eka

Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta laju vaksinasi covid-19 terus digenjot. Supaya masyarakat aman dan Indonesia siap menggelar G20 di Bali pada November 2022. “Saya minta vaksinasi covid-19 tetap didorong baik yang dosis lengkap maupun booster,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu, 10 Juli 2022. Budi mengatakan stok vaksin covid-19 di Indonesia sangat mencukupi. Sehingga, tidak ada alasan masyarakat ogah disuntik vaksin. “Ini untuk memastikan kekebalan masyarakat bagus,” ujar mantan Wakil Menteri BUMN itu. Budi menyebut akselerasi vaksinasi tidak hanya untuk melindungi masyarakat. Namun juga bagian dari rangkaian menyambut G20 di Bali. Selain vaksinasi, pemerintah bakal memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes). Salah satunya dengan menyiapkan dokumen prokes sebagai pedoman bagi delegasi G20. “Ini menjadi acuan pelaksanaan G20 mulai dari kedatangan, selama acara, hingga kepulangan peserta,” kata Budi. Budi menuturkan upaya lainnya ialah memasifkan surveilans seiring munculnya subvarian BA.4 dan BA.5. Penguatan dilakukan dengan testing, tracing, dan treatment (3T). “Pemeriksaan kepada setiap delegasi dan menyiapkan infrastruktur surveilans berupa alat mesin whole genome sequencing (WGS) di Universitas Udayana, Bali,” jelas Budi. Persiapan berikutnya, yakni sistem perawatan yang jelas dan ringkas. Sebanyak lima rumah sakit di Bali bakal menjadi rujukan pelayanan kesehatan. “Di antaranya RSUP Sanglah, RSUD Bali Mandara, RS Siloam, RS BIMC Nusa Dua, dan RS Universitas Udayana,” kata Budi.

Pemerintah menyiapkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur di IKN bakal melibatkan produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan produk-produk dalam negeri, APBN dan APBD senilai 400 ribu triliun akan dialokasikan bagi produk dalam negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (InPres) Nomor 2 Tahun 2022. Salah satu proyek besar yang berjalan di tahun 2022 ini adalah pembangunan IKN yang berada di wilayah Kalimantan Timur. National Research Manager BCI Central Cahyono Siswanto menilai proyek IKN yang dimulai pada tahun 2022 akan menjadi prioritas dan memberikan pengaruh positif pada pasar konstruksi. “Proyek infrastruktur dan transportasi diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai konstruksi mencapai Rp 132,57 trilyun atau naik 33,34 % “,” kata dia, Kamis (7/7/2022). Dijelaskannya, PT Anugerah Mitra Ananta, selaku produsen mortar dengan brand Mortindo, memiliki produk yang telah bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dapat memberikan kontribusi guna mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Adapun saat ini, Mortindo telah bekerja sama dengan berbagai kontraktor di tanah air. “Dalam memilih partner untuk bekerja sama dengan WPG, kami mempertimbangkan beberapa hal, yakni jenis produk, kualitas, kapasitas produksi, produk khusus, respon yang cepat dan pertimbangan lain,” paparnya. Sementara itu, , Direktur Utama PT Anugerah Mitra Ananta, Cun Liang mengatakan, melalui kerja sama dengan Business Continuity Institute (BCI) sebagai penyedia data pembangunan Indonesia, pihaknya terus menjalin hubungan baik dengan berbagai kontraktor. “Keberagaman produk Mortindo ini diharapkan menjadi solusi bagi seluruh pembangunan di Indonesia,” tuturnya. Dia menjelaskan, Mortindo memiliki daya tekan tinggi dan Waterproofing (M518) yang dapat melindungi rumah dari kebocoran

