Fatur Rahem

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kinerja aktivitas perekonomian selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu lewat keterangannya di Jakarta, Senin. “Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Ramadan, seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi,” kata Febrio. Selain itu, seiring dengan masuknya masa panen raya padi, Pemerintah juga akan terus menjaga level harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah pun memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi selama periode mudik Lebaran. Untuk menopang daya beli masyarakat atas kebutuhan transportasi, insentif seperti diskon tarif tol dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen untuk pembelian tiket pesawat diberikan pada momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Soal PPN DTP tiket pesawat, insentif itu diperkirakan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 13-14 persen. “Kebijakan ini diharapkan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berkumpul dengan keluarga merayakan Idul Fitri, di samping memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk memitigasi potensi perlambatan ekonomi saat Ramadhan. Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, Bhima mengatakan, aktivitas ekonomi saat Ramadhan kali ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, efisiensi belanja pemerintah, efektivitas insentif, tantangan aktivitas ekspor-impor, hingga inflasi yang terbilang rendah. Menimbang berbagai kemungkinan itu, Bhima meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk efisiensi belanja dan dukungan terhadap industri padat karya.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diproyeksikan dapat memacu peningkatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung program hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut beberapa proyek strategis nasional yang menjadi prioritas investasi dari Danantara, salah satunya proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga, proyek-proyek energi baru dan terbarukan, serta ketahanan energi dan pangan. “Untuk mendukung program Presiden Prabowo, maka Danantara juga harus berinvestasi pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, air dan energi, seperti bendungan baru, jaringan irigasi, PLTA dan PLTS Terapung di atas waduk/bendungan, serta menjaga kualitas jalan tetap andal,” ujar Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga, di Jakarta, Senin. Dalam proyek infrastruktur, Nirwono memproyeksikan investasi yang dilakukan oleh Danantara akan berfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan keuntungan secara cepat. “Danantara pasti akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat cepat kembali untung,” ujar Nirwono. Seiring dengan itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang penting terkait dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi. Pembangunan proyek itu, menurutnya, dapat mendongkrak nilai tambah dari Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, sekaligus dapat meningkatkan peran sektor industri manufaktur yang merupakan penghasil lapangan kerja berkualitas. “Penting. Ini strategi untuk mendongkrak nilai tambah dari SDA kita, sekaligus untuk meningkatkan peran sektor industri manufaktur yang merupakan penghasil lapangan kerja berkualitas,” ujar Wijayanto Ia melanjutkan, Danantara dapat menjadi pilar penting pembangunan di tanah air ke depan, namun tetap memperhatikan profesionalisme serta aspek Good Corporate Governance (GCG). “Danantara bisa menjadi pilar penting pembangunan. Tetapi, supaya peran itu bisa dijalankan dengan baik, profesionalisme dan GCG Danantara harus solid, world class,” ujar Wijayanto. Terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) merupakan salah satu pemain utama melalui jasa utamanya, yaitu Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC). WIKA telah berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi dan industrialisasi Presiden Prabowo Subianto dan Danantara melalui beragam proyek strategis yang tengah berjalan. “Sesuai dengan program pemerintah yaitu hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong competitiveness Indonesia di dunia, WIKA juga terlibat dalam berbagai proyek-proyek EPCC,” ujar Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya. Mahendra menegaskan bahwa seluruh proyek yang dijalankan WIKA bertujuan untuk memperkuat kemandirian Indonesia hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pengalaman dan portofolio yang luas, WIKA optimistis dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan sumber daya air yang sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan kabar anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) saat ini hanya tersisa Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi merupakan informasi yang tidak benar. Menurutnya, meski ada kebijakan efisiensi kementerian/lembaga, namun bukan berarti mengganggu layanan publik.Pria yang karib disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa pagu anggaran KND untuk tahun 2025 awalnya mencapai Rp6.915.689.000. