Berita Lokal

Kodam IX/Udayana sebagai Satgas Pamwil dan Evakuasi Pam VVIP melaksanakan berbagai kesiapan menyambut KTT Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum On Multi Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 yang digelar di Bali, 1-3 September 2024. Salah satu kesiapan dengan melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di aula Supardi Makodam IX/Udayana, Denpasar. Tujuannya, menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengamanan. TFG dipimpin Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni. Menurutnya, TFG juga digunakan sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing Subsatgas mengetahui peran dan fungsinya untuk menyukseskan serta mendukung kelancaran kegiatan KTT IAF dan HLF-MSP. “TFG ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan kepada unsur pimpinan termasuk kita semua tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan KTT nanti,” ujar Muhammad Zamroni. Masing-masing Dansubsatgas dan Ka Unsur Pendukung memaparkan dan melaksanakan Olah Yudha yang merupakan inti dari kegiatan tersebut, dengan harapan materiil yang akan digunakan berfungsi dengan baik dan para personel yang terlibat dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam Pengamanan KTT IAF dan HLF-MSP. Sementara, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menyampaikan, di event KTT IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 ini, Kodam IX/Udayana kembali dipercaya sebagai Satgas Pamwil yang dipimpin langsung oleh Pangdam IX/Udayana. Selain itu, Danrem 163/WSA pada even kali ini bertindak sebagai Dansatgas Evakuasi. “Berbagai kesiapan telah kita matangkan. Besok kita juga akan melaksanakan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Puputan, Renon. Setelah itu, kita akan melaksanakan berbagai tahapan persiapan yang digelar oleh Mabes TNI. Kami juga mohon dukungan dari segenap komponen masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kolonel Agung Udayana. (dum)

Pertamina terus berupaya untuk mendukung target pemerintah mewujudkan nol emisi karbon pada 2060. Salah satunya dengan menghadirkan alat pertanian yang ramah lingkungan di Subak Sembung, Denpasar, Bali.  “Sebelumnya petani menggunakan bahan bakar solar,” kata Sales Area Manager Retail Bali, Endo Eko Satryo di Peguyangan, Denpasar, Minggu (25/8/2024). Ini disampaikan Endo di sela-sela penyaluran alat pertanian ramah lingkungan itu. Alat pertanian dengan inovasi nol emisi karbon itu yakni traktor dan mesin perontok padi bertenaga listrik. Alat tersebut diserahkan kepada kelompok petani di Munduk Palak, Subak Sembung, Denpasar Utara. Adapun energi hijau yang digunakan tersebut bersumber dari instalasi energi baru terbarukan. Ini mulai dibangun pada 2023 melalui program inovasi “Siuma” di kawasan persawahan tersebut. Energi baru terbarukan itu yakni panas matahari menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dan aliran air menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Adapun PLTMH itu juga memanfaatkan limbah yang didaur ulang menjadi bermanfaat kembali yakni gulungan selang (hose reel) perusahaan. Melalui panel surya dan mikro hidro tersebut menghasilkan energi listrik mencapai 9,6 kilowatt peak (kWp). Kemudian energi listrik yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi daya pada baterai  mesin pertanian tersebut. Batetai tersebut dapat diisi ulang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali beserta seluruh jajaran pengawas siap mengawal pengawasan proses pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di provinsi itu agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami juga telah melakukan pemetaan permasalahan yang mungkin terjadi di tahapan kali ini,” kata Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna di Denpasar, Sabtu. Suguna dalam sosialisasi pengawasan pemilihan ini menyatakan kemantapan jajarannya untuk mengawasi setiap tahapan sesuai regulasi, terlebih adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024. “Sempat menjadi dinamika politik dengan adanya putusan MK terkait ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024, kami pastikan di Bawaslu akan mengawal proses elektoral kepala daerah ini sesuai dengan peraturan yang memang berlaku,” ucapnya. Sementara itu terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, pihaknya telah menugaskan Bawaslu Badung untuk menelusuri informasi awal. “Berdasarkan hasil penelusuran dari Bawalu Badung, bakal calon telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN ke Bupati Badung,” ucap Suguna. Suguna sebelumnya juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan netralitas ASN bukan hanya sekadar pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. “Setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau lurah yang melanggar Pasal 71 dapat dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan, serta denda hingga enam juta rupiah,” ujar Suguna. Suguna pun menyoroti risiko yang dihadapi oleh pasangan calon yang secara sengaja melibatkan ASN atau aparat negara lainnya dalam kegiatan politik praktis. “Pasangan calon yang melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota Polri, TNI, kepala desa, atau perangkat desa dalam kampanye juga dapat dikenakan pidana yang sama,” tambahnya. Suguna menegaskan meskipun ASN memiliki hak pilih, mereka dilarang keras menunjukkan dukungan politik secara terbuka atau terlibat dalam kampanye. “ASN harus menjaga netralitasnya, memilih di TPS adalah satu-satunya momen di mana pilihan mereka boleh diekspresikan,” katanya. Sementara itu, anggota KPU Bali I Gede John Darmawan mengatakan bahwa terkait pendaftaran pencalonan dan menanggapi putusan MK 60/2024, KPU telah melakukan percepatan. KPU RI telah mengeluarkan surat dinas nomor: 1692/PL.02-2-SD/05/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang mana isinya adalah KPU harus menggunakan putusan MK Nomor 60/2024 sebagai syarat pendaftaran pencalonan, baik dari segi usia dan segi ambang batas. “Kami berjalan sesuai regulasi yang ada. Hari ini atau besok akan tayang di media sosial atau media website resmi KPU terkait pengumuman proses persyaratan pendaftaran,” kata John.

