soms

Presiden Prabowo Bakal Susun Lagi UU KKR untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto berencana menyusun kembali undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Langkah ini diambil untuk menyediakan dasar hukum yang jelas dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu. “Walaupun Undang-Undang KKR sebelumnya telah dibatalkan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan melanjutkan upaya untuk merancang ulang undang-undang tersebut,” kata Yusril dalam acara puncak Hari HAM di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa malam, 10 Desember 2024. Yusril menegaskan bahwa keberadaan UU KKR sangat penting agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan tanpa mengenal batas waktu, bahkan mencakup peristiwa yang telah lama terjadi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya pernah memiliki undang-undang terkait KKR. Namun, seluruh pasal dalam UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menilai adanya ketidaksesuaian dengan konstitusi. “Pembatalan UU KKR menyebabkan banyak persoalan HAM berat di masa lalu menjadi sulit untuk diselesaikan secara tuntas,” ujar Yusril. Sebagai respons atas situasi tersebut, Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023, yang mengatur penyelesaian non-yudisial untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. “Melalui Perpres ini, beberapa langkah penyelesaian dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan non-yudisial. Namun, tetap diperlukan dasar hukum yang lebih kuat melalui undang-undang,” jelas Yusril. Selain mempersiapkan landasan hukum untuk rekonsiliasi, Yusril juga mengimbau semua pihak agar tidak terjebak dalam dendam terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurutnya, upaya penyelesaian harus dilakukan tanpa melahirkan kebencian atau permusuhan baru. “Kita perlu mencatat dan menyelesaikan peristiwa-peristiwa masa lalu sejauh mungkin, tetapi tidak boleh terperangkap oleh dendam yang justru dapat menghambat kemajuan bangsa,” ujarnya. Yusril menambahkan bahwa langkah rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM serupa di masa depan. Ia berharap masyarakat dapat melangkah maju dengan semangat persatuan, tanpa melupakan pelajaran berharga dari sejarah kelam bangsa. “Kita harus menatap ke depan. Jangan sampai dendam masa lalu menjadi penghalang bagi terciptanya keadilan dan perdamaian,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Bakal Susun Lagi UU KKR untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Read More »

Perangi Korupsi, Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0 untuk Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan e-Katalog versi 6.0 sebagai langkah untuk memberantas korupsi serta meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Peluncuran tersebut berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 10 Desember. “Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20% hingga 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” tutur Prabowo. Ia juga menyampaikan bahwa implementasi e-Katalog versi 6.0 akan dimulai pada 1 Januari 2025. “Marilah kita wujudkan Pemerintahan yang bersih melalui semua upaya leadership yang baik dan penggunaan teknologi tentunya. Di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” ujar Prabowo. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung pengembangan e-Katalog versi 6.0. Menurutnya, platform ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan seluruh proses mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, hingga pengiriman barang terintegrasi dalam satu sistem. “Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut. Luhut menyoroti lima manfaat utama implementasi e-Katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% dalam pengadaan. Kedua, efisiensi waktu karena proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan dalam hitungan minggu berkat otomatisasi digital. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, di mana sistem ini memastikan harga yang bersaing dan transparan, sekaligus mengurangi campur tangan manusia dalam pengadaan. “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut. Luhut mencontohkan, implementasi e-Katalog telah menarik lebih dari 13 ribu penyedia barang dan jasa, membuka peluang besar bagi UMKM dalam pembangunan nasional. “Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Perangi Korupsi, Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0 untuk Transparansi dan Efisiensi Anggaran Read More »