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa masih sebesar Rp3.030.187.000, bukan Rp500 juta seperti informasi yang beredar. “Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2). Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski dilakukan efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas. “Perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada,” ucap Gus Ipul. “Prinsip kita tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi,” tegas Gus Ipul. Gus Ipul juga menegaskan bahwa anggaran operasional terkait bansos, seperti biaya distribusi dan monitoring, tetap utuh. Ia menekankan, efisiensi ini anggaran tidak akan menghambat kinerja Kemensos maupun KND dalam menjalankan tugasnya. “Ini tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND,” jelas Gus Ipul. Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Dengan begitu KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya lebih efektif dan efisien untuk memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan,” ujar Eka Pratama. Ia juga mengapresiasi komitmen Kemensos dalam mendukung kerja KND dan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas. “Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah,” tutup Eka.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta semua pihak tidak khawatir Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) akan bernasib seperti skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia.Ia menegaskan, Danantara akan dikelola secara transparan dan profesional dengan merujuk pada model sovereign wealth fund (SWF) yang sukses di berbagai negara. “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara [seperti] 1MDB loh’. Jangan ngelihat itu,” ujar Erick di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3). Erick memastikan, Danantara tidak akan menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank, melainkan mengelola dividen dari BUMN yang dialokasikan untuk investasi. “Dan yang diinvestasikan ini tadi, kan, bukan sepertinya uang masyarakat diambil dari bank yang diinvestasi. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi,” tegas Erick lebih lanjut. Erick menjelaskan, seluruh aset BUMN yang masuk ke Danantara akan berada di bawah satu payung besar dengan nilai total yang dapat mencapai sekitar US$900 miliar. Sementara itu, ia menyebut, proses alih saham dari pemerintah ke Danantara masih berlangsung. Pemerintah, lanjut dia, tengah mendorong peraturan pemerintah (PP) soal inbreng atau pengalihan saham pemerintah sebagai landasan hukumnya. Ia menegaskan, transformasi BUMN harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, bukan hanya tujuh atau beberapa BUMN saja yang masuk ke Danantara, melainkan seluruh perusahaan yang direncanakan. “Kalau kita mau transformasi total, bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya, menjadi satu aset manajemen. Kita enggak ada yang diumpetin. Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini enggak ada yang diumpetin,” jelas Erick. Erick juga menegaskan pengawasan terhadap BUMN tetap berjalan, meski aset-asetnya dikelola oleh Danantara. Ia menyebut, Kementerian BUMN tetap memiliki peran sebagai regulator yang mengawasi kebijakan dividen, suntikan modal, serta proyek-proyek strategis nasional, termasuk subsidi dan kompensasi untuk masyarakat. Kekhawatiran publik terhadap Danantara berkaitan dengan pengalaman buruk 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana investasi negara yang seharusnya mendorong pembangunan ekonomi tetapi justru menjadi skandal korupsi besar. Didirikan pada 2009, 1MDB awalnya bertujuan untuk menarik investasi asing dan mengembangkan proyek infrastruktur. Namun, dana ini disalahgunakan hingga menyebabkan kerugian negara miliaran dolar AS. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terbukti terlibat dalam skandal tersebut dan divonis bersalah atas korupsi serta pencucian uang.

