rahmandika adipradana

Reuni 411 Ajang Provokasi, Bukan Gerakan Islam

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan kritikan kepada Aksi 411 yang digagas oleh Front Persaudaraan Islam (FPI). Menurutnya, gerakan tersebut cenderung agenda sakit hati semata, bukan gerakan Islam. “Bukan, itu bukan gerakan Islam. Itu gerakan provokasi umat seolah-olah bela Islam, tapi untuk bikin kemudharatan,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (31/10). Silakan gulirkan ke bawah Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur gerakan Islam dalam agenda Reuni 411 yang digarap oleh menantu Habib Rizieq Shihab itu. “Islam tidak mengajarkan hasut, justru kita anti hasut. Apalagi ini gerakan murni politis sekali, karena benci pada Jokowi dan Gibran,” ujarnya. “Walaupun dibungkus dengan takbir dan labelisasi Islam, tapi umat sebaiknya tidak terpengaruh ya,” sambung Habib Syakur. Lebih lanjut, Ulama asal Malang Raya ini pun berharap kepada Kepolisian untuk mewaspadai gerakan tersebut. Ia khawatir gerakan ini akan disusupi oleh pengasong khilafah yang dijadikan ajang untuk makar dan sebagainya. “Sempalan HTI ini kan masih existing. Mereka masih punya pemahaman jihad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama, negara khilafah. Ini saya kira aparat dan intelijen wajib waspada,” tukasnya.

Reuni 411 Ajang Provokasi, Bukan Gerakan Islam Read More »

Presiden Prabowo Fokuskan Pencegahan dan Rehabilitasi Lawan Narkoba

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini makin gencar melawan ancaman narkoba yang kian serius. Berkomitmen memberantas penyebaran narkotika, Kepala Negara ini tidak hanya menekankan pentingnya penindakan hukum, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi sebagai upaya integral dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Presiden Prabowo menilai bahwa langkah pencegahan dan rehabilitasi memainkan peran penting dalam menekan dampak negatif narkoba di masyarakat. Dalam sidang perdana Kabinet Merah Putih, beliau menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk secara serius menangani kasus-kasus narkotika, judi online, dan korupsi.  Menurut pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer ini, kerja sama antar lembaga sangat dibutuhkan agar upaya ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Sejalan dengan visi pemerintah, Presiden Prabowo tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan hukum yang tegas, namun juga dukungan intelijen yang kuat guna memberantas kejahatan.  Untuk itu, beliau mendorong Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengutamakan pengumpulan bukti yang kuat, sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan dengan lebih akurat dan efektif.  Selain itu, Presiden RI kedelapan tersebut menekankan agar tindakan pencegahan dan rehabilitasi harus sejalan dengan upaya penegakan hukum, agar tujuan akhir tercapainya Indonesia yang bersih dari narkotika dapat segera terwujud. Sementara itu, Ahwil Luthan, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), mengungkapkan bahwa perang melawan narkoba memerlukan strategi yang menyeluruh, asimetris, dan berkelanjutan.  Ia menilai bahwa pencegahan sejak dini perlu dimulai dari pendidikan, dengan keluarga sebagai benteng pertama. Langkah-langkah preventif seperti ini diharapkan mampu membentengi masyarakat, terutama generasi muda, dari pengaruh narkoba yang terus mengintai.  Ahwil menambahkan bahwa dalam konteks pendidikan, peran lembaga pendidikan sangat penting dalam mengoptimalkan kurikulum anti-narkoba mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  Selain pendidikan, langkah pencegahan lain yang ia nilai efektif adalah memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan, terutama wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sumber penyelundupan narkoba seperti kawasan Golden Triangle. Ahwil juga menekankan pentingnya program rehabilitasi bagi para pengguna yang telah terjerat narkoba. Menurutnya, program ini sangat penting bagi mereka yang telah mengalami ketergantungan.  Melalui pendekatan rehabilitasi yang tepat, angka ketergantungan narkoba diharapkan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap jalur laut, khususnya di pantai timur Sumatera, harus terus diperkuat.  Wilayah tersebut kerap menjadi jalur utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif antara pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, ia optimis bahwa pemberantasan narkoba akan semakin efektif dalam beberapa tahun mendatang. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga turut mendukung upaya pemberantasan narkoba ini melalui misi Astacita, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo.  Jenderal Sigit menjelaskan bahwa misi ini memprioritaskan reformasi di bidang politik dan hukum, serta penanggulangan korupsi dan narkotika. Misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera, sejalan dengan visi pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut untuk memberantas narkoba secara menyeluruh.  Kapolri menekankan kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk melakukan pemetaan jalur-jalur masuk narkoba di Indonesia dan mengambil langkah penindakan tegas terhadap berbagai modus penyelundupan, termasuk yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.  Dalam rangka memotivasi aparatnya, Kapolri menerapkan sistem reward and punishment, di mana personel yang berhasil mengungkap kasus besar akan diberikan penghargaan, sementara yang gagal atau lalai dalam tugasnya akan dievaluasi.  Kapolri juga menekankan perlunya pengawasan ketat di internal Polri untuk memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Bagi anggota yang terbukti menggunakan narkoba, akan diberikan pembinaan rohani serta pelatihan fisik dan mental. Namun, jika tindakan serupa terulang, pemecatan akan diberlakukan sebagai bentuk ketegasan penegakan aturan di tubuh Polri. Upaya pemberantasan narkoba yang gencar dilakukan Presiden Prabowo juga mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap masalah narkoba yang telah merugikan negara. Ancaman narkoba yang semakin kompleks mendorong perlunya perencanaan yang matang dalam melawan peredaran barang haram tersebut.  Komitmen Presiden Prabowo untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan, penindakan hukum, dan rehabilitasi menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika dan memastikan generasi mendatang bebas dari ancaman ini. Presiden Prabowo menyadari bahwa pengaruh narkoba bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi dan keamanan. Melalui kebijakan yang berfokus pada pendekatan pencegahan dan rehabilitasi ini, pemerintah berharap mampu menghadirkan solusi jangka panjang yang tidak hanya mengurangi peredaran narkotika tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pengguna yang sudah terjebak dalam jerat narkoba untuk mendapatkan bantuan dan perawatan yang layak. Pendekatan rehabilitasi juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.  Dengan langkah-langkah komprehensif ini, pemerintah berharap dapat membawa perubahan nyata dalam menekan angka pengguna narkoba serta memutus jaringan penyelundupan yang membahayakan masyarakat.  Dalam kerangka kerja lintas lembaga yang solid dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari bahaya narkotika dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Presiden Prabowo Fokuskan Pencegahan dan Rehabilitasi Lawan Narkoba Read More »

