agus

Pembangunan hijau yang segera diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan telah lama diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), ke depan akan menjadi wajah Indonesia dalam pembangunan yang lestari dan ramah terhadap alam. “Penerapan pembangunan hijau di Kaltim, kelak menjadi contoh nasional karena masa depan pembangunan hijau di Kaltim dan IKN Nusantara adalah wajah Indonesia ke depan,” ujar Manajer Senior Program Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Niel Makinuddin dalam rilisnya, Jumat. Niel mengatakan ini saat menjadi narasumber “Ekspose Pembangunan Hijau” guna mendukung pembangunan Smart Forest City – IKN Nusantara di Kaltim yang digelar di Samarinda, Rabu, 8 Juni 2022. Acara ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur, dan YKAN. Dalam giat tersebut pihaknya menyediakan ruang untuk saling berbagi pembelajaran, membuka kerja sama dan mengajak lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan hijau. Hal ini dilakukan karena YKAN merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. Yayasan ini memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan. “YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, dan membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak demi Indonesia yang lestari,” ujar Niel. Menurutnya, keberadaan IKN Nusantara akan diselaraskan dengan implementasi pembangunan hijau yang sudah lama berjalan di Kaltim, yakni sejak 2010 Pemprov Kaltim bersama pihak terkait mendeklarasikan Kaltim Hijau. Sementara Ketua Harian DDPI Kaltim Profesor Daddy Ruhiyat mengatakan, untuk mempercepat terwujudnya Kaltim Hijau, kemudian pada 2016 dibentuk program Green Growth Compact (GGC) atau Kesepakatan Pembangunan Hijau. Program ini muncul untuk menjembatani aksi kolaboratif atas dasar kesepakatan bersama, baik di tingkat tapak maupun bentang alam. Dalam hal ini, DDPI Kaltim bermitra dengan sejumlah lembaga untuk memfasilitasi proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan GGC yang dilakukan, salah satunya melalui pengembangan inisiatif model. DDPI juga memiliki tanggung jawab dalam pembangunan kesepakatan para pihak yang berkolaborasi, penyusunan peta jalan dan rencana kerja, maupun pemantauan terhadap kesepakatan yang telah dibangun. “Setahun setelah deklarasi GGC, yakni pada 2017 telah terbangun 7 inisiatif model. Hingga 2022, jumlahnya bertambah menjadi 11 inisiatif model, sehingga hal menjadi strategi untuk mitigasi perubahan iklim,” kata Ruhiyat.

Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pembangunan di Tanah Papua menggelar aksi damai mendukung pengesahan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua. Aksi yang berlangsung di dua tempat, yaitu Patung Kuda dan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, itu diikuti sekitar 200 orang. Massa memulai aksi di area Patung Kuda pada pukul 10.30 WIB, dilanjutkan aksi di Senayan pada pukul 13.00 WIB pada Selasa (7/6/2022). Penyampaian aspirasi itu berlangsung tertib hingga bubar. Dalam orasinya Charles Kossay menyampaikan, DOB Papua adalah solusi bagi pemerataan pembangunan. Menurut dia, selama ini adanya perubahan otonomi khusus (otsus) telah memberikan dampak yang baik bagi pendidikan, kesehatan, tata kelola, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di Papua. Sehingga Papua bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. “Kami Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) untuk DOB se-Jabodetabek dengan ini menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas prakarsa pemerintah dan DPR untuk membentuk DOB di tanah Papua, rumah bersama kami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Charles yang menjadi koordinator lapangan. Dalam siaran pers, Rabu (8/6/2022), Charles menjelaskan, dukungan pemekaran wilayah di Papua bertujuan untuk meletakkan dasar kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Dengan begitu, OAP dapat sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain Indonesia. “Hal itu mengingat DOB bisa memperpendek jalur logistik di tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien dan murah,” ucap Charles. Kemudian, lanjut dia, DOB juga dapat memperpendek tali komando administrasi. Sehingga pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah dapat dengan cepat dirasakan masyarakat, terutama di daerah pegunungan dan terpencil. “Selain itu, DOB juga akan memeratakan hasil pembangunan yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk OAP, yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah terbangun,” ucap Charles.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengingatkan dampak negatif yang bisa timbul bila para pekerja atau buruh melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari tiga malam. Selain akan mengganggu proses produksi, para buruh juga bisa kehilangan pekerjaannya lantaran pabrik atau perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian besar akibat berhenti berproduksi. “Mogok nasional, apalagi akan dilakukan selama 3 hari 3 malam, itu akan mengganggu proses produksi. Apalagi di industri kan kita bekerja berdasarkan deadline, terutama industri yang untuk ekspor. Kita punya batas waktu untuk bisa memenuhi pesanan. Kalau itu tidak bisa disanggupi, buyer bisa pindah ke yang lain. Ujung-ujungnya nanti bisa merugikan pekerja itu sendiri kalau usahanya berhenti,” kata Firman kepada Beritasatu.com, Sabtu (4/6/2022). Firman menyampaikan, sebaiknya serikat buruh lebih mengedepankan dialog dalam menolak sebuah kebijakan daripada menggelar aksi mogok kerja yang justru akan merugikan kaum buruh. “Sebaiknya harus mulai dibangun serikat buruh yang lebih moderat, bisa diajak bernegosiasi. Yang harus dicari kan win-win solution. Kalau hanya memuaskan satu pihak saja, saya rasa tidak akan bisa ketemu. Jadi saya rasa serikat buruh harus mulai berbenah juga, lebih mengedepankan dialog daripada melakukan aksi-aksi yang justru bisa merugikan para buruh,” kata Firman. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dinilai Firman bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi ekonomi Indonesia. Tetapi memang kebijakannya tidak akan bisa memenuhi aspirasi semua pihak. “Di Undang-Undang Cipta Kerja, tidak 100% pengusaha happy, buruh juga seperti itu. Tetapi yang terpenting kan bagaimana mencari win-win solution untuk kepentingan bersama,” kata Firman. Aksi mogok nasional selama 3 hari yang diikuti 3 juta buruh rencananya akan diorganisir oleh Partai Buruh bersama empat konfederasi serikat pekerja/buruh terbesar di Indonesia, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Aksi ini akan dilakukan bila pemerintah dan DPR tetap mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. “Bila UU Cipta Kerja tetap dipaksakan untuk disahkan, kami akan menggelar aksi mogok nasional yang waktunya akan ditentukan kemudian. Aksi ini akan diikuti 3 juta buruh, akan stop produksi dan dilakukan sesuai dengan mekanisme undang-undang,” kata Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Iqbal menyampaikan, sebelum dilakukan aksi mogok nasional, pada 15 Juni 2022 mendatang juga akan digelar aksi di depan gedung DPR-RI yang melibatkan puluhan ribu buruh dari Jabodetabek. Secara bersamaan, aksi serupa juga akan digelar di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. “Ada dua tuntutan kami pada aksi 15 Juni nanti, yaitu batalkan revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP), dan tolak Undang-Undang Omnibus Lawa Cipta Kerja,” kata Said Iqbal.