Mentrans Pastikan Transmigrasi Papua Hanya Lokal

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan bahwa transmigrasi yang dilakukan di Papua hanya bersifat lokal, artinya perpindahan penduduk di sana hanya terjadi antara daerah satu dengan lainnya. “Untuk wilayah Papua, transmigrasi yang dilakukan hanya bersifat lokal. Kami pastikan tidak ada transmigrasi dari luar ke dalam wilayah Papua,” kata Iftitah selepas kunjungan ke Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD di Bandung, Jumat. Hal ini dilakukan, kata Iftitah, karena pemerintah ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu transmigrasi di sana bersifat lokal dengan fokus utama pada revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada di Papua,” ujar dia. Terkait dengan target transmigrasi ke depannya, Iftitah mengatakan kementerian ingin merekrut sebanyak-banyaknya peserta meski diakuinya ada keterbatasan anggaran untuk itu. “Kami tidak mengeluh. Karena kami sedang memikirkan cara untuk melibatkan dunia usaha dalam mendukung program transmigrasi,” ucap dia. Iftitah mengungkapkan sedikitnya ada dua program yang diusung kementerian dalam program transmigrasi, pertama adalah beasiswa Transmigrasi Patriot untuk mencetak generasi muda yang diharapkan membangun kawasan transmigrasi, kemudian program Transmigrasi Tematik untuk mengembangkan kawasan sesuai potensi yang dimilikinya. Pelibatan swasta dalam program transmigrasi, diindikasikan oleh Iftitah, masuk ke dalam program tematik. Dia mencontohkan perusahaan coklat yang membutuhkan suplai kakao, akan disediakan oleh kawasan transmigrasi yang lahan, tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam bidang kakao akan disediakan pemerintah. “Sebagai imbalannya, kami meminta perusahaan tersebut untuk membangun pabrik cokelat di kawasan transmigrasi,” katanya. Sehingga, tambah dia, genjotan hilirisasi yang memberikan nilai tambah pada satu komoditas seperti yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat dilakukan. “Hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya menambahkan. Kunjungan ke Pussenkav Bandung yang dilakukan Iftitah bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan adalah temu korps Kavaleri TNI AD, sehubungan dengan keduanya adalah mantan perwira di kesatuan tersebut.

Mentrans Pastikan Transmigrasi Papua Hanya Lokal Read More »

Tokoh Dewan Adat Dukung Transmigrasi Lokal

Wakil Ketua Dewan Adat Ambel Woren Suku Maya Kabupaten Raja Ampat, Amedin Ansan berikan dukungan program transmigrasi lokal yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Amedin Ansan, program transmigrasi lokal mempunyai potensi besar membantu pemerataan penduduk di Papua, terutama di wilayah-wilayah yang hingga kini masih sepi penduduk. “Banyaknya wilayah di Papua yang saat ini masih sepi penduduk adalah kenyataan. Dengan adanya program transmigrasi lokal menjadi solusi keseimbangan penduduk suatu daerah, kendati demikian ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak program tersebut terhadap hak-hak adat masyarakat lokal. “Pelaksanaan transmigrasi lokal harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan tanah ulayat dan pelestarian budaya suku-suku asli Papua, termasuk Suku Maya. Program ini tidak boleh mengancam identitas dan keberlanjutan warisan adat yang menjadi kekayaan khas Papua,” tegasnya. Amedin berharap program transmigrasi lokal dapat memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal maupun nusantara. “Hal ini hanya bisa tercapai jika disertai dengan langkah pemberdayaan masyarakat asli agar mereka tidak termarjinalkan di tengah perkembangan wilayah,” ungkap Amedin. Kekhawatiran Konflik Sosial Meski mendukung, Amedin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi konflik sosial yang bisa dipicu akibat perbedaan budaya antara penduduk asli dan warga nusantara. Dirinya berharap perlunya upaya pemerintah daerah memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program transmigrasi. “Banyak masyarakat di Papua Barat Daya saat ini belum mendapatkan penjelasan yang baik terkait program tersebut. Sosialisasi komprehensif sangat dibutuhkan untuk menghindari miskomunikasi dan tantangan di lapangan,” pungkasnya. Amedin juga meminta kepada pemerintah agar Dewan Adat dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan program transmigrasi lokal. Selain itu, kemitraan yang adil antara penduduk asli dan pendatang harus menjadi prioritas utama. “Dengan keterlibatan semua pihak, saya yakin program ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat nyata, dan tetap menjaga nilai-nilai adat serta budaya lokal,” tutupnya