Presiden Prabowo Dorong Kemudahan Perizinan untuk Majukan UMKM

Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin bangsa yang juga purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, bertekad kuat mendorong kemudahan perizinan demi kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Melalui kebijakan ini, Presiden RI kedelapan berharap dapat memberikan angin segar bagi pengusaha pribumi dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut pun diharapkan dapat memutus ketergantungan ekonomi nasional pada elit tertentu dan membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Tekad pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini mendapat perhatian luas dari kalangan pengamat dan organisasi pengusaha. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai bahwa keinginan Presiden Prabowo untuk mendorong perekonomian rakyat bukan hanya sebagai komitmen terhadap UMKM, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar tidak lagi terkungkung oleh kepentingan oligarki.  Selama ini, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sejumlah elit dan politisi tertentu, yang sering kali hanya berfokus pada keuntungan segelintir pihak saja. Menurut Ujang, Presiden Prabowo benar-benar ingin memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang. Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan pandangan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, yang mendukung penuh perhatian Kepala Negara terhadap UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional.  Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, HIPPI melihat bahwa keberpihakan Presiden terhadap UMKM menunjukkan niat kuat untuk memajukan sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 90 persen tenaga kerja di Indonesia.  Uchy juga menyampaikan keyakinannya bahwa susunan ‘Kabinet Merah Putih’ yang dibentuk oleh Presiden RI kedelapan telah diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman yang memiliki integritas tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tidak hanya melalui kemudahan perizinan, pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini turut berinisiatif melakukan langkah konkret lainnya, seperti mengumumkan rencana penghapusan utang bagi sekitar 6 juta pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang masih terdampak krisis keuangan pada tahun 1998 dan 2008.  Kebijakan ini nantinya akan disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan segera rampung dalam waktu dekat. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban finansial UMKM yang selama ini tertekan oleh utang yang tak kunjung selesai. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bangkit serta memperluas usaha mereka tanpa beban. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo, mengungkapkan bahwa utang-utang yang akan dihapuskan merupakan utang lama yang telah terlunasi oleh asuransi perbankan, namun masih tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Dengan adanya kebijakan penghapusan utang tersebut, UMKM kini dapat bernafas lega dan memiliki kesempatan untuk berinovasi serta mengembangkan usaha tanpa harus terbebani utang masa lalu. Hashim meyakini bahwa kebijakan tersebut akan menjadi dorongan besar bagi UMKM untuk berinvestasi lebih jauh demi memperkuat perekonomian nasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian, UMKM selama ini telah terbukti tangguh sebagai tulang punggung ekonomi negara. Langkah penghapusan utang ini pun diprediksi akan mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM yang merasa lebih terbuka untuk berkembang setelah terlepas dari jeratan utang yang tidak kunjung selesai.  Peraturan ini sekaligus menggambarkan niat Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui langkah-langkah konkret dan keberpihakan yang jelas pada sektor usaha rakyat. Kebijakan pemutihan utang ini juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi nasional dengan membuka ruang lebih besar bagi para pengusaha kecil untuk meningkatkan skala bisnisnya dan mengembangkannya secara berkelanjutan.  Hashim menekankan bahwa melalui kebijakan ini, setiap pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan, tanpa terkendala beban finansial dari krisis-krisis yang lalu.  Presiden Prabowo berharap agar langkah ini dapat memberikan stimulus bagi ekonomi rakyat serta menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan lebih percaya diri dan semangat. Dukungan terhadap kebijakan ini pun terlihat dari antusiasme HIPPI. Uchy Hardiman menilai, pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang juga purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia memiliki kepemimpinan yang tegas dan jelas dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung UMKM. HIPPI yakin bahwa orkestra ekonomi di bawah arahan Presiden Prabowo akan menciptakan simfoni harmoni yang membawa semangat baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah Presiden RI kedelapan ini menunjukkan bahwa UMKM bukan sekadar bagian dari ekonomi nasional, tetapi juga pilar penting yang perlu terus diberdayakan. Dengan kemudahan perizinan, penghapusan utang, dan dukungan penuh dari pemerintah, UMKM diharapkan dapat tumbuh semakin kokoh dan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik. Melalui langkah-langkah ini, Kepala Negara membuktikan komitmennya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berdaya dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Dorong Kemudahan Perizinan untuk Majukan UMKM Read More »