Penasihat Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menyebut penerimaan pajakdi 2025 sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen, maka potensi peningkatan penerimaan pajak secara alami masih ada. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi lebih rendah imbas adanya efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi, salah satunya perjalanan dinas yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Selain itu, efisiensi anggaran juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap arus transaksi yang dapat dikenakan pajak. “Pertimbangan pajak kita kan tentunya salah satunya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Jadi meskipun ada budget realokasi (efisiensi anggaran), tapi kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi katakan sekitar 5 persen. Berarti tetap ada potensi pertumbuhan natural dari pertimbangan pajak itu sendiri,” kata Bambang kepada kumparan di The Westin, dikutip Sabtu (22/2). Bambang mengatakan, strategi optimalisasi penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak menjadi kunci utama. Dia meminta pemerintah memastikan bahwa jumlah wajib pajak terus bertambah. Baik dari sektor formal maupun melalui upaya menarik sektor informal untuk masuk ke dalam sistem perpajakan. Selain itu, tantangan lain yang masih membayangi adalah praktik transfer pricing yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Fenomena ini berpotensi mengalihkan penerimaan pajak ke yurisdiksi lain, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan. “Masih cukup besarnya transfer pricing yang mengakibatkan penerimaan pajak yang seharusnya kita terima itu jadi seolah-olah berpindah ke tempat lain di luar Indonesia,” ungkapnya. Berdasarkan UU APBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun. Angka ini meningkat 14 persen dibandingkan target tahun 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sepanjang 2024 tidak mencapai target APBN atau mengalami short fall. Realisasinya senilai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target APBN 2024.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Peluncuran Danantara dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan,  peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. “Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, sebuah visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar dia, Minggu, 23 Februari 2025, seperti dikutip Senin (24/2/2025) Pilar Utama Investasi Danantara diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam strategi investasi nasional, membuka peluang bagi berbagai sektor untuk berkembang lebih optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. “Dengan peluncuran ini, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan investasi demi mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia. Adapun pembentukan Danantara ini dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025. Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan hukum bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Siapa yang Bakal Pimpin Danantara? Seiring peluncuran Danantara hari ini, 24 Februari 2025, lalu siapa yang akan menjadi kepala Danantara? Saat ini Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara. Muliaman dan Kaharuddin dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Akan tetapi, sejumlah nama beredar yang akan menduduki posisi Kepala Danantara. Mengutip berbagai sumber, salah satunya Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) Pandu Sjahrir. Selain itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani juga disebut-sebut akan menjadi Kepala Danantara. Kelola Aset Rp 14.615 Triliun Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi baru Indonesia resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Prabowo menuturkan, Danantara akan mengelola aset lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.238)dalam pengelolaan (AUM). “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo dalam forum internasional World Government Summit yang diselenggarakan secara daring di Dubai pada Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com. Ia menambahkan, semua proyek yang dikelola diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Prabowo juga mengungkapkaninitial funding atau pendanaan awal untuk Danantara diperkirakan mencapai USD 20 miliar. “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkapnya. “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” tambah Prabowo Subianto. Apa Itu Danantara? Apa Itu Danantara? Untuk diketahui, Danantara akan berfungsi sebagai super holding BUMN dan juga sebagai kendaraan investasi pemerintah Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari undang-undang baru tentang BUMN yang telah disetujui pada Selasa, 5 Februari 2025. Danantara diharapkan mampu memperkuat sinergi antara BUMN, menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, serta memastikan tata kelola perusahaan pelat merah di Indonesia berjalan dengan efisien. Upaya Percepat Investasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Danantara