Tokoh Dewan Adat Dukung Transmigrasi Lokal Read More »

Prabowo: Kita Harus Berani Berantas Korupsi dengan Penegakan Hukum yang Tegas

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya usai menjadi Presiden RI 2024-2029. Dalam pidatonya, dia menegaskan akan memberantas korupsi dengan memperbaiki sistem. “Kita sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, dengan digiltasi. Insya Allah kita akan bisa mengurasngi korupsi secara signifikan, Prabowo menegaskan, pemberantasan korupsi harus diiringi dengan perilaku petinggi negara. Para pejabat, kata dia, harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.  “Tapi ini harus kita lakukan seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya dari kepala. Semua pejabat, pemimpin eselon, dan semua tingkatan harus memberi contoh menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih bersihnya,” kata dia. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Keduanya dilantik di Gedung DPR-MPR yang disusul dengan pengambilan sumpah. Prabowo mengucapkan sumpah jabatan sekitar pukul 10.31 WIB. Dalam sumpahnya, Prabowo mengucapkan janji untuk memegang teguh Undang Undang Dasar.  “Bismillahirrahmannirrahim, Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa

Prabowo: Kita Harus Berani Berantas Korupsi dengan Penegakan Hukum yang Tegas Read More »

Presiden Prabowo Tanggapi Pengunduran Diri Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah. “Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. “Tapi terlepas mungkin ya salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri,” ungkap Presiden. Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan. “Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo Tanggapi Pengunduran Diri Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden Read More »

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung GAVI dan Kesehatan Dunia

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Dewan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), José Manuel Barroso, dan CEO GAVI, Dr. Shania Nishtar, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi besar GAVI dalam mendukung Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19.

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung GAVI dan Kesehatan Dunia Read More »

Prabowo Bakal Salurkan Beras 10 Kilogram ke Masyarakat

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan melanjutkan program pemerintah sebelumnya dengan tetap memberikan bantuan pangan pada 2025 mendatang. Hal tersebut diutarakan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Kata dia, masyarakat kurang mampu akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras pada 2025. “Saya mau sampaikan jadi berita baiknya, dalam rapat terbatas dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto), beliau sudah menyetujui Januari dan Februari (2025) ada lagi (bantuan beras 10 kg),” kata Arief, Sabtu (7/12). Dia menyampaikan bahwa pada 2024, program bantuan beras ini telah menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Namun, ada penyesuaian jumlah penerima untuk 2025, di mana jumlahnya akan turun menjadi 16 juta KPM. Tetapi kuota beras bantuan tetap 10 kg per penerima manfaat. Karena itu adanya penyesuaian jumlah penerima bantuan pangan menjadi 16 juta untuk di tahun 2025 karena terdapat beberapa faktor. Selain itu, Arief juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas dukungan anggaran bantuan beras 10 kg ke massyarakat, meskipun situasi fiskal di dalam negeri sedang ketat. “Kita terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan. Kenapa? Karena di tengah tight-nya pengaturan fisikal hari ini, masih ada bantuan pangan buat masyarakat yang memerlukan,” katanya. Arief mengatakan, Presiden Prabowo sangat berharap bantuan pangan beras nantinya dapat meringankan beban masyarakat kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan pokok. Adapun, penyaluran bantuan beras tahap tiga yakni Desember 2024 masih berlangsung di beberapa wilayah dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun ini/

Prabowo Bakal Salurkan Beras 10 Kilogram ke Masyarakat Read More »