Presiden Prabowo Dorong Hilirisasi Multi-Komoditas Demi Kemakmuran Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi pada 26 komoditas utama sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada energi dan mengokohkan kemakmuran nasional.  Presiden RI kedelapan tersebut mengungkapkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia harus diolah sedemikian rupa agar memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan rakyat.  Menurutnya, proses hilirisasi bukan hanya soal memperkuat sektor energi, tetapi lebih jauh lagi, langkah tersebut diharapkan dapat membangun perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan. Sebagai pemimpin bangsa yang dikenal konsisten dalam menjalankan kebijakan berbasis sumber daya lokal, Presiden Prabowo mengarahkan beberapa kementerian strategis, seperti Kementerian Investasi, Bappenas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera menyusun peta jalan proyek hilirisasi komoditas utama.  Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa potensi dari setiap komoditas dapat dioptimalkan dan memberikan nilai tambah yang besar. Menurut Presiden Prabowo, hilirisasi yang menyeluruh akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada bahan mentah ekspor, dan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Presiden Prabowo memandang bahwa hilirisasi tidak dapat hanya terbatas pada sektor pertambangan, mengingat potensi ekonomi dari sektor pangan, otomotif, farmasi, dan produk manufaktur lainnya juga sangat besar.  Oleh sebab itu, ia mendorong langkah cepat dari kementerian terkait untuk segera menginventarisasi proyek-proyek strategis dalam program hilirisasi multi-komoditas yang direncanakan, sehingga implementasinya dapat berlangsung dalam waktu sesingkat mungkin.  Melalui langkah tersebut, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi justru menciptakan produk bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional. Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai keputusan Presiden Prabowo untuk memperluas komoditas yang dihilirisasi adalah langkah yang tepat. Telisa menjelaskan bahwa sektor pertambangan, meskipun memiliki nilai ekonomi tinggi, bukanlah sumber daya yang terbarukan.  Hilirisasi pada produk tambang akan memberikan dampak yang signifikan, tetapi dalam jangka panjang ketergantungan hanya pada sektor ini akan menghadapi tantangan besar. Menurut Telisa, hilirisasi pada sektor pangan menawarkan solusi berkelanjutan. Sebagai contoh, negara seperti Thailand telah membuktikan bahwa hilirisasi pangan dapat memberikan dampak ekonomi yang stabil dan berkesinambungan. Lebih lanjut, Telisa menyebutkan bahwa hilirisasi pada sektor pangan, meskipun kontribusi nilai tambahnya terlihat kecil dibandingkan sektor tambang, menawarkan manfaat kumulatif yang berkelanjutan.  Menurutnya, hilirisasi pada sektor tersebut, bersama dengan sektor manufaktur seperti otomotif dan elektronik, dapat memperluas cakupan industri nasional. Kajian lebih lanjut terhadap potensi hilirisasi pada berbagai sektor ekonomi perlu dilakukan oleh kementerian terkait untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari langkah ini. Pendapat lain datang dari ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menilai kebijakan hilirisasi multi-komoditas ini relevan untuk mendorong industrialisasi di Indonesia. Menurut Wijayanto, sumber daya alam Indonesia tidak lagi dapat diandalkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi mengingat keterbatasan stoknya yang semakin menipis.  Oleh karena itu, upaya Presiden Prabowo untuk mendorong hilirisasi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menggeliatkan sektor industri di tanah air. Ia menyarankan agar pemerintah melihat pengalaman negara-negara besar, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, yang berhasil mencapai kemajuan ekonomi signifikan melalui industrialisasi. Wijayanto memandang bahwa langkah Presiden Prabowo ini juga merupakan bentuk adaptasi atas tantangan global. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia tidak hanya akan memperoleh nilai tambah ekonomi, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada pasar internasional. Menurutnya, hilirisasi multi-komoditas akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damhuri, menilai bahwa hilirisasi tidak hanya perlu difokuskan pada pasar domestik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek global.  Yose menyarankan agar hilirisasi di Indonesia dibangun dengan orientasi pada pengembangan rantai pasok dan rantai nilai yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun global. Menurutnya, dengan memperluas cakupan hilirisasi ke pasar internasional, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Direktur Eksekutif CSIS tersebut juga menyoroti pentingnya strategi dalam menjalankan program hilirisasi agar kebijakan ini tidak terlihat terlalu proteksionis di mata negara lain. Dalam pandangannya, hilirisasi yang berorientasi pada pengembangan rantai nilai global akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar di tingkat internasional.  Hal tersebut, menurut Yose, akan menjadi jalan tengah yang ideal antara upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nasional dan memenuhi tuntutan globalisasi yang semakin intensif. Dalam rangka mewujudkan cita-cita swasembada energi dan kemakmuran nasional, Presiden Prabowo berkomitmen untuk menjalankan program hilirisasi multi-komoditas dengan sungguh-sungguh.  Keputusan tersebut sejalan dengan visi besarnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kemandirian ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi. Dengan dukungan berbagai kementerian dan pihak terkait, Presiden Prabowo berharap bahwa hilirisasi akan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia serta memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Dorong Hilirisasi Multi-Komoditas Demi Kemakmuran Nasional Read More »

Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Wujudkan Stabilitas Perekonomian

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memulai langkah strategis dalam membangun Indonesia yang berdaulat dan kuat secara ekonomi. Dengan fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerintahan ini berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor kunci seperti industri, pangan, energi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diyakini mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan merata. Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan sektor swasta menunjukkan keyakinan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo-Wapres Gibran dapat mewujudkan visi besar ini. Visi Presiden Prabowo-Wapres Gibran untuk membangun ekonomi yang kuat berakar pada konsep kedaulatan ekonomi, di mana Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada pihak asing, baik dari sisi investasi maupun ketahanan pangan dan energi. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi adalah prioritas utama yang harus diwujudkan. Ia percaya bahwa untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alam dan memaksimalkan potensi dalam negeri dengan optimal. Salah satu aspek penting dari visi kedaulatan ekonomi ini adalah pengembangan industri nasional, terutama melalui hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi industri yang telah dimulai di era pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dan diperluas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditas seperti nikel, bauksit, dan hasil maritim, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selain itu, penguatan UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional akan diberdayakan melalui berbagai program yang fokus pada pembiayaan, akses pasar, serta transformasi digital. Pemerintah telah merancang program Kredit Usaha Mikro dan pembiayaan bagi startup serta sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Dr. Ahmad Rizal, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dapat membantu Indonesia menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan merata. Ia menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah ini, yang dinilai mampu meningkatkan skala bisnis UMKM dan bersaing di pasar global. Langkah ini juga dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda. Ketahanan pangan dan energi menjadi isu penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi. Pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor ini melalui berbagai kebijakan yang mendukung produksi pangan dalam negeri dan pengembangan energi bersih. Menteri Pertanian juga menyatakan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan, dengan menekankan pentingnya inovasi pertanian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.  Selain fokus pada sektor-sektor tradisional, pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran juga mendorong percepatan transformasi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di era modern. Transformasi digital tidak hanya penting bagi inovasi dan ekspansi pasar, tetapi juga dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.  Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa digitalisasi akan menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pengadopsian teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan big data di sektor industri diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta membuka peluang baru bagi industri nasional untuk bersaing di pasar global. Agus mengajak pelaku industri untuk berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,8%. Agus menekankan, Kementerian Perindustrian mendukung target Presiden Prabowo dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut. Menurutnya, jika sektor industri tumbuh 7,8%, bukan hanya Kemenperin yang senang, tetapi seluruh masyarakat juga akan menikmati. Untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi yang masif, pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran merencanakan pendirian Badan Penerimaan Negara yang akan bertugas meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan target peningkatan rasio hingga 23%, lembaga ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan, di mana pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mendukung visi ekonomi berdaulat dan kuat. Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran datang dari berbagai kalangan, termasuk anggota parlemen. Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan optimisme bahwa pemerintahan baru akan membawa Indonesia semakin maju. Sebagai partai pendukung, PAN berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam mewujudkan target-target pembangunan ambisius, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8%. Putri menegaskan bahwa peran legislatif PAN akan memastikan program-program prioritas pemerintah terealisasi dengan baik, melalui pengawasan, anggaran, dan legislasi. Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan luas dari berbagai pihak, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bertekad untuk menciptakan Indonesia yang lebih berdaulat dan kuat secara ekonomi. Fokus pada hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan dan energi, serta transformasi digital diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang menyeluruh. Dengan demikian, pemerintahan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan mengantarkan Indonesia menuju kejayaan yang lebih gemilang di mata dunia.

Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Wujudkan Stabilitas Perekonomian Read More »

Pesta Rakyat Pasca Pelantikan Prabowo-Gibran Bukti Optimisme Rakyat Menyambut Masa Depan Indonesia

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 menandai transisi penting dalam sejarah politik Indonesia. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024 ini, selain menjadi momen resmi pelantikan, juga diramaikan dengan acara bertajuk “Panggung Rakyat” yang mengundang masyarakat untuk ikut merayakan pergantian kepemimpinan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi pesta rakyat yang penuh makna, tidak hanya sebagai wujud syukur, tetapi juga sebagai momentum untuk merayakan kebersamaan dan semangat optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa acara “Panggung Rakyat” dirancang untuk merayakan transisi kepemimpinan dengan semangat persatuan dan keberagaman budaya Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat, terlepas dari pilihan politiknya dalam pemilu, untuk bersama-sama menyambut pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Nusron menjelaskan bahwa acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan pelantikan, tetapi juga sebagai wujud rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama dua periode. Selain itu, Nusron menambahkan bahwa acara ini akan diwarnai dengan berbagai hiburan yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Panggung hiburan, konser musik, bazar UMKM, dan sajian makanan gratis menjadi bagian dari rangkaian acara sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka. Masyarakat juga akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan menyapa masyarakat di setiap panggung setelah prosesi pelantikan. Dukungan masyarakat terhadap pelantikan ini juga datang dari berbagai daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DIY, Danang Wicaksana Sulistya, menjelaskan bahwa simpatisan dan pendukung Prabowo Subianto dari berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, akan turut hadir di Jakarta untuk memeriahkan pesta rakyat tersebut. Menurut Danang, euforia masyarakat dalam menyambut pelantikan ini menjadi bukti dukungan solid terhadap Prabowo dan Gibran. Ia optimis bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan perubahan signifikan. Lebih lanjut, Danang menegaskan bahwa partisipasi kader Gerindra DIY dalam acara ini tidak hanya menjadi simbol dukungan, tetapi juga sebagai bentuk optimisme terhadap pemerintahan baru. Ia percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo, serta membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih baik. Optimisme masyarakat tidak hanya muncul dalam bentuk perayaan, tetapi juga harapan besar terhadap pemerintahan baru. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat dalam menyambut pelantikan Prabowo-Gibran mencerminkan harapan mereka akan masa depan yang lebih baik. Fernando mengungkapkan bahwa masyarakat berharap pemerintahan baru dapat segera bekerja dan melanjutkan program-program yang telah berjalan selama era Presiden Jokowi. Selain itu, Fernando juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional selama proses transisi kepemimpinan ini, mengingat besarnya euforia yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyarankan agar masyarakat yang ingin menghadiri pesta rakyat memanfaatkan angkutan umum seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan memastikan kelancaran akses masyarakat ke lokasi acara. Hal serupa juga disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, yang meminta masyarakat mematuhi aturan parkir dan memanfaatkan area parkir yang telah disediakan demi kelancaran acara. Optimisme terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran juga datang dari kalangan pemimpin agama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan harapannya terhadap pemerintahan baru. Ia menilai bahwa visi Prabowo yang jelas dan tegas telah membangkitkan harapan besar di kalangan masyarakat. Gus Yahya, atas nama PBNU dan seluruh warga Nahdlatul Ulama, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintahan baru dan bekerja sama demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Sementara itu, Ketua Umum Brigade 08, Zecky Alatas, menyampaikan optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia berharap kabinet yang dibentuk oleh Prabowo-Gibran dapat mendorong program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Menurut Zecky, masyarakat yakin bahwa kepemimpinan ini akan membawa perubahan positif dan memperbaiki kondisi ekonomi serta sosial di Indonesia. Pesta rakyat yang digelar sepanjang Jalan Sudirman hingga Monas ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga simbol persatuan dan harapan besar masyarakat terhadap masa depan bangsa. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai titik panggung hiburan di sepanjang rute perayaan, bekerja sama dengan BUMN dan BUMD DKI Jakarta. Heru menyebutkan bahwa masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merayakan pelantikan Prabowo-Gibran dengan penuh kegembiraan, sekaligus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Acara ini juga diharapkan dapat mencerminkan semangat persatuan yang kuat di antara rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan politik maupun latar belakang budaya. Dengan adanya pesta rakyat ini, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyambut pemerintahan baru, sekaligus menegaskan harapan besar mereka terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada akhirnya, acara “Panggung Rakyat” pasca pelantikan ini menjadi lebih dari sekadar selebrasi, melainkan representasi nyata dari harapan dan optimisme masyarakat terhadap masa depan bangsa. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu membawa Indonesia menuju era yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pesta Rakyat Pasca Pelantikan Prabowo-Gibran Bukti Optimisme Rakyat Menyambut Masa Depan Indonesia Read More »