membawa banyak manfaat. Salah satu manfaat tersebut adalah untuk mempercepat investasi yang diperlukan dalam perekonomian nasional. Menurut Erick, Danantara merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dapat berasal dari dana yang diperoleh dari sektor korporasi. “Ini bisa dipakai mengintervensi percepatan investasi atau pertumbuhan ekonomi, baik tadi intervensi yang namanya hilirisasi, apakah pangan, apakah listrik, apakah energi dan lain-lainnya,” ujar Erick di Jakarta, Senin (3/2/2025). Pembentukan Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara telah diatur dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disetujui pada rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025 yang berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025. Ini adalah revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha negara.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta agar pelaksanaan program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat. Cucun menilai, hal tersebut penting agar tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program cek kesehatan gratis. “Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025). Karenanya, dia mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis diawasi hingga ke daerah-daerah terpencil. “Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Cucun. Cucun pun mengapresiasi program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. “Ini menjadi wujud kehadiran Negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CGK ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya. Dia berharap, program cek kesehatan gratis dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. “Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tegas Cucun.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dokter spesialis anak konsultan Piprim Basarah Yanuarso mengatakan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa menjadi langkah awal dalam mendeteksi berbagai masalah kesehatan pada anak. “Semoga program ini bisa membantu mendeteksi masalah kesehatan anak sejak dini,” ujar Piprim. Ia menilai bahwa cakupan pemeriksaan dalam program Cek Kesehatan Gratis cukup lengkap. Mulai dari skrining kekurangan hormon, deteksi penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah.  Lewat cek pemeriksaan kesehatan ini, maka pencegahan penyakit tidak menular pada anak dapat lebih optimal. “Deteksi dini sangat penting dalam menangani penyakit tidak menular. Semakin cepat terdeteksi, semakin baik hasil terapinya,” jelasnya mengutip Antara. Bila Ada Indikasi Penyakit Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi suatu penyakit, Piprim menekankan pentingnya rujukan segera agar anak mendapatkan penanganan yang tepat dan optimal. Deteksi dini yang tepat akan membuat terapi pengobatan lebih terarah dan penyembuhan lebih optimal.  “Kunci dari penyakit tidak menular terutama adalah deteksi awal, karena bisa memengaruhi terapi, jika terdeteksi sejak dini maka terapi bisa lebih optimal,” katanya. Apa Saja yang Diperiksa pada Bayi dan Anak Saat Cek Kesehatan Gratis? Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan cek kesehatan gratis pada anak terdiri dari beberapa jenis. Budi menjelaskan secara lebih rinci untuk kelompok bayi yang baru lahir akan menjalani enam pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, pada balita ada delapan jenis pemeriksaan kesehatan. Bila merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun berikut pemeriksaan pada anak.  Jenis pemeriksaan pada bayi baru lahir meliputi: a. Kekurangan Hormon Tiroid sejak Lahir; b. Kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD); c. Kekurangan hormon adrenal sejak lahir; d. Penyakit jantung bawaan (PJB) kritis; e. Kelainan saluran empedu; f. Pertumbuhan. Jenis Pemeriksaan pada Balita IDAI sebut bahwa cek kesehatan gratis bisa menjadi langkah awal mendeteksi masalah kesehatan pada anak Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dokter spesialis anak konsultan Piprim Basarah Yanuarso mengatakan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa menjadi langkah awal dalam mendeteksi berbagai masalah kesehatan pada anak. “Semoga program ini bisa membantu mendeteksi masalah kesehatan anak sejak dini,” ujar Piprim. Ia menilai bahwa cakupan pemeriksaan dalam program Cek Kesehatan Gratis cukup lengkap. Mulai dari skrining kekurangan hormon, deteksi penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Lewat cek pemeriksaan kesehatan ini, maka pencegahan penyakit tidak menular pada anak dapat lebih optimal. “Deteksi dini sangat penting dalam menangani penyakit tidak menular. Semakin cepat terdeteksi, semakin baik hasil terapinya,” jelasnya mengutip Antara. Bila Ada Indikasi Penyakit Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi suatu penyakit, Piprim menekankan pentingnya rujukan segera agar anak mendapatkan penanganan yang tepat dan optimal. Deteksi dini yang tepat akan membuat terapi pengobatan lebih terarah dan penyembuhan lebih optimal.  “Kunci dari penyakit tidak menular terutama adalah deteksi awal, karena bisa memengaruhi terapi, jika terdeteksi sejak dini maka terapi bisa lebih optimal,” katanya Apa Saja yang Diperiksa pada Bayi dan Anak Saat Cek Kesehatan Grati Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan cek kesehatan gratis pada anak terdiri dari beberapa jenis. Budi menjelaskan secara lebih rinci untuk kelompok bayi yang baru lahir akan menjalani enam pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, pada balita ada delapan jenis pemeriksaan kesehatan. Bila merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun berikut pemeriksaan pada anak.  Jenis pemeriksaan pada bayi baru lahir meliputi: a. Kekurangan Hormon Tiroid sejak Lahir; b. Kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD); c. Kekurangan hormon adrenal sejak lahir; d. Penyakit jantung bawaan (PJB) kritis; e. Kelainan saluran empedu; f. Pertumbuhan Jenis Pemeriksaan pada Balita Jenis pemeriksaan pada balita dan anak prasekolah meliputi: a. Pertumbuhan; b. Perkembangan; c. Tuberkulosis; d. Telinga; e. Mata; f. Gigi; g. Talasemia (mulai usia 2 tahun); h. Gula darah (mulai usia 2 tahun); IDAI Sebut Cek Kesehatan Gratis Langkah Awal Deteksi Masalah Kesehatan Anak IDAI sebut bahwa cek kesehatan gratis bisa menjadi langkah awal mendeteksi masalah kesehatan pada anak. Liputan6.com, Jakarta Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dokter spesialis anak konsultan Piprim Basarah Yanuarso mengatakan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa menjadi langkah awal dalam mendeteksi berbagai masalah kesehatan pada anak. “Semoga program ini bisa membantu mendeteksi masalah kesehatan anak sejak dini,” ujar Piprim. BACA JUGA:VIDEO: Diskusi: Cek Kesehatan Gratis saat Pemangkasan Anggaran, Yakin Efektif? Ia menilai bahwa cakupan pemeriksaan dalam program Cek Kesehatan Gratis cukup lengkap. Mulai dari skrining kekurangan hormon, deteksi penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan dara Lewat cek pemeriksaan kesehatan ini, maka pencegahan penyakit tidak menular pada anak dapat lebih optimal. “Deteksi dini sangat penting dalam menangani penyakit tidak menular. Semakin cepat terdeteksi, semakin baik hasil terapinya,” jelasnya mengutip Antara. Bila Ada Indikasi Penyakit Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi suatu penyakit, Piprim menekankan pentingnya rujukan segera agar anak mendapatkan penanganan yang tepat dan optimal. Deteksi dini yang tepat akan membuat terapi pengobatan lebih terarah dan penyembuhan lebih optimal.  “Kunci dari penyakit tidak menular terutama adalah deteksi awal, karena bisa memengaruhi terapi, jika terdeteksi sejak dini maka terapi bisa lebih optimal,” katanya Apa Saja yang Diperiksa pada Bayi dan Anak Saat Cek Kesehatan Gratis Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan cek kesehatan gratis pada anak terdiri dari beberapa jenis. Budi menjelaskan secara lebih rinci untuk kelompok bayi yang baru lahir akan menjalani enam pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, pada balita ada delapan jenis pemeriksaan kesehatan. Bila merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun berikut pemeriksaan pada anak.  Jenis pemeriksaan pada bayi baru lahir meliputi: a. Kekurangan Hormon Tiroid sejak Lahir; b. Kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD); c. Kekurangan hormon adrenal sejak lahir; d. Penyakit jantung bawaan (PJB) kritis; e. Kelainan saluran empedu; f. Pertumbuha Jenis Pemeriksaan pada Balit Jenis pemeriksaan pada balita dan anak prasekolah meliputi: a. Pertumbuhan; b. Perkembangan; c. Tuberkulosis; d. Telinga; e. Mata; f. Gigi; g. Talasemia (mulai usia 2 tahun); h. Gula darah (mulai usia 2 tahun); Kapan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah? Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi mengungkapkan untuk anak usia sekolah

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Langkah konkret yang diambil Presiden Prabowo Subianto dengan menandatangani empat aturan strategis terkait sistem irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluhan mendapat apresiasi luas. Kebijakan ini diyakini mampu mempercepat pencapaian kemandirian pangan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa aturan baru ini menjadi landasan utama dalam mendukung kebijakan percepatan swasembada pangan.  “Kami sangat gembira dengan langkah cepat yang diambil pemerintah. Dengan adanya regulasi ini, tidak ada alasan lagi untuk menunda pencapaian target swasembada,” ujar Zulhas  Presiden Prabowo sendiri menegaskan target swasembada pangan akan tercapai pada akhir tahun 2025. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam. “Target ini bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya ditetapkan, yaitu tahun 2026. Ini bukti bahwa kerja keras dan kebijakan yang tepat dapat membawa perubahan besar,” tegasnya. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton gabah petani hingga April 2025. Upaya ini bertujuan menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Kami berharap target penyerapan ini bisa tercapai sepenuhnya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ungkap Amran. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, menyatakan bahwa stok beras Bulog saat ini berkisar antara 1,9 juta hingga 2 juta ton. Dengan tambahan penyerapan 3 juta ton gabah, stok beras nasional akan meningkat menjadi 5 juta ton dalam beberapa bulan ke depan.  “Kami juga telah menyetujui penyesuaian standar pengolahan beras guna mempercepat distribusi,” tambahnya. Upaya percepatan swasembada pangan juga mendapat dukungan dari Kementerian Transmigrasi yang menggandeng Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa sektor transmigrasi memiliki peran strategis dalam mendukung produksi pangan nasional.  “Kolaborasi dengan berbagai pihak akan semakin memperkuat program ini,” katanya. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN untuk mendukung program ini.  Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, optimisme tinggi mengiringi upaya mewujudkan swasembada pangan nasional pada 2025 sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat akan dimulai pada 10 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan program CKG hadir sebagai upaya preventif terhadap berbagai penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. “Sebagai hadiah ulang tahun untuk masyarakat, program cek kesehatan gratis ini diharapkan bisa memberikan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Pemeriksaan kesehatan ini akan membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya,” ujar dr. Endang dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat (7/2) di gedung Kemenkes, Jakarta. Pemeriksaan kesehatan ini mencakup berbagai jenis penyakit yang bisa dicegah melalui deteksi dini. Program ini juga menjawab kebutuhan mendesak terkait tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah. “Kita telah memetakan beban penyakit berdasarkan siklus hidup masyarakat Indonesia, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia,” tambah dr. Endang. CKG akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat, dengan fokus utama pada tiga momentum pelaksanaan: CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. CKG ulang tahun akan dimulai pada 10 Februari 2025 dan melibatkan pemeriksaan untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di Puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama. Masyarakat bisa mendapatkan CKG dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun + 30 hari. Hal ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama. Selain itu, CKG sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan ini akan menyasar anak usia 7-17 tahun yang berada di sekolah-sekolah. Sementara itu, CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dengan jadwal pemeriksaan di Puskesmas dan Posyandu. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Dr. Endang juga mengungkapkan banyak masyarakat yang merasa takut mengetahui status kesehatannya atau merasa sehat meskipun ada masalah kesehatan yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. “Jangan tunggu sampai merasa sakit, datanglah dan periksakan kesehatan. Program ini tidak hanya untuk yang sakit, tetapi untuk semua kalangan agar dapat menjaga kesehatan sejak dini,” tambahnya. Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis Melalui Aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp Untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftar untuk CKG, pemerintah telah menyediakan aplikasi Satu Sehat Mobile. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kemenkes Setiaji menjelaskan aplikasi Satu Sehat memungkinkan masyarakat mendaftar tanpa harus antre di Puskesmas. “Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Setelah mengunduh aplikasi, mereka akan menemukan fitur CKG (Cek Kesehatan Gratis) yang aktif mulai besok. Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan untuk mengisi profil di aplikasi tersebut,” ujar Setiaji. Setelah mengisi profil, masyarakat dapat mendaftar untuk pemeriksaan kesehatan dengan memilih tanggal pemeriksaan, yang harus dilakukan H+30 setelah ulang tahun. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, terdapat alternatif pendaftaran melalui WhatsApp dengan nomor 081110500567. Fitur chatbot pada nomor tersebut akan memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran CKG secara mudah. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyoroti pentingnya program CKG sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara gratis,” kata Hasan. Hasan menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari investasi besar di bidang kesehatan preventif, yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan kuratif. Program ini juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya. Program CKG mencakup seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pemeriksaan kesehatan. Setiap warga negara yang berulang tahun akan menerima voucher cek kesehatan gratis yang dapat diklaim sesuai dengan tanggal ulang tahun mereka, dengan masa berlaku hingga 30 hari setelahnya. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.