dan sayuran. Selain itu, tiket kereta api, tiket bandara, jasa angkutan umum, serta layanan kesehatan juga tidak akan dikenakan PPN.

Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif 1 persen pajak pertambahan nilai (PPN) darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.  Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen. Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024. “Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden. Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen. “Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPn ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPn dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan selanjutnya naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. “Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden. Presiden menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen memberikan paket stimulus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. “Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta perbulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun, dan lain sebagainya. Paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T (triliun),” tambahnya.