Kesuksesan Presiden Jokowi Pacu Ekonomi Lewat UU Cipta Kerja Akan Dilanjutkan Prabowo-Gibran

Sejak menjabat, Presiden RI Periode 2014-2024,  Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai kebijakan inovatif. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini menjadi pendorong utama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan mengoptimalkan potensi ekonomi nasional. Capaian kesuksesan Presiden Jokowi dalam membangun ekonomi ini pun diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran. UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dinilai menghambat perkembangan usaha. Salah satu aspek terpenting dari undang-undang ini adalah pengurangan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya penyederhanaan izin usaha dan penghapusan banyak regulasi yang tidak perlu, diharapkan pelaku usaha dapat lebih cepat dan mudah dalam memulai dan menjalankan bisnis yang mana sangat penting, terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang sering kali terhambat oleh kompleksitas prosedur yang ada. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengelolaan anggaran yang baik mencerminkan kualitas ekonomi dan martabat suatu bangsa adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Anggaran bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah refleksi dari nilai-nilai, prioritas, dan karakter suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan anggaran yang efektif menunjukkan bahwa pemerintah mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika anggaran dikelola dengan baik, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rakyat cenderung lebih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka lihat membawa manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Inovasi dalam ekonomi nasional juga tercermin dari munculnya berbagai sektor baru yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan. Salah satu sektor yang diuntungkan Dalam era teknologi informasi adalah ekonomi digital. Sektor ini berkembang pesat dan menjadi salah satu andalan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan bisnis berbasis digital. Dengan semakin banyaknya startup yang bermunculan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di  Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky mengatakan mengenai pertumbuhan ekonomi nasional yang terbilang baik dalam satu dekade terakhir patut mendapat perhatian. Dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5 persen per tahun selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menunjukkan performa yang positif jika dibandingkan dengan banyak negara sejawat. Melihat angka-angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar antara 4,88 hingga 5,17 persen selama beberapa tahun berturut-turut menunjukkan stabilitas yang penting bagi perekonomian nasional. Dalam konteks global yang sering kali diwarnai ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan yang konsisten ini merupakan indikator bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat. Hal ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti UU Cipta Kerja dan investasi infrastruktur, mulai memberikan hasil yang diharapkan. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno mengatakan mengenai kestabilan perekonomian Indonesia yang tercermin dari daya tarik sebagai tujuan investasi asing sangat relevan dan menunjukkan pencapaian penting. Peringkat Indonesia yang menempati posisi ke-18 dalam investasi global dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura adalah bukti nyata bahwa negara ini semakin diperhitungkan dalam kancah internasional. Kestabilan ekonomi adalah faktor utama yang menjadi pertimbangan investor sebelum mengambil keputusan untuk menanamkan modal. Ketika sebuah negara mampu menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, investor akan merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan tenaga kerja yang relatif muda, menawarkan banyak potensi bagi para investor sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan yang menarik di kawasan Asia Tenggara. Namun, implementasi UU Cipta Kerja tidak lepas dari tantangan. Beberapa kalangan menganggap bahwa undang-undang ini terlalu memudahkan proses bagi perusahaan besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah tetap menghadapi berbagai kesulitan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.  UU Cipta Kerja adalah langkah strategis Presiden Jokowi untuk mendorong inovasi ekonomi nasional. Dengan menyederhanakan regulasi, meningkatkan daya saing, dan mengembangkan sektor baru, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pesat. Meski ada tantangan, komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan mencapai tujuan ini. Dengan segala kebijakan dan langkah yang diambil, diharapkan Indonesia mampu bersaing di kancah global dan menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang kokoh di Asia. Kesuksesan implementasi UU Cipta Kerja akan menjadi tonggak penting bagi masa depan ekonomi Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kesuksesan Presiden Jokowi Pacu Ekonomi Lewat UU Cipta Kerja Akan Dilanjutkan Prabowo-Gibran Read More »