Polda Bali mulai mempersiapkan pengamanan Forum Indonesia-Afrika Ke-2 yang akan digelar di Bali pada 1-3 September 2024 bersamaan dengan High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP). “Terkait Konferensi Asia Afrika itu nanti di bawah operasi terpusat dari Mabes Polri, dan mulai hari Senin (26/8) sudah mulai rangkaian kegiatan pengamanannya,” kata Kepala Biro Operasi Polda Bali Komisaris Besar Polisi Soelistijono di Denpasar, Bali, Jumat (23/8). Polri sendiri melaksanakan Operasi Puri Agung II 2024 yang akan digelar pada 31 Agustus hingga 4 September 2024. Polri akan bersinergi dengan berbagai instansi seperti TNI, Paspampres, hingga BNPT untuk mengamankan dua event internasional itu. Polri dalam pengamanan kegiatan ini mengerahkan 4.523 personel. Dengan rincian Mabes Polri menerjunkan 1.459 personel, Polda Bali 2.464 personel, Polda Jawa Timur (Jatim) 300 personel, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) 300 personel.

Wamenlu RI, Pahala Nugraha Mansury mengundang para Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan K/L, dan Pimpinan BUMN dalam acara bertajuk Afternoon Gathering and Information Session the 2nd Indonesia-Africa Forum dan High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF-MSP) pada 28/6. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai persiapan pelaksanaan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2. Dalam pidato sambutannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) dalam menjawab berbagai tantangan global seperti konflik, penurunan ekonomi, hingga perubahan iklim. Beliau menegaskan bahwa semangat KAA ini jugalah yang memandu hubungan Indonesia dengan Afrika dalam kerja sama mencapai visi yang dimiliki keduanya, Visi Indonesia Emas 2045 dan Africa’s Agenda 2063. Kedua entitas memiliki potensi kerja sama yang luar biasa, dengan GDP gabungan sebesar USD 4,4 triliun dan populasi sebanyak 1,7 milyar. Lebih lanjut Wamenlu memaparkan rencana pelaksanaan IAF ke-2 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-3 September 2024 di Hotel Mulia, Bali dengan tema Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063 yang akan berfokus pada isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan. IAF ke-2, yang akan mengundang kepala negara Afrika dan ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut, akan diselenggarakan dalam bentuk pertemuan para kepala negara, diskusi panel, pameran, business matching, dan berbagai side event. Sebagai bagian dari rangkaian IAF ke-2, akan diselenggarakan juga Indonesia-Africa Parliamentary Forum yang pertama. Sedangkan terkait HLF-MSP, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani menyampaikan Forum yang bertema Strengthening Multi-Stakeholder Partnership for Development towards a Transformation Change akan mengundang kepala negara dari berbagai kawasan dan beberapa kepala organisasi internasional. Lebih jauh disampaikan bahwa HLF-MSP akan terdiri dari High-Level Plenary Session, Parallel Session, Gala Dinner, dan Pagelaran Budaya. Forum akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, dunia usaha, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, philanthropist serta akademisi.

PT PLN (Persero) kembali melanjutkan kolaborasi, kali ini demi mengawal kesuksesan Indonesia – Africa Forum (IAF) 2024 di The Nusa Dua, Badung, Bali, pada 1 hingga 3 September 2024 mendatang. Hal ini disampaikan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, I Gede Agung Sindu Putra pada kunjungan kerjanya ke kantor Majelis Desa Adat, pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu. Sindu menyampaikan bahwa risiko yang saat ini menjadi kekhawatiran bersama adalah adanya layang-layang yang menyangkut pada jaringan Transmisi 150 KV dan Distribusi 20 KV PLN yang dapat menyebabkan gangguan listrik. “PLN menyiapkan empat lapis pengamanan jaringan listrik untuk mendukung penyelenggaraan IAF 2024, namun hal ini harus didukung juga dengan partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama menjaga jaringan listrik PLN dari potensi gangguan seperti layang-layang,” ungkap Sindu. Empat lapis pengamanan pada sistem PLN yang dirinya maksud antara lain lapis pertama supply utama dari jaringan PLN, lapis kedua dari uninterruptible power supply (UPS) milik PLN, lapis ketiga penyediaan genset dan yang terakhir genset dari pelanggan. “Keempat lapis pengamanan pasokan listrik ini juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk memastikan gangguan di jaringan seperti layang-layang bisa nihil, untuk itu kami berharap selama masa pertemuan internasional ini yakni 1-3 September 2024, masyarakat bisa rehat sejenak dari bermain layang-layang,” tambahnya. Ketua Majelis Desa Adat, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet yang menyambut langsung kunjungan PLN ini menyampaikan sikap positifnya untuk mendukung PLN demi nama baik Indonesia selama event internasional mendatang. “Listrik sangat penting untuk kelancaran acara IAF 2024, dan ini nama baik bangsa sebagai penyelenggara,” ucapnya. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat Bali khususnya selama acara untuk tidak menaikkan layang-layang. Ia menambahkan tak hanya PLN, namun juga institusi lainnya juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama peduli karena terkait dengan keamanan bersama. Ia juga mengatakan terkait layang-layang, saat pertemuan nanti melibatkan stakeholder kepolisian TNI, Dishub, Polisi Pamong Praja dan seluruh desa adat terdampak kerawanan layang-layang akan ditekankan lagi perihal bahaya layang-layang dekat jaringan listrik sehingga tidak terjadi apa yang tidak diharapkan. “Pada tanggal 1 hingga 3 September nanti, masyarakat jangan melayangan dulu,” pungkasnya.