Pasokan minyak goreng curah untuk saat ini sudah lancar sampai ke pedagang. Hal ini terungkap dalam kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga ke Pasar Semarang. Pedagang mengungkapkan bahwa harga minyak goreng pun sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah, bahkan cenderung lebih murah. Dia menunjukkan harga minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.000 per kilogram atau jika dihitung dengan liter harganya lebih murah. “Sudah lancar (pasokannya). Soal harga juga sudah bagus, Rp15 ribu per kilo. Kalau dihitung-hitung lebih murah karena sekilo yang ditetapkan pemerintah itu Rp15.500. kalau per liternya kan Rp14.000,” ujarnya, Sabtu (9/7/2022). Wamendag pun mengaku senang dengan kondisi di lapangan. Dia menyatakanm bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan dirinya akan terus memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah. “Pak Zulkifli, Mendag baru sudah ingin segera mencapai target minyak goreng curah di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp14.000. Tentu kami di Kementerian Perdagangan akan dukung penuh langkah beliau agar segera terealisasi.” Kata Jerry. Menurut Jerry, Mendag ingin memastikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan untuk merealisasikan program pemerintah soal minyak goreng curah. Bukan hanya menata mata rantai pasokan, tetapi juga memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua stake holder, khususnya para pengusaha dan distributor. “Dengan berbagai cara, demi masyarakat, Mendag menekankan bahwa kita semua harus berjuang mengerahkan semua sumber daya,” ujar Wamendag. Minyak goreng menyita perhatian publik beberapa bulan belakangan ini. Sebabnya adalah lonjakan harga di tingkat internasional yang mempengaruhi harga dan rantai pasokan di dalam negeri. Berbagai kebijakan telah diluncurkan Pemerintah. Hasilnya, perlahan-lahan harga dan pasokan minyak goreng curah relatif lancar dan harganya sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Kementerian Perdagangan sendiri diketahui sudah menjalin koordinasi dan sinergi dengan lembaga maupun kementerian terkait. Pada era Zulkifli Hasan, kebijakan dan koordinasi itu ditegaskan kembali. Sejak hari pertama menjabat Zulhas, panggilan Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya kesinambungan komunikasi dan koordinasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati harga minyak goreng sesuai kebijakan Pemerintah.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Sunardi Panjaitan menyatakan optimistis pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua bakal menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. “Papua cukup luas, akses infrastruktur ke distrik masih sangat terbatas, belum lagi ke wilayah lain sangat memprihatinkan. Jadi, kehadiran DOB bisa memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing DOB,” kata Sunardi di Jakarta, Senin. Pria yang pernah menetap di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selama 3 bulan ini menambahkan bahwa kehadiran DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua. Namun, menurut dia, dari sisi keamanan dapat menjadi masalah karena masyarakat setempat sendiri masih terdapat kekhawatiran bahwa pembentukan DOB akan memperkuat kehadiran militer di Papua. “Setidaknya akan ada tiga polda baru, setidaknya akan ada tiga kodam (baru) karena kalau disatukan di Kodam Cenderawasih akan terlalu sulit,” jelas Sunardi. Menurut Sunardi, selama ini sebagian penduduk lokal dan beberapa tokoh masyarakat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan kekuatan militer di Papua. Itu sebabnya, menurut Sunardi, kesejahteraan dan keamanan adalah dua aspek yang harus ditangani secara berbeda pula di Papua. “Jadi pembentukan DOB positif bagi pembangunan, tapi harus dipikirkan pemerintah mengenai pendekatan keamanannya sehingga tidak memunculkan dampak sosial,” tutur Sunardi. Sunardi mendorong penggunaan pendekatan persuasif dan perlahan-lahan untuk menghindari timbulnya dampak sosial maupun riak di masyarakat setempat. “Pembentukan kodam setelah pembangunan berjalan dan menggunakan pendekatan persuasif karena masyarakat belum terima 100 persen kehadiran militer di Papua,” tegasnya. Sunardi mengaku tak mengetahui apakah aspek keamanan yang sempat menjadi salah satu alasan menolak RUU ini merupakan bagian dari kampanye gerakan Papua Merdeka. “Bisa jadi gerakan menolak DOB di Papua adalah upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua,” lanjut Sunardi. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran wilayah di Papua untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (30/6/2022). Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. UU Pemekaran Papua ini diharapkan dapat menjamin pemerataan ekonomi, sosial, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di Papua. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi Undang-Undang. Dengan adanya pemekaran tersebut, pembangunan Papua akan semakin cepat dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud. Pemekaran wilayah adalah permintaan rakyat Papua yang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa memang Papua butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, jika ada DOB maka pembangunan akan dilakukan hingga ke pelosok, tidak hanya di Jayapura atau kota besar lainnya saja. Junimart Girsang, Ketua Panitia Kerja 3 Rancangan Undang-Undang pemekaran wilayah, menyatakan bahwa penambahan DOB adalah amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran wilayah boleh dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Dalam artian, misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua sehingga pemekaran wilayah juga berfungsi demi kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sangat sering mengunjungi Papua, dan melihat sendiri realitanya. Untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih maka tidak ada cara lain kecuali pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik. Masih ada desa-desa di Papua dan Papua Barat yang belum memiliki aliran listrik. Bukan karena tidak ada sentuhan dari PLN, tetapi masyarakat luar Papua perlu mengetahui bahwa di sana kondisi geografisnya beda jauh dengan di Jawa. Ketika ada wilayah perbukitan dan pegunungan, atau di ujung pantai, tentu agak sulit untuk menyalurkan listrik. Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan provinsi baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dirupakan jadi proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada azas keadilan sehinga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai. Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat. Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat. Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa. Saat anak-anak bisa sekolah maka mereka juga senang karena di daerahnya sudah ada gedung sekolah yang representatif, yang dibangun berkat pemekaran wilayah. Di provinsi baru tentu wajib ada SD, SMP, dan SMA baru. Murid-murid belajar dengan rajin dan melanjutkan kuliah juga, karena memiliki dananya. Jika banyak putra Papua yang kuliah maka setelah lulus mereka jadi sarjana dan rata-rata mengabdi ke daerah asalnya. Gaji pegawai sarjana tentu lebih tinggi dan taraf hidupnya makin naik. Ini adalah hasil dari efek domino positif dari pemekaran wilayah yang amat baik. Oleh karena itu, masyarakat awam perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat pemekaran wilayah. Mereka akan paham bahwa kemajuan ekonomi terjadi dengan berproses, bukan dengan tiba-tiba. Jika ada DOB bukan berarti otomatis pemerintah bagi-bagi uang atau bantuan sosial. Namun kemakmuran akan muncul ketika infrastruktur di Papua dibangun sampai ke pelosok. Ada banyak manfaat dari pemekaran wilayah dan salah satunya adalah kesejahteraan rakyat. Masyarakat akan merasakan listrik masuk desa dan berbagai fasilitas umum lainnya. Mereka dengan mudah bermobilitas dan jalan raya amat disyukuri, karena bisa mempermudah transportasi, padahal kondisi geografis Papua tidak bisa dikatakan ringan. Pemekaran wilayah adalah solusi agar Papua mampu lebih maju lagi. Dengan adanya DOB tersebut, rakyat bisa lebih karena ada infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat bersama-sama mendukung kebijakan tersebut agar kesejahteraan Papua lekas terwujud.