Apresiasi Resiliensi Ekonomi Indonesia di Era Presiden Jokowi

Dalam satu dekade terakhir, kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil membawa Indonesia melewati berbagai tantangan global dengan penuh resiliensi. Beragam krisis, seperti pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi global, hingga dinamika geopolitik yang mempengaruhi rantai pasokan dunia, telah menjadi ujian bagi perekonomian dalam negeri. Berkat kebijakan strategis dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan tetap tumbuh secara positif. Pencapaian ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kompetitif di kancah global. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia di bawah Presiden Jokowi terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional terlihat jelas dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana Indonesia mampu menahan dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat serta ekonomi nasional. Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berperan sebagai penopang utama atau “shock absorber” dalam menghadapi krisis. APBN menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi serta reformasi struktural yang berkelanjutan, berkat kemampuan penyesuaian yang fleksibel meski menghadapi tekanan global. Salah satu faktor kunci keberhasilan ekonomi Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai wilayah Nusantara. Sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran infrastruktur mengalami peningkatan signifikan, dari Rp157,4 triliun pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, hingga mencapai Rp423,4 triliun menjelang akhir masa jabatannya. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah tetapi juga mempercepat arus logistik dan perdagangan, memperkuat daya saing ekonomi nasional. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi pencapaian besar dalam sektor ekonomi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, surplus neraca perdagangan yang tercatat dalam 52 bulan berturut-turut merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam mengelola perdagangan internasional, bahkan di tengah ketidakpastian global. Zulkifli Hasan juga menggarisbawahi keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan seperti Pulau Komodo, Danau Toba, dan Mandalika, yang kini menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan ini tidak hanya mendongkrak sektor pariwisata tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendukung perekonomian lokal. Di sektor transportasi, pencapaian yang diraih juga sangat signifikan. Infrastruktur konektivitas antarwilayah yang telah dibangun, seperti jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya serta Lampung hingga Aceh, mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi ini memberikan dampak positif bagi sektor logistik dan perdagangan, menjadikan Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Ia juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka rata-rata 5 persen, sementara inflasi berhasil dikendalikan dengan baik. Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan wilayah dan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan di berbagai daerah, terutama di Jawa dan Sulawesi, yang juga disertai dengan penurunan ketimpangan sosial. Hal ini ditandai dengan penurunan rasio gini hingga mencapai angka 0,375, mencerminkan peningkatan kesetaraan ekonomi di masyarakat. Suharso Monoarfa juga menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dan mencapai 75,59, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,03 tahun serta tingkat pengangguran turun menjadi 5,11 persen. Tidak hanya di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal lingkungan hidup. Pemerintah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 637 juta ton, sejalan dengan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan inovasi. Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menjadi panduan pembangunan berkelanjutan Indonesia dalam dua dekade ke depan. Dokumen ini merupakan landasan yang kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi layak diapresiasi. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Pembangunan infrastruktur yang masif, pengelolaan ekonomi yang bijak, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadikan Indonesia negara yang semakin kuat dan kompetitif di era globalisasi ini. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama satu dekade terakhir juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang solid dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, telah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini tercermin dari peningkatan arus investasi langsung asing dan peningkatan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan teknologi. Dengan stabilitas yang terjaga, Indonesia berhasil menarik minat investor internasional untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan inisiatif strategis lainnya. Stabilitas politik yang terus terjaga ini menjadi fondasi kuat dalam melanjutkan pembangunan jangka panjang demi mencapai target Visi Indonesia Emas 2045.

Apresiasi Resiliensi Ekonomi Indonesia di Era Presiden Jokowi Read More »

Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, Ekonomi Nasional Berdaya Tahan Kuat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode 2014-2024, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh secara konsisten di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Keterlibatan yang kuat dari Pemerintah dalam memajukan berbagai sektor telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu stabil di kisaran 5 persen selama 10 tahun terakhir pada era Presiden Jokowi. Menurutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional berkat keberhasilan Presiden Jokowi menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, yaitu sebesar 9,63 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 11,25 persen. Lapangan pekerjaan juga tersedia sebanyak 4,55 juta, sedangkan pada tahun 2014 hanya terdapat 1,87 juta saja. Kemudian, rasio ketimpangan atau gini rasio juga turun menjadi 0,388 dari 0,406 di tahun 2014. Kemudian, nilai tukar petani meningkat selama 10 tahun terakhir, dari semula indeksnya sebesar 102 pada 2014 menjadi sebesar 112,46. Suharso mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini diiringi dengan indeks pembangunan manusia yang naik dari 68,9 pada 2014 menjadi 74,39. Selama 10 tahun masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, rata-rata lama sekolah semakin meningkat dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi semakin membaik. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan kualitas sumber daya manusia dan masifnya pembangunan infrastruktur. Di sektor SDM, adanya reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan di mana Program Indonesia Pintar telah memberikan akses pendidikan kepada 20 juta siswa setiap tahunnya. Kemudian, program KIP Kuliah dan Bidik Misi telah memberikan akses pendidikan tinggi kepada 1,5 juta mahasiswa. Sedangkan, di sektor kesehatan adanya penurunan angka kematian bayi dari 27 menjadi 17 per-seribu kelahiran, serta penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga ikut meningkat dari 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024, dengan separuhnya merupakan penerima bantuan iuran dari Pemerintah. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa Indonesia mampu menjaga inflasi terkendali di tengah fenomena suku bunga global tinggi. Ke depan, menurutnya inflasi IHK 2024 akan tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diproyeksikan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang masuk dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food pun diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi BI dan Pemerintah Pusat dan daerah. Melihat fenomena tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa World Bank (Bank Dunia) sangat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,58 persen. Selain itu, World Bank juga mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional. Airlangga menekankan bahwa Presiden Jokowi selama masa jabatannya selalu fokus pada program dana desa di mana sebesar Rp71 Triliun digunakan untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan pedesaan termasuk untuk mengurangi stunting pada anak. Berbagai program, kebijakan, dan bantuan Pemerintah Indonesia terus menopang seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan sosial, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan dunia usaha dengan didukung sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia swasta. Secara umum, terdapat enam kebijakan utama Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Industri perbankan Indonesia mampu menunjukkan kinerja yang resilien menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Hal tersebut ditunjukkan dengan likuiditas perbankan triwulan II-2024 tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,36 persen. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan begitu, pemerintah akan terus melakukan monitoring dan assessment terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi. Seluruh pihak harus harus tetap optimis bahwa ekonomi tetap bisa terus tumbuh melihat kuatnya stabilitas politik dan keamanan nasional saat ini.

Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, Ekonomi Nasional Berdaya Tahan Kuat Read More »

Mewujudkan Moderasi Beragama untuk Menolak Penyebaran Ajaran Khilafah di Lingkungan Pondok Pesantren

Pondok pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai keislaman yang moderat. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai benteng utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah penyebaran ajaran khilafah yang mengancam persatuan bangsa. Moderasi beragama menjadi jawaban penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal seperti khilafah. Dalam konteks Islam, moderasi beragama mengacu pada sikap beragama yang menyeimbangkan antara pemahaman agama yang tekstual dengan konteks sosial yang berkembang. Moderasi ini juga menekankan pentingnya toleransi, persatuan, dan menjaga keharmonisan di tengah keragaman. Pondok pesantren, dengan tradisi keilmuan dan budaya yang kuat, memiliki kekuatan untuk membentuk pemikiran santri agar memahami Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Pendidikan berbasis moderasi ini sangat penting untuk membentengi santri dari pengaruh ideologi-ideologi yang ekstrem, termasuk khilafah, yang berupaya menggantikan sistem negara dengan pemerintahan teokratis. Kyai dan pengasuh pesantren memegang peran sentral dalam mengarahkan pemahaman keagamaan para santri. Oleh karena itu, mereka harus menjadi garda terdepan dalam meneguhkan komitmen terhadap Pancasila dan NKRI. Dengan menyampaikan materi-materi agama yang moderat, membuka ruang diskusi tentang kebhinekaan, dan mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, para kyai dapat menanamkan pemahaman yang kokoh kepada santri tentang pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Selain itu, kyai juga dapat melibatkan santri dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat semangat nasionalisme, seperti peringatan hari-hari besar nasional dan pengenalan sejarah perjuangan bangsa. Dengan begitu, santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama yang mendalam, tetapi juga pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan menolak ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila ke dalam kurikulum pesantren. Materi ajar yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan, toleransi antarumat beragama, serta penghormatan terhadap konstitusi negara harus diajarkan secara mendalam. Dengan demikian, para santri dapat memahami bahwa Islam dan kebangsaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kurikulum pesantren juga bisa memperkenalkan kajian-kajian kontemporer yang membahas tantangan-tantangan ideologi radikal dan bagaimana Islam moderat dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Hal ini akan memperkuat daya kritis santri dalam menghadapi berbagai isu dan paham yang dapat memecah belah bangsa. Upaya mewujudkan moderasi beragama di pesantren juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pendampingan dan bantuan kepada pesantren dalam merumuskan kurikulum yang berbasis moderasi beragama, serta menyediakan pelatihan bagi para pengajar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan materi-materi tersebut. Selain itu, pesantren perlu menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, termasuk tokoh agama dan pemuda, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moderasi beragama. Dengan melibatkan semua pihak, pesantren dapat menjadi pusat pengembangan Islam moderat yang mampu menangkal penyebaran ajaran khilafah dan ideologi ekstrem lainnya. Moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga stabilitas bangsa dan menolak ideologi-ideologi radikal yang berpotensi merusak keutuhan NKRI. Pondok pesantren, dengan segala potensi dan kekuatannya, harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan Islam yang moderat, inklusif, dan penuh kasih sayang. Dengan peran aktif para kyai, pengasuh, santri, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, pesantren dapat menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga Pancasila dan menolak penyebaran ajaran khilafah.

Mewujudkan Moderasi Beragama untuk Menolak Penyebaran Ajaran Khilafah di Lingkungan Pondok Pesantren Read More »