Masyarakat Kampung Bugis di Sorong Dukung Program Transmigrasi Papua

Masyarakat di Kampung Bugis, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya sangat mendukung program transmigrasi lokal yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tokoh masyarakat Kampung Bugis, Yusuf Muri Salampessy di Sorong, Senin menjelaskan program transmigrasi lokal merupakan cara yang relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah terancam tinggal dengan berbagai kondisi seperti banjir wilayah itu. “Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo, karena ini tentunya untuk menjawab kebutuhan kami sebagai masyarakat,” ucapnya. Menurut dia, program transmigrasi lokal ini sangat penting karena memiliki manfaat dan kegunaan yang besar baik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi juga pengembangan pembangunan. Dia menyebutkan, dominan pendapatan ekonomi masyarakat Kampung Bugis ini adalah menengah ke bawah, sehingga mereka berkomitmen untuk siap mengikuti program transmigrasi lokal guna meningkatkan taraf hidup yang lebih layak di wilayah baru. “Saya sebagai warga yang sudah tinggal lama di Kampung Bugis Sorong, saya mendengar ada berita baik dari Bapak Presiden Prabowo bahwa program transmigrasi nasional dialihkan ke transmigrasi lokal. Dan kita sudah melihat ada 10 titik di Papua yang masih sangat minim atau masih sedikit sekali penduduknya,” ungkapnya. Yusuf berharap sebagai warga yang terdampak banjir di Kampung Bugis Km 10 Masuk Kota Sorong untuk diprioritaskan dalam program transmigrasi itu. “Karena kami sudah sangat lama berkeinginan untuk direlokasi dari tempat tinggal kami karena terus mengalami banjir terus menerus ketika musim hujan tiba,” ujar dia. Dia pun berharap kepada Gubernur Papua Barat Daya DPR untuk memprioritaskan warga yang ada di Kampung Bugis atau kampung Malamoi agar dapat direlokasikan ke lokasi 10 titik itu sesuai dengan data transmigrasi lokal yang dikeluarkan Kementerian Transmigrasi yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dua di Kabupaten Teluk Wondama, dua di Kabupaten Fakfak dan dua di Kabupaten Merauke. Sementara itu, Ketua RT Kampung Bugis, Dewi Ekawati Muri menyampaikan dampak banjir dan galian C yang dialami masyarakat secara langsung ternyata sudah berlangsung lama. “Kami benar-benar korban dari banjir dan galian C yang telah dibuka di tempat tersebut,” ucap dia. Dewi mengakui bahwa akibat yang dialami masyarakat ketika banjir melanda berkepanjangan, bukan hanya mengganggu aktivitas tetapi juga fasilitas rumah tangga pun mengalami kerusakan. “Maka kami berharap kepada pemerintah terutama pemimpin yang nantinya terpilih di Pilkada 2024 ini untuk dapat membantu kami diikutsertakan dalam program transmigrasi lokal,” katanya.

Masyarakat Kampung Bugis di Sorong Dukung Program Transmigrasi Papua Read More »

Program Transmigrasi Masih Dibutuhkan Papua

Akademisi UGM Yogyakarta Prof Gabriel Lele menilai program transmigrasi di Papua masih dibutuhkan, namun membutuhkan persiapan yang matang supaya membawa dampak positif dalam upaya percepatan transformasi di sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Menurut dia, transmigran akan melejit secara ekonomi, sementara orang asli Papua di sekitar situ begitu-begitu saja. Hal ini akan menimbulkan marginalisasi dan De-Papuanisasi, bahkan di beberapa kasus kehadiran transmigran ini menyebabkan etno nasionalisme masyarakat Papua bahwa Ras Melanesia tidak bisa bertemu, bersatu dan bergabung dengan Ras Melayu. Sementara itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) berencana kolaborasi mengembangkan perekonomian di kawasan transmigrasi. Komitmen bersama ini didasari oleh kondisi ekonomi di kawasan transmigrasi yang relatif tertinggal dan sulit berkembang. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan salah satu opsi paling tepat untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan membangun koperasi. Menurutnya, cara ini membuat masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Program Transmigrasi Masih Dibutuhkan Papua Read More »